Title | BAB III PENDEKATAN DAN TEORI – TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK |
---|---|
Author | H. Mahardika |
Pages | 52 |
File Size | 131.5 KB |
File Type | DOCX |
Total Downloads | 35 |
Total Views | 125 |
BAB III PENDEKATAN DAN TEORI – TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DISKRIPSI DAN RELEVANSI Bab ini akan mengelaborasi berbagai pendekatan dan teori-teori Implementasi Kebijakan Publik, mulai dari awal studi ini bermula, hingga yang relatif paling akhir (mengingat pandangan ‘postmodern” di negara neg...
BAB III PENDEKATAN DAN TEORI – TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DISKRIPSI DAN RELEVANSI Bab ini akan mengelaborasi berbagai pendekatan dan teori-teori Implementasi Kebijakan Publik, mulai dari awal studi ini bermula, hingga yang relati paling akhir (mengingat pandangan 'postmodern" di negara negara maju, tempat pendekatan dan teori- teori implementasi bermula, makin menguat akhir-akhir ini dan menganggap kajian mengenai implementasi kebijakan publik – khususnya yang menyangkut peran pemerintah – agak ketnggalan jaman).a Pada negara-negara Barat pandangan tersebut masuk akal sebab peran negara pada peri kehidupan masyarakat juga makin mengecil.a Sektor Privat sering lebih mampu menyediakan layanan publik yang lebih baik daripada pemerintah.a Namun pada negara berkembang sepert negara kita, kajian tersebut masih sangat pentng.a Pemerintah masih memegang 'leading sectors' dan masih dianggap sebagai penanggung- jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya.a Pada bab ini akan dapat dipelajari berbagai pendekatan dan teori implementasi yang pernah sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik di negara-negara maju, dan mengambil maniaat dan pengalaman darinya untuk memperbaiki implementasi di negeri kita.aSekalipun perlu ditekankan bahwa tdak akan pernah ada pendekatan/teori yang cocok untuk segala situasi kebijakan, mengingat isi kebijakan yang begitu luas, konteks kelembagaan dan lingkungan yang begitu beragam.a Namun setdaknya dapat membantu mahasiswa menganalisis implementasi kebijakan di Indonesia, mampu memberikan 58...