BAB II KAJIAN TEORI 2.1 URBAN PLANNING PDF

Preview

Summary

BAB II KAJIAN TEORI 2.1 URBAN PLANNING Urban Planning terdiri dari dua kata, yakni urban dan planning. pengertian urban bukan hanya tentang fisik sebuah kota, namun segala hal yang terjadi di dalam kota serta hal-hal yang menghubungkan antara segala hal di kota dan sekitarnya. Pengertian dari kata p...

Description

BAB II KAJIAN TEORI 2.1 URBAN PLANNING Urban Planning terdiri dari dua kata, yakni urban dan planning. pengertian urban bukan hanya tentang fisik sebuah kota, namun segala hal yang terjadi di dalam kota serta hal-hal yang menghubungkan antara segala hal di kota dan sekitarnya. Pengertian dari kata planning. Secara umum berarti merencanakan. Planning dalam konteks urban secara spesifik menyangkut hal-hal yang direncanakan dalam kota dan berkaitan dengan tujuan kota, kebijakan, dan prosedur untuk unit sosial atau ekonomi. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa urban planning atau perencanaan urban, merupakan salah satu kegiatan perencanaan dan desain dari ruang urban dan aktivitasnya, perencanaan urban meliputi rencana masa kini dan masa depan. Urban planning atau perencanaan urban merupakan induk dari semua perencanaan kota. Perbedaan antara urban planning dengan urban design maupun dengan arsitektur adalah dari besarnya lingkup area yang direncanakan. Arsitektur hanya mendesain bagian dari gedung dan sekitarnya saja. Urban design bekerja pada skala yang lebih besar lagi, yakni bagian dari kota, misalnya mendesain taman kota. Sedangkan perencanaan urban meliputi keseluruhan dari kota itu sendiri, bahkan hingga diluar area kota, misalnya bagaimana sistem transportasi sebuah kota berhubungan dengan kota disekitarnya. Hal-hal yang direncanakan dalam perencanaan urban antara lain: 1. Perencanaan fisik Perencanaan fisik merupakan perencanaan urban yang terlihat. Perencanaan fisik melibatkan tata letak keruangan sebuah kota, objek, fungsi, serta aktivitas di dalam area urban. Contoh dari perecanaan fisik ini adalah perencanaan tata letak bangunan, taman, pohon, jalan, jalan raya, pipa saluran air kotor, dan pipa utilitas. 2. Perencanaan lingkungan Perencanaan urban juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dalam perencanaannya. Dalam perencanaan ini, pihak yang dilibatkan bukan hanya dari kalangan arsitek lansekap dan teknik sipil saja, tetapi juga melibatkan pihak seperti ahli biologi, ahli lingkungan, ahli botani, hydrologist, dan segala yang berhubungan dengan pengetahuan alam. Tantangan yang dituju dari perencanaan lingkungan adalah menciptakan pemukiman yang harmoni, yang dapat menyatu dengan alam dan memberikan kehidupan yang sehat bagi masyarakatnya. 3. Perencanaan tata guna lahan Perencanaan tata guna lahan adalah perencanaan yang dilakukan untuk menentukan wilayah atau area di dalam sebuah kota yang ditujukan untuk fungsi tertentu. Penentuan lokasi bagi suatu fungsi tertentu ditentukan oleh tiga hal yaitu pelaku, aktivitas, dan lokasinya. Dari jumlah jenis pelaku dan aktivitas yang dilakukan dapat diketahui lokasi mana yang cocok untuk dijadikan pusat fungsi sebuah kegiatan.

8

4. Perencanaan transportasi Perencanaan transportasi merupakan salah satu hal penting yang harus direncanakan dalam sebuah kota. Jalan, jalan raya, jalan tol, jalur kereta api, bahkan pelabuhan maupun bandara udara harus direncanakan letaknya untuk menghubungkan penduduk satu kota dengan kota yang lain, maupun menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain di dalam sebuah kota. Hal yang diperhatikan dalam perencanaan sistem transportasi adalah pilihan rute yang memungkinkan pencapaian waktu seminimal mungkin, jenis moda transportasi yang dapat dipilih,dan juga tempat tujuan dari sebuah perjalanan. Hal ini tentu harus memperhatikan biaya minimum yang dikeluarkan, waktu perjalanan, dan kenyamanan. 5. Perencanaan fasilitas umumAda keterkaitan yang kuat antara kebutuhan penduduk sebuah kota dengan fasilitas umum yang disediakan di dalam sebuah kota. Perencanaan fasilitas umum mendukung perkembangan fisik dan ekonomi dari sebuah kota. Perencanaan fasilitas umum mencakup kepada pemenuhan kebutuhan dalam skala yang lebih besar, yaitu skala kota. Contoh-contoh dari perencanaan fasilitas umum yang harus disediakan oleh sebuah kota adalah suplai air bagi penduduk kota, pipa pembuangan air kotor, listrik, telepon, kantor polisi, sekolah, dan tempat pembuangan sampah akhir. 6. Perencanaan pemukiman Perencanaan pemukiman mengatur tentang hunian yang akan digunakan bagi penduduk sebuah kota. Tidak hanya itu saja, perencanaan pemukiman juga harus memperhatikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga keamanan bagi penghuninya. Pemukiman yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi penghuni dan penduduk kota. 7. Konservasi bangunan bersejarah Konservasi bangunan bersejarah meliputi pengaturan mengenai bangunan lama yang sudah ada sejak kota tersebut lahir. Jika ada pembangunan baru di sekitar kawasan bangunan bersejarah tersebut maka harus diperhatikan bagaimana kehadiran bangunan baru tersebut agar tidak mengganggu bangunan lama yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menjadi penting karena Dari penjelasan di atas, perencanaan urban meliputi lingkup yang sangat luas. Tidak hanya mengatur tentang bentuk kota saja, namun perencanaan urban meliputi semua sistem yang memungkinkan sebuah kota berjalan menurut sistem yang berlaku. Perencanaan urban yang baik akan menghasilkan kota yang baik bagi penduduknya, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 2.1.2 TIPOLOGI URBAN Tipologi bangunan dalam perancangan ruang perkotaan • Tipologi bangunan sebagai elemen ruang perkotaan menurut Carmona (2003) bisa berupa :

