[Antropologi Hukum] Memahami Antropologi Hukum Dengan Pendekatan Kasus Pandemi PDF

Preview

Summary

ARIESTA WIBISONO ANDITYA, S.H., M.KN., M.H. ANTROPOLOGI HUKUM PENDEKATAN KASUS PANDEMI Perilaku Manusia di Era Pandemi PENYIMPANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM SELAMA PANDEMI Adaptasi Kebiasaan Baru Pemakaman Jenazah Covid Pemakaman Jenazah di Masa Pandemi PAKE MASKER BRO! Fenomena Pemakaman Jenazah dari Ka...

Description

ARIESTA WIBISONO ANDITYA, S.H.,

ANTROPOLOGI HUKUM PENDEKATAN KASUS PANDEMI

M.KN., M.H.

Perilaku Manusia di Era Pandemi PENYIMPANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM SELAMA PANDEMI

Adaptasi Kebiasaan Baru Pemakaman Jenazah Covid

Pemakaman Jenazah di Masa Pandemi

PAKE MASKER BRO!

Fenomena Pemakaman Jenazah dari Kaca Mata Antropologi

CARA MENELAAH PERISTIWA ANTROPOLOGI DIKAITKAN DENGAN HUKUM

BASIC Anda harus mengerti dulu bahwa sebagai negara hukum, Indonesia mengakui hukum tertulis (Pengaruh Eropa Kontinental), hukum adat (hukum yang hidup dalam masyarakat), hukum Islam, dan beberapa asas hukum Anglo-Saxon (Common Law) FOKUS ANTROPOLOGI BISA MEMBAHAS SEMUA HUKUM TERSEBUT, NAMUN SAAT INI AKAN DIBAHAS DARI HUKUM TERTULIS DAN HUKUM ADAT

LANGKAH KEDUA

Periksa kembali bahwa antropologi hukum memperhatikan pola pikir manusia, pola perilaku manusia, dan kegiatan sosial mereka terkait respon mereka terhadap hukum.

Artinya, anda harus mengetahui bagaimana reaksi mereka terhadap sebuah hukum (dalam hal ini kita sedang membahas hukum tertulis dan hukum adat)

UU Kekarantinaan (UU 6/2018) pasal 10 nya, menyatakan bahwa UU ini bisa berlaku namun pemerintah harus menetapkan PP dahulu yang memutuskan status kekarantinaan

Langkah Ketiga Petakan apa yang menjadi sorotan antropologi

PP 21/2020 -> PSBB

dan sorotan hukum PERILAKU PEMAKAMAN JENAZAH DI ERA PANDEMI Mematuhi protokol kesehatan Hanya boleh dilaksanakan oleh petugas kesehatan Keluarga tidak boleh berada diantara mereka Asumsikan jenazah meninggal karena covid-19

SEMUA PELANGGAR UU TENTANG KARANTINA KESEHATAN DAPAT DIHUKUM

Pasal 93 Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Langkah 4 Apa yang tertulis dalam undang-undang? KETAHUI JIKA MELANGGAR PROTOKOL, SIAPAPUN DAPAT DIJERAT PIDANA

Dalam kenyataan, apa saja yang terjadi menyangkut kebiasaan memakamkan jenazah di masa pandemi?

AMIL HAKGNAL

1. Labeling terhadap semua yang menderita Covid, dikucilkan, dianggap sebagai kesialan 2. Di sisi lain, keluarga yang kerabatnya meninggal karena dinyatakan terpapar Covid19, mengambil kembali jenazahnya untuk dimakamkan sendiri

H A K G N A L M A N E Mencari tahu mengapa orang-orang melakukan penyimpangan?

Disini anda harus mengumpulkan referensi berita, jurnal, buku dan sumber ilmiah lainnya

M U K HU

N A A T A Y KEN

Pasal 178 KUHP menyatakan: “Barang siapa yang dengan

KETENTUAN KUHP

sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan. diancam

Pasal 216 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti

dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu

perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang

atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah

oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 212 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 179 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menodai

kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringntan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

Pasal 218 KUHP: Barang siapa pada waktu rakyat datang

berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan

tahun empat bulan. .

pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

ANALISIS #1

KETENTUAN KUHP #2 Pasal 180 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 181 KUHP : Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lirna ratus rupiah

