Rangkuman Hukum Internasional + Contoh Soal PDF

Preview

Summary

RANGKUMAN HUKUM INTERNASIONAL Penyusun: Daya Perwira Dalimi Kelas Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasila PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL 1. Pengertian Hukum Perdata Internasional (HPI): keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara. HPI dapat juga...

Description

RANGKUMAN HUKUM INTERNASIONAL

Penyusun: Daya Perwira Dalimi

Kelas Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL 1. Pengertian Hukum Perdata Internasional (HPI): keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara. HPI dapat juga diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing2 tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan 2. Pengertian Hukum Internasional Publik (HIP): keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang BUKAN BERSIFAT PERDATA. HIP ini yang akan dikatakan secara umum sebagai Hukum Internasional. Karena sukar untuk membedakan hubungan hukum perdata dengan publik, maka definisi Hukum Internasional yang lebih tepat adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara (1) negara dengan negara; (2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara dengan subjek hukum bukan negara 3. Pembedaan beberapa Istilah dari Hukum Internasional: - Hukum Bangsa-bangsa: akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan (hukum) yang berlaku dalam hubungan antara raja2 zaman dahulu - Hukum antarabangsa / hukum antarnegara: akan dipergunakan untuk menunjuk pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa2 atau negara2 yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern sebagi negara nasional (nation-state) - Hukum Internasional: selain mengatur pula hubungan antara negara dengan negara, juga mengatur pula hubungan antara negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan negara 4. Bentuk Perwujudan Khusus Hukum Internasional: - Hukum Internasional Regional: Hukum Internasional yang berlaku terbatas pada daerah atau lingkungannya. Contohnya adalah seperti Hukum Internasional Amerika Latin. Hukum ini biasanya tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Ada kalanya Hukum Regional kemudian berkembang menjadi Hukum Internasional Umum, karena mulai diterima dan diterapkan secara universal - Hukum Internasional Khusus (Spesial): Hukum yang mengatur secara khusus kaidah2, dan diatur dalam konvesi multilateral. Pesertanya tidak terbatas pada suatu bagian dunia tertentu. Contoh: Konvesi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia 5. Pembedaan Hukum Internasional dengan Hukum Dunia: Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (Independent), dan mempunyai kedudukan yang seimbang/sederajat, sedangkan Hukum Dunia adalah semacam Hukum Subordinasi dimana seperti adanya hierarki. Contohnya adalah WTO, dimana dengan adanya perjanjian ini, negara2 di dunia dapat dikatakan telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonominya mengenai perdagangan internasional secara full compliance yang tunduk pada kaidah2 hukum internasional yang diatur oleh WTO 6. Hubungan antara negara dalam Hukum Internasional sifatnya adalah Desiprositas, yaitu hubungan timbal balik antara negara. Contohnya adalah ketika suatu negara memberikan keistimewaan terhadapa wakil negara lain dalam negaranya, maka negara lain tersebut juga harus memberikan keistimewaan terhadap wakil negara yang berada di tempatnya. 7. Produk2 PBB a. Deklarasi: Dikeluarkan oleh Majelis Umum b. Perjanjian Internasional: Dikeluarkan oleh Majelis Umum c. Resolusi PBB: suatu sanksi yang dikeluarkan PBB akibat pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya dan resolusi ini dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Contoh: sanksi kepada Libya karena menggunakan Cluster Bom

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Internasional Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

