Makalah TEORI KEBIJAKAN PUBLIK PDF

Preview

Summary

TUGAS MAKALAH TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK DISUSUN OLEH : NAMA : HAENY SALFIAN NIM : 216110015 KELAS : 4A (PUBLIK) . JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2018 i KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum wr.wb Puji syukur kehadirat Allah SWT yang t...

Description

TUGAS MAKALAH TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK

DISUSUN OLEH : NAMA : HAENY SALFIAN NIM : 216110015 KELAS : 4A (PUBLIK) .

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2018

i

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum wr.wb Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada hamba-hambaNya, khususnya nikmat sehat. Dimana dengan kesehatan kita dapat belajar dan berfikir merenungkan alam dan ciptaanNya. Dan tak lupa sholawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah gigih berjuang membela islam dan melawan kejahiliyahan, sehingga kita dapat merasakan cahaya ilmu pengetahuan sampai saat ini. Bersama tetesan tinta ini penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada bapak ibu yang telah menghantarkan hingga ke bangku kuliah dan dengan motivasinya tertanam semangat pada diri penulis untuk terus gigih berjuang belajar untuk mencari ridhoNya. Dan penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada pengampu dosen mata kuliah yang telah memberikan tugas kepada penulis berupa makalah, Semoga dengan tugas ini tujuan proses kegiatan belajar mengajar tercapai, yakni pemahaman pada diri panulis terhadap ilmu yang telah di sampaikan dan dapat mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari khususnya. Wassalamu’allaikum wr.wb .

ii

DAFTAR ISI

JUDUL .............................................................................................................. i KATA PENGANTAR....................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ....................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................................. 2 BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Kebijakan Publik ....................................................................... 3 B. Ciri-ciri kebijakan publik ........................................................................ 3 C. Konsep Kebijakan Publik ....................................................................... 3 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 13 DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tujuan pertama yang nampak tidak begitu mudah adalah mendifinisikan istilah kebijakan atau (kebijaksanaan). Kita mendengarka kata ini setiap hari, tetapi digunakan untuk mengacu pada seperangkat kegiatan atau keputusan yang sangat beragam. Dalam satu hari seseorang dapat mendengarkan seorang senator amerika menyatakan bahwa “Negara ini tidak lagi memiliki kebijakan luarnegeri terhadap Amerika Latin”, seorang walikota mengumumkan sebuah perubahan kebijakan pengawasan lalu lintas di suatu kawasan bisnis, seorang pejabat Migas menyatakan bahwa kebijakan baru menginginkan pompa bensin lebih dekat ke jalan, dan seorang guru menjelaskan bahwa kebijakan departemen harus disalurkan ke segenap lapisan. Dalam kenyataan, kata kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan Tujuan, program, patokan, dan maksud besar tertentu. Di dalam percakapan sehari-hari antara para pembuat keputusan dan rekan-rekannya pergantiakn makna semacam ini bukanlah masalah. Biasanya dalam hubungan atau kaitan teknis atau administrative tertentu kata ini mempunyai acuan khusus yang hanya demengerti oleh kelompok tertentu. Sebagai contoh, sebuah kelompok petugas pengawasan polusi udara tentu memahami apa yang dimaksud dengan “kebijakan pencemaran udara” yang mengacu pada pasal 1857c-7 dari Amendemen Penjernihan udara tahun 1970. Mereka para ahli dan tahu tentang Hukum dan peraturan. Definisi ini menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah bagi kita untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsisten dan pengulangan tingkah-laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya menentukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut. Tetapi walau demikian, definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan public.

1

B. Rumusan Masalah a. Apa definisi dari kebijakan publik? b. Bagaimana cirri-ciri kebijkan publik? c. Bagaimana konsep kebijakan publik? d. Bagaimana perjalnan penelitian implementasi kebijkan publik?

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi kebijakan public Menurut Fadilah Putra (2001), kebijakan publik adalah sesuatu yang dinamis dan kompleks bukannya sesuatu yang kaku dan didominasi oleh para pemegang kekuasaan formal semata, namun kebijakan publik kembali ke makna dasar demokratiknya, yaitu kebijakan yang dari, oleh dan untuk publik (rakyat). Sementara Menurut James E. Anderson (1978) kebijakan adalah perilaku dari aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan dan politik tidak dapat dipisahkan. Pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas. Untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan public ( Public Policy) yang menyangkut pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. B. Ciri- ciri kebijakan public Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan public bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh David Easton (1953:1965) disebut orang-orang yang memiliki otoritas (public authorities) dalam sistem politik. Dalam sistem politik/masyarakat tradisional yang sederhana, meraka itu contonya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, meraka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya. Meraka inilah, masih menurut pendapat Eston, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik dalam sistem politik, dan gianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi. C. Konsep kebijakan public Pertama, kebijakan public lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakankebijakan publik, semisal kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem

3

politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan (by plened). Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, menngarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya. Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidangbidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berancana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah,. Sebagai ilustri, apabila pemerintah daerah (DPRD) membuat peraturan daerah yang mengharuskan para pengusaha pelacuran (bordir) untuk menutup usanya dalam tenggang waktu satu tahun sejakdikeluarkannya peraturan tersebut, namun kemudian ternyata sesudah masa tenggang waktu itu habis tidak ada upaya serius untuk memaksakan pemberlakuan apa pun yang terjadi walaupun usaha rumah pelacuran serupa, baik secara terhubung maupun secara terang-terangan makin berkembangbiak maka cukup adil jika kita menyatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah kusus rumah pelacuran itu sebenarnya tindakan mengatur apa pun. Keempat, kebijakan public mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan public mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negative, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputasan pejabat-pejabat pemerintah untuk hak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan. 1. Teori-teori pengambilan keputusan kebijakan a. Definisi pembuatan keputusan kebijakan Raymond Bauer, dalam tulisannya berjudul “the study of policy formation” merumuskan pembuatan kebijakan public sebagai proses trasformasi atau pengubahan input politik emnjadi output politik. Dari rumusan ini pandangan yang diketengahkan oleh Beaur tersebut tanpak amat dipengaruhi oleh teori analisis sistem (system analysis), sebagaimana pernah dianjurkan oleh David Easton (1963). Pakar lainnya, Don K. Prince, menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan intraksi antara kelompok-kelompok ilmuan, pemimpin-pemimpin, organisasi internasional, para administrator, dan para politisi. 4

Amitai Etzioni (1968), menjelaskan bahwa”melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acapkali masih kabur dan abstrak, sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para actor (politik) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik, menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkret”. Menurut pendapat Udoji, siapa yang berfartisipasi dan apa peranannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri. b. Tiga teori pengambilan keputusan Secara tivikal, pembuatan kebijakan merupakan tindakan yang berpola, yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan di antaranya ada yang merupakan keputusan rutin, dan ada pula yang tidak rutin. Didalam praktik pembuatan kebijakan sehari-hari amat jarang kita jumpai suata kebijakan yang hanya terdiri dari keputusan tunggal. Dalam buku ini, akan dibahas tiga teori pengambilan keputusan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam berbagai kepustakaan kebijakan public.teopri-teori yang dimaksud, yakni teori rasional komprehensif, teori incremental, dan teori pengamatan terpadu. 1. Teori rasional komprehensif Barangkali, teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin yang banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rosional komprehensif. Unsur-unsur dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut:  Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu, yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu satu sama lain.  Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang memberikan pedoman pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya.  Berbagai alternative untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara saksama.  Akibat-akibat, (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternative yang dipilih diteliti.  Setiap alternative dan masing-masing akibat yang menyertainya, dapat diperbandingkan dengan alternative-alternatif lainnya.  Pembuat keputusan akan memilih alternative dan akibat-akibatnya, yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, dan sasaran yang telah digariskan.

5

2. Teori Inkremental Teori incremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusanyang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan (seperti dalam teori rasional komprehensif), dan pada saat yang sama, merupakan teori yang lebih banyakmenggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Pokok-pokok teori inkremental ini dapat diuraikan sebagai berikut:  Pemilihan tujuan atau sasaran dan anlisis tindakan empiris yang diperlukan untuk tercapainya dipandand sebagai sesuatu hal yang saling terkait, daripada sebagai sesuatu hal yang saling terpisah.  Pembuat keputusan dianggap sebagai hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternative-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara incremental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang.  Bagi setiap alternative, hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang ada sekarang.  Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan diredefinisikan secara teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana, serta sarana dan tujuan sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi.  Tidak ada keputusan ataucara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu, meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan.  Pembuatan keputusan yang imkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil. Hal ini lebih diarahkan untuk mempebaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya yang konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan dating. 3. Teori pengamatan terpadu (mixed scanning theory) Penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi, Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis incremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Namun, ia juga mununjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Misalnya, keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan penganut inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan6

kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan mapan, serta kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingan dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi dan politik akan terabaikan. Lebih lanjut, dengan memusatkan perhatiannya pada kepentingan atau tujaun jangka pendek dan hanya berusaha untuk memperhatikan variasi yang terbatas dalam kenijakankebijakan yang ada sekarang, maka model inkremental cendrung mengabaikan peluang bagi perlunya pembaruan sosial (social innovation) yang mendasar. Oleh karena itu, menurut Yehezkel Dror (1968), gaya inkremental dalam pembuatan keputusan cendrung menghasilkan kelambanan dan terpeliharanya status quo, sehingga merintangi upaya menyempurnakan proses pembuatan keputusan itu sendiri bagi pakar Dror yang pada dasarnya merupakan salah seorang penganjur teori rasional terkemuka, model inkremental ini justru dianggapnya merupakan srategi yang tidak cocok untuk diterapkan di Negara-negara sedang berkembang. Sebab, di Negara-negara ini perubahan yang kecil-kecilan (inkremental) tidaklah memadai guna tercapainya perbaikan besar-besaran. c. Kriteria pengambilan keputusan Dalam pandangan Anderson yang dalam tulisan ini telah kita elaborasi nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan kebijakan itu dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: 1. Nilai-nilai politik, pembuat keputusan kebijakan mungkin melakukan penilaian atas alternative kebijakan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternative-alternatif itu bagi partai politiknya, atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang lahir dari tangan para pembuat keputusan seperti itu bukan mustahil dibuat demi keuntungan politik, dan kebijakan akan dilihat sebagai instrument untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik atau untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari partai politik, atau tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan. 2. Nilai-nilai organisasi, para pembuat keputusan kebijakan khususnya birokrat (sipil atau militer), mungkindal mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilainilai organisasi dimana ia terlibat/bekerja di dalamnya. Organisasi, semisal badan-badan administrasi publik (dinas pemerintah), menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oelh organisasi. 3. Nilai-nilai pribadi, hasrat untuk melindungi, memenuhi kesejahtraan, kebutuhan fisik, kebutuhan financial, reputasi diri, dan posisi historis dalam pengambilan keputusan para politisi di DPR yang menerima uang sogok untuk 7

membuatkeputusan tertentu yang menguntungkan si pemberi uang sogok, misalnya sebagai ungkapan terima kasih hadiah atas diloloskannya pasal-pasal tertentu dalam Rancangan Undang-undang (RUU), pemberian perizinan, atau penandatanganan kontrak pembangunan proyek-proyek tertentu yang biayanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sudah jelas mempunyai kepentingan pribadi dalam benaknya. 4. Nilai-nilai kebijakan, dari perbincangan diatas, satu hal hendak dicamkan, yakni janganlah kita mempunyai anggapan yang terlampau sinis dan menarik kesimpulan dengan cepat bahwa para pengambil keputusan politik itu adalah manusia-manusia yang jahat dan jenis pribadi yang tidak bermoral, lantaran mereka dalam bertindak melulu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi atau pribadi. Meski jumlahnya mungkin sedikit, ada pula para pembuat keputusan yang bertindak berdasarkan persepsi dan alas an pembelaan mereka terhadap kepentingan umum (public interest); atau berdasarkan keyakinan tertentu mengenai kebijakan public apa yang kirakira secara moral tepat dan benar. 5. Nilai-nilai ideologi, Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilainilai dan keyakina yang secara logis saling berkaitan, mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia, serta fungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Diberbagai Negara sedang berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah nasionalisme yang mencerminkan hasrat dari orang-orang atau bangsa yang bersangkutan untuk merdekan dan untuk menentukan nasibnya sendiri telah memberikan peran penting dalam mewarnai kebijakan luar negeri maupun dalam negeri mereka. Pada masa gerakan nasional menuju kemerdekaan, nasionalisme telah berfungsi sebagai minyak bakar yang mengobarkan semangat perjuangan bangsa-bangsa di Negara-negara sedang berkembang melawan kekuatan colonial. d. Actor-Aktor yang Berperan dalam proses kebijakan Dalam proses kebijakan, menurut Charles O. Jones, sedikitnya ada empat golongan atau tipe actor (pelaku) yang terlibat, yaitu:  Golongan rasionalis  Golongan teknisi  Golongan incremental, dan  Golongan reformis. 2. Esensi nilai (values) dalam kebijakan Masalah nilai (value) dalam diskursus (discourse) analisis kebijakan public, pada umumnya akan menyentuh aspek metapolicy, karna menyangkut hakikat (substance), perspektif, sikap, dan perilaku yangtersembunyi atau yang dinyatakan secara terbuka dari actor-aktor yang bertanggung jawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan public (Hodgkinson, 1978: 121). Sayangnya, kendati masalah metapolicy ini amat penting, 8

ternyata sangat sedikit para ahli ilmu sosial di Indonesia yang rajin menulis mengenai masalah ini. Dari yang sedikit itu, tampaknya hanya pemikir seperti almarhum Soedjatmoko yang menonjol (1984). Prinsip utilitarian yang kita coba paparkan di atas kelihatannya amat sederhana dan mudah dipahami, namun sesungguhnya melibatkan sejumlah isu yang tidak mudah dipecahkan. Ada seju...