proses perumusan kebijakan publik PDF

Preview

Summary

TUGAS TEORI KEBIJAKAN PUBLIK “TAHAPAN DALAM SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK” Tulisan ini disusun sebagai Tugas Terstruktur Mata Kuliah Teori Kebijakan Publik Dosen pengampu: Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko Disusun Oleh: Yulianti F1B012018 Kelas A KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SO...

Description

Accelerat ing t he world's research.

proses perumusan kebijakan publik Ist Yulianti

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Kebijakan Publik Sebagai Proses Nalora Sat iningrum

File makalah Fat h Pampang MODUL ADMINIST RASI KEBIJAKAN KESEHATAN.docx Dr. (Cand) St . Rahmat Alyakin Dachi, SKM, M.Kes

TUGAS TEORI KEBIJAKAN PUBLIK “TAHAPAN DALAM SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK” Tulisan ini disusun sebagai Tugas Terstruktur Mata Kuliah Teori Kebijakan Publik Dosen pengampu: Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko

Disusun Oleh: Yulianti

F1B012018

Kelas

A

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2014 1

Daftar Isi

A.

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK .......................................................................................................... 4

B. C.

TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT PARA AHLI ........................................................................... 6

1.

PENGERTIAN AGENDA SETTING/AGENDA KEBIJAKAN.................................................................... 10

2.

MASALAH KEBIJAKAN......................................................................................................................11

4.

AKTIVITAS DALAM AGENDA SETTING .............................................................................................14

3. 5.

D.

AGENDA SETTING................................................................................................................................10

6.

1.

2.

3.

4.

PENGARUH DISTRIBUSI KEKUASAAN TERHADAP ISU KEBIJAKAN...................................................13 JENIS-JENIS AGENDA KEBIJAKAN .................................................................................................... 15 HUBUNGAN MASYARAKAT-PEMERINTAH DALAM AGENDA SETTING ........................................... 17

POLICY FORMULATION .......................................................................................................................18

PENGERTIAN FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK ................................................................................18

AKTOR-AKTOR PERUMUS KEBIJAKAN .............................................................................................19

Pembentukan kebijakan versus perumusan kebijakan .................................................................. 21 MODEL-MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK.......................................................................... 22

Gambar 1 kerangka kerja sistem yang dikembangkan oleh Easton ...........................................................23

Gambar 2.....................................................................................................................................................24

Model pembuatan kebijakan yang dikembangkan oleh Paine dan Naumes.............................................. 24 7.

E.

8. 1. 2. 3.

4.

F.

5.

1. 2.

3.

4.

TAHAPAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN.....................................................................................28 TEORI FORMULASI KEBIJAKAN........................................................................................................ 30

POLICY IMPLEMENTATION..................................................................................................................34

PENGERTIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.......................................................................................34 AKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN................................................................................................. 36

TEKNIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ................................................................................................39

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN................................................................................................40

PENDEKATAN-PENDEKATAN IMPLEMENTASI.................................................................................43

POLICY EVALUATION...........................................................................................................................48

PENGERTIAN EVALUASI KEBIJAKAN ................................................................................................48 TIPE-TIPE EVALUASI KEBIJAKAN ...................................................................................................... 50 EVALUATOR KEBIJAKAN ..................................................................................................................51

SIFAT-SIFAT EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ........................................................................ 52

Gambar perspektif what s happening .................................................................................................... 54 2

G.

H.

POLICY CHANGE .................................................................................................................................. 55

POLICY TERMINATION.........................................................................................................................59

3

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK Beberapa pengertian kebijakan public dari para ahli (Winarno, 2007, pp. 16-23) sebagai berikut. 1. James Anderson Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang diterapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Pengertian ini dianggap tepat karena memusatkan perhatiian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternative yang ada. 2. Robert Eyestone Kebijakan public didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. 3. Thomas R. Dye Kebijakan public adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Batasan ini dianggap kurang cukup memberikan pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Konsep ini mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Tindakan yang sebenarnya berada diluar domain kebijakan public. 4. Richard Rose Kebijakan public sebagai serangkian yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. 5. Charles Friederich Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-ppeluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan atau suatu maksud tertentu. 6. Amir Santoso

4

kebijakan public adalah “serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan pelaksana kebijakna yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.” Pada dasarnya pandangan terhadap kebijakan public dapat dibagi kedalam dua kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan public dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan public. Kedua, berangkat dari para ahli yang memandang kebijakan public yang memberikan pengertian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Mereka memandang kebijakan public sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan public sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan Jadi kebijakan public dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. 7. Jeffrey L. Presman dan Aaron Wildavsky Kebijakan public sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Sementara itu pengertian kebijakan public dari beberapa tokoh lain (Kusumanegara , 2010, p. 4). 8. Rs. Parker Kebijakan public adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subjek atau tanggapan terhadap krisis. 9. Edward dan Sharkansky Kebijakan public adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup: tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan. 10. Nakamura dan Smalwood Kebijakan public adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tjuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. 11. James P. Lester dan Joseph Stewart Jr. Kebijakan public merupakan kebijakan yang dibuat oleh otoritatif yang ditujukan dan berdampak pada public serta ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan public. Masih banyak definisi kebijakan public (Pasolong, 2007, pp. 38-39) 5

