Analisis dan Evaluasi Dokumen Kontrak Perjanjian PDF

Preview

Summary

CONTRACT MANAGEMENT ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN - Pada Surat Perjanjian/Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis (Contoh Kontrak No 3) ANITA CAROLLIN TRISAKTI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL FEBRUARY, 25th, 2013 CONTRACT ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJAN...

Description

CONTRACT MANAGEMENT ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN Pada Surat Perjanjian/Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis (Contoh Kontrak No 3)

ANITA CAROLLIN TRISAKTI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL FEBRUARY, 25th, 2013

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

CONTRACT MANAGEMENT

DAFTAR ISI Cover

..............................................................

1

Daftar Isi

..............................................................

2

I

Pendahuluan

..............................................................

3

1

Overview

..............................................................

3

2

Tujuan Penulisan

..............................................................

4

II

Alat Analisis Dan Evaluasi

..............................................................

4

III

Hasil Analisis Dan Evaluasi

..............................................................

4

1

4

IV

Syarat Keabsahan Kontrak/Perjanjian .............................................................. (Validity Of Contracts) Anatomi Dokumen Kontrak/Perjanjian .............................................................. (Anatomy Of Contracts) Penutup ..............................................................

V

Daftar Pustaka

20

2

7 19

2

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

CONTRACT MANAGEMENT

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN PADA : SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEMELIHARAAN LIFT GEDUNG DINAS TEKNIS ABDUL MUIS JAKARTA I. PENDAHULUAN 1. OVERVIEW Hukum kontrak/perjanjian di Indonesia adalah berdasarkan Indonesian Burgerlijk Wetboek yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1848 dan hukum ini masih berlaku sampai sekarang yang dituangkan dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Republik Indonesia (The Indonesian Civil Code-ICC). Kewajiban-kewajiban (Obligations) dapat diperoleh dari sumbernya yaitu berupa agreement (perjanjian/kontrak) atau law/statute (hukum/Undang-Undang)1, sehingga sebuah surat perjanjian atau kontrak adalah merupakan salah satu dari obligations. Di dalam buku III ICC pasal 1338 paragraf I dijelaskan bahwa sebuah kontrak adalah menganut open system yaitu setiap orang bebas dalam membuat jenis kontrak; kebebasan untuk memilih pihak-pihak yang akan membuat perjanjian/kontrak dan kebebasan untuk menentukan bentuk dari kontrak tersebut. Dikarenakan kontrak atau perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata maka jika ada hal-hal yang tidak tercantum atau diatur dalam suatu dokumen kontrak maka ketentuannya akan otomatis mengacu pada KUH Perdata (Book III ICC) hal ini dinamakan optional law. Dalam penyusunan atau perancangan kontrak harus benar-benar dipahami bahwa dokumen kontrak ini adalah suatu dokumen hukum yang mengikat para pihak, hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.2 Dalam penyusunan dan perancangan kontrak harus benar-benar mengidentifikasi dan memperhatikan apa saja yang seharusnya terdapat di dalam kontrak tersebut. Penyusun dokumen kontrak setidaknya harus memiliki kemampuan dasar dalam memahami jenis, isi dan pemilihan kata-kata yang akan menjadi kalimat hukum dalam dokumen kontrak tersebut. Selain itu, diperlukan pemahaman mengenai bentuk formal kontrak, isi dan asas-asas yang terkadung didalamnya, karena hal-hal yang bersifat sumir dalam suatu kontrak yang disebabkan oleh kekeliruan dalam merumuskan suatu kalimat dapat menimbulkan akibat

1 2

Article 1233 ICC (Pasal 1233 Buku Ketiga KUH Perdata Republik Indonesia) Buku Ketiga KUH Perdata Republik Indonesia

3

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

CONTRACT MANAGEMENT

hukum yang fatal, karena kerugiannya tidak terbatas dan menghambat roda bisnis, bahkan permasalahan tersebut dapat sampai bermuara ke kasus pidana atau perdata.3 2. TUJUAN PENULISAN Analisis

dokumen

kontrak

pada

paper

ini

dimaksudkan

untuk

memahami

dan

mereview/mengevaluasi validitas dan format penulisan dokumen kontrak dengan mengambil contoh dokumen “Surat Perjanjian/kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator, tanggal 2 Juli 2012”. II. ALAT ANALISIS DAN EVALUASI Analisis dan evaluasi dokumen kontrak/perjanjian ini menggunakan teori dan syarat penyusunan kontrak/perjanjian yaitu dari sisi : 1.

