ANALISIS PUTUSAN KASUS ARBITRASE DOCX

Title	ANALISIS PUTUSAN KASUS ARBITRASE
Author	J. Jeheskiel Watu...
Pages	2
File Size	15.7 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	109
Total Views	586

Summary

Description

ANALISIS PUTUSAN KASUS ARBITRASE Churchill Mining Plc & Planet Mining Pty Ltd (Penggugat) Vs Pemerintah Indonesia (Tergugat) Menurut Saya : Keputusan Lembaga Arbitrase Internasional atau Internasional Center for Settlement Of Investment Dispute (ICSID) yang memutuskan bahwa pemerintah Indonesia Menang Atas Gugatan sebesar US$1,31 Miliar yang harus diserahkan oleh Churchill Mining Plc & Planet Mining Pty Ltd (Penggugat) kepada Pemerintah Indonesia (Tergugat). Setelah saya membaca dari berbagai sumber berita, maka saya dapat menguraikan secara garis besar mengapa Pemerintah Indonesia dapat memenangkan Kasus Ini. Yang pertama Karena Penggugat dalam Hal Ini Churchill Mining Plc & Planet Mining Pty Ltd Mengakuisisi 75% Saham Empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT Ridlatama Group, selanjutnya adalah masalah Perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Kutai Timur yang kemudian dicabut kembali oleh pemerintah kabupaten Kutai Timur dan Penggugat Merasa bahwa Pemerintah Kutai Timur melaggar Perjanjian Investasi antara Indonesia dan Inggris serta Indonesia dan Australia, perjanjian tersebut adalah Bilateral Investment Treaty (BIT). Selanjutnya pemerintah juga mengangkat isu Kerusakan lingkungan untuk menjadi salah satu alasan dicabutnya izin perusahaan tersebut. Kalau Pemerintah Indonesia Kalah, maka Indonesia berhak mebayar kerugian kepada pihak penggugat sebesar US$1,3 M. Selanjutnya menurut berita dari berbagai sumber yang telah saya baca bahwa sangat disesali bahwa tidak adanya perjanjian penyelesaian sengketa melalui Forum arbitrase. Pada waktu sidang Penggugat memakai Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bidang jasa pertambangan yang padahal pemerintah Indonesia tidak mengganggap bahwa perjanjian tersebut masuk dengan rezim pemerintahan di bidang pertambangan, pihak penggugat yang seharusnya atau idealnya adalah menggunakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan ternyata yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam hal ini Churchill Mining Plc & Planet Mining Pty Ltd adalah Beli – beli tambang, yang artinya Mengambil Kuasa Pertambangan (KP) secara Penuh, padahal kita tahu bersama bahwa PMA dalam hal ini tidak bisa memiliki secara penuh segala sumber daya alam yang ada di indonesia, karena Kuasa Penuh harus 100% oleh perusahaan Lokas atau Perusahaan milik Negara atau sasta yang berkedudukan di Negara Indonesia. Dari hal – hal diatas maka saya dapat menyimpulkan bahwa keputusan Final yang diberikan oleh Lembaga Arbitrase Internasional atau Internasional Center for Settlement Of Investment Dispute (ICSID) kepada Pemerintah Indonesia adalah suatu keputusan yang sangat tepat dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap....