IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PDF

Preview

Summary

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE Petra Vitara Wimar, ST 1), Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA 2) 1) Penulis Pertama Email : [email protected] 2) Dosen Pengampu A. Pengertian Corporate Government Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan...

Description

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE Petra Vitara Wimar, ST 1), Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA 1) Penulis Pertama Email : [email protected] 2) Dosen Pengampu

2)

A. Pengertian Corporate Government

Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku pengelolaan

kepentingan

(stakeholder)

perusahaan.

yang

Pihak-pihak

utama

terlibat dalam

serta

tujuan

tata

kelola

perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut

masalah

akuntabilitas

dan

tanggung

jawab

mandat,

khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan

perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004. Corporate governance dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan nilai/keuntungan pemegang saham (shareholders) dengan sedapat mungkin tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait (stakeholders). Pengertian stakeholders ini dapat di bagi dua yaitu stakeholders utama (primary) dan kedua (secondary). Stakeholders utama yaitu para pemegang saham dan investor, karyawan dan manajer, pelanggan, pemasok, rekanan bisnis, serta masyarakat setempat. Stakeholders kedua yaitu pemerintah, masyarakat umum (khususnya yang kepentingannya terkait dengan perusahaan), institusi-institusi umum, lembaga-lembaga swadaya

masyarakat (NGO),

media, akademisi,

kelompok asosiasi bisnis, dan pesaing. Corporate governance merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Watts (2003) menyatakan bahwa salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate governance. Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan

bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan

bagi

mereka,

yakin

bahwa

manajer

tidak

akan

mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost). Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Ujiyanto dan Bambang, 2007). Corporate governance merupakan kunci sukses perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terjamin kualitasnya. Tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan apakah perusahaan tersebut, dalam hal ini manajemen, sehat dan transparan sehingga diharapkan dapat menekan aktivitas perekayasaan kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai sesungguhnya. Istilah Corporate Governance atau CG sering digunakan dalam pengelolaan suatu perusahaan. Corporate Governance (CG) dianggap sebagai hal yang sangat penting, karena menjadi salah satu mekanisme yang dilakukan dalam upaya manajemen laba. Penerapan CG ditujukan untuk meminimalisir manajemen yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga berpotensi merugikan pihak lain. Kemunculan istilah corporate governance digawangi oleh Cadbury pada tahun 1992. Pada awalnya, Cadbury Committee mendefinisikan

corporate governance sebagai suatu paket kebijakan yang memuat uraian hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja dan stakaholders lain, baik secara internal maupun eksternal, sebagai suatu bentuk tanggung jawab. Pengertian corporate governance juga disampaikan oleh Monk dan Minow (2001), yang dituliskan oleh Nuryaman (2008: 3), berupa mekanisme pengendalian dalam mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, dengan harapan untuk bisa mewujudkan shareholders value. Pengendalian yang dimaksud di sini diarahkan pada pengawasan perilaku manajer supaya tindakannya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemiliknya. CG sendiri pada dasarnya menyangkut hal -hal terkait siapa dan mengapa, atau bisa diuraikan sebagai ; siapa (who) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi, dan mengapa (why) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi tersebut. Kaen

(2003)

dalam

Siallagan

dan

Machfoedz

(2006:

4)

mengungkapkan bahwa kata “siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah para pemegang saham, sedangkan “mengapa” adalah terkait hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Corporate governance menjadi konsep yang diajukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen,

serta

menjamin

akuntabilitas

manajemen

terhadap

stakeholder dengan didasarkan pada kerangka peraturan. Jadi, tujuan penerapan konsep corporate governance adalah guna mencapai pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangannya. Apabila konsep ini diterapkan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terus mengalami peningkatan bersamaan dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik.

Hingga pada akhirnya, dapat tercipta kondisi yang menguntungkan berbagai pihak. Dari konsep inilah, penerapan corporate governance yang baik dipercaya mampu meningkatkan nilai perusahaan. B. Manfaat Corporate Govenrment

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya corporate governance berdasarkan Forum for Coporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001:4), antara lain : 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3) Mengembalikan

kepercayaan

investor

untuk

menanamkan

modalnya di Indonesia. 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentang Good Corporate Governance atau GCG. Namun umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama. Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI (2000) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee, yaitu: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

