Asas-Asas Perjanjian Leasing Dan Perbandingan Leasing Dengan Lembaga Pembiayaan Lain PDF

Preview

Summary

Varia Peradilan No. 343 Juni 2014 Majalah Hukum VARIA KEADILAN Tahun XXIX No. 343 JUNI 2014 1. PENGANTAR REDAKSI ............................................................................... 3 2. ARTIKEL: 1. Hakim dan Prospek Hukum .....................................................................

Description

Varia Peradilan No. 343 Juni 2014

Majalah Hukum

VARIA KEADILAN Tahun XXIX No. 343 JUNI 2014 1. PENGANTAR REDAKSI ...............................................................................

3

2. ARTIKEL: 1. Hakim dan Prospek Hukum .......................................................................

7

2. Kerugian Negara pada Perusahaan Terbatas (Persero) dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi ...............................................................................

20

3. Asas-asas Perjanjian Leasing dan Perbandingan Leasing dengan Lembaga Pembiayaan Lain ........................................................................

37

4. Lembaga Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) di Amerika Serikat, Austria, Prancis, dan Indonesia .....................................................

51

5. Putusan-putusan “Politik” untuk para Koruptor .........................................

59

6. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Status PUPN sebagai Badan/Pejabat TUN dalam Sengketa TUN ...................................

64

7. Kerugian Negara di Luar Dakwaan yang Terbukti di Persidangan Sejauh Mana Sikap Hakim? ...................................................................................

81

8. Kejahatan Korupsi dan Putusan Hakim dalam Perspektif Psikologi .........

91

3. PERILAKU HAKIM DAN KEPEMIMPINAN -

Antara Muruah, Narsis dan Jaim ................................................................

101

4. ANOTASI PUTUSAN 1. Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ...................................................................

107

Putusan Nomor: 336 K/TUN/2013 ............................................................

113

2. Uji Materiil Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI ..............................................................

173

Putusan Nomor: 04 P/HUM/2013 ..............................................................

176

5. BERITA DUKA ...............................................................................................

199

6. FOTO-FOTO ....................................................................................................

200

Varia Peradilan No. 343 Juni 2014

ASAS-ASAS PERJANJIAN LEASING DAN PERBANDINGAN LEASING DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN LAIN Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CFP*

A. PENDAHULUAN Ekonomi suatu negara berkembang jika salah satunya ditunjukkan dengan perkembangan dunia bisnis secara signifikan. Kebutuhan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk investasi atau modal kerja memerlukan dana yang tidak sedikit. Lembagalembaga penyedia dana dalam sektor keuangan ikut memberikan kontribusi untuk memberikan dana pinjaman yang merupakan bisnis utama (core business) mereka. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan1 yang mana pada dasarnya cara kerja sistem keuangan adalah menyalurkan dana dari sektor surplus kepada sektor defisit. Perkembangan dunia usaha yang sangat cepat dengan berbagai macam bidang usaha diikuti pula dengan perkembangan lembaga pembiayaan dari sektor perbankan konvensional/berdasarkan prinsip syariah ataupun lembaga keuangan nonbank lainnya seperti sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), asuransi, modal ventura, pasar modal, dll. Pada dasarnya ketersediaan produk produk pembiayaan yang ada di pasar keuangan telah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan para pengusaha yang membutuhkan dana untuk ekspansi usahanya. Sumber pembiayaan yang sudah lama dikenal oleh komunitas dunia bisnis adalah perbankan konvensional yang lazim menyediakan produk kredit yang variatif. Pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai dengan karakter nasabah dengan sumber pembiayaan yang ada, harus mempertimbangkan beberapa hal seperti besarnya dana yang dibutuhkan, jangka waktu pembiayaan, kepastian bunga/bagi basil, kelengkapan sarana lindung nilai tukar (hedging), keleluasaan menjalankan perusahaan, proses yang cepat, dsb. Sumber pembiayaan yang beragam dari penyedia jasa keuangan, akan menjadi tidak sesuai jika suatu perusahaan yang memerlukan dana untuk ekspansinya jika tidak mempertimbangkan tipe industri dan tujuan pembiayaannya. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha (leasing) bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Kegiatan leasing (sewa guna usaha) dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 19742. Istilah sewa guna usaha merupakan

*Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding, PT Jawa Barat. Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung. Ketua Komite Kode Etik CFP (Certified Financial Planner). 1 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Intermedia, 1995). 2 Frianto Pandia, Elly Sand Ompusunggu, Achmad Abror, Lembaga Keuangan, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, September 2009, hm. 110.

Varia Peradilan No. 343 Juni 2014

terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris leasing yang berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa3. Perusahaan leasing tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.4

B. ASAS-ASAS LEASING Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Pasal 3 selanjutnya disebutkan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi: a. b. c. d.

Sewa Guna Usaha. Anjak Piutang. Usaha Kartu Kredit. Pembiayaan Konsumen.