1

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL (BAB 7 MOCHTAR) 8. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, terdapat 4 SUMBER HI, yaitu: 1) Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus 2) Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum 3) Prinsip Hukum Umum, yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab 4) Keputusan Pengadilan dan Ajaran (Doktrin) para sarjana Perjanjian Internasional dan Kebiasaan Internasional diklasifikasikan sebagai Sumber Hukum Utama (Primer Sources) sedangkan Prinsip Hukum dan Keputusan Pengadilan&Doktrin diklasifikasikan sebagai Sumber Hukum Tambahan (Subsidiary Sources) Pasal 38 ayat (2) Ex Aequo et Bono : Mahkamah Internasional dapat mengambil putusan sendiri dengan seadil-adilnya jika tidak dapat memutuskan dengan 4 instrument diatas, dengan syarat mendapat persetujuan dari semua Pihak PERJANJIAN INTERNASIONAL 9. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu dan menimbulkan tanggung jawab (Liability) 10. Definisi Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Vienna 1969, Pasal 2 ayat (1) huruf a: Suatu Perjanjian Internasional yang dibuat antara Negara didalam BENTUK TERTULIS dan diatur oleh Hukum Internasional, apakah itu tersusun didalam satu instrumen tunggal, dua atau lebih instrumen yang terkait dan apapun bentuknya yang dibuat secara khusus. 11. Azas2 Penting dalam Perjanjian Internasional (Pengertian Perjanjian Internasional): a. Merupakan hukum bagi semua negara yang membuatnya, yang dapat menggantikan, melengkapi, atau mengabaikan hukum negara masing2 (Modus et conventio vincunt legem) b.

Merupakan instrument internasional yang paling resmi yang digunakan untuk menciptakan persetujuan antar negara yang bersifat menyeluruh mengenai status dan hubungan yang mendasar

c.

Menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak dari perjanjian

d.

Perjanjian Internasional yang berlaku dan dibuat antar negara mengikat secara hukum terhadap negara2 tersebut dan akan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak (“Pacta Sunt Servanda”)

12. Sifat Perjanjian Internasional Umum: Perjanjian yang mempunyai jumlah pihak yang BANYAK dan juga sifat isi perjanjian yang CUKUP LUAS. Ex. UNCLOS, Vienna Convention, Piagam PBB Perjanjian Int'l Khusus:

Perjanjian dimana jumlah pihak TIDAK BANYAK dan sifat isi perjanjian tersebut TERBATAS Ex.ASEAN, Perjanjian Bilateral, OPEC

13. Ratifikasi & Pengesahan Perjanjian Internasional Indonesia, sejak berlakunya UU No.24/2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu Ratifikasi atau Pengesahan Perjanjian Internasional HARUS dilakukan dengan UU melalui badan DPR atau Keputusan Presiden melalui Presiden 



Perjanjian yang Pengesahaannya WAJIB dengan UU: a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah NKRI c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara d. HAM dan Lingkungan hidup e. Pembentukan kaidah hukum baru f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri Perjanjian yang Pengesahaannya dapat melalui Keputusan Presiden: Perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu yang singkat, tanpa mempengaruhi peraturan perundangan nasional. Ex. Perjanjian yang bersifat tekhnis, dll. you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Internasional Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