12. Chandler dan Plano Kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah public atau pemerintah. Chandler dan Plano bahkan beranggapan bahwa kebijakan public merupakan suatu bentuk investasu yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah. 13. William N. Dunn Kebijakan public adalah suatau rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 14. Shfritz dan Russel Public policy “is whatever government desides to do or not to do”. 15. Chaizi Nasucha Kebijakan public adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut untuk menyerap dinamika sosial masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. 16. Samodra Wibawa Kebijakan public adalah setiap keputusan yang dibuat oleh suatu sistem politik negara, provinsi, kabupaten dan desa,atau RW dan RT. Setiap sistem membuat kebijakan public untuk public dan untuk itu sistem tersebut menghimpun serta mengerahkan sumber daya public yang bersangkutan.

B. TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT PARA AHLI Proses pembuatan kebijakan public merupakan proses yang kompleks karena melibatkkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, ahli politik membagi proses kebijakan public dalam tahap-tahapan agar mudah mengkaji kebijakan public yang dibuat.

6

Berikut ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai tahapan dalam pembuatan kebijakan public: 1. James Anderson 1) Formulasi masalah 2) Formulasi kebijakan 3) Penentuan kebijakan 4) Implementasi kebijakan 5) Evaluasi kebijakan 2. AG. Subarsono 1) Penyusunan agenda 2) Formulasi kebijakan 3) Adopsi kebijakan 4) Implementasi kebijakan 5) Evaluasi kebijakan *dalam Harbani Pasolong (2007:41) 3. Randal B. Ripley 1) Agenda setting 2) Formulation and legitimation of goals and programs 3) Program implementation 4) Evaluation of implementation

4. James P. Lester dan Joseph Stewart Jr. 1) Agenda setting 2) Formulasi kebijakan 3) Implementasi kebijakan 4) Evaluasi kebijakan 5) Perubahan kebijakan 6) Terminasi kebijakan *dalam Solahuddin Kusumanegara (2010:11-15) 7

5. Herbert A. Simon (1947) 1) Inteligensi 2) Desain 3) Pilihan 6. Harold D. Lasswell (1956) 1) Inteligensi 2) Promosi 3) Preskpripsi 4) Invocation (perujukan ke kebijakan yang lebih tinggi) 5) Aplikasi 6) Terminasi (penghentian) 7) Evaluasi (appraisal) 7. R. Mack (1971) 1) Memutuskan untuk menetapkan (pengenalan problem) 2) Merumuskan alternative dan kriteria pemilihan 3) Menentukan keputusan yang terbaik 4) Melahirkan akibat kebijakan (effectuation) 5) Koreksi dan penambahan (supplementation) 8. R. Rose 1) Pengakuan public akan perlunya sebuah kebijakan (isu) 2) Isu masuk agenda kontroversi public 3) Masuk/diajukan tuntutan/permintaan 4) Terlibatnya pemerintah 5) Dikerahkannya sumber daya dan disingkirkannya (diciptakan) rintangan 6) Keputusan kebijakan (policy decisions) 7) Implementasi 8) Output 9) Evaluasi 10) Umpan balik (feedback) 9. W. Jenkins (1976) 1) Inisiasi 8

2) Informasi 3) Pertimbangan 4) Keputusan 5) Implementasi 6) Evaluasi 7) Terminasi (penghentian) 10. BW. Hogwood dan L.A. Gunn (1984) 1) Memutuskan untuk memutuskan (pencarian isu dan penentuan agenda) 2) Memutuskan cara bagaimana memutuskan 3) Mendefinisikan isu 4) Meramalkan, memperkirakan, forecasting 5) Menentukan tujuan dan prioritas 6) Analisis opsi. 7) Implementasi kebijakan, monitoring, dan control 8) Evaluasi dan review 9) Pemeliharaan kebijakan, penggantian dan penghentian 11. William N. Dunn 1) Penetapan agenda (agenda setting) 2) Perumusan kebijakan 3) Penerimaan kebijakan 4) Pelaksanaan kebijakan 5) Pengkajian kebijakan 6) Perbaikan kebijakan 7) Penerusan kebijakan 8) Pengakhiran kebijakan *Samodra Wibawa (2011:6-7) Dari pendapat para ahli diatas mengenai tahapan kebijakan public, dapat diambil garis berarnya yaitu: Stage

I

Agenda Setting

Stage

II

Policy Formulation 9

Stage

III

Policy Implementation

Stage

IV

Policy Evaluation

Stage

V

Policy Change

Stage

VI

Policy Termination

Penjelasan dari tahapan-tahapan diatas adalah:

