UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI DI INDONESIA PDF

Preview

Summary

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI DI INDONESIA Wilmantika Indraswari, Safari Hasan, S. IP, MMRS, Pendidikan Kewarganegaraan, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Jl KH Wachid Hasyim 65-67 Kota Kediri, Jawa Timur Indonesia 64114 Email : Wilmant...

Description

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI DI INDONESIA Wilmantika Indraswari, Safari Hasan, S. IP, MMRS, Pendidikan Kewarganegaraan, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Jl KH Wachid Hasyim 65-67 Kota Kediri, Jawa Timur Indonesia 64114 Email : [email protected],

[email protected]

melanggarnya akan dikenakan sanksi hukum yang telah diatur oleh undang-undang.

Abstract – Negara merupakan organisasi yang berada di wilayah tertentu yang didalamnya terdapat penduduk dan dijalankan dengan adanya sistem pemerintahan. Negara harus memiliki aturan bernegara sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang memihak kepada rakyat tetapi tetap ada batasannya yang disebut sebagai kontitusi. Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa negara harus menjamin hak-hak rakyat dan tunduk pada batas yang telah ditentukan. Konstitusi harus bersumber pada dasar negara karena terdapat hubungan keterikatan antara keduanya dan perlu kita ketahui. UUD 1945 sendiri dijadikan sebagai konstitusi di Indonesia.

Era globalisasi saat ini Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi banyak diabaikan oleh sebagian masyarakat, bahkan mereka tidak mengetahui apa makna y ang terkandung di dalamnya. Masyarakat harus mampu memilah pengaruh baik atau buruk dari globalisasi agar terhindar dari hal-hal yanng tidak diinginkan. Pendidikan tentang dasar negara dan konstitusi sangat penting untuk dipelajari masyarakat supaya mereka mampu memahami dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh negara dengan berlandaskan dasar negara dan konstitusi, dengan tidak kehilangan jati dirinya sebagai manusia.

Keywords – Negara, Dasar Negara, Konstitusi, Rakyat, Pemerintahan.

B. Rumusan Masalah BAB I. Pendahuluan

1. Apa yang dimaksud dengan Negara ?

A. Latar Belakang

2. Apa yang dimaksud dengan Konstitusi ?

Negara merupakan organisasi di suatu wilayah yang di dalamnya terdapat penduduk yang mempunyai tujuan hidup yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya. Suatu tempat jika memiliki unsur wilayah, pemerintah dan rakyat dapat disebut sebagai Negara dan jika tidak memiliki salah satu dari ketiga itu, tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara. Unsur tersebut saling melengkapi satu sama lain. Unsur lain yang harus dimiliki oleh suatu Negara ialah pengakuan dari Negara lain supaya keberadaan Negara tersebut diakui oleh Negara lain.

3. Apa saja jenis konstitusi ? 4. Bagaimana UUD 1945 dijadikan konstitusi di Indonesia ? 5. Apa hubungannya Pancasila dengan konstitusi ?

C. Tujuan Penulisan 1. Sebagai tugas Kewarganegaraan.

Negara yang sudah terbentuk berhak membuat undangundang atau konstitusi. Indonesia sudah membentuk konstitusi sejak sebelum kemerdekaan, konstitusi atau sering disebut adat istiadat berfungsi mengatur kehidupan masyarakat yang berasal dari kesepakatan suatu masyarakat yang ada dan dipakai untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat mempunyai suatu hukum yang dinamakan hukum adat. Zaman dahulu orang yang melanggar adat istiadat akan dihukum sengan hukum adat.

mata

kuliah

Pendidikan

2. Mampu memahami apa itu negara dan konstitusi. 3. Mampu memahami hubungan negara dan konstitusi. 4. Mampu memahami UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia.

Dasar negara sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia harus menjadi sumber terbentuknya konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu norma hukum yang ada di bawah dasar negara. Konstitusi berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dan barangsiapa yang 1

Menurut Paul Renan keinginan bersatu menyatakan ukuran bagi suatu masyarakat untuk membentuk suatu Negara (le desir de’etre ansemble). Disisi lain, menurut Otto Bauer ukuran lebih ditekankan dalam keadaan khusus dari wilayah suatu negara.

BAB II. Pembahasan A. Negara 1. Pengertian Negara Menurut beberapa Ahli : 1.

2.

3.

4.

5. 6.