Bentuk usaha dalam Pasal 6 disebutkan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan. Perjanjian leasing dibuat antara lessor dan lessee disebut dengan lease agreement dan dalam perjanjian tersebut memuat beberapa hal antara lain:5 a. Nama dan alamat lessee. b. Jenis barang modal yang diinginkan. c. Jumlah atau nilai barang yang di-leasing-kan. 3 4

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Februari 2008, hlm. 47. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pets, Agustus 2004, hlm.

258. 5

Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, Aspek Hukum dalam Ekonomi &Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 25.

Varia Peradilan No. 343 Juni 2014

d. e. f. g.

Syarat-syarat pembayaran. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Biaya-biaya yang dikenakan. Sanksi-sanksi apabila lessee ingkar janji.

Sumber hukum perdata yang mendasari kegiatan sewa guna usaha yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata, yaitu:6 1. Asas Kebebasan Berkontrak Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan sewa guna usaha selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal centainty). Kontrak sewa guna usaha ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak lessor dan pihak lessee. Kontrak sewa guna usaha merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Konsekuensi yuridis selanjutnya, kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unvoidable). Kontrak sewa guna usaha berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi lessor dan lessee. 2. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata Lainnya Sumber hukum sewa guna usaha yang berasal dari undang-undang di bidang perdata, yaitu ketentuan sewa menyewa dalam Buku III KUHPerdata dan ketentuan dari berbagai undang-undang di luar KUHPerdata yang mengatur aspek perdata dari sewa guna usaha. 1) Perjanjian sewa menyewa Perjanjian sewa guna usaha termasuk bentuk khusus dari perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548-1580 KUHPerdata. Kekhususan dari perjanjian sewa menyewa pada umumnya adalah spesifikasi tertentu terhadap subjek/pihak dan objek pada perjanjian sewa guna usaha. Kekhususan dari objek perjanjian sewa guna usaha berupa barang yang khusus yaitu barang modal yang akan digunakan oleh lessee untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 1548-1580 KUHPerdata dapat berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan sewa guna usaha kecuali jika dalam perjanjian ditentukan secara khusus menyimpang. 2) Segi perdata di luar KUHPerdata Sumber hukum sewa guna usaha berupa undang-undang di bidang hukum perdata di luar KUHPerdata adalah: a. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. c. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria. d. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6

Sunaryo, Op. Cit., hlm. 49.

Varia Peradilan No. 343 Juni 2014

3) Segi hukum publik Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, sewa guna usaha banyak menyangkut kepentingan publik terutama bersifat administratif yaitu meliputi undangundang sebagai berikut: a. UU No. 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan. b. UU No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. c. UU tentang Perpajakan. d. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. e. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan khusus dalam KUHPerdata tentang sewa menyewa tercantum beberapa pasal antara lain Pasal 1548 yang disebutkan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Kewajiban penyewa terhadap sewa menyewa diatur dalam Pasal 1550 yang disebutkan pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa. Sebaliknya penyewa juga memiliki kewajiban yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1560 yaitu penyewa harus menepati dua kewajiban utama pertama memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Hubungannya sebagai berikut:7 a. Hubungan hukum pihak kreditor dengan konsumen adalah hubungan kontrak-tual yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Dalam kontrak ini pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Hubungan kontraktual ini seperti perjanjian kredit dengan konsekuensi hukumnya adalah setelah kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan utang dengan perjanjian fidusia. b. Hubungan pihak konsumen dengan supplier adalah hubungan jual beli bersyarat di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak 7

Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 38.

Varia Peradilan No. 343 Juni 2014

pemberi biaya. Apabila karena alasan apa pun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya maka jual beli antarpihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan berlaku. sebagai contoh tentang adanya kewajiban menanggung dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi), dan sebagainya. c. Hubungan penyedia dana dengan supplier, tidak ada hubungan khusus kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yakni disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

C. KARAKTERISTIK LEASING Modal merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan perusahaan. Sewa guna usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan.8 Leasing merupakan pranata hukum mirip sewa menyewa tetap di lain pihak leasing juga mengandung unsur-unsur jual beli dan perjanjian pinjam meminjam.9 Secara praktik leasing mulai dari pesawat terbang sampai barang keperluan kantor maupun keperluan sehari-hari.10 Sewa guna usaha mengandung ciri-ciri objeknya berupa barang modal, pembayarannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu, adanya hak opsi serta perhitungan nilai sisa atas suatu objek.11 Pihak-pihak dalam kegiatan leasing:12 a. Lessor adalah perusahaan leasing yang biasanya menyediakan barang modal atau menyediakan fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan. b. Lessee adalah pihak atau nasabah yang membutuhkan barang modal atau memerlukan pembiayaan. c. Supplier adalah pihak yang memiliki atau bisa juga memproduksi barang modal yang diperlukan oleh lessee dengan perantara lessor. Dalam hal-hal tertentu kadang kala supplier dapat bertindak pula sebagai lessor. d. Asuransi adalah pihak perusahaan yang akan menanggung risiko apabila terjadi kerugian terhadap barang yang menjadi objek leasing. Skema perjanjian leasing:13 a. Terjadi transaksi yang dilanjutkannya dengan penandatanganan perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam perjanjian disebutkan antara lain perihal objek leasing, masa sewa barang modal, jumlah, dan cara pembayaran, adanya hak opsi atau tidak 8

