PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DI KOTA MALANG PDF

Preview

Summary

PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017-2018 Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosia...

Description

PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017-2018

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Reformasi Pemerintahan Oleh Sriana Lestari NIM 145120600111037

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2019

i

i

ii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan adik kembar saya tercinta, serta seluruh keluarga besar saya, juga temanteman terdekat saya. Berkali-kali kegagalan yang saya alami, mulai dari awal saya menginjakan kaki di UNIVERSITAS BRAWIJAYA, hingga akhirnya SKRIPSI ini saya susun, tak pernah lelah dukungan dan doa mereka tujukan untuk saya. Kegagalan-kegagalan itu nanti akan menjadi cerita dan pengingat bahwa begitu banyak orang yang begitu menyayangi saya dan terus mendukung saya untuk maju. Terimakasih Banyak I DID IT

iii

iv

ABSTRAK Sriana Lestari, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2019. Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan untuk Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing, Kota Malang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018. Tim Pembimbing: Fathur Rahman, S.IP., MA. dan Laode Machdani Afala, S.IP., MA Pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah, dalam hal ini infrastruktur. Kelurahan Bunulrejo sebagai salah satu kawasan padat penduduk di Kecamatan Blimbing memiliki permasalahan dalam pengelolaan anggaran. Persebaran alokasi anggaran kelurahan tidak adil dan merata untuk masing-masing RW sekelurahan Bunulrejo, akuntabilitas pengelolaan AAK di Kelurahan Bunulrejo diragukan, terjadi bencana karena rusaknya infrastruktur, dan SDM yang kurang memadai. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi JawaTimur Tahun Anggaran 2017-2018”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan alokasi anggaran kelurahan untuk pembangunan infrastrukur di Kelurahan Bunulrejo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori siklus anggaran daerah oleh Spicer dan Bingham. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan alokasi anggaran kelurahan, Kelurahan Bunulrejo telah dilakukan berurutan sesuai dengan siklus anggaran, dimana perencanaan diinisiasi oleh Kelurahan Bunulrejo melalui Musrenbangkel kemudian di setujui oleh Pemda Malang dan DPRD sesuai dengan kemampuan anggaran. Tahapan pelaksanaan anggaran, dan pelaporan dalam pengelolaan AAK merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan karena adanya proses pelaporan yang bertahap. Kata Kunci: Pengelolaan Anggaran, Tahapan, Kelurahan

v

ABSTRACT Sriana Lestari, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University, 2019. Management of Urban Village Budget Allocation for Infrastructure Development in Bunulrejo Sub-District, Blimbing District, Malang City, East Java 2017-2018. Supervisor: Fathur Rahman, S.IP., MA. and Laode Machdani Afala, S.IP., MA Budget management is an important aspect of regional development, in this case infrastructure. Bunulrejo Village as one of the densely populated areas in Blimbing District has problems in managing the budget. The distribution of the budget allocation is unfair and evenly distributed for each RW of Bunulrejo village, the accountability of AAK management in Bunulrejo Village is doubtful, a disaster has occurred due to damaged infrastructure, and inadequate human resources. This makes the researchers interested in studying more about "Management of Urban Village Budget Allocation for Infrastructure Development in Bunulrejo SubDistrict, Blimbing District, Malang City, East Java 2017-2018". This research is a descriptive qualitative study using the method of collecting data on interviews, observation, and documentation. The purpose of this study was to determine the management of urban budget allocations for infrastructure development in Bunulrejo Village. In this study the authors used the local budget cycle theory by Spicer and Bingham. The results showed that in managing the budget allocation, Bunulrejo Urban Village had been carried out sequentially in accordance with the budget cycle, where planning was initiated by the Musrenbangkel to then be ratified by the local government and DPRD in accordance with budgetary capacity. The stages of implementation, reporting and evaluation in the management of AAK are stages that cannot be separated because of the gradual reporting process. Keywords: Budget Management, Stages, Village

vi

KATA PENGANTAR Puji syukur atas rahmat dan nikmati yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018”. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan menempuh gelar Strata (SI) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak sempurna, maka dari itu selama proses penyelesaian peneliti telah banyak mendapat masukan. Maka dari itu, Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Allah SWT yang telah memberikan kesahatan, kemudahan, rahmat, kekuatan serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga menjadikan hamba dapat menyelesaikan masa studi ini. Terimakasih karena telah menuntun hamba menyelesaikan studi ini dengan jalan yang Engkau ridhoi. 2. Kepada Bapak saya Jatmiko dan Ibu saya Kumik Asri. Terimakasih telah mendidik dan membesarkan saya, Terimakasih untuk doa dan dukungan secara moril maupun materil. Terimakasih untuk segala yang engkau berikan. Sehingga saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Semoga dengan ini saya bisa membanggakan Bapak dan Ibu. 3. Keluarga besar saya Bani Yasin dan adik saya Sriani Lestari telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimaksih atas dukungan dan doa-doanya sekaligus memberikan motivasi kepada saya.

