6 Dimensi Kebijakan AN.docx DOCX

Title	6 Dimensi Kebijakan AN.docx
Author	Musthika M
Pages	7
File Size	29.2 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	38
Total Views	153

Summary

Description

DIMENSI KEBIJAKAN Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan agar jantung dan urat nadi (dimensi manageman) dan organ tubuh (dimensi organisasi) siap bergerak dan melaksanakan apa yang akan diputuskan. Dimensi kebijakan ini sangat penting sebagai penentu tentang apa yang hendak di kerjakan. Apa yang hendak dikerjakan harus didasarkan atas masalah, kebutuhan atau aspirasi tertentu. Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan atau error. Istilah kebijakan atau policy dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja (pendapat Graycar, yang dikutip Donovan dan Jackson, 1991:14). Kebijakan dipandang sebagai suatu cara suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Elemen kebijakan organisasi meliputi kebijakan sebagai ide yang disajikan secara tertulis, yang diratifikasi oleh otoritas yang legitimate, sebagai tuntutan atau pegangan kegiatan (pendapat Tropman, yang dikutip Donovan dan Jackson, 1991:15). Policy dapat diartikan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan, dapat juga diartikan sebagai suatu ekspresi tentang tujuan umum atau kondisi yang diinginkan, proposal khusus, keputusan pemerintah, otoritas formal, program, output, teori atau model dan juga proses (Hogwood dan Gunn, dalam Turner & Hulme, 1997:59). Sedangkan kebijakan publik sendiri dapat diartikan sebagai pemanfaatan yang strategis sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Bentuk kebijakan dapat dibedakan atas (1) bentuk "regulatory" yaitu mengatur perilaku orang, (2) bentuk "redistributive" yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) bentuk "distributive" yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertetu, dan (4) bentuk "constituent" yang ditujukan untuk melindungi negara. Kebijakan publik mempunyai prinsip-prinsip, yaitu: a. Tahap-tahap kebijakan, yang pembuatannya terdiri atas (1) agenda setting dimana isu- isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) implementasi, (4) evaluasi program dan analisis dampak; dan (5) feedback, yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan....