Rangkuman Hukum Pajak PDF

Preview

Summary

RANGKUMAN HUKUM PAJAK Penyusun: Daya Perwira Dalimi Kelas Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasila HUBUNGAN / KAITAN PAJAK DENGAN MASYARAKAT 1. PENGERTIAN MASYARAKAT  Pengertian masyarakat adalah sekumpulan/sekelompok individu yang berada dalam satu tempat tertentu, dalam jangka waktu tertentu...

Description

RANGKUMAN HUKUM PAJAK

Penyusun: Daya Perwira Dalimi

Kelas Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

HUBUNGAN / KAITAN PAJAK DENGAN MASYARAKAT 1.

PENGERTIAN MASYARAKAT  Pengertian masyarakat adalah sekumpulan/sekelompok individu yang berada dalam satu tempat tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dan mempunyai tujuan tertentu. 

Berdasarkan Ferdinand Tunish, masyarakat itu terbagi menjadi 2, yaitu: a. Gemenschaaf – Masyarakat Hukum Adalah Masyarakat Hukum tidak mempunyai jangka waktu atau bersifat permanen Contoh Masyarakat Hukum: NKRI b.

2.

3.

Gusselschaaf – Masyarakat Bukan Hukum Adalah Masyarakat Bukan Hukum mempunyai jangka waktu tertentu atau tidak bersifat permanen Contoh Masyarakat Bukan Hukum: Mahasiswa suatu kelas

PAJAK ADA KARENA ADA MASYARAKAT  Pajak itu ada karena adanya suatu masyarakat, jadi jika tidak ada masyarakat tentunya tidak akan ada Pajak. Hal ini dikarenakan para individu yang tergabung dalam suatu kelompok (Masyarakat), tentunya akan mempunyai kebutuhan dalam hidupnya, seperti fasilitas kesehatan, atau yang biasa disebut dengan KEPENTINGAN UMUM. Oleh karena itu, dengan adanya tuntutan akan kebutuhan Masyarakat (Kepentingan Umum), maka dibutuhkan Pajak yang mana pajak tersebut diambil dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut. 

Tetapi, dengan adanya suatu Masyarakat, belum tentu atau mutlak terdapat pajak dalam masyarakat tersebut. Hal ini bisa terjadi karena kondisi dari masyarakat tersebut yang sudah berkecukupan karena adanya sumber lain yang sangat besar sehingga bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya adalah Negara Brunei yang mana mampu untuk membebaskan pajak bagi warga negaranya, karena mempunyai kekayaan yang sangat berlimpah, sehingga tidak membutuhkan lagi sumber penghasilan dari warga negaranya.



Pajak adalah sumber pendapatan negara yang renewable, dimana pajak ini bersumber dari masyarakat yang sifatnya tidak terbatas alias akan selalu berkembang mengikuti dinamika pertumbuhan jumlah yang masyarakat. Beda halnya dengan sumber daya alam yang sifatnya terbatas (non-renewable), dimana suatu saat akan habis dan perlu dicari sumber daya alam lainnya. Inilah yang menyebabkan bangsa indonesia pernah mengalami masa membayar pajak yang sangat sedikit, karena pemerintah lebih mengutamakan pendapatan negara dari sumber daya minyaknya (Pertamina)

FUNGSI PAJAK A. Fungsi BUDGETER (Fungsi Anggaran) Adalah suatu usaha untuk memasukan uang atau pemasukan sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara B. Fungsi REGULEREND (Fungsi Mengatur) Adalah suatu usaha menjadikan Pajak sebagai INSTRUMEN atau ALAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU yang diluar bidang keuangan. Contoh: - Usaha pemerintah dalam memproteksi produk dalam negeri dari serbuan produk-produk luar negeri adalah dengan cara membuat atau mengenakan bea masuk (import) terhadap barang-barang produksi luar negeri tersebut . - Usaha pemerintah untuk membatasi daya beli rokok atau minuman keras kepada masyarakat yang tidak seharusnya menggunakannya (dibawah umur) adalah dengan cara mengenakan pajak atau cukai terhadap rokok dan miras tersebut - Usaha pemerintah untuk menarik para investor asing untuk berinventasi di Indonesia adalah dengan cara memberikan insetif pajak kepada para investor, sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Pajak Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

1

4.

