FIQIH JINAYAH PDF

Preview

Summary

Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. Masyrofah, S.Ag., M.Si. A5.04.186 Fiqh Jinayah Penulis: Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. Masyrofah, S.Ag., M.Si. Editor: Achmad Zirzis Nur Laily Nusroh Diterbitkan oleh AMZAH Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220 Imprint Bumi Aksara www.bumiaksara.co.id e-mail: info@bumiaksara...

Description

Accelerat ing t he world's research.

FIQIH JINAYAH Alwan Allail

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

T indak Pidana Sihir Menurut Perpspekt if Hukum Islam Mawardi Saleh Modul Bahan Ajar Hukum Pidana Islam 2.docx Muhammad Nat sir Laporan Penelit ian Zaid Alfauza

Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. Masyrofah, S.Ag., M.Si.

A5.04.186 Fiqh Jinayah Penulis: Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. Masyrofah, S.Ag., M.Si. Editor: Achmad Zirzis Nur Laily Nusroh Diterbitkan oleh AMZAH Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220 Imprint Bumi Aksara www.bumiaksara.co.id e-mail: [email protected]

Cetakan pertama, Maret 2013 Design Cover, Pena Grafika Layouter, Pawit Suhardi Dicetak oleh Sinar Grafika Offset ISBN 978-602-8689-76-2 Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nurul Irfan, H.M Fiqh Jinayah / H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah; editor, Achmad Zirzis, Nur Laily Nusroh. -- Ed. 1, Cet. 1. -- Jakarta : Amzah, 2013. xiv+234 hlm. ; 23 cm. ISBN 978-602-8689-76-2 1. Hukum pidana Islam. I. Judul. II. Masyrofah. III. Achmad Zirzis. IV. Nurlaily Nusroh. 297.45

PRAKATA

Secara garis besar, ajaran agama Islam terdiri atas iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga kategori pokok ajaran tersebut didasarkan atas hadis shahih yang menyebutkan bahwa Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah  dan para sahabat untuk bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan yang sebenarnya merupakan cara untuk menyampaikan tiga hal tersebut. Selanjutnya, ulama memilah ketiganya menjadi tiga disiplin ilmu mendasar dalam memahami ajaran agama Islam. Iman atau akidah dipelajari melalui disiplin ilmu tauhid, Islam atau syariah dipelajari melalui disiplin ilmu fiqh, dan ihsan atau akhlak dipelajari melalui disiplin ilmu tasawuf. Jika seorang muslim ingin memahami ajaran agama Islam secara kaffah, maka ketiga disiplin ilmu tersebut harus dipelajari secara baik. Mempelajari atau mempraktikkan ajaran Islam secara parsial, yaitu hanya bagian-bagian tertentu saja akan membawa dampak buruk. Oleh sebab itu, totalitas dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam diwajibkan oleh Allah Ø. Ilmu tauhid berbicara tentang rukun iman dan seluk-beluk kehidupan setelah mati, baik di alam barzakh maupun di alam akhirat. Adapun ilmu fiqh berbicara tentang ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdah.