Sunaryo, Op. Cit., hlm. 46. Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan, Cetakan III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 5. 10 Ibid 11 Sunaryo, OP. Cit., hlm. 47. 12 Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, OP. Cit., hlm. 23. 13 Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, OP. Cit., hlm. 23. 9

Varia Peradilan No. 343 Juni 2014

b. c.

d. e.

dan lain-lain sesuai dengan keperluan dalam perjanjian. Pada umumnya perjanjian leasing telah disiapkan oleh lessor dan bersifat standar kontrak. Setelah perjanjian ditandatangani kedua belah pihak biasanya diikuti dengan pembayaran uang muka atau cicilan pertama dari lessee kepada lessor. Lessor melakukan pemesanan barang modal disertai dengan pembayaran tunai atas barang modal yang disiapkan oleh supplier. Apabila supplier sekaligus bertindak sebagai lessor maka tidak ada tahapan proses pemesanan barang modal. Supplier sebagai pihak yang menyiapkan barang modal menyerahkan barang modal dimaksud kepada lessee. Sebagai syarat untuk menjaga keamanan barang yang menjadi objek leasing dilakukan perjanjian penutupan asuransi oleh lessor dan polis diserahkan kepada lessee sebagai bukti adanya perjanjian tersebut. Manfaat leasing:14

a. Mengurangi pengeluaran perusahaan, leasing merupakan keputusan yang tepat dalam kondisi keuangan terbatas, karena perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan modal yang besar untuk membeli barang modal yang dibutuhkankan dengan demikian pengeluaran untuk pembelian barang modal dapat dihemat. Perusahaan juga dapat memiliki barang modal tersebut dengan cara pembiayaan financial lease setelah masa kontrak perjanjian itu berakhir. b. Menguntungkan arus kas perusahaan, arus kas perusahaan akan menun-jukkan kondisi yang baik karena pengeluaran dana yang besar untuk pembelian barang modal dapat dihindari. Arus kas akan diuntungkan karena pembayaran sewa dilakukan setiap bulan dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan apabila perusahaan melakukan pembelian barang modal. c. Membuat perusahaan dapat mengikuti perubahan teknologi, leasing dapat memberikan solusi karena perusahaan tidak perlu melakukan investasi yang besar melainkan cukup dengan membayar sewa perbulan saja. Selanjutnya keuntungan lainnya adalah perusahaan dapat memilih teknologi baru yang sesuai dengan kondisi pada saat itu dan menyerahkan pembelian barang tersebut kepada pihak leasing/lessor. d. Memberikan persyaratan yang fleksibel, dibandingkan dengan bank perusahaan leasing mempunyai persyaratan yang jauh lebih fleksibel dibanding¬kan dengan bank. Kemudahan tersebut terutama adalah persyaratan dokumen yang lebih ringan, proses yang lebih cepat dan hubungan yang lebih mudah. Namun konsekuensi dari kemudahan tersebut adalah tingkat suku bunga leasing yang umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman bank. Tingginya suku bunga merupakan antisipasi dari berbagai risiko yang mungkin timbul dari kemudahan pemberian fasilitas pembiayaan ke pihak lessee.

14

Ade Arthesa, Edia Handi, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Indeks, Jakarta, 2006, hm. 253.

Varia Peradilan No. 343 Juni 2014

Teknik pembiayaan leasing:15 a. Finance lease atau full-pay out leasing, leasing memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal. Karakteristik kontraknya sebagai berikut: 1. Lessor sebagai pemilik barang yang memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut. 2. Lessee wajib membayar angsuran yang terdiri dari biaya peroleh barang ditambah semua biaya yang dikeluarkan lessor dan tingkat keuntungan atau spread yang diinginkan lessor. 3. Lessor tidak dapat mengakhiri kontrak sepihak dan lessee menanggung semua risiko ekonomis. 4. Lessee memiliki hak opsi membeli barang pada kontrak sesuai dengan nilai yang disepakati atau memperpanjang masa lease. Praktik finance lease dapat berbentuk direct financial lease, sale and lease back, leverage lease, syndicated lease, cross border lease, dan vendor program. b. Operating lease, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-lease-kan kepada program. 1. Lessor sebagai pemilik barang kemudian menyewakan dengan jangka waktu yang relatif pendek dibandingkan umur ekonomisnya. 2. Lessee membayar sewa secara berkala yang jumlahnya tidak meliputi biaya perolehan barang berserta bunganya. 3. Lessee mengembalikan barang pada akhir kontrak. 4. Lessee dapat membatalkan perjanjian kontrak sewaktu-waktu. Da...