Syarat keabsahan kontrak/perjanjian (Validity Of Contracts) dan;

2.

Anatomi dokumen kontrak/perjanjian (Anatomy Of Contracts).

III. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI Dengan mengambil contoh dokumen kontrak/perjanjian antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator, tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Jakarta, berikut hasil analisis dan evaluasi dokumen kontrak tersebut. 1. SYARAT KEABSAHAN KONTRAK/PERJANJIAN (VALIDITY OF CONTRACTS) Untuk validitas sebuah kontrak/perjanjian maka diperlukan 4 (empat) kualifikasi sebagai berikut: a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (The Consent); b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (The Capacity); 3

www.hukumonline.com, Perancangan dan Analisis Kontrak Bisnis yang Sah dan Berkepastian Hukum, 2011

4

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

CONTRACT MANAGEMENT

c. Suatu hal tertentu (Particular Object); d. Suatu sebab yang halal (A Lawful Cause)4 Keempat hal tersebut akan dibahas sebagai berikut: a. Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya (The Consent) Kesepakatan dapat dicapai jika terdapat penawaran (offer), yang menawarkan (offeror) dan yang menerima tawaran (offeree). Offeror membuat penawaran untuk offeree; Offeree memiliki kebebasan untuk menerima penawaran dan membuat sebuah kontrak/perjanjian sehingga kesepakatan dicapai dan kontrak/perjanjian dibuat pada saat yang sama ketika penawaran diterima. Hal tersebut digambarkan sebagai berikut: Gambar 1 Consent Reached5

Pada surat perjanjian/kontrak antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator yang bertidak sebagai Offeror adalah PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator dan yang bertindak sebagai Offeree adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan keduanya bersepakat bahwa PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator akan melaksanakan perkerjaan (offer) pemeliharaan lift gedung Dinas Teknis Abdul Muis dalam surat perjanjian No. 1544/076.35 tanggal 2 Juli 2012. Maka syarat validitas kontrak yang pertama sudah terpenuhi.

4

Buku Ketiga KUH Perdata Republik Indonesia, Bagian 2 Syarat-Syarat terjadinya suatu Perjanjian yang Sah Pasal 1320. 5 Sugiastuti, Natasya Yunita, “Validity of Contract, from The Point of View of the Indonesian Contract Law” Bahan ajar Contract Management, Trisakti International Business School, 2013

5

CONTRACT MANAGEMENT

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan (The Capacity)

Seseorang yang mempunyai kualifikasi dalam membuat kontrak/perjanjian adalah yang sudah berusia diatas 21 tahun atau sudah menikah atau didalam perwalian dan memiliki otoritas

untuk

memutuskan

atau

menandatangani

kesepakatan

yang

mewakili

perusahaan/organisasi.6 Pada surat perjanjian/kontrak ini dibuat antara Bapak H. Djuli Zulkarnain (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta) mewakili Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang jika dilihat jabatannya dalam karir Pegawai Negeri Sipil berusia diatas 21 tahun dan diangkat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) beradasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI tanggal 10 Februari 2010 No. 410/2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI . Dari pihak kedua adalah Bapak F. Christian Teguh Satrya disebutkan dalam kontrak informasinya yaitu lahir 5 Okober 1966 (46 tahun – pada tahun dibuat perjanjian, 2012) yang menjalani jabatannya selaku kuasa PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator berdasarkan akta pendirian No. 38 tanggal 25 Oktober 1996 dan akta No. 35 tanggal 20 Januari 2012 yang berisikan susunan pengurus PT. Mitsubsihi Jaya Elevator

and

Escalator

sehingga

keduanya

memilki

otoritas

untuk

mewakili

organisasi/perusahaan dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator maka syarat validitas kedua kontrak ini juga telah terpenuhi. c. Suatu hal tertentu (Particular Object) Objek yang disepakati dalam perjanjian/kontrak adalah hal tertentu/khusus dan setidaknya jenis pekerjaan tersebut dikenal dan harus merupakan barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian

(Pasal

1332

KUH

Perdata

RI).7

Dalam

kontrak/perjanjian ini objek yang disepakati adalah pekerjaan Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, pekerjaan ini memenuhi syarat pasal 1332 KUH Perdata yaitu merupakan barang/jasa yang dapat diperdagangkan. d. Suatu sebab yang halal (A Lawful Cause) Syarat terakhir dari suatu kontrak atau perjanjian adalah isi dari kontrak adalah hal yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, kebijakan publik dan moralitas.8 Dalam hal ini perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis adalah pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum, kebijakan publik dan moralitas bangsa, sehinga kontrak ini memenuhi syarat keempat dalam pembentukkan kontrak/perjanjian. 6

idem idem 8 idem 7

6

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

CONTRACT MANAGEMENT

Dari pembahasan diatas maka disimpulkan kontrak/perjanjian antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator ini telah memenuhi 4 syarat keabsahan kontrak/perjanjian (validity of contract) sehingga bisa dinyatakan valid. Dampak dari pembuatan kontrak yang dinyatakan valid adalah mengikat berdasarkan hukum untuk kedua belah pihak yang bersepakat yaitu dalam hal ini antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator. Prinsip kontrak mengikat ini dinamakan Pacta Sunt Servanda.9 Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata Republik Indonesia, surat perjanjian/kontrak antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator dibuat secara tertulis yang tertuang dalam surat kontrak/perjanjian sehingga dokumen ini dapat menjadi instrumen utama bukti jika ada sengketa perdata dikemudian hari ini (written evidence). 2. ANATOMI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN (ANATOMY OF CONTRACTS) Anatomi kontrak adalah penting karena masing-masing bagian dari kontrak berfungsi khusus dan

tidak

dapat

ditukar

penempatannya.10

Adapun

komponen

anatomi

sebuah

kontrak/perjanjian adalah sebagai berikut: a. Kepala Kontrak/Perjanjian (Heading of the Contract), yaitu bagian yang terdiri dari judul, tanggal pembuatan kontrak, pihak-pihak yang bersepakat/melakukan kontrak, Recital Clause or whereas clause (Latar belakang informasi pihak yang bersepakat), covenants atau tujuan, pasal 1 adalah defenisi-defenisi; b. Badan kontrak/perjanjian (The Corpus of The Contract), yaitu bagian yang terdiri dari pasalpasal tentang hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian, adalah sangat penting untuk menyusun hak dan kewajiban yang jelas dari pihak-pihak yang bersepakat agar: Kedua pihak memahami apa yang seharusnya dilakukan dan hal-hal apa saja yang akan diterima jika ada pelanggaran dan Pengadilan akan menuntuk syarat yang disebutkan dan pihak yang bersepakat dapat memprediksikan hasil dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Jika syarat-syarat yang diperlukan tidak disebutkan atau

ambigu/tidak

jelas

maka

masing-masing

pihak

tidak

dapat

membuat

kontrak/perjanjian.11

9

Arcticle 1338 Paragrah I ICC (Pasal 1338 KUH Perdata Republik Indonesia) Idem 11 idem 10

7

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

CONTRACT MANAGEMENT

c. Pasal Antisipatif (Anticipatory Article), yaitu bagian yang terdiri dari pasal-pasal tentang pelanggaran kontrak, catatan/pengingat, kompensasi, keadaan memaksa (force majeur) hukum pemerintah, pilihan hukum/yuridiksi untuk penyelesaian sengketa, bahasa, jangka waktu (durasi) perjanjian, amandemen (perubahan), keseluruhan perjanjian (entire of agreement) dan keterpisahan perjanjian (severability). d. Penutupan (Closing Provision), adalah termasuk informasi yang dimasukkan di dalam kontrak dan penandatanganan kontrak/perjanjian. Dari hasil analisis dan evaluasi kontrak/perjanjian antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator mengenai anatomi kontrak/perjanjian dijelaskan sebagai berikut: 1. Kepala Kontrak/Perjanjian (Heading of the Contract) a. Judul (Title), sudah benar di bagian kepala kontrak di halaman pertama dokumen kontrak, ditulis di tengah halaman dan digarisbawahi tapi belum memenuhi kriteria digarisbawahi karena judul yang ada tidak digarisbawahi. Sudah menjelaskan jenis perjanjian/kontrak yaitu Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis namun tidak menyebutkan pihak mana yang bersepakat membuat kontrak/perjanjian di dalam judul kontrak/perjanjian. b. Tanggal (Date), sudah benar karena sudah menyertakan tanggal dibuatkan perjanjian/kontrak, dan mencantumkan tempat dibuatnya perjanjian/kontrak yaitu di Jakarta. c. Pihak-pihak yang bersepakat/melakukan kontrak (Comparation/Caption), telah disebutkan nama jelas dan lengkap pihak-pihak yang bersepakat/melakukan kontrak dan dijelaskan hubungan hukum antara pihak yang mewakili dengan perusahaan/organisasi yang membuat kontrak, jenis organisasi/perusahaan dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta dan Perseroan Terbatas (PT), serta telah mencantumkan alamat Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan alamat PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator serta dan akta pendirian perusahaan (PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator). Hanya saja ada kesalahan dalam penulisan pihak-pihak yang membuat perjanjian dimana seharusnya pihak pertama adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bukan H. Djuli Zulkarnain dan pihak kedua adalah PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator bukan F. Christian Teguh Satrya. Hubungan hukum antara pihak yang mewakili dengan perusahaan atau organisasi juga telah dijelaskan di dalam kontrak tersebut yaitu sbb:

8

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

CONTRACT MANAGEMENT

1) H. Djuli Zulkarnain diangkat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) beradasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI tanggal 10 Februari 2010 No. 410/2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI; 2) F. Christian Teguh Satrya, menjalani jabatannya sebagai Presiden Direktur selaku kuasa PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator berdasarkan akta pendirian No. 38 tanggal 25 Oktober 1996 dan akta No. 35 tanggal 20 Januari 2012 yang berisikan susunan pengurus PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator. d. Recital or Whereas Clause (Latar belakang informasi pihak yang bersepakat), telah disebutkan di dalam kontrak mengenai latar belakang pihak-pihak yang membuat kontrak/perjanjian tujuan masing-masing pihak untuk membuat perjanjian, dasar hukum yang berlaku dengan perjanjian yang ada semua disebutkan pada bagian ‘Menimbang Bahwa’ dalam surat kontrak/pernjanjian antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator. e. Persetujuan (Consent), telah tedapat kelimat consent dalam surat kontrak/perjanjian tersebut yaitu setelah bagian Menimbang Bahwa (recital) pada halaman 2 yang dituliskan sbb : “Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat kontrak dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: ...”. f. A Particular Matter, telah disebutkan yaitu pada pasal 2 tentang lingkup Tugas dan Lingkup Pekerjaan (halaman 4 surat kontrak), walaupun penempatannya salah, karena seharusnya bagian ini adalah di heading surat perjanjian/kontrak belum masuk ke pasal. g. A Lawful Cause, yaitu kontrak harus menyebutkan bahwa tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Hal ini telah disebutkan yaitu pada pasal 4 (Hlm. 5 surat kontrak), walaupun penempatannya salah, karena seharusnya bagian ini adalah di heading surat perjanjian/kontrak dan sebaiknya penulisannya dibuat generik (tidak dirinci berdasarkan hukum/peraturan apa saja) melainkan ditulis sbb: “Pelaksanaan pekerjaan ini diizinkan dan sesuai dengan hukum peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia”. h. Defenisi – defenisi (Definitions), penting untuk memasukkan defenisi pada pasal 1 surat perjanjian yaitu defenisi mengenai hal apa saja yang tertera di kontrak untuk menghindari

konflik

perbedaan

interpretasi

fokus

kesepakatan/perjanjian

dan

menghindari penggunaan kalimat yang panjang dalam surat perjanjian/kontrak.12 Dalam hal ini sudah terdapat defenisi dalam surat perjanjian yang dievaluasi yaitu pada Bab I 12

Idem

9

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

CONTRACT MANAGEMENT

Ketentuan Umum, Pasal 1 Pengertian Istilah (Hlm. 2) surat perjanjian/kontrak antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. Mitsubsihi Jaya Elevator and Escalator. Dalam contoh surat perjanjian/kontrak ini, kepala surat perjanjian (heading of contract) yang benar seharusnya dituliskan sebagai berikut:

10

ANALISIS DAN EVALUASI DOKUMEN KONTRAK/PERJANJIAN

CONTRACT MANAGEMENT

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PEMELIHARAAN LIFT GEDUNG DINAS TEKNIS ABDUL MUIS ANTARA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR DAN ESCALATOR [TITLE] Pada hari ini, Senin, 2 Juli 2012 di Jakarta telah dibuat perjanjian oleh dan antara: [DATE] PIHAK PERTAMA : [COMPARISON/CAPTION] Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh H. Djuli Zulkarnain bertindak seusai dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Februari 2012 Nomor 410/2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2012, berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat [LAW REGARDING ORGANIZATION] PIHAK KEDUA : [COMPARISON/CAPTION] PT. Mitsubishi Jaya Elevator dan Escakator dalam hal ini diwakili oleh F. Christian Teguh Satrya sebagai Presiden Direktur . Tempat tanggal lahir : Indonesia, 5 Oktober 1066 Alamat : Gedung Jaya 11th Floor Jalan M.H. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat Nomor Kartu izin tinggal terbatas : 2C21JE8414...