Title | ANALISIS KASUS TATA USAHA NEGARA PUTUSAN NOMOR 215/G/2017/PTUN.JKT |
---|---|
Author | Yuliana Yuliana |
Pages | 7 |
File Size | 21 KB |
File Type | DOCX |
Total Downloads | 859 |
Total Views | 955 |
ANALISIS KASUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA PUTUSAN NOMOR 215/G/2017/PTUN.JKT Yuliana [email protected] A. KASUS POSISI Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Direktur Oktovianthinno Esr Wa Ro, A.Mk terhadap Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian. Adapun obyek gugatan ...
ANALISIS KASUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA PUTUSAN NOMOR 215/G/2017/PTUN.JKT Yuliana [email protected] A. KASUS POSISI Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Direktur Oktovianthinno Esr Wa Ro, A.Mk terhadap Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian. Adapun obyek gugatan dalam perkara tersebut adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 108/Kpts/Bapek/2017,tanggal 7 Juli 2017, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Oktovianthinno Esr Wa Ro, A.Mk. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Bupati Bulungan memberikan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap dirinya merupakan tindakan yang sepihak karena penggugat merasa tidak pernah diperiksa oleh pihak berwenang. Penggugat tidak dapat menerima dan sangat keberatan terhadap Keputusan Bupati Bulungan tersebut karenanya Penggugat mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada Tergugat/Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta sebagaimana Surat Penggugat dan atas upaya Banding Administratif tersebut Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengeluarkan Keputusan yang pada pokoknya memberikan penguatan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh Bupati Bulungan kepada Penggugat. sebagaimana Surat Keputusan Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 108/KPTS/BAPEK/ 2017. Penggugat tidak pernah merasa dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung dari Penggugat (Direktur RSUD) atau Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian yang ditunjuk, dan kemudian pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penggugat serta Tim pemeriksa dimaksud, namun dalam Keputusan ada dipertimbangkan dalam konsideran Membaca : angka 3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 5 Oktober 2015, (melanggar Peraturan...