3. Pemerintahan Pemerintahan dalam suatu negara memiliki kekuasaan atas seluruh masyarakat yang menjadi penduduk suatu negara dan tinggal dalam wilayah negara. Pemerintah merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa orang yang berwenang mengatur dan menyusun negara, yang didalamnya termasuk presiden sebagai kepala negara. Tanpa adanya pemerintah sangat tidak mungkin negara berjalan dengan baik. Tugas pemerintah yaitu memberantas kekacauan, menegakkan hukum, menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan, dll. Pemerintah juga memiliki tugas penting lainnya yaitu melaksanakan tujuan negara dan menjalankan fungsi dari negara. Kedaulatan digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif. Pemerintah dalam pekerjaannya juga dibantu oleh atribut hukum.

Negara merupakan wewenang (authority) dan alat (agency) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat ( Roger H. soltau). Negara merupakan masyarakat di suatu wilayah yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah (Max weber). Negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah (Robert M. Maclve). Negara merupakan organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di suatu wilayah tertentu (George Jellinek). eberbeda di wilayah suatu pemerintahan yang sama (R. Djopkosoetono). Negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur dan menyelengarakan sesuatu (J.H.A Logeman).

4.

Pengakuan dari Negara Lain

Pengakuan dari negara lain diperlukan suatu negara untuk memenuhi unsur-unsur dari suatu negara. Pengakuan dari negara lain ada 2 macam :

Jadi, dapat disimpulkan negara adalah suatu organisasi yang berada di suatu wilayah tertentu yang didalamnya terdapat masyarakat dengan adanya suatu sistem pemerintahan untuk mengatur dan menyelenggarakan suatu kegiatan.

-

Suatu negara terbentuk dari beberapa elemen, yaitu : 1. Masyarakat -

Unsur terpenting dalam tatanan suatu negara adalah masyarakat. Suatu individu yang berkepentingan dalam suksesnya suatu tatanan dalam pemerintahan ialah masyarakat. Unsur masyarakat diperlukan dalam melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi), yaitu ilmu pengetahuan baru khusus untuk mempelajari hidup kemasyarakatan dan Sosiologi ialah ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara. 2. Wilayah (teritorial) Tanpa adanya suatu wilayah negara tidak bisa berdiri. Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan keadaan khusus wilayah yang bersangkutan merupakan unsur yang penting. Apabila pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Jika seseorang berada dalam negara lain ia akan sadar apabila melampaui batas wilayah setelah berhadapan dengan aparat imigrasi negara untuk memenuhi macam-macam kewajiban yang ditentukan.

Pengakuan de facto, pengakuan dari negara lain yaitu adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan sudah merdeka, masyarakat telah tunduk pada penguasa secara nyata. Pengakuan dari negara lain bisa menjadi awal suatu hubungan bilateral antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi yang belum bisa terlaksanakan. Pengakuan de jure, pengakuan resmi kepada suatu Negara berdasarkan hukum dan pengakuan secara internasional dengan segala konsekuensinya. Pengakuan de jure dibagi menjadi 2 yaitu tetap dan penuh. Tetap artinya selamanya dan tidak terbatas waktu. Sedangkan penuh artinya dibukanya kembali hubungan bilateral di tingkat diplomatik sehingga masingmasing negara akan menempatkan perwakilannya ke negara lain sebagai duta besar negara tersebut.

2. Unsur dan Sifat Negara A. Unsur pembentuk suatu Negara ada 2, yaitu: 1.

Unsur Konstitutif Negara

Unsur Konstitutif Negara merupakan unsur yang menentukan ada atau tidaknya suatu Negara, seperti:

2

a)

Rakyat

b.

Batas wilayah lautan menurut Konferensi Hukum Laut Internasional III pada 10 Desember 1982 yang diselenggarakan di Montego Bay, Jamaica oleh PBB menghasilkan batas wilayah lautan sbb:

Semua orang yang berdiam atau tinggal di dalam suatu Negara atau menjadi penghuni Negara disebut sebagai rakyat. b)

Penduduk

-

Penduduk adalah mereka menetap atau berdomisili tetap di dalam wilayah Negara disebut penduduk. Penduduk suatu negara adalah mereka yang secara sosiologis disebut rakyat dari suatu negara. Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang disatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu negara. Rakyat juga berarti warga negara. Warga negara merupakan individu yang tinggal di suatu negara dan terikat oleh hukum negara tersebut. Apabila suatu kelompok tersebut tidak menetap di suatu wilayah tertentu walaupun mereka mempunyai pemerintahan maka mereka tidak bisa membentuk suatu negara. Bangsa yang nomaden tidak bisa mendirikan suatu negara walaupun mereka sudah mempunyai kelompok dan berkuasa. c)

-

-

c.