ANALISIS #1

Sumber: Kompas.com (Penulis: Tri Purna Jaya, Abdul Haq, Fadlan Mukhtar Zain, Hendra Cipto | Editor: Farid Assifa, Dony Aprian, Teuku Muhammad Valdy Arief, Khairina)Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Sederet Alasan Warga di Berbagai Daerah Tolak Pemakaman Jenazah Korban Corona, Apa Saja?" https://regional.kompas.com/read/2020/04/05/06170031/ini-sederet-alasanwarga-di-berbagai-daerah-tolak-pemakaman-jenazah-korban?page=all

ANALISIS #2

KEMATIAN ADALAH FASE KEHIDUPAN SAKRAL DI BEBERAPA KELOMPOK MASYARAKAT Menjadi

wawasan

masyarakat

bisa

keluarganya. kerabatnya

umum

menerima

Beberapa

yang

kita

semua

bahwa

kerabatnya

keluarga

meninggal

tidak

yang

menghendaki

hingga

setiap

meninggal, agar

peristirahatan

golongan jauh

bisa

dari

menemani

terakhir.

Sehingga

wajar apabila beberapa warga menolak kerabatnya dimakamkan dengan protokol kesehatan.

JENAZAH COVID-19

NAMUN YANG MENJADI PELANGGARAN HUKUM ADALAH

Warga-warga tersebut bukannya negosiasi dengan aparat dan petugas kesehatan,

malah

tiba-tiba

mengambil

jenazah

di

rumah

sakit

tanpa

menggunakan masker, berbondong-bondong tanpa social distancing, hal demikian

dapat

melanggar

ALASAN MENOLAK

pasal

93

UU

6

Tahun

2018

karena

membahayakan banyak orang.

Di tempat lain, terdapat kampung yang menolak pemakaman jenazah covid karena stigma (penanaman pemahaman buruk terhadap covid)

GOWA SULSEL, KARENA WILAYAHNYA PADAT PENDUDUK, PADAHAL PEMERINTAH TELAH RISET DI KECAMATAN TERSEBUT JAUH DARI PEMUKIMAN --> TAKUT TERHADAP PENYEBARAN COVID LAMPUNG, KARENA WILAYAH PEMAKAMAN DEKAT DENGAN PEMUKIMAN DAN PERKEBUNAN BANYUMAS, WARGA MERASA TIDAK DIBERITAHU MANGGALA, SULSEL, WARGA SANGAT TAKUT TERTULAR VIRUS BAHWA BANYAK TABU MENGENAI CORONAVIRUS (POLA PIKIR), LABELLING

ASPEK PSIKOLOGIS YANG MEMBUAT SESEORANG BERTINDAK DILUAR RASIO KETIDAKTAHUAN KEKHAWATIRAN KECEMASAN DAN SEMUANYA BERMUARA MENJADI SATU DALAM TINGKAT YANG RENDAH, AKAN MENYEBABKAN CEMAS RINGAN NAMUN DALAM TINGKAT YANG BURUK, AKAN MENYEBABKAN KETIDAKACUHAN DAN BAHKAN PERLAWANAN AKSI DIDASARKAN PADA PERASAAN BELAKA, TANPA MEMPERTIMBANGKAN RASIO, KETIKA PANIK MENINGKAT, OTAK KITA TERSENDAT UMUMNYA TERJADI PADA ORANG YANG KURANG MAMPU MENGENDALIKAN DIRI DAN KURANG FOKUS

TAP I SEMU A TER N Y ATA DAP AT DISELESAIKAN DEN G AN

K EA DILA N B ER DA SAR K A N P AN CA SI LA https://news.detik.com/berita/d-4963374/kesdam-hasanuddin-kalau-semua-tolak-jenazah-covid-19-akan-mati-se-makassar

https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/110821765/penolakan-jenazah-pasien-covid-19-mengapa-bisa-terjadi?page=all https://www.tagar.id/kenapa-harus-menolak-jenazah-korban-virus-corona

Tidak semua orang mampu menerima keadaan dan beradaptasi

KENYATAANNYA

KESIMPULAN

Memberi sosialisasi kepada masyarakat pentingnya saling membantu akan membangkitkan kesadaran melawan pandemi

Penyampaian harus menggunakan sikap simpati dan empati agar tumbuh kasih sayang

Dengan wawasan kebersamaan, masyarakat menjadi kuat karena memiliki sistem organisasi sosial yang baik beserta unsur budaya lain yang mendukung

Dengan demikian, meski memiliki pemahaman berbeda mengenai hukum, kesatuan rasa akan mendukung pemerintah melaksanakan tugasnya

k n a h T ! u o you

Semoga Bermanfaat ARIESTA WIBISONO ANDITYA S H M KN M H ,

.

. ,

.

. ,

.

....