1. Building in space atau Free standing building 9

Yaitu bangunan yang berdiri sendiri sebagai objek pada lahan terbuka . “sense of place” nya terbentuk oleh medan di sekitarnya dengan batas yang maya sehingga membentuk ruang terbuka negatif Tipe free standing building dalam teori figure ground (trancik) merupakan single block/monumen yang secara visual dapat menjadi suatu landmark (lynch) 2. Building Defining Space a) Urban Fabric building, yaitu bangunan mengelompok sebagai suatu blok medan dan melingkupi ruang terbuka membatasi ruang tegas dan menciptakan suatu ruang positif non linier (square). Blok medan (field of urban block) semacam ini biasanya memiliki kesan karakter fungsi atau visual sehingga imageable sebagai suatu distrik. b) Urban Facade building yaitu sekelompok bangunan berderet sehingga membentuk tepian (Edges) yang memagari suatu ruang terbuka secara linier. Karakter seperti ini oleh Trancik disebut edge defining building.

Sumber: Kelompok, 2018 Gambar II.1 Contoh Building In Space & Building Defining Space 3. Street I. Definisi Street - adalah sebagai ruang terbuka linier tiga dimensi yg dibatasi oleh bangunan di kedua sisinya. - Street digunakan mewadahi sirkulasi manusia,sperti path (jalan setapak), avenue,boulevard,mall, alley (gang), promenade dll. - berbeda dengan road, yg lebih mengindikasikan ruang utk sirkulasi kendaraan , sebuah street dapat mengandung “road” atau tidak. II. Fungsi Street - Elemen utama yg menjadi etalase kota - Prasarana transportasi - Penghubung antar bangunan dan tempat-tempat di dalam kota

-

III.

IV.

Arena utk ekspresi sosial masy kota.

Bentuk Street 10 - Bentuk street atau jalan ditentukan oleh rasio antara lebar jalan dan ketinggian bangunan di sisi-sisinya , panjang jalan serta konfigurasi jalan. - Bentuk jalan da[at dijelaskan melalui terminologi 2 kutub sebagai domain kombinasi yang sangat beragam yaitu; - Lebar atau sempit kesan lebar atau sempitnya jalan dipengaruhi oleh rasio lebar jalan (W), dengan a. ketinggian (H), bangunan di kanan kirinya. b. Panjang atau pendek c. Lurus atau lengkung kesan penunjang jalan akan berkurang bila terdapat belokan, persimpangan atau bangunan yg terlihat di ujung jalan. d. Dinamis atau statis ditentukan oleh kegiatan –kegiatan manusia serta karakter visual elemenelemen disekitarnya e. Tertutup atau terbuka derajat ketertutupan dpengaruhi oleh rasio tinggi dinding bangunan (H) dengan lebar jalan (w), semakin kecil rasio H:W maka jalan akan semakin terbuka Street quality

Kualitas jalan sebagai elemen ruang perkotaan dipengaruhi oleh karakter arsitektural bangunan di kedua sisinya meliputi: - Proporsi pada H:W = 1:4, langit lebih lebar daripada dinding bangunan sehingga kesan ruang lemah tak ada kesan enclosure. Sumber: Kelompok, 2018 Gambar II.2 Contoh Proporsi -

Skala

-

Skala ruang jalan juga ditentukan oleh rasio H:W serta dipengaruhi oleh karakter fasad bangunan dengan ada tau tidak adanya unsur-unsur pengenal skala Irama irama elemen arsitektural ditepi jalan akan memberikan kekayaan visual ruang jalan.

4. Square I.

II.

Definisi Square

11

-

Square adalah ruang terbuka non-linier yg dikelilingi atau dibingkai oleh bangunan.

-

Square bersifat statis daripada street karena pergerakan yg lebih sedikit dan kegiatan berorientasi ke tengah.

-

Square dapat berupa lapangan yang dirancang utk tujuan formal ataupun ruang terbuka yg ditujukan utk aktifitas manusia (plaza,taman,arena dll)

Fungsi Square fungsi square berkembang sesuai dengan kebutuhan masy. Perkotaan yg semakin beragam, dimana ruang perkotaan dibutuhkan utk pertemuan musyawarah anggota masy, upacara besar, pertunjukkan hiburan,perdagangan,dll Namun fungsi square yg utama yaitu: a. Formal/symbolic square formal square dibuat sebagai bagian dari bangunan pemerintahan yaitu secara arsitektural utk meningkatkan kesan monumental. kegiatan pada ruang formal terbatas sebagai tempat pertemuan ceremonial. Fungsi tsb memiliki implikasi thd bentuk square yg biasanya geometris dan simetris dengan elemen-elemen scluptural utk memperkuat sumbu b. Market square (public social interaction) digunakan sebagai tempat interaksi masy. Utk kegiatan pertukaran barang atau perdagangan. Perancangan ruang terbuka pada masa yunani kuno dikenal sebagai Agora, atau forum pada masa romawi.

Sumber: Carmona, 2003 Gambar II.3 Contoh Square

2.2 USAHA KECIL MENENGAH (UKM) 12 Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. 1. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 Pengertian Usaha Kecil Menengah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pengertian Usaha Kecil Menengah: Berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 3. Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994tanggal 27 Juni 1994 Pengertian Usaha Kecil Menengah: Didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau asset atau aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : -

Bidang usaha ( Fa, CV, PT, dan koperasi )

-

Perorangan ( Pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa )

4. Menurut UU No 20 Tahun 2008 Pengertian Usaha Kecil Menengah: Undang undang tersebut membagi kedalam dua pengertian yakni: Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : -

-

13 Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : -

-

Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Definisi dan Kriteria UKM menurut Lembaga dan beberapa Negara Asing. Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspekaspek sebagai berikut: -

Jumlah tenaga kerja Pendapatan Jumlah asset

Berikut adalah kriteria-kriteria UKM di negara-negara dan lembaga asing. 1. World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :  Medium Enterprise, dengan kriteria : - Jumlah karyawan maksimal 300 orang. - Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta. - Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta. 

Small Enterprise, dengan kriteria :

-

Jumlah karyawan kurang dari 30 orang. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.



Micro Enterprise, dengan kriteria : - Jumlah karyawan kurang dari 10 orang. - Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu. - Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu. 2. Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed productive asset) dibawah SG $15juta. 14 3. Malaysia mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :  Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu.  Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta. 4. Jepang membagi UKM sebagai berikut :  Mining and manufacturing dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5 juta.  Wholesale dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu.  Retail dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu.  Service dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420 ribu. 2.2.1 Klasifikasi UKM Dalam perspektif perkembangannya, (empat)kelompok yaitu:

UKM

dapat

diklasifikasikan

menjadi

4

1. Livelihood Activities: Merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contoh: pedagang kaki lima. 2. Micro Enterprise: Merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 3. Small Dynamic Enterprise: merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.2.2 Undang-Undang dan Peraturan UKM Beberapa UU dan Peraturan tentang UKM: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan. Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah 15 atau Besar Dengan Syarat Kemitraan. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.2.3 Peranan UKM Peranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen: 1. Departeman Perindustrian dan Perdagangan 2. Deparetemen Koperasi dan UKM Namun demikian usaha pengembangan yang dilaksanakan belum, terlihat hasil yang memuaskan, kenyataanya kemajuan UKM masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. UKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karna itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga juga berperan dalam pendistribusian hasil hasil pembangunan. Kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti: -

Perizinan Tekhnologi Struktur Manajeman Pelatihan Pembiayaan

2.2.4 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh UKM antara lain meliputi: Faktor Internal: a) Kurangnya permodalan-permodalan meruapakan factor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup. 16 b) Sumber Daya Manusia yang terbatas Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal. c) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Usaha Kecil Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Faktor Eksternal: a) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terlihat dari masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha besar. b) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha.

c) Terbatasnya akses pasar Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapt dipasarkan Secara kompetitif baik dipasar nasinal maupun iternasional. 2.2.5 Upaya untuk Pengembangan UKM Perlu diupayakan hal-hal berikut: a) Penciptaan iklim usaha yang kondusif Mengusahakan keamanan berusaha dan ketentraman serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dsb. b) Perlindungan usaha jenis jenis tertentu Terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatakan perlindungan dari pemerintah baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah. c) Mengembangkan Promosi

Untuk lebih mempercepat kemitraan antara UKm dengan usaha-usaha besar.

2.2.6 Peran Usaha Kecil dan Menengah 17

Peranan UKM dalam perekonomian tradisional di akui sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur atau nonmigas. Terdapat beberapa alasan pentingnya pengembangan UKM: -