Evaluasi Pelaksanaan BPHTB di Kota Malang PDF

Preview

Summary

EVALUASI PELAKSANAAN BPHTB DI KOTA MALANG Moh. Hamim Hidayatulloh, Merry Dewi Putri, Astrie Novianti Situmorang, Sri Rahayu, Dinda Utari Maharani, dan Imroatus Sholichah Abstract This research uses descriptive research with a qualitative approach that aims to evaluate diversion of central BPHTB admi...

Description

EVALUASI PELAKSANAAN BPHTB DI KOTA MALANG Moh. Hamim Hidayatulloh, Merry Dewi Putri, Astrie Novianti Situmorang, Sri Rahayu, Dinda Utari Maharani, dan Imroatus Sholichah Abstract This research uses descriptive research with a qualitative approach that aims to evaluate diversion of central BPHTB administration to region BPHTB administration in the Malang Town, East Java which reviewed from the medium and infrastructure, the labor and the technology. Descriptive analysis method was applied into this Research within worthiness service study, which includes; BPHTB collect mechanism and BPHTB collect process by the Government Agency, in this case is Dinas Pendapatan Daerah (Local Revenue Offices) into Assessable. The diversion of BPHTB collect from central into regional is appoint lack of worth based on the medium and infrastructure and the technology aspect, because the source of fund that used for BPHTB collect expenditure is not yet fully give stisfaction and simplicity that ease Assesable based on logical assumptions. Otherwise, the diversion of BPHTB collect from central into regional is worthy enough based on the labor aspect because they have respectable comperhension about BPHTB diversion into regional in Malang Town, also good labor management based on logical assumptions. Keywords: Evaluation, BPHTB, Malang Town. Abstrak Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pengalihan BPHTB dari pusat ke daerah di Kota Malang, Jawa Timur yang ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, tenaga kerja (SDM) dan teknologi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis studi kelayakan pelayanan, meliputi; mekanisme pemungutan BPHTB dan proses pemungutan BPHTB dari pihak pemerintah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak. Pengalihan pemungutan BPHTB dari pusat ke daerah dinyatakan kurang layak berdasarkan aspek sarana dan prasarana dan teknologi dikarenakan sumber dana untuk pengeluaran biaya pemungutan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan tingkat kepuasan dan kemudahan yang mempermudah Wajib Pajak dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang logis. Pengalihan BPHTB dinyatakan cukup layak berdasarkan aspek tenaga kerja (SDM) dikarenakan memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap pengalihan BPHTB dari pusat ke daerah di Kota Malang, serta manajemen sumber daya manusia yang cukup menunjang dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang logis. Kata Kunci: Evaluasi, BPHTB, Kota Malang. PENDAHULUAN Penggolongan atau klasifikasi pajak yang paling sering dilakukan dalam suatu pemerintahan adalah pembedaan antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah umumnya dilakukan untuk menentukan kewenangan pemungutan pajak dan pemanfaatan atau penggunaanya serta untuk menghindari adanya pajak berganda. Sehingga pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah pusat tidak lagi dipungut oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya, namun tetap menggunakan sistem bagi hasil.

Sebelum diberlakukanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagi hasil pajak antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 (diatur dalam Pasal 31C UU PPh), Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% bagi Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 6 UU No.25 tahun 1999), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% bagi Pemerintah Daerah (diatur dalam pasal 23 UU No.21 tahun 1997). Berdasaarkan Undang- Undang tersebut, BPHTB dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2011, semenjak itu sistem dan mekanisme BPHTB diatur oleh masing-masing daerah. Kesadaran akan pentingnya desentralisasi penerimaan BPHTB untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah alasan utama pengalihan BPHTB

menjadi pajak daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011). Desentralisasi penerimaan BPHTB akan memberikan kontribusi terhadap PAD yang cukup besar pada daerah tertentu dengan potensinya, mengingat objek BPHTB yang begitu luas. Sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 yang dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 pasal 2 ayat 1 dan 2, objek BPHTB adalah hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun objek BPHTB meliputi dua hal, yang pertama yaitu pemindahan hak karena Jual beli, Tukar Menukar, Hibah, Hibah Wasiat, Waris, Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, Penunjukan pembeli dalam lelang, Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggabungan usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha dan Hadiah. Objek BPHTB yang kedua adalah pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, dan diluar pelepasan hak. Melihat peluang akan luasnya objek BPHTB, Ade selaku kepala Dinas Pendapatan Kota Malang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah terbesar di Kota Malang diharapkan berasal dari BPHTB dengan asumsi bisnis properti terus tumbuh di Kota Malang. Tahun BPHTB Target Realisasi 2011 41,5 M 54 M 2012 58 M 68 M 2013 59,9 M 77 M 2014 (Kuartal I) 18 M...