vii

4. Selaku dosen pembimbing skripsi saya Fathur Rahman, S.IP., MA. dan Laode Machdani Afala, S.IP., M.A. Beliau adalah dosen yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada bapak-bapak yang sudah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya untuk selalu berusaha lebih baik lagi. 5. Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si. dan Muhammad Barqah Prantama, S.AP., M.AP. selaku majelis penguji skripsi saya. Terimaksih telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya dan memberikan saran, masukan dan pertanyaan yang membangun dan membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi. 6. Ketua Program Studi dan Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mengajarkan ilmu yang sangat berarti bagi saya, selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. 7. Teman terdekat saya Hartomi Pradana Kurniawan yang telah memberikan saya dorongan dan senantiasa membantu saya dalam penyusunan skripsi ini 8. Sahabat-sahabat saya di Ilmu Pemerintahan Faizza Ana K.N, Azhar Zahira, Astrid Indah, Didin Kurniawan, Nita Pramastuti, Alde Tiara Tri, Febrianshah Dhana, Marintan Siahaan dan Tubagus Achmad serta Rizky Dwi Istiawan. Terimakasih untuk dukungan dan semangatnya. 9. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2014 segala dukungan dan bantuannya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

viii

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, keberkaha, baik untuk penulis sendiri maupun untuk semua pihak. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis dicatat dan mendapat balasan dari Allah SWT. Malang, 18 Juni 2019

Sriana Lestari

ix

DAFTAR ISI HALAMAN PERSETUJUAN ............................... Error! Bookmark not defined. LEMBAR PENGESAHAN ................................... Error! Bookmark not defined. HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ iii LEMBAR PERNYATAAN ................................... Error! Bookmark not defined. ABSTRAK .............................................................................................................. v KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii DAFTAR BAGAN .............................................................................................. xiii DAFTAR ISTILAH .............................................................................................. xv BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................... 16 1.3 Tujuan Penelitian............................................................................................. 16 1.4 Manfaat Penelitian........................................................................................... 16 1.4.1 Manfaat Teoritis ....................................................................................... 16 1.4.2 Manfaat Praktis ........................................................................................ 17 BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................... 18 2.1 Kerangka Teoritik ........................................................................................... 18 2.1.1 Anggaran .................................................................................................. 18 2.1.2 Pengelolaan Anggaran ............................................................................. 20 2.1.3 Pembangunan ........................................................................................... 26 2.1.4 Konsep Kelurahan .................................................................................... 28 2.1.4.1 Alokasi Anggaran Kelurahan .......................................................... 30 2.2 Penelitian Terdahulu ....................................................................................... 32 2.3 Kerangka Pemikiran ........................................................................................ 37 BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 39 3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian .................................................................. 39 3.2 Fokus Penelitian .............................................................................................. 40 3.3 Lokasi Penelitian ............................................................................................. 40 3.4 Jenis dan Sumber Data .................................................................................... 41 3.5 Teknik Pengumpulan Data .............................................................................. 43 3.6 Teknik Analisis Data ....................................................................................... 48 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ................................... 53 x

4.1 Sejarah Singkat Kelurahan Bunulrejo ............................................................. 53 4.2 Profil Kelurahan Bunulrejo ............................................................................. 54 4.3 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Kelurahan Bunulrejo .......................... 60 4.3.1 Struktur Organisasi ............................................................................. 60 4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Kelurahan Bunulrejo ................... 60 4.4 Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Bunulrejo ............................................. 63 4.4.1 Penganggaran ...................................................................................... 63 4.4.2 Pelaksanaan Anggaran ........................................................................ 64 4.4.3 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban ............................................ 65 BAB V PEMBAHASAN ...................................................................................... 67 5.1 Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pembangunan Inftrastruktur di Kelurahan Bunulrejo Tahun 2017-2018. .................................... 67 5.1.1 Tahap Budget Planning and Preparation ................................................ 67 5.1.2 Tahap Budget Approval atau Ratification ................................................ 81 5.1.3 Tahap Budget Implementation ................................................................. 93 5.1.4 Tahap Budget Reporting and Evaluation ............................................... 106 BAB VI PENUTUP ............................................................................................ 112 6.1 Kesimpulan.................................................................................................... 112 6.2 Saran .............................................................................................................. 117 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 119 LAMPIRAN ........................................................................................................ 122

xi

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Jumlah RT dan RW di Kecamatan Blimbing Tahun 2017.........................5 Tabel 1.2 Rincian AAK Pembangunan Bunulrejo Tahun 2017................................9 Tabel 1.3 Rincian AAK Pembangunan Bunulrejo Tahun 2018..............................11 Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu………………………..................................34 Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian………………………..................................45 Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Bunulrejo..............................................54 Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Di Kelurahan Bunulrejo.........................55 Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan Penduduk Di Kelurahan Bunulrejo................................56 Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Penduduk Di Kelurahan Bunulrejo.......................56 Tabel 4.5 Anggota Kelurahan Bunulrejo……………………................................57 Tabel 5.1 Waktu dan Tahapan Penyusunan Anggaran………...............................82 Tabel 5.2 Rincian AAK Pembangunan Bunulrejo Tahun 2017..............................94 Tabel 5.3 Rincian AAK Pembangunan Bunulrejo Tahun 2018..............................97

xii

DAFTAR BAGAN Bagan 2.1 Perhitungan AAK………………..........................................................31 Bagan 2.2 Kerangka Berfikir………………..........................................................38 Bagan 4.1 Stuktur Organisasi Kelurahan Bunulrejo Tahun 2018...........................60 Bagan 4.2 Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan………………............................64

xiii

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Analisis Data…...………………........................................................49 Gambar 4.1 Peta Kelurahan Bunulrejo……….......................................................58 Gambar 5.1 Laporan Realisasi 40%…………......................................................108

xiv

DAFTAR ISTILAH AAK

: Alokasi Anggaran Kelurahan adalah salah satu angaran yang diterima dan di kelola oleh Pemerintah Kelurahan

APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BUD

: Bendahara Umum Dearah

DAK

: Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daearh tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah yang berkesesuaian dengan prioritas nasional, yang termasuk dana perimbangan.

DAU

: Dana Alokasi Umum, ialah dana yang bersumer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

DPA

: Dokumen Pelaksana Anggaran

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KPA

: Kuasa Pengguna Anggaran

LPJ

: Laporan Pertanggung Jawaban

LPMK

: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

LS

:Sub sistem akuntansi pengaliran kas pembebanan langsung

MUSRENBANG

: Musyawarah perencanaan pembangunan

OPD

: Organisasi Perangkat Daerah

PA

: Pengguna Anggaran

PAVINGISASI

: Pembangunan jalan-jalan dengan blok paving

PEMDA

: Pemerintah Daerah

PKK

: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

POKJA

: Kelompok Kerja

xv

POKMAS

: Kelompok Masyarakat

PPK

: Pejabat Pembantu Kelurahan

PPTK

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RENJA

: Rencana Kerja

RKA

: Rencana Kerja dan Anggaran

RKBSP

: Rencana Kegiatan Belanja dan Sumber Pembiayaan

RKPD

: Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RT

: Rukun Tetangga

RW

: Rukun Warga

SDM

: Sumber Daya Manusia

SPM

: Standar Pelayanan Minimal

SPP

: Surat Permintaan Pembayaran

SP2D

: Surat Perintah Pencairan Dana

TU

: Sub sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan tambahan uang

xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan amanat pada Pembukaan UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut menjadi tugas pemimpin negara untuk memformulasikan serangkaian kebijakan yang nantinya dilaksanakan oleh seluruh komponen tangga hierarki pemerintahan. Terwujudnya cita-cita luhur bangsa ini, artinya berada pada tangan pemangku kekuasan, dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Maka, kesinambungan dan kerjasama antar tingkat pemerintahan menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan di Indonesia. Meski Indonesia menerapkan pemerintahan desentralisasi yang artinya daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, namun tetap harus terus berkesinambungan dengan perundang-undangan yang dibuat oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum untuk menggeser pemerintahan yang sebelumya terpusat berubah menjadi pemerintahan otonomi daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat. Daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi dan daya saing dari segala aspek bermasyarakat serta mengasah keanegaragaman di

1

daerah, tentu dalam lingkup sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah pada hakikatnya, diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan...