Haper after mid - Lecture notes Retno Supartinah, S.H., S.U. PDF

Preview

Summary

1. Tugas Hakim di persidangan a. Mengkonstatir Jawab menjawab (P dan T) - Pembuktian (P/T) - Kesimpulan akhir (P dan T) b. Mengkualifisir - Hakim mengkualifikasikan c. Mengkonstituir - Memberikan keadilan terhadap peristiwa hukum yang telah terbukti dan diterapkan pada peraturan hukum yang ada - Pen...

Description

1. Tugas Hakim di persidangan a. Mengkonstatir Jawab menjawab (P dan T) - Pembuktian (P/T) - Kesimpulan akhir (P dan T) b. Mengkualifisir - Hakim mengkualifikasikan c. Mengkonstituir - Memberikan keadilan terhadap peristiwa hukum yang telah terbukti dan diterapkan pada peraturan hukum yang ada - Penerapan hukum 2. Maksud , Tujuan Pembuktian dan kebenaran a. Maksud : Untuk memperoleh kebenaran peristiwanya b. Tujuan Pembuktian : - Menetapkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak - Menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian c. Kebenaran yang diharapkan - Dalam H.acara perdata Yang dicari adalah kebebnaran formil yaitu kebenaran yang diperoleh dimana hakim terikat pada alat alat bukti yang sah menurut perundang undangan yang diajukan para pihak dipersidangan Pembuktian asal layak = preponderance of evidence - Dalam H. Acara pidana Yang dicari adalah kebenaran materiil Hasil pembuktian tidak boleh menimbulkan keraguraguan =harus meyakinkan = beyond reasonable doubt 3. Pihak dalam pembuktian Pembuktian  oleh P/T 

dinilai oleh hakim 

Kekuatan pembuktian : 1. K.P Bebas Diserahkan pada keputusan hakim 2. K.P Sempurna (lengkap) Dengan alat bukti yang telah diajukan apa yang dibuktikan harus dianggap benar, tetapi kekuatan pembuktiannya masih dapat dilumpuhkan o/ bukti lawan. Co : Akta otentik , keistimewaan akta otentik dibanding akta dibawah tangan terletak dalam kekuatan pembuktian lahir yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna 3. K.P Menentukan (sempurna dan menentukan) Dengan diajukan alat bukti tersebut apa yang dibuktikan harus dianggap benar dan tidak dapat lagi dilumpuhkan oleh bukti lawan. Co : sumpah decisoir/ sumpah pemutus

Ada 2 kemungkinan 1. Dalam menilai hakim bebas Co : bagaimana sikap saksi, cara duduknya, cara memberi keterangan, hal hal tersebut dapat mempenharuhi penilaian hakim 2. Dalam menilai hakim terikat Co : Akta Hakim harus membenarkan apa yng ada didalam akta

4. Beban pembuktian Dalam menentukan beban pembuktian menjadi kewenangan/ hak hakim dan harus ditetapkan secara tepat dan adil. 5. Macam macam beban pembuktian a. Ketentuan beban pembuktian umum Actori incumbit probatio (ps 163 HIR) = siapa yang mengemukakan sesuatu yang dimaksudkan untuk menguatkan haknya /membantah hak orang lain ia diwjibkan membuktikan Pasal 1918 BW Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara

perdata dapat diterima sebagai bukti tentang perbuatan yang dilakukan kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya Urutan pembuktian : penggugat lalu tergugat b. Ketentuan beban pembuktian khusus, tersebar dalam beberapa pasal seperti : - Ps 533 BW yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya. Siapa yang mempersoalkan itikad baik seseorang maka ia dibebani kewajiban pembuktian - Ps 535 BW yang menguasai barang selalu dianggap meneruskan - Ps 1244 BW jika debitur wanprestasi maka kreditur tak perlu membktikan kesalahan debitur .yang membuktikan adalah tergugat Co : wanprestasi karena overmacht (keadaan memaksa) atau wanprestasi sebenarnya dilakukan oleh kreditur - Ps 138 HIR memuat asas acta publica proband sese ipsa = apa yang nampak dalam bentuk lahirnya sebagai akta otentik dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU harus diterima sebagai akta otentik dan siapa yang mempermasalahkan keotentikan akta dia wajib membuktikannya - Ps 176 HIR memuat asas onsplitsbare aveu Jawaban tergugat dalam pengakuan sebagian dianggap sebagai onsplitbare aveu = apabila ada pengakuan yang untuk sebagian maka hakim terikat untuk menerima seluruh pengakuan dan hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan mengabaikan bagian lain dari pengakuan yang masih perlu pembuktian lebih lanjut Dalam hal ini yang dibebani pembuktian adalah penggugat. Penggugat dapat memilih : 1) Menolak seluruh pengakuan dan membuktikan sendiri 2) Membuktikan keterangan tambahan pada pengakuan sebagai hal yang tidak benar dan apabila berhasil, penggugat mohon kepada hakim agar keterangan tambahan yang terbukti tidak benar dikesampingkan agar menjadi pengakuan murni Pasal 21 UU No 4/1982 Jo ps 35 ayat (2) UU 23/1997 Sistem pembuktian terbalik = omkering van bewijlast =shifting of burder of proof c.

Ketentuan beban pembuktian menurut yurisprudensi secara tepat dan adil (putusan MA 15 maret 1972 no 549 K/sip/1971) Suatu beban pembuktian dianggap tepat dan adil bila yang disuruh membuktikan adalah pihak yang paling sedikit dirugikan. Dalam membagi beban pembuktian hakim harus membagi secara hati hati serta tepat dan adil, sebab beban pembuktian mengandung resiko. Resiko beban pembuktian adalah siapa yang disuruh hakim membuktikan, ia tidak berhasil membuktikan maka ia dapat dikalahkan dalam perkaranya.

6. Alat bukti Oral

Saksi

Teoritis

Documentary

Surat

Material

Barang pisik selain documentary

Alat Bukti

Ps 164 HIR Ps 153 HIR

Positif

Ps 154 HIR



-surat - saksi - persangkaan -pengakuan - sumpah

Penyebutannya bersifat demonstratif/ tidak limitatif/ tidak lengkap (masih ada alat bukti lain



descente expertise keterangan ahli

7. Bukti tertulis (surat) Bukan akta Surat

Acte ambtelijke Otentik

Akta

Dibawah tangan

Acte partij

 Dibuat notaris  Dibuat para pihak dihadapan notaris

 dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Hanya dibuat masing masing pihak yang membuat (menggunakan materai sbg bukti dipengadilan)

1) SURAT - Unsur surat : a) Segala sesuatu yang memuat tanda tanda bacaan b) Dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang c) Dipergunakan untuk pembuktian - Catatan : *bila unsur a atau b tidak ada maka bukan surat *jika bukan surat dapat dianggap sebagai barang bukti seperti : potret, denah/peta, tiket - Syarat sahnya surat sebagai alat bukti harus dibubuhi meterai (ps 2 UU no 13 tahun 1985) atau pemeteraian kemudian (nazegeling)(ps 10 UU 13 th 1985) *nazegeling = fotokopian surat dibubuhi materai oleh pihak berwenang yang ditunjuk (co : kantor pos) dan diberi cap oleh kantor pos . kemudian akan dicocokkan antara asli dengan nazegeling oleh hakim dipersidangan dihadapan pihak lawan yang telah didengar pendapatnya. Bila hakim menyatakan cocok maka fotocopyan tadi diparaf hakim yang asli dikembalikan. - Surat cinta sahnya digunakan sebagai bukti surat dengan cara nazegeling. 2) AKTA - Unsur akta a) Surat yang diberi tangan tangan b) Memuat peristiwa yang menjadi dasar hak/ perikatan c) Dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian - Akta harus ditanda tangani (ps 1869) - Fungsi tanda tangan : untuk mengindividualisir sebuah akta - Yang dimaksud penandatanganan : membubuhkan tanda tangan dan bukan paraf

