Analisis Kasus Lumpur Lapindo dari Perspektif Hukum Perdata DOC

Title	Analisis Kasus Lumpur Lapindo dari Perspektif Hukum Perdata
Author	Catur Nugraheni
Pages	50
File Size	215 KB
File Type	DOC
Total Downloads	555
Total Views	655

Summary

Description

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peristiwa Lumpur Lapindo merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas yang terjadi di lokasi pengeboran Lapindo Brantas tepatnya di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa Lumpur Lapindo ini sudah terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 dan sudah mengakibatkan berbagai kerugian fisik, seperti tergenangnya kawasan pemukiman sekitar lokasi pengeboran yang semakin lama semakin luas, selain itu kawasan pertanian dan perindustrian juga tergenang lumpur. Kerusakan itu meliputi wilayah di tiga kecamatan di sekitar Lumpur Lapindo dan telah mengganggu segala aktivitas kehidupan masyarakat di sekitar porong pada khususnya dan masyarakat di Jawa Timur pada umumnya. PT Lapindo melaui PT Minarak Lapindo Jaya sampai pada bulan Mei 2009 telah melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah ini, seperti memberikan uang sebagai ganti tanah untuk masyarakat, juga untuk membuat tanggul dengan biaya sebesar enam triliun. Pada tahun 2007 WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) sebagai sebuah organisasi lingkungan hidup mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus Lumpur Lapindo ini. Makalah ini akan membahas mengenai gugatan perdata yang diajukan leh WALHI kepada Lapindo apakah sudah tepat dalam hal dalil-dalil yang diungkapkannya. Selain dari kasus Lumpur Lumpur Lapindo makalah ini juga akan membahas mengenai kasus kelongsoran yang terjadi di sekitar kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang terletak di sekitar gunung Mandalawangi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut digugat oleh sekelompok masyarakat dalam bentuk class action yang menggugat Direksi Perum Perhutani, Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan Menteri Kehutanan dengan alasan karena peristiwa kelongsoran tersebut terjadi akibat kelalain para tergugat. Karena para tergugat tidak menjalankan fungsinya dengan baik, terutama tergugat I yang tidak melakukan pengelolaan hutan sebagaimana mestinya sehingga hutan Mandalawangi ini mengalami kemiringan lahan dan tidak mampu lagi menahan 1...