Prakata

v

Sementara itu, ilmu tasawuf berbicara mengenai ihsan atau akhlak, baik akhlak kepada khalik maupun sesama makhluk. Ilmu tasawuf ini lebih berorientasi kepada penataan hati seseorang agar dapat mendekatkan diri kepada Allah secara baik dan konsisten. Secara spesifik, ilmu fiqh yang merupakan kajian ilmu syariah meliputi berbagai bidang sesuai dengan materi pembahasannya. Para ahli hukum Islam biasanya membagi ilmu ini menjadi enam, yaitu fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh siyasah, fiqh mawaris, dan fiqh jinayah. Adapun bidang ilmu fiqh yang terakhir, fiqh jinayah, menjadi kajian utama dalam buku ini. Fiqh jinayah, yaitu ilmu fiqh yang membahas berbagai masalah kejahatan. Pembahasannya mirip dengan kajian hukum pidana dan kriminologi. Apabila mencermati daftar isi berbagai kitab fiqh klasik dari berbagai kalangan mazhab, biasanya kajian kitâb al-hudûd wa al-jinâyât ada di bagian akhir. Oleh sebab itu, tidak semua pelajar sempat mempelajari ilmu ini secara baik. Hal ini terjadi karena tidak semua santri dapat menuntaskan belajarnya. Di samping itu, ada juga kitab fiqh modern yang ditulis dengan sangat spesifik. Misalnya, Abu Syuhbah yang menulis Al-Hudûd fî Al-Islâm; Abu Zahrah yang menulis Al-‘Uqûbah dan Al-Jarîmah; serta Abdul Qadir Audah yang menulis Al-Tasyrî‘ Al-Jinâ’î Al-Islâmî. Buku yang disebutkan terakhir ini tidak hanya membahas ilmu fiqh jinayah dari Alquran dan hadis, tetapi juga membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Mesir. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedi Hukum Pidana Islam yang terdiri atas lima jilid. Akan tetapi, ensiklopedia yang ini tidak disusun secara alfabetis karena merupakan terjemahan. Objek utama kajian fiqh jinayah meliputi qishash, hudud, dan ta’zir. Qishash meliputi dua kategori, yaitu qishash penganiayaan (QS. Al-Mâ’idah ayat 45) dan qishash pembunuhan (QS. Al-Baqarah ayat 178). Selanjutnya hudud meliputi zina, tuduhan zina, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun ta’zir, rinciannya tidak disebutkan di dalam Alquran dan hadis sehingga menjadi kompetensi penguasa setempat.

vi

Fiqh Jinayah

Mengingat jumlah ayat Alquran dan hadis tidak mungkin bertambah lagi, sedangkan berbagai persoalan kejahatan modern dipastikan akan terus berkembang, maka ta’zir menjadi jawaban. Sama halnya dengan modus kejahatan yang terus berkembang senantiasa akan membawa kerugian bagi masyarakat. Di Indonesia terdapat tiga kejahatan besar yang sangat berbahaya, yaitu korupsi, prostitusi, dan penyalahgunaan narkoba. Antara tiga kejahatan ini memiliki hubungan kausalitas. Seorang pejabat yang korup bisa jadi menggunakan uang haramnya itu untuk berzina atau berbisnis narkoba. Dengan demikian, jika harta didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka akan digunakan dengan cara yang tidak benar pula. Fiqh jinayah yang juga disebut dengan hukum pidana Islam tampaknya sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang juga dipelajari di berbagai fakultas hukum perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Bahkan, di Universitas Indonesia yang merupakan perguruan tinggi umum memiliki seorang guru besar, yaitu Prof. Dr. Topo Santosa S.H. yang sudah menulis beberapa buku hukum pidana Islam. Oleh sebab itu, tampak sangat ironis bahkan naif jika Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam, seperti UIN Syarif Hidayatullah, tidak mempelajari fiqh jinayah. Untuk konteks saat ini, hukum pidana Islam memang tidak aplikatif karena Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan Alquran dan hadis. Meskipun demikian, hukum ini hanya dapat diaplikasikan di Nanggroe Aceh Darussalam. Sanksi ta’zir memang sudah dapat dilakukan, tetapi sanksi hudud dan qishash belum dapat dilakukan. Dari sini dapat dimengerti kalau permohonan Amrozi atau Ali Ghufron, tersangka Bom Bali yang dieksekusi mati, meminta agar hukuman mati dilakukan dengan dipancung dengan pedang —sebagaimana yang dipraktikkan di Arab Saudi— tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal itu karena di Indonesia belum ada tata aturan mengenai eksekusi mati dengan cara dipancung. Buku fiqh jinayah yang ada di tangan pembaca ini berbicara secara mendetail tentang berbagai persoalan jarimah qishash, hudud, dan ta’zir. Ketiganya didasarkan pada berbagai kitab yang cukup representatif lalu disesuaikan dengan berbagai kasus modern. Semoga kehadiran buku yang

Prakata

vii

ditulis oleh dua orang dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini dapat berguna bagi mahasiswa, dosen, dan semua pembaca. Adapun puncak keberkahan dari penulisan buku adalah kebermanfaatan ilmu. Semoga amal shaleh ini diganjar dengan pahala yang tetap mengalir, meskipun para penulisnya telah meninggal dunia.

Tangerang Selatan, Pertengahan November 2012 M/Awal Muharram 1434 H

Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. dan Masyrofah, S.Ag., M.Si.

viii

Fiqh Jinayah

DAFTAR ISI

PRAKATA ~ v PEDOMAN TRANSLITERASI ~ xiii BAB 1 TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ~ 1 A. Kajian Fiqh Jinayah dalam Literatur Fiqh Klasik ~ 1 B. Pengertian Jarimah Qishash ~ 4 C. Macam-Macam Qishash ~ 5 D. Pengertian Jarimah Hudud ~ 13 E.

Macam-Macam Hudud ~ 16

BAB 2 JARIMAH ZINA ~ 18 A. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Zina ~ 18 B. Macam-Macam Jarimah Zina dan Sanksinya ~ 20 BAB 3 JARIMAH QADZF (MENUDUH MUSLIMAH BAIK-BAIK BERBUAT ZINA) ~ 41 A. Pengertian Jarimah Qadzf ~ 41 B. Sanksi Jarimah Qadzf ~ 45

Daftar Isi

ix

BAB 4 JARIMAH SYURB AL-KHAMR (MEMINUM MINUMAN KERAS) ~ 48 A. Proses Pengharaman Minuman Keras dalam Islam ~ 48 B. Batasan Syurb Al-Khamr dan Sanksinya ~ 51 BAB 5 JARIMAH AL-BAGHYU (PEMBERONTAKAN) ~ 59 A. Pengertian Al-Baghyu ~ 59 B. Unsur-Unsur Jarimah Al-Baghyu ~ 62 C. Hukuman terhadap Pemberontak ~ 71 D. Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata Pelaku Jarimah Al-Baghyu ~ 73 BAB 6 JARIMAH AL-RIDDAH (MURTAD) ~ 76 A. Pengertian Jarimah Al-Riddah ~ 76 B. Unsur-Unsur Jarimah Murtad ~ 79 C. Sanksi terhadap Pelaku Jarimah Al-Riddah ~ 85 BAB 7 JARIMAH SARIQAH (PENCURIAN) ~ 99 A. Pengertian Sariqah ~ 99 B. Dalil, Nisab Barang Curian, dan Sanksi terhadap Pencuri ~ 102 C. Syarat dan Rukun Jarimah Sariqah ~ 113 BAB 8 JARIMAH HIRÂBAH (PERAMPOKAN) ~ 122 A. Pengertian Hirâbah ~ 122 B. Dalil dan Sanksi terhadap Perampok ~ 128 BAB 9 SANKSI TA’ZIR ~ 136 A. Pengertian Ta’zir ~ 136 B. Dasar Hukum Disyariatkannya Ta’zir ~ 140

x

Fiqh Jinayah

C. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi Ta’zir ~ 142 D. Ruang Lingkup dan Pembagian Jarimah Ta’zir ~ 143 E.

Hukum Sanksi Ta’zir ~ 144

F.

Macam-Macam Sanksi Ta’zir ~ 147

BAB 10 PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ~ 161 A. Pekerja Seks Komersial (PSK) ~ 161 B. Gerakan Separatis di NKRI ~ 165 C. Money Laundering (Pencucian Uang) ~ 167 D. Narkoba ~ 172 E.

Illegal Logging (Pembalakan Hutan secara Liar) ~ 178

F.

Cyber Crime (Kejahatan Dunia Maya) ~ 185

G. Tindak Pidana Korupsi ~ 189 H. Perbandingan antara Sanksi Ta’zir dan Hukuman Hudud, Qishash, serta Diyat ~ 195 I.

Pembagian Jenis Ta’zir dan Sanksi Pidana Mati sebagai Ta’zir ~ 198

BAB 11 PENUTUP ~ 207 DAFTAR PUSTAKA ~ 211 BIOGRAFI PENULIS ~ 227 BIOGRAFI PENULIS ~ 231

Daftar Isi

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI

= a

=

z

= q

= b

=

s

= k

= t

=

sy

= l

= ts

=

s

= m

= j

=

d

= n

= h

=

t

= w

= kh

=

z

= h

= d

=

‘

= ’

= dz

=

gh

= y

= r

=

f

Tanda Vokal Tunggal = a = i = u

Pedoman Transliterasi

xiii

Tanda Vokal Rangkap = ai = au Tanda Vokal Panjang (Bunyi Madd) = â = î = û

xiv

Fiqh Jinayah

BAB 1 TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. KAJIAN FIQH JINAYAH DALAM LITERATUR FIQH KLASIK Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya fiqh jinayah1 dan ada pula yang menjadikan fiqh jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqh2 atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fiqh.3 Kitab yang secara khusus dinamakan sebagai fiqh jinayah memiliki sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual, dan akomodatif.4

1

2

3

4

Seperti Abdul Qadir Audah dalam Al-Tasyrî’ Al-Jinâ’î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad‘î, Abu Zahrah dalam Al-Jarîmah wa Al-‘Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî, Al-Jarîmah, dan Al-Mausû‘ah Al-Jinâ’iyyah. Seperti pada umumnya kitab-kitab fiqh yang populer di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Misalnya, Fathu Al-Qarîb Al-Mujîb karya Abu Suja’, Kifâyah Al-Akhyâr karya Muhammad Al-Husaini, Al-Zubad karya Ibnu Ruslan, Fathu Al-Mu‘în karya Zainuddin Al-Malibari, Tuhfah Al-Tullâb karya Zakaria Al-Anshari, Al-Sirâj Al-Wahhâj karya Muhammad Al-Zuhri Al-Ghamrawi, Mughni Al-Muhtâj karya Muhammad Al-Khatib Al-Sarbini, Al-Fiqh ‘alâ Madzâhib Al-Arba‘ah karya Al-Jaziri, dan Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh karya Wahbah Al-Zuhaili. Kitab hadis yang sistematika pembahasannya seperti kitab fiqh biasanya berbentuk kitabkitab shahih dan sunan, seperti Sahîh Al-Bukhârî, Sahîh Muslim, Sunan Abî Dâwûd, Sunan An-Nasâ’i, Sunan At-Tirmidzî, Sunan Ibnu Mâjah, Nail Al-Autâr karya Al-Syaukani, dan Bulûgh Al-Marâm karya Al-Asqalani. Lebih aktual dan lebih akomodatif karena selalu menyesuaikan dengan ilmu hukum pidana yang berkembang dan diperbandingkan dengan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Misalnya, Abdul Qadir Audah dalam Al-Tasyrî’ Al-Jinâ’î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad‘î yang membandingkan dengan undang-undang pidana Mesir serta Ahmad Fathi Bahansi dalam Al-Mas’uliyyah Al-Jina’iyyah dan Al-Mausû‘ah Al-Jina’iyyah yang juga membandingkan dengan undang-undang pidana Mesir.

Bab 1 Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1

Sebaliknya, kitab yang belum secara khusus dinamakan sebagai kitab fiqh jinayah, sistematika pembahasannya masih sederhana. Di bagian pertengahan atau akhir pembahasannya, fiqh jinayah dijelaskan dalam subjudul dan .5 Di samping itu, ada yang hanya 6 dengan memberikan judul atau yang memerincinya dengan , dan .7 subjudul Dari bentuk-bentuk kitab fiqh di atas, antara keduanya saling melengkapi. Dari bentuk yang pertama sudah dapat diketahui tentang unsur-unsur jarimah, jinayah, atau tindak pidana. Sementara itu, dari bentuk kedua dapat diketahui tentang materi-materi substansial. Walaupun demikian, bukan berarti materi ini tidak terdapat di dalam kitab fiqh jinayah bentuk pertama. Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) al-rukn al-syar‘î atau unsur formil, 2) al-rukn al-mâdî atau unsur materiil, dan 3) al-rukn al-adabî atau unsur moril.8 Al-rukn al-syar‘î atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.9 Al-rukn al-mâdî atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).10