DASAR HUKUM KONSTITUSI PAJAK Pungutan Pajak merupakan amanah Konstitusi, yaitu UUD 1945, Pasal 23a, Amandemen ke-III, yang berbunyi: “segala pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa harus dengan Undang Undang” -

5.

6.

7.

Alasan Pajak harus didasarkan dengan UU karena Pajak berhubungan dengan kepentingan Rakyat, sehingga segala hal mengenai pembuatan hukum pajak tentunya harus dibuat oleh sekelompok yang dapat mewakiliki kepentingan rakyat, dalam hal ini adalah para anggota DPR yang mana merupakan representasi dari Rakyat Indonesia. Dengan kata lain, rakyat harus mengetahui sejelas-sejelasnya mengenai penarikan pajak yang dibebankan tersebut.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)  Setiap Masyarakat yang mempunyai penghasilan dari pekerjaannya wajib membayar pajak kepada Negara yang biasa disebut dengan WAJIB PAJAK. 

Hanya saja, tidak semua masyarakat yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya wajib membayar pajak atau dapat disebut dengan Wajib Pajak. Hal ini dapat terjadi karena UU telah mengatur mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu bagi siapapun masyarakat yang penghasilannya dalam setahun kurang (dibawah) dari Rp15.840.000, tidak perlu dikenakan pajak atas penghasilannya tersebut atau bukan termasuk sebagai Wajib Pajak



Saat ini, nilai PTKP sudah naik menjadi Rp24.300.000, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 162/011/2012, yang mana berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2012, dan efektif diterapkan pada 1 Januari 2013

CYCLUS INCOME Dalam pajak ini terdapat cyclus income yang mana terjadinya suatu perputaran uang pajak, yang pada intinya uang pajak itu awalnya didapatkan dari rakyat, yang mana nantinya uang pajak yang ditarik oleh rakyat tersebut akan kembali atau dinikmati oleh rakyat itu juga. 

Dimulai dari Penghasilan Masyarakat yang WAJIB PAJAK yang akan masuk kedalam penerimaan Negara. Penerimaan Negara ini terdiri dari - Pajak - PNPB – UU 20 Tahun 2007 Contoh: Ketika melakukan Balik Nama pada saat Pendaftaran Tanah - Hibah



Penerimaan Negara ini akan masuk kedalam APBN (Atau APBD untuk daerah)



APBN ini kemudian dibelanjakan oleh Pemerintah, seperti Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan social dll.



Setelah dibelanjakan oleh Pemerintah, masyarakat akan kembali menerima hasil pajak yang dibayarkannya dalam bentuk bentuk Barang (fasilitas umum, jalan, dll) dan Jasa (Pelayanan pemerintah). Hasil pajak yang diterima oleh masyarakat ini adalah hasil pajak yang diterima secara tidak langsung.

MEKANISME UU APBN  UU APBN adalah UU yang mempunyai ARTI FORMAL (Tidak mempunyai bobot materiil), dimana UU ini tidak mengikat secara umum kepada Rakyat, melainkan hanya mengikat Pemerintah (eksekutif) saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU ini merupakan suatu otorisasi dari Rakyat Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh para anggota DPR kepada Pemerintah (eksekutif) untuk menggunakan dan memanfaatkan uang yang telah disetujui fungsi penggunaannya.

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Pajak Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

2

8.

PERBEDAAN PAJAK, RETRIBUSI & SUMBANGAN A. PAJAK adalah suatu pungutan oleh Negara kepada masyarakat yang mana imbalan atau manfaatnya diterima secara TIDAK LANGSUNG oleh masyarakat B.

