Tugas Mata Kuliah Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi II.pdf PDF

Preview

Summary

MAKALAH PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Mata Kuliah : Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Dosen : Dr. M. Ghufron AZ, SH., M.Hum Disusun Oleh : Insan Solichin NIM : 16074000046 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS MERDEKA MALANG 2016/2017 0 i KATA PENGANTAR Puji...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Tugas Mata Kuliah Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi II.pdf Insan Solichin

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Tugas Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi I.pdf Insan Solichin

KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI GLOBALISASI REGIONAL PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Jarot D Ismoyo PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN : ST UDI MENGENAI ASE… suaidin aql

MAKALAH

PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Mata Kuliah : Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Dosen : Dr. M. Ghufron AZ, SH., M.Hum

Disusun Oleh : Insan Solichin NIM : 16074000046

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

2016/2017

0

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas rahmat, karunia, serta taufik, dan HidayahNyalah kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi” ini tepat pada waktunya Makalah ini disusun sebagai tugas mata kuliah Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. M. Ghufron AZ, SH., M.Hum sebagai Dosen Mata Kuliah Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi yang telah memberikan tugas ini kepada kami Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Makalah ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi kita semua untuk mengkaji Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dikemudian hari Kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan proposal yang telah kami buat ini di masa yang akan datang. Samarinda, 12 Mei 2017

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI....................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL............................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................

1

A. LATAR BELAKANG ...............................................................................

1

B. RUMUSAN MASALAH ...........................................................................

4

C. TUJUAN ....................................................................................................

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................................

5

A. KONSEP SISTEM EKONOMI ................................................................

5

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)..............................

6

2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis) ....................

6

3. Sistem Ekonomi Campuran..................................................................

7

4. Sistem Ekonomi Pancasila ...................................................................

7

B. GLOBALISASI EKONOMI.......................................................................

9

C. HUKUM DAGANG....................................................................................

13

1. Sejarah Munculnya Hukum Dagang .....................................................

13

2. Hukum Dagang Internasional................................................................

14

3. Hukum Dagang Indonesia .....................................................................

16

B. PERAN HK DALAM PEMB EKONOMI DI INDONESIA......................

17

iii

1. Politik Hukum Ekonomi Didalam Konstitusi ......................................

17

2. Politik Hk Ekonomi dalam Konstitusi Menghadapi Era Globalisasi...

20

BAB III PEMBAHASAN ................................................................................

24

BAB IV PENUTUP .........................................................................................

25

A. KESIMPULAN ...........................................................................................

25

B. SARAN .......................................................................................................

25

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

27

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Semenjak awal the founding father sudah merumuskan sistem ekonomi sebagai salah satu subtansi konstitusi yang amat penting. Terlihat bagaimana cemerlangnya rumusan sistem ekonomi yang kemudian tertuang dalam ketentuan pasal 33 UUD 1945, sebagai suatu sistem yang memadukan kearifan lokal budaya bangsa sehingga norma itu begitu visioner dan amat maju. Namun, sesuai dengan logika konstitusi yang memang hanya mengatur pokok-pokok kaidah negara yang fundamental belaka, maka ketentuan pasal 33 itu pada aspek yang lain juga abstrak dan secara ilmiah amat

mungkin

menimbulkan

perbedaan

penafsiran

sehingga

pengewajantahannya dalam subsistem kehidupan bernegara begitu berbeda dari satu waktu ke waktu berkutnya. Puncak dari rupa-rupa tafsir itu terdokumentasi pada saat muncul perdebatan apakah ketentuan pasal 33 UUD 1945 itu perlu diubah atau tidak dalam konteks reformasi konstitusi. Salah satu pemicu perdebatan itu kemudian dikaitkan dengan watak dasar norma dalam pasal 33 UUD 1945 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dimana perekonomian dunia, termasuk Indonesia sudah begitu rupa terintegrasi dalam konfigurasi global, bahkan mengarah kepada sifat depedensi satu negara dengan negara lain.

2

Ditengah-tengah menata tata kehidupan bangsa semenjak reformasi nasional 1998, kompleksitas problema politik domestik, dan kebutuhan mencari format pembangunan yang tepat, maka persoalan itu menjadi kebutuhan paling mendasar untuk dipecahkan. Bagaimanakah kedudukan hukum dalam konteks sistem ekonomi yang cenderung terintegrasi secara global? Dalam sejarah, Indonesia pernah terjebak dalam memposisikan hukum dalam konteks sebagai alat pembangunan semata, terutama pada masa Orde Baru, yang memamng orientasi kebijakan ekonomi adalah pada pertumbuhan ekonomi tinggi untuk memancing devisa yang bercengkrama erat dengan tatanan politik yang amat menonjolkan stabilitas dan ketertiban represif. Pada aras ini, hukum akhirnya terperangkap menjadi media untuk memberikan jutifikasi kebijakan negara tanpa koreksi, termasuk dalam pengaturan dibidang ekonomi yang sebenarnya amat responsive, tetapi terjebak ke dalam perangkap kapitalisme semu yang menguntungkan pihakpihak yang dekat dengan kekuasaan. Setelah reformasi nasional, hukum terombang-ambing dalam jalinan kelindan dengan kebutuhan legitimasi keadilan atau sebagai sarana rekayasa perubahan. Tentu posisi serupa ini, yang hingga sekarang masih berlansung, tidak bisa dibiarkan terus menerus. Kontektualisasi hukum ekonomi sebagai panglima, menuntut mekanisme yang integral dan tahapan yang runut. Ia harus menjadi obor penerang untuk menterjemahkan semangat konstitusi sekaligus menjadi cahaya pemandu bagi kebijakan

3

ekonomi agar mampu mendorong pertumbuhan. Namun pada waktu yang sama juga harus mengayomi dan memayungi bagi isu-isu pemerataan, pengentasan kemiskinan dan pemihakan pada sector ekonomi kerakyatan. Faktor

utama

bagi

hukum

untuk

dapat

berperan

dalam

pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stability, predictability dan fairness. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stability adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-gubungan ekonomi yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Fenomena globalisasi ekonomi berkembang sedemikian kuat dan cepatnya sehingga memaksa negara-negara didunia duduk berunding untuk memperbaiki norma-norma aturan global dibidang perdagangan antarnegara. Kecendrungan demikian ini pada saatnya membentuk suatu norma yang sangat kuat dan mengatasi sistem hukum dan konstitusi yang berlaku dan mengikat di masing-masing negara anggota. Globalisasi itu mendorong muncul dan berkembangnya regionalisme ekonomi yang pada gilirannya memerlukan pola-pola pengaturan baru dalam hubungan antar negara.

4

Sehingga memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang terkadang tidak sesuai dengan dengan nilai-nilai yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penyusun akan mencoba membahas tentang “Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”.

B. RUMUSAN MASALAH Dengan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apa saja peran hukum dalam pembangunan ekonomi?

C. TUJUAN Mengacu pada judul dan permasalahan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah untuk megetahui apa saja peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP SISTEM EKONOMI Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhannya hidupnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos) yang berarti “peraturan, aturan, hukum”1 Motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Dengan motif ekonomi orang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya memproduksi suatu barang atau menjalankan sebuah perusahaan. Akan tetapi yang jelas motif ekonomi mula-mula adalah dorongan untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Setelah hasrat diri terpenuhi barulah muncul kehendak mensejahterakan pihak lain, atau pun tetap ada hubungannya dengan yang termotivasi. Prinsip ekonomi dapat diartikan dengan tindakan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dengan pemanfaatan biaya tertentu. Atau dengan faktor produksi tertentu berusaha untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Prinsip ekonomi harus diberlakukan sesuai denan faktor kelangkaan yang telah kita bicarakan sebelumnya. Didorong engan faktor kelangkaan, maka faktor faktor produksi yang ada harus digunakan semaksimal mungkin dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. misalnya: Ibu memasak dengan kayu bakar karena harga minyak tanah sangat mahal. Tindakan ekonomi terdiri atas dua aspek, yaitu :

1

http://rustyrisdy.blogspot.com/2013/05/definisi-ekonomi.html. Diakses 12 Mei 2017

6

-

Tindakan ekonomi Rasional, setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya demikian.

-

Tindakan ekonomi Irrasional, setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan namun kenyataannya tidak demikian.2

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Ada beberapa system ekonomi di dunia antara lain :3

1. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis) Sistem ekonomi pasar/liberal/kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negaranegara eropa dan amerika serikat. Ciri-ciri : menerapkan sistem persaingan bebas, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, peranan pemerintah dibatasi, dan peranan modal sangat penting

2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis) Sistem ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur 2 3

negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi

http://okywulansari.blogspot.co.id/2013/03/prinsip-dan-motif-ekonomi.html. Diakses 12 Mei 2017 http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html. Diakses 12 Mei 2017

7

tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomia ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx , dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Ciri-ciri : hak milik individu tidak diakui, seluruh sumber daya dikuasai Negara, semua masyarakat adalah karyawan bagi Negara, dan kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah

3. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatankegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri-ciri : jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar, hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan, dan ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah

4. Sistem Ekonomi Pancasila4 Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi

4

yang dilakukan

berdasarkan usaha

bersama

berasaskan

http://maharanigaluh08.blogspot.co.id/2015/04/sistem-perekonomian-indonesia.html. Diakses 12 Mei 2017

8

kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33 (setelah amandemen tahun 2002), antara lain : -

Perekonomian

disusun

sebagai

usaha

bersama

berdasarkan

atas

asas

kekeluargaan. -

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

-

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

-

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan,

efisiensi

berkeadilan,

berkelanjutan,

berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. -

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.

Sedangkan dalam GBHN Bab III B No. 14 disebutkan bahwa “Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan

terhadap

pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata”

9

B. GLOBALISASI EKONOMI5 Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu sama lain. Sisi kegiatan investasi perdagangan dan bergerak menuju liberalisasi perdagangan dan investasi dunia secara keseluruhan. Globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Free trade atau perdagangan bebas berusaha menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Pengertian globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan, dimana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa serta modal. Perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi menurut Tanri Abeng, terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: -

Globalisasi produksi. Dalam hal ini, perusahaan berproduksi di berbagai Negara dengan tujuan agar biaya produksi jadi lebih rendah. Upaya ini dilakukan baik karena rendahnya upah buruh, tarif bea masuk murah, infrastruktur memadai ataupun karena adanya iklim usaha dan politik yang mendukung atau kondusif. Dunia dalam kondisi ini menjadi lokasi manufaktur global.

-

Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi (baik dalam bentuk portofolio maupun langsung) di seluruh negara di dunia. Contohnya, PT. Telkom dalam upaya memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT. Jasa Marga dalam usahanya

5

http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-globalisasi-ekonomi-dan.html. Diakses 12 Mei 2017

10

memperluas jaringan jalan tol telah menggunakan sistem pembiayaan dengan pola build- operate-transfer (BOT) bersama mitra usaha dari mancanegara. -

Globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing adalah gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai tingkatannya, misalnya penggunaan staf profesional dari tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman internasional atau pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari negaranegara berkembang.

-

Globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat suatu negara dimana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia dengan majunya teknologi, diantaranya melalui: Radio, TV, media cetak, dan lain-lain. Jaringan kom...