2

14. Tahapan Ratifikasi (1) Negara mengirimkan wakilnya, yang disebut Delegasi (2) Delegasi tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu a. Full Power: Delegasi yang membutuhkan Kuasa Penuh dari Negara. Definisi dari Full Power ini adalah Surat Resmi dari Negara yang memberikan kuasa penuh kepada seseorang untuk mewakili negaranya dalam menghadiri suatu Pertemuan Internasional. b. Tanpa Full Power: Delegasi yang tidak membutuhkan Kuasa penuh dari negara, yaitu - Presiden (Kepala Negara) - Perdana Menteri (Kepala Pemerintahan) - Menteri Luar Negeri - Kepala Perwakilan Diplomatik (Dubes) - Wakil Negara pada suatu Organisasi Internasional (3) Para Delegasi melakukan Perundingan (4) Para Delegasi membuat rancangan hingga Naskah Final Perjanjian Internasional (5) Terhadap Naskah Final Perjanjian Intl tersebut, para delegasi harus melakukan: a. Penerimaan Naskah (Adoption of the Text) b. Pengesahan Bunyi Naskah (Authentication of the Text) - Tanda tangan - Tanda tangan sementara (Tanda tangan ad referendum) - Paraf (initial) (6) Pemberlakuan suatu Perjanjian Internasional – RATIFIKASI (Tahap Ketiga) : Perjanjian Internasional akan mengikat (Pengesahan) pada Negara (Consent to be Bound) jika sudah dilakukan salah satu dari tahap-tahap berikut: - RATIFIKASI (Yang biasa dipakai) Ratifikasi ini hanya dapat dilakukan oleh badan2 tertentu yang disebut dengan Treaty Making Power. Untuk Indonesia, seperti yang diatur dengan UU 24/2000, Badan yang berwenang untuk mengesahkan (Ratifikasi) Perjanjian Internasional adalah DPR (Legislatif) dan Presiden (Eksekutif) - Aksessi - Acceptance - Penandatanganan - Pertukaran Surat/Naskah (Exchange of Documents) 15. Reservasi adalah suatu persyaratan yang diajukan suatu negara untuk turut serta dalam suatu perjanjian internasional dengan mengajukan syarat untuk tidak tunduk pada beberapa aturan/pasal yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Reservasi diajukan pada waktu perjanjian ditandatangani, pada waktu melakukan ratifikasi atau pada waktu menyatakan turut serta pada perjanjian (Aksesi) Reservasi TIDAK bisa diajukan pada sesuatu yang substansi dalam perjanjian tersebut, karena sudah disetujui sebelumnya (dengan adoption dan authentication) Terdapat 2 Teori untuk Reservasi ini, yaitu: 1) Reservasi dengan Kesepakatan Bulat (unaimity principle) Harus disetujui oleh seluruh anggota 2) Reservasi dengan Kesepakatan Tidak Bulat / Pan America System Tidak perlu mendapat persetujuan dari seluruh anggota. Bagi yang tidak setuju, Reservasi yang diajukan akan tidak berlaku bagi yang menolaknya. 16. Penggolongan Perjanjian Internasional berdasarkan Tahap Pembentukannya: 1) Perjanjian melalui 2 Tahap (Perundingan dan Penandatanganan): berlaku untuk perjanjian yang sederhana serta tidak terlalu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Contohnya adalah perjanjian perdagangan yang berjangka pendek 2)

Perjanjian melalui 3 Tahap (Perundingan, Penandatanganan, Ratifikasi): berlaku untuk perjanjian yang dianggap penting, sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (Treaty Making Power). Untuk Indonesia, yang termasuk Treaty Making Power adalah DPR melalui UU dan Presiden melalui Keputusan Presiden you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Internasional Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

3

KEBIASAAN INTERNASIONAL 17. Kebiasaan Internasional adalah suatu kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Dasar Hukumnya adalah Pasal 38 ayat (1) huruf b Statuta Mahkamah Internasional, yang menerangkan mengenai definisi dari kebiasaan internasional sebagai sumber hukum yaitu “International custom, as evidence of a general practice accepted as law” , yang mempunyai pengertian bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan Internasional harus memenuhi 2 unsur untuk dapat dikatakan sebagai sumber hukum, yaitu: 1) Harus Terdapat Suatu Kebiasaan yang Bersifat UMUM – PRASYARAT MATERIAL Prasyarat material di sini dimaksudkan adalah suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan bersifat umum, apabila memenuhi prasyarat tertentu pula.Prasyarat-prayaratan yang dimaksud antara lain : - Praktek2 itu berlangsung dalam kurun waktu tertentu (Duration) - Praktek2 yang terjadi selalu ada kesamaan (Uniformity) - Praktek itu dilakukan secara konsisten (Consistent) - Praktek2 tersebut cukup meluas yang juga dilakukan oleh negara2 lainnya (generality) 2) Kebiasaan tersebut HARUS menjadi Fakta dan Diterima Sebagai Hukum atau dikenal dengan asas opinion juris sive necessitatis. Contoh: Hukum2 Konsuler dan Hukum2 perang (Penggunaan senjata biologi, racun dll, arti bendera putih) 18. Pengertian HUKUM Kebiasaan Internasional adalah Unsur-unsur yang bersifat NORMATIF yang merupakan praktek-praktek negara secara umum yang sudah diterima sebagai hukum dan MENGIKAT terhadap semua Negara PRINSIP HUKUM UMUM / ASAS HUKUM UMUM 19. Prinsip Hukum Umum, terbagi menjadi 2, yaitu 1) Suatu aturan (prinsip) yang umum, diterima oleh semua negara yang beradab, dan menciptakan prinsip2 umum. Ditentukan/didapatkan dalam Konvensi, Perjanjian, Deklarasi, dll. Misalnya asas hukum pidana “retroaktif” yang dimasukkan ke dalam suatu perjanjian dan tercermin di dalam pasal2nya. 2) Hukum Alam Contohnya:  Persamaan kedaulatan bagi semua negara (EQUAL STATE SOVERIGNITY). Ex. Timor Leste yang baru jadi negara mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dengan negara yang sudah merdeka ratusan tahun.

