EKONOMI POLITIK PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DARI MASA KE MASA PDF

Preview

Summary

TUGAS EKONOMI POLITIK “Perkembangan Ekonomi Indonesia Dari Dulu Sampai Sekarang” Dikerjakan Oleh: Nama : Isnandi Abdul Rozak Riaji NIM : 401190014 FAKULTAS ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BALE BANDUNG 2020P PEMBAHASAN PEMBANGUNAN EKONOMI SEJAK ERA REFORMASI H...

Description

TUGAS EKONOMI POLITIK “Perkembangan Ekonomi Indonesia Dari Dulu Sampai Sekarang”

Dikerjakan Oleh:

Nama NIM

: Isnandi Abdul Rozak Riaji : 401190014

FAKULTAS ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BALE BANDUNG 2020P

PEMBAHASAN PEMBANGUNAN EKONOMI SEJAK ERA REFORMASI HINGGA SAAT INI Latar Belakang Sebagai akibat krisis moneter pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis pada tahun 1998 tetapi tumbuh kembali secara perlahan mulai tahun 1999. Namun sejak saat itu hingga kini (2006) ekonomi kita bergerak lambat dengan pertumbuhan yang rendah. Timbul keingintahuan mengapa ekonomi kita bergerak lambat dan apakah ini tanda-tanda bahwa perekonomian kita telah terperangkap pada pertumbuhan rendah. Apabila benar perekonomian kita telah terperangkap pada pertumbuhan rendah, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa keluar dari perangkap tersebut dan apa langkah-langkah yang dapat ditempuh agar secara bertahap dapat keluar dari perangkap tersebut. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang dasar 1945, yaitu “ melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial negara”. Berbagai macam prospek pembangunan telah di lakukan dari orde lama, orde baru hingga ord reformasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa kearah yang lebih baik. Pembangunan nasional juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dilakasanakan di berbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi dan sosial budaya dan aspek pertahanan. B. Ekonomi Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam bekerja. Ekonomi banyak dibahas dalam sebuah ilmu khusus yang dikenal dengan nama ilmu ekonomi, yang di dalamnya mencakup sosiologi. sejarah, antropologi, dan geografi. Beberapa bagian ekonomi yang berupa ilmu terapan seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi juga dibahas dalam ilmu lain seperti ilmu teknik, manajemen, administrasi bisnis, sains terapan, dan keuangan. Ada banyak sektor dalam ekonomi, yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan, dan sektor tersier.

C. Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. D. Kesenjangan sosial Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidak seimbangan yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek misalnya perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin. E. Koefisien Gini Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya, Variabilità e mutabilità. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1 dengan angka 0 menunjukan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat, sedangkan 1 menunjukan bahwa terjadi kesenjangan sosial yang “ekstrem” di masyarakat. F. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonmian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. G. Reformasi Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan (lama) diganti dengan tatanan yang baru. Tujuannya ke arah yang lebih baik dengan melihat

keperluan masa depan. Selain itu juga menekankan kembali pada bentuk asal dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik-praktik yang salah dengan melakukan perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan, baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun bidang pendidikan. Orang yang mendukung reformasi (menginginkan perubahan) disebut dengan reformis. Reformasi ekonomi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi dl suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi Pertumbuhan ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun, ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu. Menurut ekonom Amerika Serikat, Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan tersebut akan tumbuh seiring dengan adanya perkembangan atau kemajuan teknologi dan juga penyesuaian kelembagaan serta ideologi. Menurut salah seorang peraih Nobel Ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor, yakni peningkatan persedian barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor, yakni peningkatan persedian barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Dalam perjalanannya, Indonesia mencatatkan pasang-surut pertumbuhan ekonomi. JEO ini merangkum jejak pertumbuhan itu dari masa ke masa pemerintahan tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, dari Soekarno sampai Joko Widodo (Jokowi). Sebagai data awal, per kuartal III-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,06 persen. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,07 persen, angka tertinggi sejak 2014. Memang, angka itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Soeharto yang sempat menembus 10 persen, sehingga ketika itu Indonesia dipuja-puji sebagai salah Macan Asia. Bahkan, kinerja ekonomi saat ini masih di bawah capaian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa di atas 6 persen. Namun, kondisi perekonomian Indonesia sekarang tetap dinilai sudah mulai stabil, setelah mengalami kejatuhan pada krisis 1998. Saat itu inflasi meroket drastis 80 persen dengan pertumbuhan ekonominya minus.

ERA SEBELUM REFORMASI 1. Soekarno (1945-1967) INDONESIA mengalami tiga fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar Rp 5.523.863. Pada 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Setahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74 persen. Lalu, pada 1963, pertumbuhannya minus 2,24 persen. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit minus Rp 1.565,6 miliar. Inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600 persen hingga 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada 1964, yaitu sebesar 3,53 persen. Setahun kemudian, 1965, angka itu masih positif meski turun menjadi 1,08 persen. Terakhir di era Presiden Soekarno, 1966, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79 persen. 2. Soeharto (1967-1998) Masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada 1967, ia mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia.Tahun berikutnya, Soeharto membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92 persen pada 1970. Ekonom Lana Soelistianingsih menyebut, iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah, dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7 persen.

Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya keropos. Kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya keropos. Pelaku ekonomi tak menyebar seperti saat ini, dengan 70 persen perekonomian dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998, struktur ekonomi Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional. "Ketika krisis, pemerintah kehilangan pijakan, ya bubarlah perekonomian Indonesia karena sangat bergantung pada pemerintah," kata Lana. Posisi Bank Indonesia (BI) pada era Soeharto juga tak independen. BI hanya alat penutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80 persen. Pada 1998, negara bilateral pun menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan. Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13 persen. Pada tahun itu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional (IMF). Gelontoran utang dari lembaga ini mensyaratkan sejumlah perubahan kebijakan ekonomi di segala lini. ERA REFORMASI 1. BJ Habibie (1998-1999) Pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi, dari posisi pertumbuhan minus 13,13 persen pada 1998 menjadi 0,79 persen pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp 16.650 per dollar AS pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dollar AS pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif.

2. Abdurrahman Wahid (1999-2001) Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92 persen pada 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak

dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64 persen. 3. Megawati Soekarnoputri(2001-2004) Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen dari 3,64 persen pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78 persen. Di akhir pemerintahan Megawati pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4 persen pada 2001, 18,2 persen pada 2002, 17,4 persen pada 2003, dan 16,7 persen pada 2004. "Saat itu mulai ada tanda perbaikan yang lebih konsisten. Kita tak bisa lepaskan bahwa proses itu juga dipengaruhi politik. Reformasi politik juga mereformasi ekonomi kita," kata Lana. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Saat itu, kata Lana, perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi repelita seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku- pelaku ekonomi.

4. Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) Meski naik-turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69 persen pada 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5 persen. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen, tepatnya 6,35 persen. Lalu, pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen meski turun tipis ke angka 6,01 persen. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi. Namun, angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63 persen. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63 persen.

Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral

Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. "Saat Bank Sentral AS menarik dana dari publik, tidak injeksi lagi, harga komoditas melambat lagi. Kita mulai keteteran," kata Lana. "Ekspor kita memang tinggi, tapi impornya lebih tinggi," tambah dia. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga terbaik di dunia. Lalu, pada 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22 persen. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49 persen, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6 persen pada 2012 yaitu di level 6,23 persen. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu, dengan capaian 5,56 persen pada 2013 dan 5,01 persen pada 2014.

5. Joko Widodo (2014-Sekarang) Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menerus melemah terhadap dollar AS. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88 persen. "Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun," kata Lana. Di era Jokowi kata Lana, arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terealisasi. Ini tidak seperti repelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga. Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03 persen. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17. Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomis 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2018 ternyata tak cukup menggembirakan, hanya 5,06 persen. Sementara pada kuartal II-2018, ekonomi tumbuh 5,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hanya ada sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada Senin (5/11/2018), BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2018 sebesar 5,17 persen, malah melambat lagi dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk kuartal IV-2018, pertumbuhan ekonomi

diprediksi meleset dari asumsi APBN. Bank Indonesia, misalnya, memprediksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada 2018 akan berada di batas bawah 5 persen. A. Kesenjangan Sosial Era Reformasi Pada era reformasi, Indonesia mengalami tingkat kesenjangan sosial yang meningkat setiap tahunnya. Kesenjangan sosial mengakibatkan jumlah orang miskin meningkat sehingga koefisien gini juga naik karena setiap orang terkena dampak pada era reformasi. Namun, orang kaya yang paling terpukul keras oleh dampak tersebut. Berikut ini rasio koefisien gini pada era reformasi: 0,45

0,41 0,41 0,413 0,41 0,41

0,4

0,363 0,34

0,35 0,308

0,3

0,35

0,363

0,37

0,38

0,35

0,329 0,33

0,31

0,3 0,25

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Grafik 1. Rasio Gini Indonesia pada 1999-2015 (sumber: BPS) Menurut Institute for Development of Economic and Finance (Indef), rasio gini di Indonesia semenjak era reformasi terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 sudah mencapai angka 0.41-0.45. Angka ini sangat memperihatinkan dan dianggap sudah memasuki fase “Lampu Kuning”, karena apabila rasio gini sudah mencapai angka 0.5 maka dapat dikatakan sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya bagi kestabilan sebuah negara. Bahkan, beberapa pengamat ekonomi mengatakan bahwa apabila angka rasio gini sudah mencapai 0.45 maka tragedi 1998 akan sangat memungkinkan untuk terulang kembali. Selain itu pada era reformasi terdapat peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Berikut ini data yang telah di olah pada era reformasi terkait peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Grafik 2. Jumlah pengangguran pada era reformasi Era reformasi yang menyebabkan berbagai masalah telah meningkatkan jumlah

pengangguran di Indonesia. Tidak hanya itu tingkat kemiskinan akibat bertambahnya jumlah pengagguran juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Grafik 3. Jumlah kemiskinan pada era reformasi B. Hutang Pemerintah Era Reformasi Enam kali pergantian presiden nampaknya belum mampu mengantarkan Indonesia keluar dari lilitan utang. Bukannya membawa Indonesia keluar dari utang, masing-masing presiden justru melanjutkan tongkat estafet warisan utang untuk presiden selanjutnya. Indonesia pun semakin terperangkap dalam kebiasaan utang. Jangan heran jika Indonesia seakan sulit melepaskan diri dari jerat utang. Sebab, kebiasaan berutang sudah dimulai sejak republik ini masih seumur jagung. Pun demikian dengan budaya mewarisi utang yang sudah dimulai sejak Indonesia baru berusia 4 tahun. Presiden Soekarno sempat tak setuju dan membatalkan warisan utang yang menjadi beban bagi Indonesia. Utang dari pemerintah Hindia Belanda pun tak seluruhnya dibayar. Tapi bukan...