-

-

-

-

Oleh karena itu disamping tanda tangan (bukan paraf, sebab dianggap tidak cukup mengindividualisasi sebuah akta ) harus disebutkan nama terang. Wanita menikah harus disebutkan nama kecilnya (asli). Sidik jari (cap jempol) harus diwaarmerking (bukan legalisasi) oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Legalisasi : pengesahan tanda tangan jadi bukan untuk cap jempol atau sidik jari Facsimile atau cap tanda tangan dapat , jika pasti bahwa si penandatanganan menghendaki demikian Yang dianggap sebagai yang ditandatangani adalah apa yang tertulis diatas tandatangan secara teratur tanpa coretan dsb. Coretan harus direnvoi dan itu harus dibuktikan. Akta dibagi 2: A. AKTA OTENTIK  Unsur unsur akta otentik : a. Dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut b. Pembuatannya menurut ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan c. Dengan bantuan atau tanpa bantuan pihak yang berkepentingan d. Yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan  Jika dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang namun ditandatangani oleh pihak pihak yang bersangkutan  dapat diterima sebagai akta dibawah tangan.  Jaminan dapat dipercayanya pejabat ada 2 hal : a) Pejabat hanya mencatat yang terjadi dihadapannya b) Pembuatannya terikat pada syarat syarat dan ketentuan yang berlaku  Kekuatan pembuktian akta otentik  sempurna , yang berlaku bagi : a) Kedua belah pihak b) Ahli waris c) Orang orang yang memperoleh hak daripadanya Co: penerima hibah atau pembeli Bagi pihak ketiga kekuatan pembuktiannya  bebas  Dapatkah akta notaris dibatalkan oleh hakim ? Tugas

Notaris Hakim

  



- Membuat akta -Menyimpan dan menerbitkan akta -Membuat salinan dan ringkasan

-membagi beban pembuktian - menilai dapat/tidaknya diterima sebagai alat bukti -menilai kekuatan pembuktian Melihat tugas hakim, maka pada dasarnya akta notaris dapat dibatalkan Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (ps 1870 BW) yang masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan Apabila notaris melanggar peraturan jabatan notaris, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan SEMA tgl 8 sept 1973 no 702K/sip/1973 Bahwa tidak tepat kalau hakim membatalkan akta notaris, sebab notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya. Jadi kesalahan isinya tidak dapat dipertanggung jawabnkan kepada notaris, isinya telah dikonfirmasikan kepada para pihak sebelum tandatangan. Notaris salah menyalin akta, berakibat salinan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Alasannya : kekuatan akta otentik terletak pada akta aslinya (ps 1888 BW)

 



Akta notaris sebagai syarat sahnya perbuatan hukum ybs maka kalo tidak dipenuhi (co: dalam hal hibah, hipotik) hal tersebut berakibat isi dan aktanya batal. Dengan kata lain perbuatan dan aktanya batal. Perbedaan antara pembatalan dan kebatalan 1) Pembatalan (dapat dibatalkan) sebagai perlindungan individu terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu dimintakan kepada hakim 2) Kebatalan (batal demi hukum) sebagai perlindungan seseorang terhadap orang lain. Sejak awal perbuatan hukum tersebut sebenarnya sudah batal sehingga kebatalan tidak perlu iputus hakim. Kecuali jika terjadi sengketa, perlu diputus dan putusan berlaku surut (sejak awal) Co : salah stu syarat dalam ps 1320 tidak dipenuhi tidak perlu dimohonkan kepada hakim. Akta otentik berkaitan SHM (sertifikat hak milik)

Terjadi sengketa

SHM

diterbitkan BPN (cq kantor pertanahan kabupaten)

HAKIM

Tak wenang membatalkan, sebab termasuk wewenang administratif. Hakim hanya menyatakan SHM berlaku/tidak dalam hal ini

OKI

P (yang menang)

Mohon pembatalan B. AKTA DIBAWAH TANGAN  HIR tidak mengatur, dijawa dan madura berdasarkan S. 1867 no 29 (luar jawa dan madura pa 286-305 Rbg)  Ketentuan khusus akta dibawah tangan memuat : 1) Hutang sepihak 2) Kewajiban membayar sejumlah uang tunai 3) Menyerahkan suatu benda Seluruh ketentuan ini harus ditulis dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatanganinya (sifatnya imperatif)

Apabila tidak (misalnya terlanjur diketik ) harus disertai keterangan tambahan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya. (bon pour cent florins)

Jika tidak , maka akan diterima sebagai permulaan bukti tertulis  ps 1902 BW

Dengan catatan memenuhi : Syarat adanya permulaan bukti tertulis (ps 1902) 1) Harus ada akta 2) Akta harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari yang diwakilinya 3) Akta harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Permulaan bukti tertulis dapat menjadi bukti yang sempurna atau lengkap. Harus dilengkapi alat bukti lain (co : saksi, sumpah pelengkap, persangkaan-persangkaan) 8. CARA MEMBUKTIKAN Secara langsung