 Hak penentuan nasib sendiri (the right to self determination) – Dasar Hukumnya Resolusi Majelis Umum PBB pasal 1514 dan 1541 : HAK yang hanya diberikan kepada bangsa yang belum mempunyai wilayah dan pemerintahan sendiri (BELUM MERDEKA). Contohnya adalah Bangsa Indonesia pada saat sebelum merdeka dan dibawah kolonial Belanda. Hak Penentuan Nasib Sendiri ini terbagi 3: - Hak MERDEKA (Independent) Ex. Kita bikin bendera baru, yaitu Bendera Merah putih - Hak BEARSOSIASI (associated). Ex. Bendera kita warna merah, bendera orang lain bewarna Biru dan ada bintang. Setelah berasosiasi, maka bendera gabungan kita dengan orang lain itu menjadi Bendera yang bewarna Merah dan Biru dengan ada Bintang 

- Hak untuk JOINT (Merger). Ex. Bendera kita tadinya Merah, bendera orang lain Biru berbintang. Setelah joint dengan orang lain tersebut, maka bendera kita menjadi sama, yaitu Biru berbintang. Prinsip dalam Hak Asasi Manusia

20. Pengertian EQUITY: Seperangkat prinsip-prinsip yang menyatakan apa yang layak dan apa yang benar Kadang Equity secara terpisah bisa dianggap sebagai Sumber Hukum Internasional, tetapi sebaiknya dikategorikan dalam “Prinsip-prinsip Hukum Secara Umum” Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang memuat Sumber-sumber Hukum Internasional tersebut TIDAK TERPISAH dari PRINSIP EQUITY, karena itu Mahkamah Internasional mempunyai kebebasan untuk menganggap bahwa prinsip Equity telah lama diberlakukan sebagai bagian dari Hukum Internasional dan telah diterapkan oleh berbagai mahkamah dalam berbagai kasus you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Internasional Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

4

KEPUTUSAN PENGADILAN 21. Terdapat 4 jenis Pengadilan, yaitu: 1) Pengadilan Internasional - Mahkamah Internasional (ICJ: International Court of Justice), berkedudukan di Den Haag, Belanda Mahkamah Internasional mempunyai 2 produk, yaitu Keputusan (Judgment) dan Saran Pendapat (Advisory Opinion) ’

- Mahkamah Tetap Arbitrasi 2) Pengadilan Arbitrasi Internasional: bersifat AD HOC, keputusannya disebut International Arbitral Award 3) Mahkamah Militer Internasional Pengadilan ini baru 2 kali mengadili, yaitu: Perang Jepang, tahun 1945 & Perang Jerman (NAZI), tahun 1946 4) Mahkamah Kejahatan Internasional. Pengadilan ini untuk SIPIL, bukan militer dan baru diadakan 3 kali, yaitu: - Perpecahan Yugoslavia: terjadi perang, pembunuhan masal. Mengadili pemimpin tertingginya, i.e. Slobodan Milosevic, dll - Rwanda, Afrika: Perpecahan 2 suku, dan terjadi bunuh2an dalam parlemen - Sierra Leone 5) International Criminal Court (ICC), dapat mengadili siapapun di dunia, tidak terbatas pada yuridiksi negara. Indonesia belum ratifikasi ICC ini. ICC ini merupakan Pengadilan yang paling terbaru. INFORMASI LAINNYA 22. Penggolongan Sumber Hukum Perjanjian: 1) Treaty Contract : suatu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu, karena hal yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah hal-hal yang sangat khusus ditujukan kepada para pihak yang turut dalam perjanjian Contoh: perjanjian dwi-kewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan 2) Law Making Treaties: Perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan, dimana semua pihak yang belum ikut dalam perjanjian ini pun dapat bergabung, karena hal yang diatur dalam Perjanjian ini adalah hal yang umum, sehingga semua negara dapat turut serta dalam perjanjian tersebut Contoh: Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang 23. Pengertian Personalitas Hukum dan Kapasitas Personalitas Hukum ini adalah suatu pengakuan terhadap eksistensi dari kedudukan suatu subjek untuk melaksanakan fungsi hukum, khususnya fungsi hukum dalam bertindak di dalam dunia Internasional Kapasitas hukum adalah suatu kewenangan dari subjek hukum untuk melakukan prestasi hukum yang berhubungan dengan hukum internasional 24. Dasar hukum Pemberlakuan Hukum mengenai Hubungan Diplomatik dan Konsuler: 1) Untuk Diplomat : Konvesi Wina 1961 2) Untuk Konsuler: Konvesi Wina 1963

