B. KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DOCX

Title	B. KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT
Author	M. Hamim
Pages	2
File Size	13.5 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	12
Total Views	133

Summary

Description

B. KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi Sesuai dengan peraturan perundang-undangan -tanggung jawab akhir penyelenggara urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab akhir pemsat,karena dampaknya akan menimpa pada negara. peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro,melakukan supervisi,monitoring,evaluasi,kontrol dan pemberdayaan sehingga dapat berjalan secara optmal. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tgaa fungsi. a. Fungsi Layanan (Servicing Functona Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tdak diskriminatf dan tdak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tdak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayaani, dihormat, diakui, diberi kesempatan (kepercayaana, dan sebagainya. b. Fungsi Pengaturan (Regulatng Functona Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tdak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artnya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Fungsi Pemberdayaan Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatf yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motvator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setap persoalan hidup. ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. 1a Menyediakan infrastruktur ekonomi Pemerintah menyediakan insttusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, sepert perlindungan terhadap hak milik, hak ciipta, hak paten, dan sebagainya. 2a Menyediakan barang dan jasa kolektf Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. 3a Menjembatani konfik dalam masyarakat Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konfik sehingga menjamin ketertban dan stabilitas di masyarakat. 4a Menjaga kompetsi Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetsi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetsi dalam perdagangan tdak terkontrol dan dapat merusak kompetsi tersebut. 5a Menjamin akses minimal setap individu kepada barang dan jasa Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. 6a. Menjaga stabilitas ekonomi Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. pemerintah pusat memiliki kewenangan lain, yaitu sebagai berikut. a. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. b. Dana perimbangan keuangan. c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. f.Konservasi dan standarisasi nasional. tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliput tujuan umum, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan...