BAB II - Implementasi Sila Ke-4 PDF

Preview

Summary

Download BAB II - Implementasi Sila Ke-4 PDF

Description

BAB II PEMBAHASAN

Dalam sila keempat pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Banyak orang yang hanya memahami sebagian arti dari sila keempat ini, seperti hanya fokus pada satu aspek ‘permusyawaratan’ saja. Hal tersebut merupakan pemahaman yang keliru dan tidak adil karena sila keempat ini mempunyai beberapa aspek penting yang perlu dipahami secara menyeluruh.

Ada empat aspek yang terdapat dalam sila keempat, antara lain aspek kerakyatan, aspek dipimpin, aspek hikmat kebijaksanaan, serta aspek permusyawaratan dan perwakilan. Selain itu, Pancasila berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal yang menjadi pedoman kebangsaan, identitas bangsa, dan menjadi dasar pembangunan karakter Indonesia. Pancasila sebagai sistem nilai terbagi menjadi dua, yaitu nilai-nilai yang bersifat abstrak dan nilai moral atau nilai kebaikan. Maka dari itu, Pancasila mengandung serangkaian nilai, di antaranya ada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Kemudian ada juga butir-butir yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.

Butir-butir Pancasila merupakan penjabaran lima asas sila pertama hingga sila kelima dalam Pancasila. Berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa, Pancasila dijabarkan menjadi 36 butir sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun, butir-butir Pancasila tersebut diperbarui pada tahun 2003. MPT mencabut 36 butir-butir Pancasila dan menggantikannya dengan 45 butirbutir Pancasila. Penggantian ini dilakukan dengan menambahkan dan merubah butirbutir Pancasila berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003. Pada Bab ini butir-butir yang dijelaskan hanya butir-butir dari sila keempat. Adapun butir - butir yang terkandung dalam sila keempat beserta penjelasannya sebagai berikut.

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budayanya. Mulai dari keragaman suku, ras, agama, hingga golongan. Dengan adanya keragaman tersebut Indonesia perlu mengelola aturan secara tepat agar tercipta rasa keadilan dan kedamaian. Salah satu cara mengelola hal tersebut ialah dengan menerapkan aturan persamaan kedudukan antar warga negara. Aturan tersebut diperlukan agar tidak terjadi diskriminasi antara warga negara dengan penyelenggara negara maupun warga negara Indonesia dengan warga negara lain. Persamaan kedudukan warga negara ini tercermin dalam persamaan hak dan persamaan kewajiban. Semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, tidak ada warga Indonesia yang memiliki hak istimewa. Hak warga negara Indonesia telah diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Sama seperti hak, semua warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban yang sama. Tidak ada pembedaan kewajiban antara warga negara satu dengan warga negara yang lain.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Maksud dari butir kedua ini ialah sebagai manusia kita harus selalu menghargai orang lain. Selain itu, dalam etika bermusyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Untuk mencapai mufakat dalam bermusyawarah, diperlukan beberapa syarat termasuk syarat dari butir kedua ini, yaitu tidak memaksakan kehendak, menghormati pendapat orang lain, serta perlu adanya solidaritas dalam suatu musyawarah. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan sulit untuk mencapai mufakat dalam musyawarah.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Menurut KBBI musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; dan perembukan. Jadi, musyawarah merupakan suatu upaya dalam mengambil keputusan bersama untuk memecahkan suatu

permasalahan. Oleh karena itu, musyawarah menjadi alat pemersatu bangsa dalam menghadapi perbedaan pendapat sehingga tidak terjadinya perpecahan.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan Berarti kita yang mencapai suatu tujuan, pendapat ataupun keinginan bersama dengan persetujuan bersama dan rasa menerima dengan lapang dada dan rasa kekeluargaan. Misal, jika kita ada rapat kelas tentang pemilihan ketua kelas. Tentunya ada yang menerima dan menolak keputusan itu. Oleh sebab itu, kita harus berdiskusi dengan sesama agar mencapai tujuan dan kesepakatan bersama yang didasari oleh rasa lapang dada (menerima) dan kekeluargaan.

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah Setelah melakukan musyawarah dan mencapai mufakat, maka setiap keputusan tersebut harus kita hargai, selain itu menjalankan seluruh peraturan yang sudah ditetapkan dengan tulus dan bijaksana.

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah Ketika ada beberapa pihak yang kecewa karena tidak menerima hasil dari keputusan musyawarah tersebut, maka perlu adanya sikap toleransi dan beritikad baik dalam menerima segala hasil keputusan. Terlepas dari apapun hasilnya, kita harus bertanggung jawab agar kita dapat mengerti makna tentang menghargai pendapat secara menyeluruh.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini harus ada dalam bermusyawarah karena tujuan musyawarah sendiri ialah untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan lebih mengutamakan kepentingan bersama, maka akan meminimalkan resiko perpecahan dalam kelompok musyawara, serta menjaga keharmonisan di antara anggota.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur Dalam menentukan keputusan pada suatu musyawarah sudah seharusnya sesuai dengan akal sehat dan hati nurani agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua kalangan yang bersangkutan dengan isi musyawarah. Jika, kita tidak memikirkan keputusan secara matang, maka akan menimbulkan ketidakpastian di antara semua anggota.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Pada pengesahan keputusan seharusnya keputusan tersebut sesuai dengan norma yang berlaku pada Tuhan Yang Maha Esa serta harus mempertahankan martabat.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan Memberikan kepercayaan secara penuh kepada wakil –wakil terpilih untuk melaksanakan permusyawaratan

agar

menjalankan tugasnya dengan sesuai. Contohnya, turut

berpartisipasi dalam kegiatan Pemilihan umum guna memilih wakil-wakil daerah di Parlemen....