100 SOAL JAWAB HUKUM INTERNASIONAL PDF

Preview

Summary

100 Soal Jawab Hukum Internasional 1. Sebutkan istilah hukum internasional! Hukum internasional (intenational law); Hukum internasional publik (public international public); Hukum bangsa-bangsa (law of nations); Hukum antarnegara (inter state law); hukum transnasional (tranasnational law) (Sefriani,...

Description

100 Soal Jawab Hukum Internasional 1. Sebutkan istilah hukum internasional! Hukum internasional (intenational law); Hukum internasional publik (public international public); Hukum bangsa-bangsa (law of nations); Hukum antarnegara (inter state law); hukum transnasional (tranasnational law) (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 1) 2. Tuliskan pengertian Hukum Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja! Hukum internasioanl (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional). (Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum, (jakarta: binacipta, 1982), cetakan IV, hlm. 1) 3.

Jelaskan sifat hukum internasional Hukum internasional adalah hukum yang sifatnya koordinatif, yakni dalam hubungan internasional yang diatur hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antaraggota masyarakat bangsa-bangsam; tidak ada badan supranasional ataupunn pemerintah dunia (world government) yang memiliki kewenangan membuat sekaligus memaksakan berlakunya suatu aturan internasional (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 4.)

4. Tuliskan dan jelaskan satu batasan Hukum Internasional! Batasan atau cakupan hukum internasional dapat dituliskan sebagai keseluruhan kaedah-kaedah dan azas-azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Dari hal tersebut, dapat kita lihat bahwa hukum internasional bukan hanya mencakup hubungan antara negara dengan negara, melainkan juga mengatur bagaimana hak dan kewajiban lembaga pemerintah dan non pemerintah, organisasi internasional, serta individu dalam jangkauan internasional. Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 52.) 5. Sebutkan dan jelaskan teori yang menjadi landasan Hukum Internasional memiliki kekuatan mengikat! Pertama, teori aliran hukum alam; teori ini mengemukakan bahwa Hukum Internasional mengikat karena Hukum Internasional bagian dari hukum alam yang

diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Kedua, teori aliran hukum positif; aliran ini mengemukakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya Hukum Internasional adalah kehendak negara. Ketiga, aliran pendekatan sosiologis; menurut aliran ini masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutukan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 10) 6. Tuliskan peran Hukum Internasional! Dewasa ini Hukum Internasional mengatur hampir semua aktivitas negara. Hukum internasional mengoordinasi dan memfasilitasi kerja sama antar negara-negara yang saling tergantung satu sama lain. Praktik Hukum Internasional tidak dapat terpisahkan dari masalah diplomasi, politik, dan sikap, pola atau kebijaka hubungan luar negeri. (John O‟ Brien, International Law, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 2001, hlm. 42.) 7. Jelaskan asal mula dan dasar-dasar Hukum Internasional! Hukum internasional berkembang dari kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek negara Eropa modern dalam pergaulan dan hubungan mereka. Melihat historis, dapat dilihat dari beberapa babak, di antaranya: a. abad 15, zaman-zaman negara kota Yunanin ditemukan hukum intermunispal yang terdiri dari aturan-aturan kebiasaan yang dipatuhi oleh kota-kota ini, lalu zaman dominasi Roma, yang dilihat dari sifat yuridinya yang berlawanan dengan sifat religius dari aturan-aturan kota Yunani; b. abad 16, ditandai dengan munculnya istilah hukum perang dan damai, dan hukum bangsa-bangsa; c. abad 17, munculnya perjanjian Westphalia 1648, yang mencatat berakhirnya Perang Tiga Puluh Tahun dan timbulnya sejumlah besar aturan-aturan kebiasaan baru dari praktek; d. abad 19, munculnya sejumlah negara-negara baru yang kuat baik di Eropa maupun di luar Eropa, eskpansi peradaban Eropa ke seberang lautan, modernisasi angkutan dunia, penghancuuran yang lebih dahsyat oleh perang modern dan pengaruh penemuan-penemuan baru, hal ini medesak masyrakat internasional untuk memperoleh suatu sistem aturan-aturan untuk mengatur perilaku urusan-urusan internasional. Di samping itu, negara-negara mulai terbiasa merundingkan perjanjian-perjanjian umum untuk mengatur kepentingan timbal-balik; e. abad 20, munculnya pengadilan sebagai pihak yang mengikat para pihak-pihak yang telah memberikan persetujuannya dalam menyelesaikan masalah interanasional secara damai dan adil, dan organisasi internasional menciptakan perdamaian dalam tatanan global.

