Definisi Negara, Pemerintahan dan Masyarakat PDF

Preview

Summary

Negara, Pemerintahan, dan Hubungan antara Masyarakat dan Pemerintahan. Oleh: Ade Surya Tawalapi A. Definisi Negara Ada begitu banyak ahli dan tokoh yang mendefinisikan apa itu negara dan dituangkan dalam banyak buku. Prof. Mr. M. Nasroen dalam bukunya: Ilmu Perbandingan Pemerintahan (1986), mengatak...

Description

Negara, Pemerintahan, dan Hubungan antara Masyarakat dan Pemerintahan. Oleh: Ade Surya Tawalapi

A. Definisi Negara Ada begitu banyak ahli dan tokoh yang mendefinisikan apa itu negara dan dituangkan dalam banyak buku. Prof. Mr. M. Nasroen dalam bukunya: Ilmu Perbandingan Pemerintahan (1986), mengatakan bahwa negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup, yang mempunyai syarat-syarat tertentu untuk menjadi suatu negara, yaitu harus mempunyai rakyat tertentu, daerah tertentu dan pemerintahan tertentu. Adapun P.J. Bouman menyatakan dalam buku Sociologie, begrippen en problemen (hal. 68), bahwa negara adalah selalu hasil pertumbuhan sejarah, yang berlangsung selangkah demi selangkah dan lambat, sehingga hampir tidak ada gunanya memperbincangkan soal asal mula negara itu. (Nasroen, 1986, hal. 33) Berikut definisi lain dari negara oleh beberapa ahli: 1. Roger H. Soltau: “The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community (Negara adalah agen atau kewewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat).”1 2. Harold J. Laski: “The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society (Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat).”2 3. Max Weber: “The state is a human society that (successfully) claims the monopoli of the legitimate use of physical force within a given territory (Negara adalah suatu

1 2

Roger F. Soltau, An Introduction to Politics, (London: Longmans, 1961), hal. 1. Harold J. Laski, The State in Theory and Practice (New York: The Viking Press, 1947), hal. 8-9.

masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah).”3 4. Robert M. MacIver: “The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order (Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa).”4 5. Karl Marx dan Engels: “The state is nothing but a machine for the oppression of one class by another (Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh suatu kelas untuk menindas kelas lainnya).”5 6. Miriam Budiardjo: “Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah.6 Dalam buku Perbandingan Pemerintahan7 terdapat beberapa rumusan negara, diantaranya: 1. Socrates: “Negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam suatu kota atau polis (negara waktu itu).” 2. Plato: “Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa tampak maju, berkembang, sebagaimana layaknya orang-orang (manusia).” 3. Aristoteles: “Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.” 4. Jean Bodin: “Negara adalah suaru persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.”

3

H.H. Gert and C. Wright Mills, trans., eds and introduction, From Max Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 1958), hal. 78. 4 Robert M. MacIver, The Modern State (London: Oxford University Press, 1926), hal. 22. 5 Vladimir Ilyich Lenin, State and Revolution (New York: Internasional Publisher, 1932), hal. 71. (Budiardjo, 2008, hal. 153) 6 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 49. 7 Syafiie, I. K., & Azikin, A., Perbandingan Pemerintahan (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 19-21.

5. Hugo de Groot: “Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.” 6. Bluntschli: “Negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.” 7. Hans Kelsen: “Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.” 8. Leon Duguit: “Negara adalah kekuasaan orang-orang kuat yang memerintah orangorang yang lemah, dan kekuasaan orang-orang yang kuat tersebut karena faktor politik.” 9. Herman Finer: “Negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi.” 10. Logemann: “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang penuh kewibawaan.” 11. Kranenburg: “Negara adalah suaru sistem dari tugas-tugas umum dan organisasi, yang diatur dalam usaha untuk mencapai tujuan yang juga menjadi tujuan rakyat yang diliputi, sehingga harus ada pemerintahan yang berdaulat.” 12. Thomas Hobbes: “Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramairamai, masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka.” 13. George Jellineck: “Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah memiliki tempat kediaman tertentu.” 14. Jean Jacques Rousseau: “Negara adalah perserikatan dari rakyat yang secara bersamasama melindungi dan mempertahankan hak masing-masing begitu juga harta benda anggota masyarakat dengan tetap hidup secara bebas dan merdeka.” 15. Bellefroid: “Negara adalah suatu masyarakat persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk urusan kepentingan umum.” 16. Immanuel Kant: “Negara adalah organisasi yang harus ada karena untuk menjamin terlaksananya kepentingan umum (warga negara) di lingkungan hukum dalam batas norma yang telah ditetapkan undang-undang sebagai kemauan bersama.” 17. Bennecditus de Spinoza: “ Negara adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan perdamaian, ketenteraman, dan menghilangkan ketakuan warganya.”

18. Djokosoetono: “Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama.” 19. Sunarko: “Negara adalah suatu jenis organisasi masyarakat yang mengandung tiga kriteria yaitu daerah tertentu, warga negara tertentu dan kekuasaan tertentu.” Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, ditarik kesimpulan bahwa negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa dan pemerintah yang lebih tinggi terdiri dari orang-orang yang kuat dan memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga pada akhirnya memperoleh keabsahan dari luar dan dalam negeri serta di satu pihak memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tenteram, aman, teratur, dan terkendal, sedangkan di pihak lain melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama (Syafiie & Azikin, 2007, hal. 21).

B. Definisi Pemerintahan Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan juga harus memiliki (1) kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata, (2) kekuasaan legislatif atau sarana pembuatan hukum, (3) kekuasaan keuangan, yaitu kesanggupan memungut yang yang cukup untuk membayar biaya mempertahankan negara dan menegakkan hukum yang dibuat atas nama negara. Secara singkat, pemerintahan dikemukakan oleh C.F. Strong sebagai organisasi yang mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang kemudian disebut tiga cabang pemerintahan.8 Samuel Edward Finer9 menyatakan istilah pemerintah atau pemerintahan (government) memiliki empat arti; 1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain. 2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dimana kegiatan atau proses di atas dijumpai.

8 9

C.F. Strong, Modern Political Constitutions (London: Sidgwick and Jackson Ltd., 1960), hal. 6. S. E. Finer, Comparative Government, Penguin Books Ltd,. Hartmonds Worth, Middlesex, England 1974, p. 3-4.

3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah. 4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dimana suatu masyarakat tertentiu diperintah. Berdasarkan konsep pemerintahan di atas, dapat dirumuskan pemerintahan dalam arti luas sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (Pamudji, 1994, hal. 6). Berikut pendefinisian tentang pemerintah oleh beberapa ahli10: 1. W.S. Sayre Pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. 2. Robert MacIver (1960:5) Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. 3. Woodro Wilson (1924: 9) Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata. Tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan sekelompok. 4. David Apter (1977: 10) Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. 5. Soemendar (1985: 1) Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta 10

Syafiie, op. cit., hal. 8-10.

pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta keseluruhan lapisan masyarakat dan legitimasi. 6. Syafiie & Azikin (2007: 10) Pemerintah adalah kelompok orang tertentu yang secara baik dan benar melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintah itu sendiri.

C. Definisi Masyarakat Dalam ilmu sosiologi, tidak semua kelompok dapat dikatakan masyarakat. Suatu kelompok dapat disebut sebagai masyarakat apabila kelompok tersebut memiliki kriteria (1) kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu, (2) rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi, (3) kesetiaan pada suatu “sistem tindakan utama bersama”, (4) adanya sistem tindakan utama yang bersifat “swasembada”; atau apabila kelompok tersebutdapat bertahan stabil untuk beberapa generasi walaupun sama sekali tidak ada orang atau kelompok lain di luar kelompok tersebut (Marion Levy dalam Inkeles, 1965).11 Seorang tokoh sosiologi modern, Talcott Parsons (1968) mengemukakan masyarakat ialah suatu sistem sosial swasembada (self-subsistent), melebihi masa hidup individu noemal dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Edward Shils menekankan pada aspek pemenuhan keperluan sendiri (self-sufficiency) yang dibagi dalam tiga komponen: pengaturan diri (self-regulation), reproduksi sendiri (self-reproduction), dan penciptaan diri (self-generation).12 Berbeda halnya bila dilihat dari segi ilmu politik. Menurut Miriam Budiardjo, masyarakat mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia. Masyarakat menghuni suatu wilayah geografis tertentu dan memiliki kebudayaan dan lembaga yang kira-kira sama serta dapat berinteraksi satu sama lain karena adanya faktor budaya, agama dan/atau etnis (Budiardjo, 2008). 11

Sunarto, K., Pengantar Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal. 54. 12 Ibid.

Robert M. MacIver menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata.13 Sedangkan Harold J. Laski mengutarakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.14 Berdasarkan definisi-definisi di atas tampak bahwa perumusan definisi masyarakat bergantung pada sudut pandang yang digunakan.

D. Hubungan Masyarakat dan Pemerintahan Uraian di atas, menunjukkan bahwa negara, masyarakat dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Suatu organisasi hanya bisa dikatakan sebagai pemerintah (government) apabila ia memiliki masyarakat sebagai rakyat yang diperintah serta memiliki negara sebagai daerah teritorialnya. Mengutip definisi negara oleh Miriam Budiardjo: “Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis terhadap kekuasaan yang sah.” Suatu kelompok manusia yang disebut masyarakat juga mau tidak mau harus memiliki seseorang, badan atau lembaga yang berfungsi sebagai ‘pelayan’ sekaligus sebagai ‘raja’ bagi masyarakatnya, yang kemudian disebut sebagai pemerintah. Masyarakat dan pemerintah ini dapat berinteraksi dengan baik dan harmonis apabila kedua-duanya berada di daerah teritorial yang sama. Pemerintah secara umum memang sebagai pelayan sekaligus raja. Pemerintah menjadi pelayan sebab dalam teorinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menjamin ketenteraman dan ketertiban umum; memperhatikan dan mempelajari tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat; memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat; memperhatikan pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, dan komunikasi peran serta keseluruhan lapisan masyarakat dan legitimasi (Soemendar 1985: 1). Namun di lain pihak, pemerintah adalah raja sebab pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dan kekuatan militer yang berhak digunakan untuk mengatur rakyatnya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku demi tercapainya ketenteraman, keharmonisan, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara dan sifatnya memaksa.

13 14

Robert M. MacIver, The Web of Government (New York: The MacMillan Company: 1961), hal. 22. Laski, op. cit.,

Masyarakat suatu negara adalah warga negara yang memiliki hubungan hukum dengan negara dan pemerintah dalam negara tersebut. Hubungan tersebut berwujud status, peran, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Peran warga negara meliputi peran pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin, 2000). Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah setiap negara dapat dikatakan berbeda-beda. Bahkan di negara yang sama namun pada rezim pemerintahan yang berbeda pun dapat mengalami perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan ideologi yang dianut oleh pemerintah pada waktu itu. Sebagai contoh hubungan masyarakat Rusia dengan pemerintahnya pada saat pemerintahan komunis berbeda dengan hubungan masyarakat Rusia dengan pemerintah federasi yang sekarang. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia di era Soeharto memiliki hubungan yang berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat di era Susilo saat ini. Mengapa bisa demikian? Berangkat dari kasus pemerintahan era komunis di Rusia, pemerintah memiliki kekuasaan penuh (otoriter) terhadap segala aspek dalam kehidupan masyarakat di negaranya. Pada kasus ini pemerintah mendominasi masyarakatnya agar dapat mencapai tujuan negara: sama rata sama rasa. Pemerintahan komunis di Rusia mencoba untuk menekan masyarakat agar tidak ada kesenjengan dan tidak ada yang menonjol. Masyarakat menjadi terpasifkan dan akhirnya berada di posisi yang ‘tidak berdaya’ dan manut terhadap pemerintah. Pada pemerintahan federasi, posisi masyarakat dapat dikatakan seimbang dengan pemerintah sebab pada masa ini pemerintah tidak lagi melakukan tindak otoriter yang dapat menekan rakyatnya. Sudah ada kesadaran politik dan bernegara dalam jiwa masyarakat Rusia sehingga mereka bisa mengambil peran yang lebih aktif dalam pemerintahan. Salah satu caranya adalah melakukan aksi demonstrasi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Tindakan dan respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memberikan pengaruh yang sangat besar. Hal ini juga merupakan salah satu hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yakni pemerintah dapat mempengaruhi bentuk masyarakatnya dan begitu sebaliknya.

Pemerintah yang otoriter akan membentuk masyarakat yang lempem dan pasif sehingga terjadi ketersendatan dalam kepemerintahan sebab bisa dikatakan pemerintah berjalan sendiri tanpa adanya bantuan peran aktif dari masyarakatnya. Sedangkan pemerintah yang terlalu ‘longgar’ akan menciptakan masyarakat yang aktif bahkan ‘hyper-aktif’ sehingga dapat mengubah pemerintahan itu sendiri. Kedua-dua tindakan pemerintah ini dapat berujung pada revolusi pemerintahan sebab tekanan yang dialami masyarakat dengan sistem pemerintah otoriter lambat laun akan meledak ketika terdapat celah meskipun sedikit. Hal ini terjadi di masa transisi pemerintah Kekaisaran ke masa Uni Soveit di Rusia, dan di masa transisi dari era oder baru ke era reformasi di Indonesia. Sedangkan kelonggaran dan kebebasan yang tidak terkendali dalam suatu negara akan menimbulkan carut marut di dalam negeri karena terlalu banyak ‘orang yang merasa pintar’ sehingga setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak dapat terlaksana secara utuh dan tuntas, seperti yang terjadi di Indonesia.

Sumber Rujukan Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Finer, S. E. (1974). Comparative Government. England : Penguin Books Ltd,. Hartmonds Worth, Middlesex. Gert, H. H., & Mills, C. W. (1958). From Max Weber: Essays in Sociology (introduction., eds., trans.) New York: Oxford University Press. Laski, H. J. (1947). The State in Theory and Practice. New York: The Viking Press. Lenin, V. I. (1932). State and Revolution . New York: Internasional Publisher. MacIver, R. M. (1926). The Modern State . London: Oxford University Press. MacIver, R. M. (1961). The Web of Government. New York: The MacMillan Company. Nasroen, P. M. (1986). Ilmu Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Aksara Baru. Pamudji, S. (1994). Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Bumi Akasara. Soltau, R. F. (1961). An Introduction to Politics. London: Longmans. Strong, C. (1960). Modern Political Constitutions. London: Sidgwick and Jackson Ltd. Sunarto, K. (2004). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Syafiie, I. K., & Azikin, A. (2007). Perbandingan Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama....