DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA PDF

Preview

Summary

Ernawati, Daya Saing Sumberdaya Manusia ... (hal. 122-129) DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Ernawati Universitas Halu Oleo Abstract. This study examines the competitiveness of human resources of agricultural crops in Southeast Sulawesi Province in terms of pr...

Description

Ernawati, Daya Saing Sumberdaya Manusia ... (hal. 122-129)

DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Ernawati Universitas Halu Oleo Abstract. This study examines the competitiveness of human resources of agricultural crops in Southeast Sulawesi Province in terms of productivity aspects, post harvest management and farmer organization. The research data is secondary data obtained through publications Indonesian Central Bureau of Statistics. Data were analyzed using descriptive with the percentage formula. The results showed human resources business competitiveness crops in Southeast Sulawesi Province is low as indicated by: (a) low labor productivity; (b) post-harvest processing only by a minority of farmers; and (c) decreasing the level of farmers' organizations. Keywords: competitiveness, human resources, crops, productivity

I.

PENDAHULUAN Sektor pertanian merupakan sektor dengan penyumbang produk domestik regional

bruto tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sektor pertanian juga merupakan

sektor

dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi. Namun kecenderungan akan bertahannya sektor pertanian sebagai sektor andalan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam jangka panjang mulai terancam. Hasil penelitian Syarif (2012) menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara telah terjadi pergeseran sektor dari pertanian ke jasa, yang juga disertai dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian. Pergeseran struktur pertanian ke sektor lain juga ditandai dengan menurunnya jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Tabel 1

menunjukkan terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang berusaha

disektor pertanian selama satu dekade. Kabupaten tersebut ialah: Buton, Muna, Wakatobi, Konawe Utara, Kendari dan Baubau. Penurunan tertinggi terjadi di Kota Kendari yang menurun sebesar 43,39 persen; selanjutnya Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi yang masing-masing menurun sebesar 19,58 persen dan 14,24 persen. Pada sisi lain, terdapat perkembangan yang cukup signifikan pada usaha pertanian di Kabupaten Kolaka Utara dan Bombana yang ditunjukkan oleh pertumbuhan rumah tangga pertanian masing-masing sebesar 20,13 persen; dan 16,55 persen. Adapun Kabupaten Kolaka dan Konawe mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,50 persen; dan 2,17 persen selama satu dekade.

Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Kewilayahan dan Syariah Hotel Zahra Kendari, 11 Oktober 2014 122

Ernawati, Daya Saing Sumberdaya Manusia ... (hal. 122-129)

Tabel 1 Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Kabupaten Tahun 2003 dan 2013 Kabupatan/Kota

Usaha Pertanian 2003

Pertumbuhan

2013

Buton

41373

37415

-9,57

Muna

45514

44829

-1,51

Konawe

41169

42063

2,17

Kolaka

45718

47774

4,50

Konawe Selatan

47195

51594

9,32

Bombana

20681

24104

16,55

Wakatobi

17474

14985

-14,24

Kolaka Utara

19140

22993

20,13

Buton Utara

9460

9890

4,55

Konawe Utara

8997

8992

-0,06

Kota Kendari

9582

5424

-43,39

Kota Baubau

7708

6199

-19,58

Sumber: Statistik Pertanian Indonesia 2013, diolah

Namun pada sisi lain, tampak adanya peningkatan pembukaan lahan sawah baru sebagaimana Hasil Sensus Tani Indonesia 2013 (Tabel 2). Selama lima tahun terakhir, lebih dari 4000 rumah tangga (RT) telah melakukan alih fungsi lahan dengan proporsi tertinggi berada pada Kabupaten Konawe Selatan, dan terendah Kabupaten Buton. Adapun alih fungsi lahan yang dilakukan berbentuk: (1) lahan sawah ke lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian; (2) lahan pertanian bukan sawah ke lahan sawah dan lahan bukan pertanian; dan (3) lahan bukan pertanian menjadi lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Peralihan fungsi lahan sawah menjadi lahan bukan sawah sebesar 9.268,78 ha; yang dikonversi menjadi lahan pertanian bukan sawah seluas 8.319,22 ha; dan ke lahan bukan pertanian seluas 949,56 ha. Sementara peralihan lahan ke lahan sawah yaitu seluas 20.069,64 yang bersumber dari lahan pertanian bukan sawah seluas 13.956,89 ha; dan lahan bukan pertanian dengan luas 6.112,75 ha. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa tidak ada peralihan lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian pada Kabupaten Buton, Muna, Konawe dan Kolaka. Adapun peralihan lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah terbesar terjadi di Kabupaten Kolaka seluas Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Kewilayahan dan Syariah Hotel Zahra Kendari, 11 Oktober 2014 123