yang bertujuan untuk

8. Tuliskan secara singkat kronologis urutan waktu yang mencerminkan perkembangan Hukum Internasional! Secara kronologis urutan waktu yang mencerminkan perkembangan hukum internasional sampai saat ini dibagi dalam sembilan phase: (i) periode sampai tahun 1500; (ii) abad 16; (iii) abad 17; (iv) abad 18; (v) periode 1800-11914; (vi) pendirian Liga Bangsa-Bangsa (LBB); (vii) periode inter-war years (1919-39); (viii) perkembangan sistem PBB; (ix) mulainya sistem baru sejak 1945. (John O‟Brien, “International Law”, London: Cavendish, 2001, hlm. 16) 9. Jelaskan bagaimana Hukum Interanasional pada masa klasik! Pada masa ini ditandai dengan ditemukannya sebuah traktat pada dasawarsa abad ke20 yang ditandatangani oleh Ennamatum, pemimpin Lagash, dan pemimpin Umma. Traktat tersebut mempersoalkan perbatasan antara kedua negara kota tersebut, yang kemudian dirumuskan dalam bahasa Sumeria. (Arthur Nussbaum, “Sedjarah Hukum Internasional” (terj.) Sam Suhaedi Admawiria, Bandung: Binatjipta, 1969, hlm. 2) 10. Sebutkan bangsa-bangsa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Hukum Internasional kuno! Beberapa bangsa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional kuno adalah bangsa India, Yunani, dan Cina. Ajaran-ajaran Hindu, dengan kitab-nya Manu menunjukkan pengintegrasioan nilai-nilai yang memiliki derajat-derajat kemanusiaan yang tinggi. Sementara Cina memperkenalkan pentingnya nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok yang berkuasa. Adapun Yunani Kuno memiliki sumangan dalam kaitannya dengan persoalan arbitrase. (Malcolm N. Shawn, International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 13) 11. Jelaskan bagaimana Hukum Intenasional pada akhir abad pertengahan! Pada akhir abad pertengahan hukum internasional digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. (Arthur Nussbaum, “Sedjarah Hukum Internasional” (terj.) Sam Suhaedi Admawiria, Bandung: Binatjipta, 1969, hlm. 30) 12. Sebutkan tahapan dalam menyusun Hukum Internasional dalam sistem baru! Beberapa pertemuan dalam langkah menuju terciptanya sebuah sistem baru hukum internasiona, di antaranya, (i) The Inter Allied Declaration 12 Juni 1941; (ii) Piaam Atlantic Agustus 1941; (iii) Deklarasi Bangsa-Bangsa Bersatu 1 Januari 1942; (iv) Komite London 20 Mei 1943; (v) Deklarasi Moskow 30 Oktober 1943; (vi)Teheran November 1943; (vii) Bretton Woods 1-12 Juli 1944; (viii) Konferensi Dumbarton

Oaks 21 Agustus – Oktober 1944; (ix) Konverensi Yalta 4-11 Februari 1945; (x) Konferensi San Fransisco April 25 – 26 Juni 1945. (Malcolm N. Shawn, International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 26) 13. Tuliskan faktor yang memengaruhi perkembangan Hukum Internasional! Pertama, adalah meningkatnya jumlah negara baru akibat proses dekolonisasi. Kedua, adalah munculnya berbagai organisasi internasional. Ketiga, adalah diakuinya individu sebagai subjek Hukum Internasional. Keempat, adalah perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat berpengaruh pada pengaturan internasioanal penggunaan laut, udara, dan ruang angkasa. Kelima, adalah muncul dan makin berperannya aktor-aktor non-state dalam percatutan internasional khususnya NGO juga perusahaan transnasional (TNC). Keenam, adalah intensitas globalisasi. Ketujuh, adalah munculnya isu-isu yang mengglobal seperti demokrasi, HAM, hingga lingkungan hidup. (John O‟ Brien, International Law, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 2001, hlm. 41) 14. Tuliskan pengertian Hukum Internasional menurut J.G Starke! Hukum internasional ialah keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. (J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.) 15. Sebutkan faktor yang menjadikan Hukum Internasional sebagai hukum yang lemah! Pertama, kurangnya institusi-institusi formal penegak hukum, seperti tidak adanya polisi yang siap sedia mengawasi dan menindak pelanggar hukum internasional dan tidak adanya pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi wajib (compulsary jurisdiction). Kedua, tidak jelasnya aturan-aturan Hukum Internasional yang ada sehingga mendukung terjadinya berbagai penafsiran di lapangan dan mengakibatkan kurangnya kepastian hukum. (Martin Dixon, Textbook on International Law, Blackstone Press Limited, fourt edition, 2000, hlm. 9) 16. Sebutkan pemanfaatan Hukum Internasional sebagai instrumen politik! Pertama, sebagai pengubah konsep. Kedua, sebagai sarana urusan domestik. Ketiga, sebagai alat penekan. Keempat, untuk menolak tekanan dari pihak lain. (Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional dalam Persektif Negara Berkembang, Penatan Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional FH Undip, Semarang, 6-8 Juni 2006, hlm. 12)

17. Sebutkan prinsip penting dalam Hukum Internasional! Pertama, Voluntary atau tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu treaty melalui salah satu cara yang diakui Hukum Internasional tanpa persetujuannya. kedua, Pact Sunt Servanda atau perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihaknya. Ketiga, Pacta tertiis nec nocunt nec prosunt atau perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya. 18. Jelaskan ruang lingkup Hukum Internasional! Ruang lingkup hukum internasional adalah di dalamnya terdapat unsur subyek atau pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang berperan, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau pengaturan-pengaturan hukumnya yang kesemuanya terjalin sebagai satu keseluruhan. (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 93) 19. Jelaskan hakikat Hukum Internasional! Hakikat hukum internasional, pada dasarnya adalah hukum yang mengatur hubungan hukum atau masalah yang melintasi batas negara atau dengan kata lain hukum internasional mengatur masalah yang timbul antarsubjek hukum antar negara. Dari hal ini dapat kita lihat hukum internasional hakikatnya ditujukan menciptakan perdamaian dalam dunia dan menyelesaikan masalah interanasional secara damai dan adil. 20. Tuliskan isi paragraf 1 pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional! Menurut paragraf 1 pasal ini, dalam memutus sengketa internasional yang diserahkan padanya,

hakim

Mahkamah

Internasional

dapat

menggunakan,

perjanjian

internasional (international conventions); kebiasaan internasional (international custom); prinsipp-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (general principles of law recognized by civilized nations); putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan (subsidiary). (Martin Dixon, Textbook on International Law, Blackstone Press Limited, fourt edition, 2000, hlm. 22) 21. Jelaskan pengertian perjanjian internasional menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969! Perjanjian internasional menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan

apa pun namanya. (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 33) 22. Tuliskan perbedaan law making treaties dan treaty contract dalam perjanjian internasional! Law making treaties adalah perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; Law making treaties juga dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. (J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 40) 23. Jelaskan syarat penting suatu perjanjian untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional! Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional, meskipun para pihaknya adalah negara, namun bilamana ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta maka perjanjian internasional (treaty) melainkan kontrak. (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 34) 24. Jelaskan perjanjian internasional di Indonesia! Perjanjian internasinal di Indonesia diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2004, adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kurun waktu sebelumnya, dasar hukum sebagai acuan pelaksanaan pembuatan perjanjian internasional adalah Pasal 11 UUD 1945, serta Surat Presiden 2826 Tahun 1960 tentang “Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain”. (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 38) 25. Tuliskan pengertian kebiasaan internsional sebagai sumber Hukum Internasional! Hukum kebiasaan internasinal adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. (Martin Dixon, Textbook on International Law, Blackstone Press Limited, fourt edition, 2000, hlm. 28) 26. Sebutkan dua jenis sumber Hukum Internasional! Sumber hukum internasional ada 2 (dua) jenis yakni: (a) Sumber hukum materil: dapat didifenisikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh seorang ahli

hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu; (b) Sumber hukum Formal: merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Dari sebuah hukum materiil inilah isi dari sebuah hukum bisa ditemukan. (J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 42.) 27. Bagaimana caranya agar kekuasaan internasional dapat menjadi bagian norma Hukum Internasional? Timbulnya kebiasaan ada hanya apabila telah memenuhi dua syarat, yakni, perilaku itu haruslah merupakan fakta dari praktek atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau dipraktekkan oleh negara-negara dan periaku yang telah dipraktekkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum yang dalam istilah teknisnya dikenal sebagai opinio juris. (John O‟ Brien, International Law, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 2001, hlm. 69) 28. Sebutkan unsur-unsur hukum kebiasaan internasional! Unsur-unsur hukum kebiasaan internasional secara kumulatif terdiri atas dua, yakni pertama unsur faktual sebagai praktik umum negara-negara, berulang-ulang, dan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ialah unsur psikologis, yang bersifat abstrak dan subjektif, dikarenakan tidak ada Hukum Intenasional yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan ada tidak adanya suatu kewajiban hukum (opinio juris). (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 43) 29. Jelaskan secara singkat tentang bagaimana mekanisme dalam perubahan hukum kebiasaan internasional! Suatu hukum kebiasaan baru dapat menggantikan hukum kebiasaan yang sudah ada bila ada cukup praktik negara yang bertentangan dengan hukum kebiasaan yang sudah ada, yang didukung oleh suatu kewajiban hukum (opinio juris). (Martin Dixon, Textbook on International Law, Blackstone Press Limited, fourt edition, 2000, hlm. 3) 30. Jelaskan mengapa perjanjian-perjanjian multilateral tertentu memiliki otoritas lebih besar daripada perjanjian-perjanjian lainnya! Hal

ini

disebabkan

karena

perjanjian-perjanjian

multilateral

merefleksikan

conventional customary international law, mengandung ketetuang yang melarang pengunduran diri atau derogation, dan perjanjian terssebut mengandung ketentuan

yang tidak mengizinkan reservasi. (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 60) 31. Sebutkan sumber-sumber Hukum Internasional! Sumber-sumber hukum internasional terdiri dari, perjanjian internasional (treaties), hukum kebiasaan internasional (international customary law), prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab (general principles recognized civilize nations), putusan pengadilan (yurisprudensi), karya hukum (writting publicist), dan putusan organisasi internasional. (Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Kedua, Cetakan VI. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 32) 32. Jelaskan perbedaan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional! Hukum Nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi, sedangkan Hukum Internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip pacta sunt servanda. (J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.) 33. Jelaskan hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional menurut teori monoisme! Menurut teori ini antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam satu sistem hukum yang sama maka negara yang menganut teori monoisme menganggap hukum internasional berlaku pula di lingkungan hukum nasional, setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya cocok untuk diterapkan pada hubungan-hubungan nasional. (Swan Sik, Kerangka Kerja (Term of Reference) Departemen Luar Negeri mengenai Studi tentang Hukum Suatu Negara dengan Proses Pengesahan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional. Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008, dalam Garry Gumelar Pratama, Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945, diakses melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status-PerjanjianInternasional-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia pada tanggal 5 Januari 2017, pukul 23:55 WITA.

34. Jelaskan kedudukan Hukum Internasional dan Nasional dalam sudut pandang pengadilan internasional! Suatu negara pihak yang tidak mencantumkan perjanjian internasional dalam sistem hukum domestiknya tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan melaksanakan perjanjian. Hukum internasional lebih unggul atas hukum nasional disebabkan tidak diperbolehkannya ketentuan dalam hukum nasional yang bertentangan dijadikan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban internasional. (Jawahir Thontowi, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 100) 35. Mengapa hukum nasional dianggap lebih kuat dibandingkan Hukum Internasional? Hukum nasional atau hukum lokal terkait persoalan hak-hak dan kewajban hukum dari pribadi hukum di dalam badan politik, dalam hal ini negara. Lebih lanjut, hukum nasional adalah hukum yang berlak...