C. AGENDA SETTING 1. PENGERTIAN AGENDA SETTING/AGENDA KEBIJAKAN Agenda setting merupakan

tahap dimana diputuskan masalah yang menjadi perhatian

pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan (Kusumanegara , 2010, p. 12). Pemerintah dihadapkan pada berbagai issue (masalah) yang ada di sekitarnya. Untuk itu, pada saat tertentu pemerintah harus memutuskan isu apa yang menjadi dasar dibuatnya suatu kebijakan public. Agenda setting atau dikenal dengan agenda kebijakan (Winarno, 2007, p. 80) didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan politik secara umum serta dengan istilah prioritas yang dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pkok agenda dengan pertimbangan bahwa satu agenda lebih penting dari agenda lain. Cobb dan Elder (Winarno, 2007, p. 80)mendefinisikan agenda kebijakan sebagai “a set of politicl conversies that will be viewed as falling within range of legitimate concerns meriting attention by decision making body.” Sementara itu, Barbara Nelson menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat public belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Agenda kebijakn merupakan arena pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah. Tidak semua isu yang akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu tersebut harus berkompetisi satu sama lain dan masalah yang dianggap menang akan masuk kedalam agenda kebijakan. Mengapa terjadi demikian? David Truman menyatakan bahwa kelompok-kelompok akan berusaha mempertahankan diri dalam keadaan equilibrium yang layak, dan jika kondisi 10

sesuatu mengancam kondisi tersebut, maka mereka akan bereaksi melakukan penyesuaian diri. Pada saat terjadi ketidakseimbangan sistem, maka kelompok-kelompok akan melakukan adaptasi terhadap perubahan perubahan yang menggangu equilibrium tersebut. Konsep eqiliberium Truman ini hanya menjelaskan seandainya disequiliberium terjadi dalam kelompok. Namum konsep ini tidak mampu menjelaskan peran elit politik dalam mendorong suatu isu masuk ke dalam agenda kebijakan. Padahal, Nelson mengungkap bahwa suatu proses kebijakan terjadi sebagai hasil “belajar” elit politik. Sedangkan Mark Rushefky menyatakan bahwa suatu isu menjadi agenda melalui konjungsi tiga urutan. •

Pertama, pengidentifikasian yaitu tahap pengidentifikasian masalah yang didiskusikan sebelumnya.

•

Kedua, menitikberatkan pada kebijakan atau pemecahan masalah. Urutan ini, biasanya terdiri dari para spesialis di bidang kebijakan, seperti misalnya para birokrat, staf legislative, akademisi, para ahli dalam kelompok-kelompok kepentingan, dan proposal yang dibawa oleh komunitas-komunitas tertentu.

•

Ketiga, merupakan urutan politik (political stream). Pada urutan ini biasanya disusun dari perubahan dalam administrasi dan pergantian partisipan atau ideology dalam lembaga legislative.

2. MASALAH KEBIJAKAN Mengapa suatu isu menjadi agenda setting pemerintah sedangkan lainnya tidak? Perlu dipahami terlebih dahulu kondisi permasalahan yang berkembang di masyarakat. menurut Ripley (Kusumanegara , 2010, p. 69) kondisi tersebut adalah: •

Ekstermitas masalah, yaitu isu yang dirasakan sangat membutuhkan pemecahan

•

Konsentrasi masalah, yaitu jika isu dari berbagai sumber akan terkonsentras pada satu area

•

Cakupan masalah, yaitu jika isu yang dampaknya mencakup banyak orang

•

Mountain climber problem, yaitu isu yang akan terus berkembang setelah program yang telah dilakukan ternyata tidak bisa memecahkan masalah secara tuntas

11

•

Analogi agenda setting, yaitu isu yang baru muncuk ternyata hanya analogi isu lama yang belum berhasl diatasi

•

Symbol, jika problem berhubungan dengan simbl-simbol nasional yang dianggap penting dan sensitive

•

Ketersediaan teknoologi, jika ada teknologi yang dapat memecahkan persoalan

•

Ketidakhadiran peran swasta, jika persoalan yang tidak dapat dipecahkan melalui mekanisme pasar, atau peran swasta yang lain.

Sebuah isu yang akhirnya menjadi agenda pemerinta mungkin tdak dinilai memenuhi semua kondisi diatas. Suatu isu yang memebuhi satu kriteria kondisi sudah cukup menjadi agenda pemerintah untuk dirumuskan pemecahannya melalui kebijakan. Namun semakin anyak kriteria kondisi dimiliki suatu isu, semakin layak baginya diformulasikan dalam kebijakan. Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapatkan perhatian bila memenuhi beberapa kriteria, yaitu •

pertama, bila suatu isu telah melampui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan, misalnya kebakaran hutan.

•

Kedua, suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut bersifat partikularistas, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendratisir isu yang lebih besar seperti kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global.

•

Ketiga, mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest.

•

Keempat, mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat.

•

Kelima isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang.

Dari bermacam isu kebijakan yang muncul ada tahap awal proses kebijakan, ternyata mempunyai sifat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Ada isu yang mudah didefinisikan dan mudahpula dipecahkan. Namun adapula isu yang sulit didefinisikan dan dipecahkan. Hal ini menyebabkan para pebuat kebijakan kesulitan memahami secara pasti hubungan klausal masalah kebij...