5 6 7 8

9 10

2

Misalnya, kitab Fath Al-Qarîb Al-Mujîb dengan berbagai syarh-nya dan Tuhfah Al-Tullâb. Misalnya, kitab Al-Zubad. Misalnya, kitab Al-Sirâj Al-Wahhâj. Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarîmah wa Al-‘Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî, Al-Jarîmah, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), hlm 393–395 dan Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrî’ Al-Jinâ’î Al-Islâmî, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1992), cet. ke-11, jilid II, hlm. 793–817. Ibid., hlm. 132 dan ibid., hlm. 111. Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarîmah wa Al-‘Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî, Al-Jarîmah, hlm. 393–395.

Fiqh Jinayah

Al-rukn al-adabî atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.11 Itulah objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkân al-jarîmah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau al-rukn al-mâdî, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut. 1.

2.

Jarimah qishash yang terdiri atas: a.

Jarimah pembunuhan.

b.

Jarimah penganiayaan.

Jarimah hudud yang terdiri atas: a.

Jarimah zina.

b.

Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).12

c.

Jarimah syurb al-khamr (meminum minuman keras).

d.

Jarimah al-baghyu (pemberontakan).

e.

Jarimah al-riddah (murtad).

f.

Jarimah al-sariqah (pencurian).

g.

Jarimah al-hirâbah (perampokan).13

11

Ibid., hlm. 393–395.

12

Sebagian penulis menggabungkan pembahasan mengenai jarimah qadzf ini dengan masalah li’an. Adapun li’an, yaitu suami menuduh atau secara jelas melihat sendiri perbuatan zina yang dilakukan oleh sang istri dan tidak ada saksi lain. Kasus ini tidak dikategorikan ke dalam masalah fiqh jinayah, tetapi fiqh munakahat. Lihat Abu Ya’la Muhammad AlHusain Al-Farra’ (selanjutnya disebut Abu Ya’la), Al-Ahkâm Al-Sultâniyyah, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 270.

13

Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarîmah wa Al-‘Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî, Al-Jarîmah, hlm. 137 dan Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrî’ Al-Jinâ’î Al-Islâmî, hlm. 6.

Bab 1 Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

3

3.

Jarimah ta’zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Alquran atau hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.14

Kesepuluh macam jarimah di atas akan penulis paparkan secara berurutan beserta dalil-dalilnya. Setelah itu, akan dipadukan dan dibandingkan dengan berbagai kasus tindak pidana kontemporer, seperti masalah pekerja seks komersial (PSK), gerakan separatis di NKRI, money laundering, narkoba, dan tindak pidana korupsi.

B. PENGERTIAN JARIMAH QISHASH Secara etimologis qishash berasal dari kata yang berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

Musa berkata, “Itulah (tempat) yang kita cari.” Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (QS. Al-Kahfi (18): 64) Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).15 Sementara itu dalam Al-Mu‘jam Al-Wasît, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.16

14 15 16

4

Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarîmah wa Al-‘Uqûbah fî Fiqh Al-Islâmî, Al-Jarîmah, hlm. 89. Ali bin Muhammad Al-Jurjani, Kitâb Al-Ta‘rîfât, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm. 176. Ibrahim Anis, dkk., Al-Mu‘jam Al-Wasît, (Mesir: Majma’ Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), cet. ke-2, hlm. 740.

Fiqh Jinayah

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

C. MACAM-MACAM QISHASH Dalam fiqh jinayah, sanksi qishash ada dua macam, yaitu sebagai berikut. 1.

Qishash karena melakukan jarimah pembunuhan.

2.

Qishash karena melakukan jarimah penganiayaan.

Sanksi hukum qishash yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (QS. Al-Baqarah (2): 178) Ayat ini berisi tentang hukuman qishash bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat.17 Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi qishash. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan me...