Tax reform DOCX

Title	Tax reform
Author	Zza Toru
Pages	2
File Size	19.1 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	20
Total Views	845

Summary

Description

5. Reformasi Pajak (Tax Reform) 5.1 LATAR BELAKANG REFORMASI PAJAK (TAX REFORMASI) Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan atau yang kerap disebut Tax Reform. reformasi pajak (Tax Reform) adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Setidaknya terdapat lima tahap reformasi perpajakan di Indonesia, yaitu: 1. Tax Reform yang Pertama pada tahun 1983–1985; 2. Tax Reform yang Kedua pada tahun 1997; 3. Tax Reform yang Ketiga pada tahun 1997; 4. Tax Reform yang Keempat pada tahun 2000; 5. Tax Reform yang Kelima pada tahun 2002-2009. Latar belakang dilakukannya reformasi pajak yang dimulai pada tahun 1983, setidaknya ada beberapa hal dalam situasi perpajakan nasional pada saat itu yang melatar belakangi adanya reformasi pajak : 1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dikala itu adalah sebagai warisan zaman kolonial Belanda yang pemikiran, dan tujuan yang dibuat pada zaman tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat sejak Proklamasi tahun 1945. Pada zaman kolonial, pemungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah penjajahan. Sedangkan dalam alam kemerdekaan, pemungutan pajak dijiwai oleh pancasila dan UUD 1945 untuk kemakmuran bangsa; 2. Selain tidak sesuai kehidupan Bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat, peraturan pajak warisan Hindia Belanda dirasakan tidak memperhatikan azas dan aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi; 3. Performa instansi pajak dan aparatnya yang kurang baik sehingga menimbulkan sikap masyarakat apatis dan berprasangka jelek terhadap pajak. Baik karena sistem perpajakan yang ada saat itu bukan saja tidak sesuai dengan perekonomian Indonesia yang makin modern, tapi juga sangat rumit dan sukar dipahami oleh pemungut pajak maupun oleh pembayar pajak, maupun sikap moral korup oknum-oknumnya. Dan berlanjut pada jumlah penerimaan pajak yang belum Optimal dan bisa dikatakan masih minim sekali terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang masih sedikit dengan jumlah penerimaan yang sedikit pula terlihat dari Jumlah Penerimaan pada tahun anggaran 1983/1984 hanya sebesar Rp 2,3 trilyun. Serta sampai dengan akhir 1983 tax ratio penerimaan pajak dengan produk domestik bruto hanya sebesar 6,35% saja. Disamping kondisi perpajakan di atas, pemicu utama sebagai latar belakang dilaksankannya tax reform tahap pertama adalah merosotnya harga ekspor minyak bumi pada masa Pasca Oil Boom yang pada Tahun Anggaran 1981/1982 Harga minyak sebesar US$ 35.00/barrel menurun menjadi US$ 29.53/barrel pada Tahun Anggaran 1983/1984. Merosotnya harga minyak di pasar internasional pasca Oil Boom menimbulkan masalah berat bagi perekonomian Indonesia karena penerimaan sektor migas menurun, defisit transaksi berjalan dan defisit APBN meningkat. Penerimaan migas dari hasil ekspor menurun 2,0% menjadi US$ 14.449 juta (1983/1984). Defisit transaksi berjalan meningkat dari US$ 2.888 juta menjadi US$ 4.151 juta (1983/1984). Defisit APBN meningkat dari Rp 1.938 triliun menjadi Rp 2.742 triliun (1983/1984). Adapun beberapa alasan lainnya mengapa pemerintah melakukan reformasi pajak, yaitu: 1. Sebagai upaya menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional. 2. Sebagai usaha mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan tidak seperti migas. 3. Usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya. 4. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Harapannya dengan Reformasi Perpajakan, sistem perpajakan akan berintikan kesederhanaan, menunjang pemerataan dan memberikan kepastian dan keadilan. Sistem perpajakan baru tidak akan memungut pajak atas keseluruhan masyarakat, tetapi adalah upaya dalam memperoleh penerimaan negara yang berasal dari hasil pemungutan pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar dan individu yang berpenghasilan. 5.2 TUJUAN REFORMASI PAJAK Tujuan reformasi perpajakan adalah dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri terutama di bidang perpajakan. Pemerintahtelah menyadari bahwa untuk membiayai pengeluaran negara baik itu rutin maupun pembangunan pada saat ini dan masa yang akan datang kita tidak dapat lagi bergantung pada penerimaaan negara dari sumber minyak bumi dan gas alam maupun utang luar negeri. Oleh sebab itu peningkatan penerimaan pajak merupakan keharusan bagi terpenuhinya kebutuhan dana bagi pengeluaran negara terutama pembangunan. Reformasi perpajakan akan memudahkan tercapainya kehendak tersebut. Reformasi perpajakan memiliki beberapa tujuan, yaitu antara lain untuk:...