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Internasional Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

5

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL (BAB 6 MOCHTAR) 25. Definisi Subjek Hukum Internasional adalah pemegang segala HAK dan KEWAJIBAN menurut (diakui) hukum internasional. Subjek Hukum Internasional mempunyai Personalitas Hukum (Legal Personality) Subjek Hukum Internasional ini sangat penting karena tanpa adanya Sumber Hukum Internasional ini maka tidak akan adanya suatu Perjanjian atau sumber hukum internasional 26. Kapasitas Subjek Hukum Internasional 1) Kapasitas Penuh. Yang mempunyai kapasitas penuh adalah hanya Negara, dimana Negara dapat melakukan apa saja, dapat melakukan perjanjian apa saja, serta dapat menuntut secara hukum di Mahkamah Internasional 2) Kapasitas Terbatas. Selain negara, adalah para Subjek hukum Internasional yang mempunyai kapasitas terbatas, dimana hanya diberi kewenanangan dibidang tertentu saja, yaitu seperti Individu dan Organisasi Internasional. Contohnya: - Individu: pada konvesi Jenewa 1949, ada batasan yaitu jika HANYA terjadi perang saja. Jika bukan perang, maka menjadi tanggung jawab nasional - Organisasi Internasional: WHO hanya mengatur mengenai masalah kesehatan saja 27. KRITERIA Suatu Negara Negara mempunyai 4 KRITERIA untuk dapat disebut Negara, seperti yang tercantum pada Konvensi MONTEVIDO 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, Pasal 1, yaitu: 1) 2) 3) 4)

Harus mempunyai PENDUDUK yang tetap Harus mempunyai WILAYAH tertentu (defined teritory) dan diakui oleh Hukum Internasional Mempunyai PEMERINTAHAN Mempunyai kemampuan untuk melakukan HUBUNGAN DIPLOMATIK dengan negara lain

28. Hak dan Kewajiban Negara HAK (Pasal 51 Piagam PBB) - Untuk melakukan yuridiksi terhadap wilayah dan penduduk yang tetap - Mengadakan hubungan secara hukum dengan negara lain - Meminta untuk dihormati oleh Negara lain, seperti meminta luar negeri menghormati hak2 para TKW - Menjadi anggota Organisasi Internasional - Menggunakan hak beladiri dalam berbagai situasi KEWAJIBAN - Tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara lain (Ps. 2 ayat (7) Piagam PBB) - Tidak boleh melakukan ancaman/kekerasan terhadap negara lain (Ps. 2 ayat (4) Piagam PBB) - Menyelesaikan pertikaian dengan negara lain dengan CARA DAMAI (Ps. 2 ayat (3) Piagam PBB) - Mentaati sepenuhnya dengan itikad baik semua kewajiban internasional 29. Subjek Hukum Internasional terdiri dari: A. Teori (1) Negara : merupakan subjek hukum yang pertama kali diakui oleh Masyarakat Internasional. Subjek hukum. (2) Individu : secara teori, timbul penafsiran-penafsiran yang berbeda dari para ahli mengenai siapa sebenarnya dibebani dengan hak dan kewajiban. Hans Kelsen berpendapat bahwa individulah yang sebenarnya dibebani hak dan kewajiban tersebut, karena negara itu sebenarnya adalah sekumpulan para individu. Selanjutnya dalam perkembangannya, timbul konvensi-konvensi yang m...