ANALISIS KINERJA BIROKRASI DALAM PRESPEKTIF GOOD GOVERNANCE PDF

Preview

Summary

PROPOSAL PENELITIAN ANALISIS KINERJA BIROKRASI DALAM PREPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep) Oleh: RIA ISDIANA NIM. 135030100111008 UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK MALANG 2014 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...

Description

PROPOSAL PENELITIAN

ANALISIS KINERJA BIROKRASI DALAM PREPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep)

Oleh: RIA ISDIANA NIM. 135030100111008

UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK MALANG 2014

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Perkembangan paradigma studi ilmu administrasi Negara sangat cepat dan mengikuti

perubahan lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti studi yang dilakukan oleh Nicholas Henry (1995) dalam paradigm OPA yang menyebutkan

telah terjadi lima pergesaran

paradigma administrasi Negara. Dalam paradigm OPA, menurut max weber ketika masyarakat berkembang semakin kompleks ,maka akan diperlukan suatu birokrasi yang didalamnya ini diatur perilaku yang tidak saja produktif tetapi juga royal terhadap pimpinan dan organisasi. Dari paradigma OPA ini dapat dipelajari bahwa untuk membangun aparatur Negara atau

mereformasi birokrasi diperlukan

profesionalitas ,penggunaan prinsip

keilmuwan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan dan standardisasi yang tegas,sikap yang netral dan mendorong terwujudnya efisiensi,efektivitas dan produktifitas. Ilmu administrasi Negara mengalami pergeseran paradigma, dari OPA ke NPM. Paradigma NPM menawarkan teori, konsep, dan pendekatan tertentu yang berguna bagi pemahaman dan pengembangan alternative pemecahan masalah yang dihadapi system administrasi publik yang bersangkutan. Paradigma NPM mencapai puncaknya dengan diterapkan prinsip-prinsip good government. Menurut paradigma NPM, pembagunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih reponsif terhadap kebutuhan pelanggan, bersifat mengarahkan, harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif,dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha,dan pencapaian hasil dari pada budaya taat asa,orientasi pada proses dan input(Rosenbloom & Kravchuck, 2005). Denhart dan R.R Denhart (2003) menyarankan meninggalkan prinsip paradigma OPA dan paradigma NPM,untuk beralih ke prinsip paradigma NPS dalam administrasi publik, yaitu para birokrat /administrasi Dalam paradigma NPS ini adalah birokrasi yang harus dibangun adalah birokrasi yang dapat memberikan perhatian pada pelayanan masyarakat sebagai warganegara, mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berfikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai dan standart yang ada dan menghargai warga masyarakat. Paradigma NPS ini lebih sesuai untuk bahan dasar dan tuntutan akademis bagi para elit pemerintahan dalam melakukan reformasi birokrasi atau pembangunan aparatur Negara yang menagani urusan pemerintahan dibidang kesejahtraan rakyat.

Studi yang dilakukan oleh David Osborne dan Gaebler (1992) bahwa pemerintah tidaklah mampu untuk melakukan sendiri kegiatan sektor publik, pemerintah tidak memiliki cukup biaya untuk kegiatan sektor publik. Untuk karena itu dalam kepemimpinan yang baik atau Good Governance dalam menyelenggarakan kegiatan sektor publik membutuhkan keterlibatan unsur swasta, Negara dan masyarakat untuk dapat menciptakan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah peran pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan sektor publik berubah, dimana tidak hanya pemerintah tetapi swasta dan kelembagaan masyarakat merupakan tiga pilar yang harus berperan aktif dalam melakukan proses pembangunan aparatur Negara. Adapun fungsi birokrasi adalah menyelenggarakan pelayanan umum,mengatur seluruh sektor dengan kebijakan agar stabilitas Negara terjaga, pembangunan , dan pemberdayaan masyarakat yang tidak mempunyai skil atau kemampuan. Birokrasi merupakan instrument untuk mewujudkan pelayanan publik, pengaturan sektor, pembangunan dan pemberdayaan yang efisien, efektif, berkeadilan transparan dan akuntabel. Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama yang ditandai dengan semakin terbentuknya masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Hal ini berarti untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus professional ,tanggap, aspiratif terhadap sebagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur Negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Abdullah(1984) mengatakan bahwa determinan yang penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah adalh dibutuhkan “infrastruktur Administrasi” yang memiliki kesiapan dan ketangguhan pada semua tingkatan dan tahapan yang meliput : (a) organisasi pelaksana yang berintikan birokrasi yang mantap dan tangguh ;(b) system administrasi atau tata pelaksana yang efektif dan efisien dan (c) susunan aparatur atau personalia yang berkemampuan tinggi dari segi professional,orientasional yang disertai rasas dedikasi yang tinggi.Hal

ini

berarti

bahwa kinerja birokrasi

pemerintah

dalam

merencanakan,

mengimplementasikan dan evaluasi serta pengendalian proses pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh faktor kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk sosok aparat pemerintah yang ideal sesuai dengan tuntutan saat ini. Namun kenyataannya keluhan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan dalam melayani kerap kali mewarnai proses hubungan antara yang dilayani dan yang melayani.Fenomena yang hampir dapat dijumpai pada berbagai instansi pemerintah,tidak terkecuali juga dijumpai dilingkungan kerja pemerintah Kabupaten Sumenep yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini. FAM’S