C. Good Corporate Government

Tujuan penerapan good corporate governance secara khusus adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut meliputi pihak internal perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan juga pihak eksternal perusahaan meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) (Arifin, 2005). Meskipun penerapan GCG adalah hal penting bagi perusahaan mana pun di dunia, namun dalam penerapannya tidak selalu sama. Di setiap negara, penerapan GCG dapat berbeda. Perbedaan implementasi GCG dipengaruhi oleh sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, serta sosial dan budaya. Good Corporate Governance juga dapat menjadi jalan dalam upaya mengeliminasi upaya rekayasa manajemen. Dengan adanya pembuatan peraturan tentang keharusan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi tertentu secara wajib (mandated disclosure) dan sukarela (voluntary disclosure), maka diharapkan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan dapat lebih baik dan transparan (Sulistyanto, 2008). Pelajaran yang dapat diambil dari lanjutan krisis ekonomi yang terjadi saat ini adalah bahwa prinsip-prinsip good corporate governance harus selalu diterapkan secara sungguh-sungguh. Hanya dengan langkah itu kita bisa mengharapkan perbaikan kinerja internal perusahaan, juga agar pada gilirannya perekonomian nasional secara keseluruhan bisa keluar dari kungkungan masalah ekonomi yang sudah menyerupai lingkaran setan yang mengaburkan pangkal masalah dan ujung solusi.

Kehadiran peran swasta sebagai motor penggerak perekonomian merupakan suatu keniscayaan di tengah peran pemerintah yang semakin terbatas, terutama karena keterbatasan dana (APBN) untuk mendorong perekonomian maupun keterbatasan dalam pilihan-pilihan kebijakan dalam pengelolaan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, masalah good corporate governance sebetulnya bukan hanya masalah bagaimana meningkatkan laba perusahaan, meningkatkan nilai saham di bursa dan memberikan deviden yang sebesar-besarnya kepada shareholders, melainkan bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan kontribusi bisa memberikan kontribusi positif dan membina hubungan baik dengan para stakeholders. Dalam konteks Indonesia saat ini, agenda good corporate governance menjadi lebih relevan dan teramat penting sebab tidak seperti di negaranegara maju, di Indonesia masih begitu banyak perusahaan besar milik negara yang biasa disebut BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Peran dominan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN dalam menentukan arah maju-mundurnya perekonomian Indonesia menjadi indikasi bahwa peranan good corporate governance tidak bisa lagi diabaikan. Perusahaan-perusahaan berskala besar sangat mempengaruhi kinerja perekonomian nasional karena mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan terkait dengan sektor lain serta aliran arus modal yang melintasi batas negara. Hal tersebut sudah terbukti dengan terjadinya krisis ekonomi yang dipicu krisis mata uang di Indonesia dan di Asia sejak Juli 1997. Krisis pada

dasarnya

disebabkan

oleh

kemelut

utang

jangka

pendek

perusahaan-perusahaan besar yang lantas mengakibatkan goncangan pada kurs mata uang dan selanjutnya berdampak pada instabilitas perekonomian. Kemelut utang di berbagai perusahaan swasta besar itu sendiri pada intinya bersumber pada bad corporate governance.

Pengelolaan perusahaan di masa itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang memperhatikan kepentingan shareholders dan stakeholders. Kontrol manajemen dilakukan dengan jalan pengawasan yang diarahkan pada perilaku manajer, agar dapat dinilai apakah tindakannya bermanfaat bagi perusahaan (pemilik) atau bagi manajer sendiri. Hal inilah yan kemudian juga memunculkan istilah Good Corporate Governance (GCG). Momentum pengenalan GCG dimulai setelah pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh pemerintah. Di tahun 2000, KNKG lalu mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Di dalam pedoman tersebut, termuat peraturan yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan harus membuat pernyataan yang menyangkut kesesuaian penerapan GCG dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Artinya, setiap perusahaan harus sudah mampu menerapkan prinsip GCG ini.

D. Implementasi Good Corporate Government

Secara umum, implementasi good corporate governance dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan (Siallagan, 2006). Konsep good corporate governance sendiri mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1999. Penerapan mekanisme good corporate governance ditujukan untuk mengurangi terjadinya agency problem pada titik terendah. Hal ini seperti yang diungkapkan Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi-nya, yang menyatakan bahwa agency problem dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (Principal) dengan manajemen (Agent). Al-Faki (2006) juga mengajukan pendapatnya yang menyatakan bahwa agar dapat memunculkan keselarasan pemilik perusahaan dan

manajemen, dibutuhkan adanya transparansi dari pihak manajemen terhadap pemilik perusahaan, serta adanya keadilan bagi stakeholders lain. Implementasi Good Corporate Governance dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti membangun kesetaraan, transparasi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam mengelola perusahaan. Hanya saja, perlu diketahui bahwa penerapan mekanisme ini secara konseptual

dianggap

dapat

menjadi

penghambat

bagi

aktivitas

manajemen laba. Karenanya, perusahaan yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten harus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan disertai menurunkan tingkat manajemen labanya. Ketika perusahaan menerapkan good corporate governance, kebijakan dividen dan hutang dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan akan lebih kuat hasilnya (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini dapat dilihat pada saat manajer melakukan pengambilan keputusan dalam hal kebijakankebijakan perusahaan, seperti dalam hal leverage, dividen, kompensasi dan lainnya. Ketika mengambil kebijakan tersebut, maka pihak manajer (agen) akan berusaha memenuhi tujuan prinsipal dari perusahaan, yaitu kemakmuran pemegang saham dan nilai perusahaan. Hal ini berarti perilaku oportunistik agen dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan good corporate governance. Membawa perusahaan menjadi lebih baik adalah tugas dari setiap elemen perusahaan, terutama dari pihak manajemen. Tentunya, setiap perusahaan memiliki visi dan misi untuk selalu menjadi lebih baik. Adanya keinginan untuk menjadi lebih baik inilah yang kemudian memunculkan kajian tentang Corporate Governance atau pun Good Corporate Governance.

E. Prinsip Good Corporate Government

Implementasi Good corporate governance menganut beberapa prinsip. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Indra dan Ivan (2006:68), prinsip dasar GCG ada 4. Berikut adalah 4 prinsip GCG :

1) Transparansi Organisasi

yang

dikelola

dengan

mekanisme

corporate

governance, harus mendasarkan pengelolaan perusahaan pada prinsip transparan. Artinya, setiap tindakan pengambilan keputusan terkait harus diketahui oleh semua pihak. 2) Akuntabilitas Akuntabilitas artinya pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen harus seimbang. Semua pihak yang terkait harus terlibat dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. 3) Kewajaran (fairness) Dalam corporate governance, dianut prinsip kewajaran, yang di dalamnya memuat angka-angka akuntansi seperti dalam laporan keuangan perusahaan. 4) Tanggung Jawab Tanggung jawab berarti segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam rangka penentuan kebijakan perusahaan, harus dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) oleh perusahaan di Indonesia. Pasalnya, penerapan GCG di Indonesia saat ini realif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN Corporate Governance Awards 2015 yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) di Manila, Filipina. Kedua emiten tersebut yaitu PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. "Pencapaian [Indonesia] ini tentu masih tertinggal jauh dari Thailand yang mampu menempatkan 23 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura delapan emiten dan Malaysia enam emiten. Besar harapan saya bahwa akan banyak lagi emitenemiten Indonesia yang mampu menembus Top 50 ASEAN Companies pada ajang ASEAN Corporate Governance Awards berikutnya," tutur Wimboh dalam acara Penghargaan Laporan Tahunan (Annual Report Award/ARA) 2016 di Gedung Dhanapala, Selasa malam (19/9). Wimboh mengungkapkan penerapan GCG yang baik adalah aspek utama untuk membangun fundamental perusahaan yang kokoh. Menurut Wimboh, kinerja keuangan perusahaan tidak akan berkelanjutan bila tidak dilandasi oleh praktikpraktik tata kelola yang baik. Selain itu, ia menilai laporan tahunan yang didukung GCG akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor. Meningkatnya kepercayaan investor, kata Wimboh, pada akhirnya bisa mendongkrak investasi baik dari investor dalam negeri maupun investor asing

melalui beragam produk pasar modal di Indonesia maupun melalui investasi langsung. "Masuknya dana baik dari investor lokal maupun asing tentu harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan secara transaparan dilaporkan dalam laporan tahunan," ujarnya. Sebagai bentuk apresiasi regulator terhadap penyajian laporan keuangan yang mencerminkan prinsip GCG, semalam sejumlah perusahaan mendapatkan perhargaan ARA 2016. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) menyabet gelar Juara I kategori BUMN Non Keuangan Listed sekaligus Juara Umum ARA 2016. Penilaian dilakukan berdasarkan data publik terhadap 314 perusahaan di Indonesia untuk meng...