formulasi kebijakan publik PDF

Preview

Summary

 Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses aktivitas yang bersifat politis.  Aktivitas politis tersebut tampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, da...

Description





Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses aktivitas yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut tampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.



Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi, adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

JAMES ANDERSON 1. Formulasi masalah (problem formulation)  Apa masalahnya, mengapa jadi masalah kebijakan, bagaimana masalah tersebut bisa menjadi agenda pemerintah (SP: artikulasi kepentingan). 2. Formulasi kebijakan (formulation)  Bagaimana mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, siapa saja yang berpartisipasi dalam pengembangan alternatif kebijakan (SP: agregasi kepentingan).

3. Penentuan kebijakan (adoption)  Bagaimana alternatif dipilih dan ditetapkan, kriteria apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana strategi untuk melaksanakan kebijakan. 4. Implementasi kebijakan (implementation)  Siapa yang terlibat dalam implementasi, apa yang harus mereka kerjakan, apa dampak dari isi kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan (evaluation)  Bagaimana mengukur dampak atau keberhasilan kebijakan, siapa yang mengevaluasi, apa ada tuntutan untuk melakukan perubahan atau perbaikan atau pembatalan kebijakan.

MICHAEL HOWLET 1. Penyusunan Agenda (agenda setting)  Proses supaya suatu masalah bisa mendapatkan perhatian pemerintah (SP: artikulasi kepentingan) 2. Formulasi Kebijakan (policy formulation)  Proses perumusan alternatifalternatif oleh pemerintah. (SP: agregasi kepentingan)

3. Pembuatan Kebijakan (decision making)  Proses ketika pemerintah memilih dari berbagai alternatif yang tersedia. 4. Implementasi Kebijakan (policy implementation)  Proses untuk melaksanakan kebijakan 5. Evaluasi Kebijakan (policy evaluation)  Proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan

1. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. 2. Membuat batasan masalah. 3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah.



Kapan suatu masalah menjadi masalah publik?



Masalah publik dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai, kesempatan, yang diinginkan oleh publik dan pemenuhannya hanya mungkin melalui kebijakan pemerintah

 SALING KETERGANTUNGAN (Masalah publik saling terkait sehingga memerlukan pendekatan yang holistik)  SUBYEKTIVITAS MASALAH (Masalah bagi satu pihak belum tentu menjadi masalah bagi pihak lain)  KEINGINAN MENGUBAH SITUASI (Keinginan masyarakat untuk berubah dari suatu kondisii ke kondisi yang lebih baik)  DINAMIKA MASALAH KEBIJAKAN (Solusi terhadap masalah selalu berubah sesuai konteksnya)

1. TAHAP PENCARIAN MASALAH (PROBLEM SEARCH) 2. TAHAP PENDEFINISIAN MASALAH (PROBLEM IDENTIFICATION) 3. TAHAP SPESIFIKASI MASALAH (PROBLEM SPECIFICATION) 4. PENGENALAN MASALAH (PROBLEM SENSING)

 ANALISIS

BATAS (snowball terhadap stakeholders)  ANALISIS KLASIFIKASI (pengelompokkan masalah ke dalam kategori tertentu)  ANALISIS HIRARKHI (mencari sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah dan menyusun secara hirarkhis)  BRAINSTORMING (curah pendapat dari orang-orang yang mengetahui kondisi  ANALISIS PERSPEKTIF GANDA (pendapat dari berbagai perspektif terhadap masalah)

 Mengumpulkan

dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan,  kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan,  membangun dukungan dan melakukan negosiasi,  hingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

METODE PENGEMBANGAN ALTERNATIF KEBIJAKAN: 1. METODE STATUS QUO (menggunakan alternatif yang sudah digunakan) 2. METODE SURVEY CEPAT (mengumpulkan informasi dari individu/kel untuk mendapatkan berbagai alternatif keb.) 3. TINJAUAN PUSTAKA (menggunakan informasi dari berbagai literatur teori dan kasus untuk mendapatkan alternatif keb.)

3. METODE PERBANDINGAN DENGAN PENGALAMAN NYATA (menggunakan berbagai pengalaman yang sudah ada, terutama setting sosial yang sama, untuk mendapatkan mendapatkan alternatif keb.) 4. METODE ANALOGI, METAFORA, SINETIK (analogi dan metafora berarti kesamaan dengan masalah yang pernah ada. Sinetik pemesahan masalah dalam kelompok melalui diskusi untuk mendapatkan alternatif keb.) 5. METODE CURAH PENDAPAT (diskusi kelompok tentang suatu masalah dan alternatif pemecahannya)

KRITERIA SELEKSI: 1. KESESUAIAN DENGAN VISI DAN MISI ORGANISASI 2. DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN 3. MAMPU MEMPROMOSIKAN PEMERATAAN DAN KEADILAN PADA MASYARAKAT 4. MENDASARKAN PADA KRITERIA PENILAIAN YANG JELAS DAN TRANSPARAN (kelayakan teknis, kemungkinan ekonomik dan finansial, kelayakan politik, kelayakan administratif)

Pilihlah salah satu kasus untuk didiskusikan. Diskusikan kasus ini dalam kelompok. Sampaikan pendapat kelompok Anda di kelas.

1. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DENGAN ADANYA UU NO.32/2004 TERKAIT MOBILITAS PNS. 2. ISU KEISTIMEWAAN DIY TERKAIT POSISI HB-PA DAN JABATAN GUBERNUR – WAKIL GUBENUR.

TAHAP FORMULASI MASALAH & AGENDA SETTING  Apa yang menjadi masalah/isu publik?  Mengapa menjadi masalah kebijakan?  Apa yang dilakukan supaya masalah tersebut menjadi agenda pemerintah? Bagaimana melakukan mobilisasi dukungan? Siapa saja yang terlibat?

TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN  Bagaimana mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah (metode pengembangan alternatif yang digunakan), apa saja kriteria seleksi alternatif yang digunakan apa saja alternatif kebijakan yang bisa ditawarkan?  Siapa saja pihak yang berpartisipasi dalam pengembangan alternatif kebijakan?

 Tiap

kelompok menganalisa satu kasus kebijakan publik dari aspek: 1. Perumusan masalah dan agenda setting 2. Formulasi kebijakan 3. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses agenda setting dan formulasi kebijakan  Sertakan artikel pendukung  Diketik dan dipresentasikan minggu depan

    

PENGARUH TEKANAN DARI LUAR PENGARUH KEBIASAAN LAMA PENGARUH SIFAT-SIFAT PRIBADI PENGARUH DARI KELOMPOK LUAR PENGARUH DARI MASA LALU

 Pure

Rationality Model  Economically Rational Model  Sequential – Decision Model  Incremental Model  Satisfying Model  Extra – Rational Model  Optimal Model Pendekatan Proses Pendekatan Hasil dan Akibat (efek)...