Ernawati, Daya Saing Sumberdaya Manusia ... (hal. 122-129)

4710,98 hektar; disusul Kabupaten Buton seluas 1834,56 hektar. Peralihan lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan sawah di dominasi oleh Kabupaten Konawe, disusul Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna. Kabupaten Konawe juga mendominasi peralihan lahan dari bukan pertanian ke lahan sawah. Sementara peralihan lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan bukan pertanian didominasi oleh Kabupaten Konawe Selatan, disusul oleh Kabupaten Muna. Tabel 2 Rata-rata Luas Alih Fungsi Lahan Per RT Pertanian yang Melakukan Alih Fungsi lahan Selama Lima Tahun Terakhir pada Lima Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah RT Lahan Sawah menjadi Lahan pertanian Lahan bukan yang bukan sawah menjadi pertanian menjadi melakukan Kabupaten Lahan Lahan Lahan Lahan Lahan Lahan alih fungsi pertanian bukan sawah bukan sawah pertanian lahan bukan pertanian pertanian bukan sawah sawah Buton

272

1834,56

0

716,91

465,74

0

974,26

Muna

572

979,02

0

1188,81

1317,40

1223,78

3156,03

Konawe

661

119,36

0

9871,41

123,90

3648,41

2314,67

Kolaka

774

4710,98

0

1718,35

50,52

591,73

3841,60

Konawe Selatan

1814

675,30

949,56

461,41

1489,80

648,83

3195,20

Jumlah

4093

8319,22

949,56

13956,89

3447,36

6112,75

13481,76

Sumber: Statistik Pertanian Indonesia 2013, diringkas

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para petani tanaman pangan masih memiliki insentif bertani pada sub sektor tersebut. Namun insentif bertani ini belum cukup tanpa disertai dengan kualitas tenaga kerja pertanian pangan itu sendiri. Sebab kualitas tenaga kerja merupakan faktor utama dan pertama pembentuk daya saing produksi. Adapun daya saing tenaga kerja pertanian pangan dapat tercermin melalui produktivitas tenaga kerja, upaya pemberian nilai tambah produksi pertanian, kelembagaan petani, maupun daya saing intra sub sektor tanaman pangan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji bagaimana daya saing sumberdaya manusia pertanian pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. II. METODE PENELITIAN Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui hasil publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia, baik publikasi Sensus Tani 2013 maupun daerah dalam angka. Analisis data menggunakan deskriptif dengan bantuan persentase.

Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Kewilayahan dan Syariah Hotel Zahra Kendari, 11 Oktober 2014 124

Ernawati, Daya Saing Sumberdaya Manusia ... (hal. 122-129)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Produktivitas Tenaga Kerja Sumberdaya manusia merupakan faktor inti perkembangan ekonomi suatu negara, karena itu peningkatan kualitas SDM merupakan syarat wajib bagi peningkatan ekonomi suatu negara dan daerah. Pengaruh kualitas SDM terhadap perekonomian diperoleh melalui peningkatan produktifitas pekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan output ekonomi. Data produktifitas tenaga kerja sub sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan sebagaimana Tabel 3. Tabel 3 Produktifitas Petani Berdasarkan Sub Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Sub Sektor Jumlah PDRB ADHK Produktivitas Petani 2000 (juta Rp) Tanaman Bahan Makanan 262.896 797.618 3,03 Tanaman Perkebunan

236.685

1183.843

5,00

Peternakan

148.172

666.064

4,50

Kehutanan

94.200

141.394

1,50

Perikanan

54.723

1.254.469

22,92

Sumber: Sensus Tani Indonesia dan PDRB Sulawesi Tenggara, 2013

Tabel 3 menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja (dalam hal ini petani) pada sub sektor pertanian tertinggi di sektor perikanan; kemudian perkebunan dan peternakan. Adapun produktivitas petani pada sub sektor tanaman pangan menduduki posisi kedua terendah setelah sub sektor kehutanan. 3.2 Pengolahan Tanaman Pangan Pasca Panen Pengolahan pasca panen menjadi produk yang siap dipasarkan dengan nilai tambah tertentu merupakan salah satu ciri dari enterpreneurship. Terlebih lagi subsektor tanaman pangan yang memiliki ciri produk yang tidak tahan lama dan mudah rusak, sehingga memerlukan perlakuan pasca panen khusus untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Tabel 4

menyajikan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang mengolah

hasil pertanian produksi sendiri di Sulawesi Tenggara. Pada Tabel 4 tampak bahwa mayoritas petani tidak mengolah hasil panennya sendiri, bahkan untuk Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan, jumlah RT petani yang mengolah hasil produknya tidak mencapai 3 persen; sementara untuk Kabupaten Muna dan Konawe sebesar 5 Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Kewilayahan dan Syariah Hotel Zahra Kendari, 11 Oktober 2014 125

Ernawati, Daya Saing Sumberdaya Manusia ... (hal. 122-129)

persen; dan untuk Kabupaten Buton telah mencapai 26 persen lebih. Rendahnya daya olah produk sendiri pada Kabupaten Kolaka, Konawe Selatan, Muna dan Konawe menyebabkan petani menggantungkan nilai tambah produknya ke perusahaan industri hasil pertanian lain agar dapat diterima pasar. Tabel 4 Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Pangan yang Mengolah Hasil Pertanian Produk Sendiri Pada Lima Kabupaten di Sulawesi Tenggara Kabupaten RT yang RT Persentase Mengolah Tanaman Sendiri Pangan Buton 5.327 20469 26,02 Muna

1.148

19026

6,03

Konawe

1.260

20443

6,16

Kolaka

387

15196

2,55

Konawe Selatan

568

25053

2,27

Sumber: Statistik Pertanian Indonesia 2013; diolah

3.3 Kelembagaan di Tingkat Petani Kelembagaan di tingkat petani merupakan salah satu instrumen modal sosial, yang tidak saja berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan secara ekonomi, namun juga sarana pembelajaran guna peningkatan pengetahuan dan keahlian bertani. Instrumen ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya saing para petani. Kelembagaan petani juga menunjukkan kemampuan petani dalam mengelola organisasi yang mereka miliki. Dengan demikian, lemahnya

daya saing petani salah satunya dicirikan dengan

semakin berkurangnya lembaga formal dan non formal di tingkat petani sebagai wadah kerja sama dan

penguatan usaha pertanian. Hal ini diperparah dengan minimnya dukungan

lembaga eksternal untuk menyanggah kepentingan petani. Adapun wadah kerja sama dan penguatan usaha di tingkat petani dapat berbentuk koperasi, kelompok usaha tani, serta gabungan kelompok usaha tani. Berdasarkan data statistik sebagaimana Tabel 5 menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, namun jumlah masyarakat yang terlibat dalam koperasi tersebut mengalami kecenderungan menurun, meskipun sempat meningkat

signifikan pada tahun 2011 dari 87.326 orang anggota tahun 2010, menjadi

150.492 anggota; namun kondisi ini terus mengalami penurunan meskipun jumlah koperasi Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Kewilayahan dan Syariah Hotel Zahra Kendari, 11 Oktober 2014 126

Ernawati, Daya Saing Sumberdaya Manusia ... (hal. 122-129)

meningkat. Peningkatan jumlah anggota koperasi kembali terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan terjadinya peningkatan dalam jumlah koperasi. Tabel 5 Perkembangan Jumlah Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Koperasi

2237

2055

2434

2799

2951

2992

Anggota

146590

87326

149477

150492

107018

117180

48477

100570

118502

128294

41801

47934

Modal Luar (juta) 76377 38303 Sumber: Sulawesi Tenggara dalam Angka, 2014

68566

68471

24912

34170

Modal Sendiri (juta)

Tabel 6 Banyaknya Koperasi menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2013 Kabupaten Jumlah Kopersi % Tidak Aktif Tidak Aktif Aktif Buton

198

16

7,48

Muna

255

65

20,31

Konawe

247

64

20,58

Kolaka

315

194

38,11

Konawe Selatan

169

106

38,55

Bombana

197

57

22,44

Wakatobi

85

84

49,70

Kolaka Utara

85

58

40,56

Buton Utara

71

2

2,74

Konawe Utara

23

28

54,90

Kolaka Timur

-

-

-

Kolaka Kepulauan

-

-

-

Kota Kendari

379

124

24,65

Kota Baubau

201

6

2,90

2.225

804

36,13

Provinsi

Sumber: Sulawesi Tenggara dalam Angka, 2014

Pada sisi lain, dilihat dari aspek permodalan, tampaknya baik modal sendiri maupun modal luar mengalami kecenderungan menurun. Kondisi ini mengindikasikan semakin menurunnya modal sosial masyarakat dalam pembangunan. Terlebih lagi bahwa jumlah koperasi tidak seluruhnya aktif beroperasi di masyarakat, namun terdapat beberapa koperasi Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Kewilayahan dan Syariah Hotel Zahra Kendari, 11 Oktober 2014 127

Ernawati, Daya Saing Sumberdaya Manusia ... (hal. 122-129)

yang tidak aktif. Tabel 6 menyajikan proporsi koperasi yang tidak aktif berdasarkan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang secara total mencapai 36,13 persen. Tabel 6 menunjukkan kabupaten dengan jumlah proporsi koperasi yang tidak aktif tertinggi berada pada Kabupaten Konawe Utara dengan proporsi lebih dari 50 persen. Sementara Kabupaten dengan jumlah proporsi koperasi yang tidak aktif terendah dialami oleh Kabupaten Buton Utara, disusul Kabupaten Buton. Adapun kabupaten Muna dan Kolaka memiliki jumlah koperasi yang tidak aktif sekitar 20 persen; sementara

Kabupaten Kolaka dan Konawe

Selatan memiliki proporsi koperasi jumlah yang tidak aktif sekitar 38 persen. IV.

KESIMPULAN DAN SARAN Daya saing

sumberdaya manusia usaha tanaman pangan

di Provinsi Sulawesi

Tenggara masih rendah yang ditunjukkan dengan: (1) Rendahnya produktivitas tenaga kerja; (2) pengolahan pasca panen yang hanya oleh sebagian kecil petani; (3) menurunnya kelembagaan ditingkat petani. Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing sumberdaya manusia pertanian pangan yaitu: pelatihan ditingkat petani, pengaktifan kembali kelembagaan petani, dan peningkatan insentif berusaha melalui persaingan usaha yang sehat dan perbaikan struktur pasar input dan output pertanian pangan. DAFTAR PUSTAKA BPS. 2014. Laporan Hasil Sensus Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013. BPS: Jakarta BPS. 2014. Sulawesi Tenggara Dalam Angka. BPS Sulawesi Tenggara: Kendari BPS . 2012. Kabupaten Konawe Dalam Angka. BPS Konawe: Unaaha -----------. 2013. Kabupaten Konawe Dalam Angka. BPS Konawe: Unaaha -----------. 2014. Kabupaten Konawe Dalam Angka. BPS Konawe: Unaaha BPS. 2012. Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka. BPS Konsel: Andoolo -----------. 2013. Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka. BPS Konsel: Andoolo -----------. 2014. Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka. BPS Konsel: Andoolo BPS. 2012. Kabupaten Kolaka Dalam Angka. BPS Kabupaten Kolaka: Kolaka -----------. 2013. Kabupaten Kolaka Dalam Angka. BPS Kabupaten Kolaka: Kolaka -----------. 2014. Kabupaten Kolaka Dalam Angka. BPS Kabupaten Kolaka: Kolaka BPS . 2012. Kabupaten Muna Dalam Angka. BPS Kabupaten Muna: Raha Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Kewilayahan dan Syariah Hotel Zahra Kendari, 11 Oktober 2014 128

Ernawati, Daya Saing Sumberdaya Manusia ... (hal. 122-129)

-----------. 2013. Kabupaten Muna Dalam Angka. BPS Kabupaten Muna: Raha -----------. 2014. Kabupaten Muna Dalam Angka. BPS Kabupaten Muna: Raha BPS. 2012. Kabupaten Buton Dalam Angka. BPS Kabupaten Buton: Pasarwajo -----------. 2013. Kabupaten Buton Dalam Angka. BPS Kabupaten Buton: Pasarwajo Syarif, Muhammad. 2012. Analisis Karakteristik Dinamis Pekerja dan Transformasi Struktur Ekonomi Propinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume X Tahun 5, Desember 2012 hal 1-19. Jurusan IESP Universitas Halu Oleo: Kendari

Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Kewilayahan dan Syariah Hotel Zahra Kendari, 11 Oktober 2014 129...