Menurut

(Front

Aksi

Mahaiswa

Sumenep)

kinerja

dalam

proses

penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sumenep saat ini masih tergolong rendah seperti pelayanan publik masih jauh dari harapan masyarakat, banyaknya buta aksara ,banyaknya infrastruktur yang rusak, dan masih banyaknya proyek yang belum selesai (Jawa Pos Radar Madura: 2014). Sehingga penelitian akan dilakukan guna menganalisis apakah kinerja Birokrasi pemerintah di sumenep sudah sesuai apa belum dengan good governance yang sampai saat ini seringkali mendapat kritikan dan keluhan dari masyarakat karena masih rendahnya kinerja birokrasi. Kinerja

adalah

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi (Mahsun,2009:25)Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut memiliki kriteria keberhasilan yang ditetapkan.Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan-tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.(Selviana,2011) Terkait dengan permasalahan tersebut,maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian tentang ANALISIS KINERJA BIROKRASI DALAM PREPEKTIF GOOD GOVERNANCE B.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: a.

Bagaimana kinerja birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sumenep Madura?

b.

Apakah kinerja birokrasi pemerintah Daerah dikabupaten Sumenep Madura sesuai dengan Good Governance?

c.

Faktor apakah yang menjadi pendukung dan kendala terhadap Kinerja Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Sumenep Madura?

C.

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan adalah untuk: a. Mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui penyelenggaraan kinerja birokrasi pemerintah di Kabupaten Sumenep Madura. b. Mendeskripsikan dan mengetahui apakah penyelenggaraan kinerja birokrasi pemerintah Daerah dikabupaten Sumenep Madura sessuai dengan Good Gavernance. c. Mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala terhadap kinerja birokrasi dalam prespektif Good Governance di Kabupaten Sumenep Madura.

D.

Manfaat Penelitian 1.

Secara praktis a.

Penelitian

ini

dapat

dijadikan

masukan

terhadap

kinerja

birokrasi

pemerintahan daerah di Kabupaten Sumenep Madura. b.

Sebagai masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam kinerja birokrasi di Kabupaten Sumenep Madura.

2.

Secara Teoritis a.

Penelitian

ini

diharapkan

bermanfaat

sebagai

sumbangan

pemikiran

pengembangan kajian ilmu administrasi pada umumnya dan ilmu administrasi Publik pada khususnya b.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

Konsep Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Umum UU No.31 tahun

2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia. Dalam UU No.32 Tahun 2004, pemberian kewenangan otonomi kepada kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi daerah yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencangkup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan , fiskal nasional dan moneter serta agama serta ditambahkan beberapa hal yang mencangkup kebijakan Negara yang menyangkut keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu, keleluasan otonomi mencangkup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pengendalian dan evaluasi.Otonomi nyata sebagaimana telah disebutkan adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan. Sedangkan yang dimaksud sebagai otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah. Sedangkan

prinsip-prinsip

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

sebagaimana

dinyatakan dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 adalah: 1.

Digunakan asas Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan: a.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI

b.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubenur sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat pusat yang ada didaerah.

c.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah dan Desa serta kepada Daerah ke Desa untuk melakukan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkannya serta mempertanggung jawabkan pelaksanaannya.

2.

Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Kabupaten dan Kota.

3.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dapat dilaksanakan pada Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa. Bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan,sehingga pembentukan, penggabungan, dan

penghapusanpemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah pusat. Proses penyelenggaraan Negara kita menggunakan dua nilai. Pertama, Negara unitaris, sehingga Indonesia tidak akn memiliki daerah di dalam lingkungannya yang bersifat seperti Negara. Kedua adalah adanya desentalisasi territorial yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Menurut nilai ini, pemerintah memberikan otonomi kepada masyarakat yang berada dalam wilayah tertentu agar masyarakat yang bersangkutan berkemampuan. Dengan ini masyarakat setempat dapat menyalurkan suara dan menentukan pilihannya dalam pelayanan dan pembangunan daerah. Dengan kedua nilai tersebut maka asan sentralisasi daan desentralisasi bukan bersifat dikotomis namun bersifat kontinum. Dua nilai dasar inilah yang tercermin dalam UUD 1945. Dengan demikian keberadaan daerah otonom dan pemerintahan daerah di Indonesia sangat kuat. Otonomi di Indonesia merupakan bagian dari system hukum Negara yang berarti hak dan kekuasaan hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri merupakan produk desentralisasi pemerintah. Dari uraian diatas tersebut jelas bahwa pemerintahan daerah di Indonesia diakui dan dijamin keberadaanya dalam UUD 1945.Penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat kontinum antara asas sentralis dan desentralis.Daerah tetap bagian Negara kesatuan dan tidak bersifat seperti Negara dalam Negara. Sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan.Pemberian otonom yang lua kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas dalam penyelenggaraan, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah.Daerah mempunyai kewenangan

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, praksara, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtraan.(Fenti, 2009:9) Sejaln dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dimana tugas wewenang dan kewajiban tersebut dilaksanakan dengan prinsip tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai kesejaahtraan masyarakat. B.

Kinerja 1.

Pengertian Kinerja Kinerja berasal dari kata performance .Adapula yang memberikan performance

sebagai hasil kerja atu prestasi kerja. Namun,sebenarnya kinerja mempunyai arti yang begitu luas,bukan

hanya

hasil

kerja,tetapi

termasuk

bagaimana

pekerjaan

berlangsung

(Wibowo,2007:7).Adapun pengertian kinerja menurut Bernardin (2003: 143) yaitu: “Performance is defined as the record of outcomes produced on specified job function or activities during a specified time period”. Dalam hal ini kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam organisasi,sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya pencapaian tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.(Sinambela , 2006:37) dan (Mangkunegar, 2000:67) menyatakan bahwa peranan kinerja pegawai sangat penting dalam suatu organisasi,hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Sudarto (1993:3) terdapat beberapa jenis kinerja,antara lain: a.

Kinerja organisasi: yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja proses dan kinerja individu,yang membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur,sehingga ukuran kerja dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan selalu mencerminkan potensi organisasi.

b.

Kinerja proses: yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi. dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standar kinerja

sebagai alat ukur,sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi. c.

Kinerja individu: yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari hasil kerja individu yang membutuhkan standar kerja

sebagai alat ukur,sehingga alat ukur bersifat

kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggungjawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi.Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat, dan memberikan konstribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik.Dengan demikian, Kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu.Kinerja individu dipengaruhi oleh beberapa faktor,antara lain: pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, motivasi dan peran. Berdasarkan uraian diatas pengukuran kkinerja merupakan faktor yang sangat penting dalam proses peningkatan prestasi kerja pegawai, dan sangat berguna bagi pimpinan maupun stasfpegawai.Disamping itu ,pengukuran kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi/organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi sebuah instansi/organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan. Dengan demikian,akan terbentuk suatu alat pengukur

yang efektif dan efisien dalam mengukur

kualitas dan kuantitas kinerja pegawai. 2.

Ukuran Kinerja Dalam melakukan kegiatan pengukuran kinerja terhadap petugas administrasi tidak

selalu pimpinan saja,akan tetapi faktor lain ikut mengukur petugas tersebut, seperti halnya petugas administrasi itu sendiri,rekan kerja dan masyarakat. Untuk mengukur kinerja petugas administrasi dibutuhkan juga tingkat pemahaman yang baik dari tiap-tiap unsur tersebut.Dengan demikian akan tercipta tingkat pengukuran kinerja petugas administrasi yang efektif dan efisien. Sementara itu,klasifikasi ukuran kinerja menurut Wibowo (2007:325) adalah sebagai berikut: a.

Produktivitas, Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output fisik suatu proses.

b.

Kualitas,Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut,jumlah ditolak dan cacat per unit maupun ukuran eksternal rating seperti kepuasan pelanggan atau penilaian frekuensi pemesanan ulang pelanggan.

c.

Ketepatan Waktu, Ketepatan waktu menyangkut presentase pengiriman tepat waktu atau presentase pesanan dikapalkan sesuai dijanjikan.Pada dasarnya,ukuran ketepatan waktu mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan

d.

Cycle Time, Cycle Time menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari satu titik ketitik lain dalam proses.Pengukuran Cycle Time mengukur berapa lama sesuatu dilakukan.

e.

Pemanfaatan Sumber Daya merupakan pengukuran sumber daya yang dipergunakan lawan sumber daya tersebut untuk dipergunakan. Pemanfaatan Sumber Daya dapat diterapkan untuk mesin,computer,kendaraan dan orang.

f.

Biaya,Ukuran biaya terutama berguna apabila dikalkulasi dalam pasar per unit.Namun, banyak perusahaan hanya mempunyai sedikit informasi tentang biaya per unit.Pada umumnya dil...