RETRIBUSI adalah suatu pungutan yang ditarik oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan layanan (Fasilitas) atau jasa pekerjaan yang spesifik (ditunjuk) yang mana manfaatnya atau imbalannya dapat diterima/dirasakan SECARA LANGSUNG oleh masyarakat yang membayarkan retribusi tersebut. Dengan kata lain, retribusi ini suatu pungutan oleh pemerintah daerah yang mana imbalan atau manfaatnya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat. Contohnya adalah Retribusi Parkir Dasar hukum Retribusi ini adalah UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

C. SUMBANGAN adalah suatu pungutan atau biaya yang ditarik oleh Pemerintah Daerah kepada sekelompok atau golongan tertentu saja, yang mana imbalannya hanya akan dirasakan manfaatnya oleh golongan tersebut saja D. MATRIX PERBEDAAN PAJAK, RESTRIBUSI & SUMBANGAN PAJAK RETRIBUSI SUMBANGAN PERSAMAAN Sama-sama suatu beban atau biaya yang dipungut dari masyarakat demi suatu kepentingan dari masyarakat itu sendiri Imbalan

Secara tidak langsung

Pemungut Pemerintah Daerah

Pusat

PERBEDAAN Secara langsung dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah

Manfaat

Untuk membiayai Langsung untuk pembayaran Untuk pembayaran atas pengeluaran Pemerintah atas jasa atau layanan yang kepentingan Suatu golongan dan kepentingan umum dinikmati oleh Masyarakat tertentu

Penerima Manfaat

Pemerintah dan Seluruh Hanya Individu Warga Negara membayarkan saja

Sanksi

Sanksi Pidana dan Sanksi Sanksi Ekonomis Sanksi ekonomis dan sanksi ex: tidak bayar uang PAM, Yuridis (Dikenakan akibat Administrative maka tinggal dicabut saja hukum tertentu) PAM-nya

Sifat

Sangat Kuat atau Wajib

Dasar Hukum Contoh

yang Hanya sekelompok golongan membayarkannya

Bersifat ekonomis

atau yang

Kuat, tapi tidak sekuat Pajak

UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Listrik

Parkir,

PAM,

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Pajak Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

3

9.

HUBUNGAN PAJAK DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL  Untuk mencapai terciptanya masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan oleh konstitusi, perlu adanya suatu Pembangunan Nasional 

Salah satu Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Negara adalah Pembangunan Nasional di Sektor Publik, seperti pembangunan Rumah Sakit Negara (RSCM), pembangunan fasilitas transportasi, infrastruktur jalan dan sebagainya, yang mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN



Ternyata Pembangunan Nasional dari Sektor Publik ini tidak akan cukup untuk menciptakan Masyarakat yang Sejahtera. Tentunya harus didukung juga oleh Pembangunan Nasional dari Sektor Swasta, yaitu melalui investasi baik dari PMDN maupun PMA



Pajak ini mempunyai peranan yang sangat penting terhadap Pembangunan Nasional baik yang berasal dari Sektor Publik maupun Sektor Swasta. Dari Sektor Publik, Pajak ini berperan atau berfungsi sebagai FUNGSI BUDGETER (ANGGARAN), dimana Pajak ini merupakan salah satu sumber utama bagi APBN.



Sama halnya dengan Sektor Publik, Pajak juga mempunyai peranan atau fungsi yang sangat penting bagi sektor swasta, yaitu sebagai FUNGSI REGULEREND (MENGATUR) dimana Pajak ini dijadikan sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan tertentu yang diluar bidang keuangan, yang dalam hal ini menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi dari pihak swasta, baik PMDN maupun PMA



Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pajak ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya akan meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan nasional itu sendiri melalui pajak.

10. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK A. Official Assesment System  Definisi: Suatu system pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus – Pegawai Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.  Ciri-ciri Official Assesment System: - Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiscuss - Wajib pajak bersifat pasif - Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP)  Contoh Praktis: Pajak PBB, dimana Pemerintah (Pejabat Pajak) lah yang akan menentukan besaran nilai atau jumlah Pajak PBB tersebut. Hal ini disebabkan karena dasar penghitungan nilai PBB adalah NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI atau Kelas Kelas Tanah yang mana harus ditentukan oleh Pemerintah. B. Self Assesment System  Definisi: suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar  Contoh Praktis: Pajak Penghasilan, dimana masyarakatlah yang menghitung, menetapkan, menyetor dan melaporkan SPT adalah masyarakat sendiri. Hal ini karena masyarakat sendirilah yang mengetahui secara jelas penghasilannya, baik keuntungan dan kerugiannya C. Witholding Assesment System  Definisi: suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutan oleh Wajiib Pajak. Pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain ini, nantinya bisa menjadi kredit pajak atau merupakan pelunasan atas pajak terutang

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Pajak Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

4

11. JENIS ATAU KARAKTERISTIK PAJAK A. Menurut Sifatnya 1) Pajak LANGSUNG Pajak yang dipungut secara PERIODIK dan pembebanannya TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN atau digeser kepada pihak lain dan hanya menjadi beban langsung dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya: PPH, PBB 2)

Pajak TIDAK LANGSUNG Pajak yang yang dipungut secara INCIDENTAL (sekaligus) dan pembebanannya DAPAT DILIMPAHKAN atau digeser kepada pihak lain. Contoh: PPN yang sebenarnya ini merupakan pajak dari Produsen yang akhirnya dilimpahkan kepada konsumennya

B. Menurut Pemungutnya 1) PAJAK PUSAT Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPH, PPN, PPnB, BM 2)

PAJAK DAERAH Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: PBB, BPHTB, Pajak reklame, pajak hiburan dll.

C. Menurut Sasaran/Objeknya 1) SUBJEKTIF Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek dari Wajib Pajaknya, dalam arti besarnya nilai pajak ikut ditentukan oleh keadaan diri Wajib Pajaknya tersebut. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), yang mana setiap Wajib pajak akan mempunyai kondisi yang berbeda-beda dilihat dari kondisi subjek atau seseorang tersebut, seperti status pernikahan, tanggungan anak, jumlah penghasilan dan sebagainya. Tiap orang akan mempunyai jumlah pajak yang berbeda, tergantung dari kondisi seseorang tersebut. 2)

OBJEKTIF Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya saja tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang dipungutnya. Contoh: PBB, penghitungan nilai pajaknya hanya dilihat dari kondisi objkenya saja, seperti dari ukuran atau luas dari bumi bangunannya, tidak tergantung dari kondisi subjeknya, atau PPN, PPnBM dan Bea Materai (BM) yang harus dibayarkan ketika membeli barang dengan tanpa melihat dari status pembelinya. Hanya saja, terdapat dalam praktek, dimana Pajak Objektif juga melihat dari kondisi subjeknya atau dengan kata lain bergeser menjadi Pajak Subjektif. Contohnya adalah PBB bagi para pensiunan dan jandanya, veteran perang, purnawirawan diberikan keringanan dalam membayar PBB-nya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena dalam pajak terdapat AZAS KEADILAN dalam prakteknya. Dan untuk mendapatkan keringanan, para subjek hukum tersebut (veteran, puranwirawan, dst) harus mengajukan permohonan keringanan pajak ke Pemerintah, karena Pajak ini merupakan hukum publik, dimana segala sesuatunya tidak dapat berlangsung secara otomatis, melainkan harus dimohonkan bagi seseorang yang menginginkannya.

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Pajak Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

5

12. UNSUR PAJAK Unsur adalah sesuatu yang mutlak harus ada agar supaya sesuatu itu akan ada. Dengan demikian, Unsur Pajak ini sifatnya adalah mutlak dimana dengan tanpa adanya salah satu dari unsur pajak ini,maka tidak akan mungkin ada atau terdapat Pajak. Unsur-unsur Pajak ini terdiri dari: 1) Ada Masyarakat Pajak itu ada karena adanya suatu masyarakat, jadi jika tidak ada masyarakat tentunya tidak akan ada Pajak. Hal ini dikarenakan para individu yang tergabung dalam suatu kelompok (Masyarakat), tentunya akan mempunyai kebutuhan dalam hidupnya, seperti fasilitas kesehatan, atau yang biasa disebut dengan KEPENTINGAN UMUM. Oleh karena itu, dengan adanya tuntutan akan kebutuhan Masyarakat (Kepentingan Umum), maka dibutuhkan Pajak yang mana pajak tersebut diambil dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut. 2)

Ada UU Konstitusi (UUD 1945) sudah mengamanatkan bahwa Pajak harus menggunakan UU, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 23a, Amandemen ke-III, yang berbunyi: “segala pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa harus dengan Undang Undang”. Dengan demikian, sudah jelas bahwa UU adalah salah satu unsur dari Pajak ini. Alasan Pajak harus didasarkan dengan UU karena Pajak berhubungan dengan kepentingan Rakyat, sehingga segala hal mengenai pembuatan hukum pajak tentunya harus dibuat oleh sekelompok yang dapat mewakiliki kepentingan rakyat, dalam hal ini adalah para anggota DPR yang mana merupakan representasi dari Rakyat Indonesia. Dengan kata lain, rakyat harus mengetahui sejelas-sejelasnya mengenai penarikan pajak yang dibebankan tersebut. UU ini sendiri mengandung atau tersirat beberapa azas, yaitu: - Demokrasi - Perwakilan Rakyat : Rakyat harus mengetahui tentang pajak itu sendiri - Musyawarah - Keadilan Sosial - Pemerataan

3)

Pemungut Pajak : Penguasa Masyarakat atau Pemerintah

4)

Subjek Pajak - Subjek Pajak adalah seluruh rakyat yang BERPOTENSI untuk menjadi WAJIB PAJAK. - Sedangkan Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dari Perundangan-undangan terkait dengan Pajak, baik subjek dan objeknya Contoh: seseorang yang sudah memenuhi ketentuan UU PPH baik subjek maupun objeknya, tentunya sudah dapat disebut dengan Wajib Pajak

5)

Objek Pajak – TATBESTAND TATBESTAND adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan objek pajak, yang terdiri dari: a. Keadaan: Seseorang yang memiliki tanah dan bangunan, akan dikenakan Pajak PBB setiap tahunnya b. Perbuatan: Ketika seseorang membeli HP, maka dengan sendiri seseorang tersebut akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) c. Peristiwa: Ketika seseorang memenangi suatu undian berhadiah, seseorang tersebut akan langsung dikenakan Pajak Hadiah

6)

Surat Ketetapan Pajak (Fakultatif – Tergantung)  SKP ini sifatnya Fakultatif, yang berarti tidak semua macam pajak yang memerlukan SKP. Hanya Pajak yang menggunakan Official Assesment Sytem saja yang menggunakan SKP ini.  SKP ini sendiri termasuk Produk Beschiking, yang artinya bersifat individual dimana ditujukan spesifik kepada individu (seseorang) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  Contoh: Pajak PBB adalah Pajak yang mengharuskan atau memerlukan SKP karena menggunanakan official assessment system, dimana Pemerintah (Pejabat Pajak) lah yang akan menentukan besaran nilai atau jumlah Pajak PBB tersebut. Berbeda halnya dengan PPH yang tidak menggunaan SKP, karena menggunakan system Self-Assessment, dimana masyarakatlah yang menghitung, menetapkan, menyetor dan melaporkan SPTnya

you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Rangkuman Materi Hukum Pajak Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

6

13. CIRI PAJAK A. Pengertian Ciri Sesuatu yang tampak dari luar dan dapat terlihat mudah oleh panca indera kita B. Ciri-Ciri Pajak 1) Peralihan kekayaan : dari seseorang atau Badan kepada Negara atau Masyarakat 2)

Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk

3)

Dapat dipaksakan

4)

Berulang-ulang (Periodik) atau Sekaligus (Insidental)  Periodik: Pajak Penghasilan yang dipungut setiap tahun  ...