Tata Urutan Pelaksanaan Pekerjaan DOCX

Title	Tata Urutan Pelaksanaan Pekerjaan
Author	Syariief Bin
Pages	8
File Size	35.9 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	12
Total Views	47

Summary

Description

Tata Urutan Pelaksanaan Pekerjaan TATA URUTAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UNTUK LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH (DAN SWASTA) Suatu pekerjaan memiliki standar acuan tersendiri sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja (RKS) atau Dokumen Lelang/Tender. Di dalam dokumen tersebut, telah dimuat hal-hal yang terkait dengan suatu pekerjaan sebelum, sedang, dan setelah dilaksanakan. Dalam tulisan ini tidak akan dibahas tentang dokumen tender. Namun akan membahas pelaksanaan pekerjaan di lapangan setelah Pemenang Tender menandatangani SPK dan Pengajuan Uang Muka (jika ada). Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara umum adalah: 1. Rapat PraKonstruksi (RPK) Rapat yang diusulkan oleh salah satu dari para Pihak yang terdapat di dalam Kontrak suatu Pekerjaan. Rapat ini bisa diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau bisa juga diusulkan oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan. Rapat ini dihadiri oleh semua pihak yang terkait pekerjaan: PPK beserta Direksi Pekerjaan, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas. Hal-hal yang dibahas di dalam RPK adalah antara lain: 1) Pengukuran Ulang (Uitzet), 2) Pembuatan Laporan Pekerjaan, 3) Tata Cara Opnam, 4) Prosedur Penagihan Prestasi Pekerjaan, 5) Serah Terima Pekerjaan, dan lain-lain. Di bawah ini akan disinggung masing- masing secara singkat dan sederhana. 2. Pengukuran Ulang Lapangan (Uitzet) Pengukuran Ulang Lapangan di awal suatu pekerjaan untuk memastikan berapa besar perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan dari perencanaan yang ada. Suatu perencanaan masih mengandung galat. Pelaksana Pekerjaan, Direksi Lapangan, dan Konsultan Pengawas harus memastikan lagi legalitas kepastian pekerjaan. Pengukuran ulang ini menghasilkan Laporan MC-0 yang dilampiri Gambar Rencana Pelaksanaan Kerja, Kurva S, Foto Pekerjaan 0%, dan Lampiran-lampiran yang diperlukan. Semua dokumen yang dihasilkan dalam Pengukuran Ulang ini wajib disetujui oleh para pihak. Besarnya perubahan yang ditemukan dibuatkan Dokumen Perubahan. Dokumen perubahan bisa berbentuk Dokumen Tambah Kurang (Change Contract Order) atau Dokumen Tambahan (Addendum). Hal ini tergantung mazab yang digunakan di suatu satuan kerja. Selain itu, terkadang Dokumen Perubahan ini bisa berbentuk serial sepanjang pekerjaan dilaksanakan, sehingga tim yang diusulkan dalam Dokumen Perubahan ini pun disesuaikan dengan tingkat perubahan yang dialami. Semakin berat tingkat perubahan, maka Tim yang diusulkan (dibentuk) semakin lengkap dan lintas sektoral. Jika perubahan hanya kecil, maka Tim yang dibentuk cukup sesuai dengan yang ada di Dokumen Kontrak. Jika perubahan yang ditemukan besar bahkan berpengaruh terhadap pasal-pasal dalam Kontrak, maka harus melibatkan Bidang Hukum, Perencanaan, dan lain-lain. Selain itu, dokumen perubahan yang besar, diperlukan Justifikasi Teknis dan Tim Negosiasi Harga. Dokumen Perubahan tidak akan dibahas pada kesempatan ini, karena terdapat berbagai pendapat tentang dokumen perubahan (tambah-kurang) sesuai jenis kontrak, tingkat perubahan, dan kepentingan pekerjaan....