Laut teritorial adalah garis lurus yang ditarik dari garis dasar pantai ke arah laut selebar 12 mil. Zona bersebelahan merupakan batas laut selebar 24 mil yang diukur dari garis dasar. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan batas laut (pantai) suatu negara yang lebarnya 200 mil dari garis dasar. Landas benua merupakan wilayah daratan (pantai) suatu negara yang lebarnya kurang dari 200 mil dari garis dasar. Landas kontinen merupakan wilayah yang ada di bawah pemukaan laut sampai kedalaman 200 m. Udara

Wilayah negara yang berada di atas wilayah lautan dan daratan.

Bukan Penduduk

Pembatas suatu wilayah sangatlah penting karena ada berhubungan dengan pelaksanaan kedaulatan suatu negara seperti dalam hal kekuasaan penuh terhadap kekayaan negara dan kekuasaan untuk mengusir orang yang berada di dalam wilayah kita apabila mereka tidak mempunyai izin dari negara.

Mereka yang berada di dalam wilayah Negara, tetapi tidak bertempat tinggal tetap di Negara itu. misalnya : Warga Asing yang melakukan perjalanan bisnis. d)

Lautan

Warga Negara

g)

Mereka yang dinyatakan secara hukum dan menurut undang-undang diakui sebagai warga negara.

Pemerintah Yang Berdaulat.

Pemerintah yang berdaulat memiliki kekuasaan, yaitu : e)

Bukan Warga Negara -

Mereka yang mengakui Negara lain sebagai negara asal mereka. f)

Wilayah

Wilayah merupakan bagian permukaan bumi dimana penduduk suatu Negara bertempat tinggal secara tetap. Wilayah suatu Negara mencakup wilayah daratan, lautan, dan udara. a. Daratan

B. Sifat Sifat negara Sifat khusus yang dimiliki suatu negara merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu negara dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi yang lain. Sifatsifat suatu negara yaitu :

Perjanjian antar negara dalam bentuk traktat digunakan untuk menentukan batas wilayah daratan. Perbatasan antara negara satu dengan yang lainnya dapat berupa : -

Kedaulatan ke dalam, yang berarti berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga di wilayah negaranya. · Kedaulatan keluar memiliki kedudukan yang sejajar dengan negara lain, sehingga memiliki kebebasan dalam menentukan hubungan diplomatik dengan negara lain.

a.

Batas alam seperti sungai,pegunungan,lembah dan danau. Batas buatan seperti pagar kawat dan pagar tembok. Batas geofisika seperti garis lintang dan garis bujur.

b.

3

Sifat memaksa, negara memilki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal melalui polisi,tentara dsb. Negara mempunyai aturan yang mengikat sehingga tidak terjadi anarki di masyarakat. Sifat monopoli, monopoli negara dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara menganggap suatu aliran politik atau

c.

3.

kepercayaan tertentu dilarang disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sifat all encopassing and all embracing yang berarti sifat mencakup semua. Peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua warga negara.

3.

Tujuan Negara

- Menghendaki di bentuknya Negara hukum modern atau welfare state (Kranenburg).

- Hak dan kebebasan warga negara terjamin, di dalam Negara harus dibentuk peraturan perundangundangan (Immanuel Kant dan Kranenburg). - Perlu dibentuk Negara hukum klasik artinya negara sebagai penjaga malam (Immanuel Kant).

Negara bisa diartikan sebagai asosiasi yang bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan diantaranya menciptakan kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

4.

b. Berusaha menjaga kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. c. Pertahanan untuk menjaga serangan dari luar dengan dilengkapi alat pertahanan.

Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia, Negara RI memiliki tujuan untuk membentuk suatu pemerrintahan Negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).

1.

tentang

Tujuan

d. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Carles E. Merriam mengemukakan pendapatnya bahwa negara mempunyai 5 fungsi yaitu : (1) Keamanan ekstern (2) ketertiban intern (3) Keadilan (4) Kesejahteran umum (5) Kebebasan

Negara,

Semua fungsi di atas dilakukan bersama-sama untuk mencapai Tujuan dari Negara (Ubaidillah, A, 2000: 54-55).

Teori Kekuasaan

- Untuk memperoleh kekuasaan yang sebesarbesarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin,lemah dan bodoh ( Shang yang).

B. Konstitusi

- Kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan Negara, dibenarkan bertindak kejam dan licik (Machiavelli).

2.

Fungsi Negara

a. Melaksanakan ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah adanya pertikaian di masyarakat (law and Order). Negara bertindak sebagai stabilisator.

Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya untuk berkembang dan menyelenggarakan daya ciptanya dengan bebas (Roger H. Sultau). Tujuan negara yang lain yaitu menciptakan kondisi dimana rakyatnya dapat mencapai dan mengabulkan keinginannya secara maksimal (Harold J. Laski).

Ada beberapa teori diantaranya sbb :

Teori Jaminan Hak dan kebebasan

1.

Pengertian konstitusi

Konstitusi dalam bahasa Perancis “constituer” yang berarti membentuk. Konstitusi merupakan peraturan dasar (awal) tentang pembentukan Negara. Konstitusi dalam KBBI diartikan sebagai :

Teori Perdamaian Dunia

1) Segala ketentuan ketatanegaraan.

- Apabila seluruh Negara berada dalam suatu kerajaan dunia imperium dengan Undang-Undang yang seragam bagi semua Negara maka perdamaian dunia dapat tercipta (Dante Allegieri).

dan

aturan

mengenai

2) Undang-Undang Dasar suatu Negara. Beberapa defenisi konstitusi dari para ahli, yaitu : a) Menurut Herman heller, pengertian konstitusi dibagi menjadi tiga yaitu, 4

- Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (politik sosiologis).

Menurut J. G. Steenbeek ada 3 hal pokok yang ada di dalam konstitusi, yaitu : -

- Konstitusi merupakan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi ini mengandung pengertian yuridis.

-

- Konstitusi yang berlaku di suatu negara ditulis di naskah sebagai undang-undang tertinggi.

Menurut Miriam Budiardjo, ketentuan-ketentuan yang ada di UUD yaitu mengenai :

b) Menurut K.C.Wheare konstitusi merupakan sistem kenegaraan yang berisi kumpulan peraturan yang digunakan untuk membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara.

-

c) Menurut Carl Schmitt :

-

- konstitusi mencakup semua keadaan dalam negara karena negara merupakan ikatan dari manusia yang terorganisir di wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala norma dan bentuk kerja sama dalam organisasi negara (konstitusi dalam arti absolute).

- Konstitusi adalah keputusan tertinggi (konstitusi dalam arti positif). - Konstitusi bisa menampung ide yang dicantumkan satu persatu seperti konstitusi relatif (konstitusi dalam arti ideal). Konstitusi dalam arti luas dan sempit :

-

Konstitusi dalam arti luas terdiri dari hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi dalam arti sempit terdiri dari hukum dasar tertulis, yaitu Undang Undang Dasar 1945.

Konstitusi memiliki tujuan yang hampir sama dengan hukum, akan tetapi konstitusi lebih terikat pada : -

Organisasi negara, adanya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif . Hak asasi manusia (HAM). Tata cara mengubah Undang-Undang Dasar Terkadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Banyaknya pasal dalam konstitusi tidak juga menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Kenyataannya banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang memiliki peranan penting dalam konstitusi. Hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi memiliki perlindungan yang lebih baik dibandingkan yang diatur di dalam konstitusi. Banyak negara yang memiliki aturan tertulis yang lebih baik daripada pasal-pasal yang terdapat di dalam konstitusi. Paham konstitusionalisme selalu terkait dengan konstitusi. “Constitutionalism in the name given to the trush which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a goverment in order” yang merupakan pernyataan dari Walton H. Hamilton yang berarti untuk tujuan menjaga negara diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa sehingga dinamika kekuasaan dalam pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan dengan sebenarnya. Gagasan ini muncul untuk merespon perkembangan kekuasaan umum dalam kehidupan manusia.

- Konstitusi adalah naskah yang penting dan sulit untuk dirubah karena adanya kepastian hukum. Konstitusi memuat hal yang fundamental sehingga tidak absolute (konstitusi dalam arti relatif).

-

Adanya pembatasan dan pembagian tygas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental bagi suatu negara. Hak-hak asasi manusia sebagai warga negara terjamin.

2.

Klasifikasi Konstitusi

Semua negara yang memiliki konstitusi tentunya memiliki perbedaan dan persamaan, dari perbedaan dan persamaan itu munculah suatu klasifikasi dari konstitusi yang berlaku untuk semua negara.

Berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. Hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara dengan warga negara. Adanya jaminan atas HAM. Hal lain yang sifatnya sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam buku “Modern Constitution” (1975) K.C. Wheare menggolongankan kosntitusi sbb. -

5

Konstitusi tertulis (written contitutions) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution). Konstitusi fleksibel (flexibel constitutions) dan konstitusi rigid (rigid constitutions). Konstitusi fleksibel merupakan konstitusi yang bersifat elastis, dan dapat dengan mudah dirubah.