Cara membuktikan

Secara tidak langsung Dengan persangkaan

Barang dibawa ke sidang diperlihatkan kepada hakim dihadapan pihak lawan Sebab barang tidak dapat dibawa ke sidang atau termasuk peristiwa lampau Untuk membuktikan peristiwa yang disengketakan secara langsung sulit/ tak mungkin maka dibuktikan peristiwa lain yang disengketakan

9. FUNGSI AKTA a) Formalitas causa (untuk sempurnanys perbuatan hukum yang bersangkutan - HARUS AKTA OTENTIK Ps 1945 BW ttg melakukan oleh orang lain Ps 1682 BW ttg hipotik Ps 2(2) UUP. Co : harus ada akta nikah - Dengan akta dibawah tangan Ps 1610 BW ttg perjanjian pemborongan (tertulis, tapi adat  secara adat, lisan Ps 1767 BW ttg perjanjian pinjam uang dengan bunga. Karena bunga harus diperjanjikan secara tegas artinya dibuat tertulis (wajib) Ps 1851 BW ttg perjanjian perdamaian harus dibuat tertulis, kalo tidak, hakim tidak menerima bahwa sudah ada perdamaian b) Probationis causa ( sebagai alat bukti) Semua akta mempunyai fungsi alat bukti tapi tidak semua akta mempunyai fungsi formil 10. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA 1) Kekuatan pembuktian lahir Yang didasarkan pada keadaan lahir, yaitu apa yang nampak dalam bentuk lahirnya 2) Kekuatan pembuktian formil Yang menyangkut pertanyaan, benarkah bahwa ada pernyataan 3) Kekuatan pembuktian materiil Yang menyangkut pertanyaan didalam akta itu

Kek Pembuktian Lahir

Kek Pembuktian Formil

OTENTIK

-Mempunyai dan - berlaku asas acta publica probant sese ipsa

-mempunyai, sebab pekabat menerangkan demikian sudah pasti bagi siapapun

DIBAWAH TANGAN

Tidak mempunyai, sebab tanda tangan

Dapat mempunyai jika tanda tangan diakui

Kek Pembuktian Materiil - akta pejabat = tidak mempunyai. Pejabat hanya mencatat yang dilihat/ didengar dari ybs Dapat mempunyai jika isi dan tanda tangan

dalam akta kemungkinan masih dapat diungkiri. Dapat mempunyai jika tanda tangan diakui

diakui

11. KESAKSIAN  Kesaksian berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri (ratio sciendi). Jadi bukan berdasarkan pendapat (ratio concluendi)  Disampaikan secara lisan dan pribadi(tidak boleh diwakilkan)  Saksi adalah pihak ketiga  Kesaksian sebagai alat bukti yang wajar sebab keterangan yang diberikan oleh pihak ke 3 yang leihat atau mengetahui sendiri peristiwa ybs  Bisa saja saksi adalah advokat tapi selama tidak sedang menangani kasus tersebut  Kesaksian sebagai alat bukti yang penting terutma untuk kasus kasus yang terjadi di desa desa  Kemungkinan terjadinya saksi palsu besar, sebab untuk mengingat kembali peristiwa lampau adalah tidak mudah, kecuali jika saksi yang bersangkutan memang secara khusus dimintai menjadi saksi perbuatan hukum yang bersangkutan.  Berlaku asas unus testis nullus testi(ps 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW) Keterangan dari seorang saksi/ hanya berasal dari seorang tanpa ditambah alat bukti lain. Saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian yang dapat melahirkan kekuatan pembuktian sempurna. Agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna minimal ada 2 orang saksi.  Testimonium deauditu = keterangan saksi dari pihak ketiga adalah bukan kesaksian. Ada 2 pendapat : 1) MA Bukan kesaksian sebab dasarnya pada pendengaran dari orang lain (pihak ketiga) 2) Asser-Anema-Verdam Dapat diterima sebagai persangkaan. Alasannya : a) UU tidak melarang b) Asas kebebasan hakim  Cara pendengaran saksi : 1) Free narrative Saksi disuruh bercerita . hal ini banyak ruginya apa bila hal hal yang tidak relevan juga diceritakan.\ Tidak diikuti di Indonesia 2) Leading Kepada saksi diajukan pertanyaan pertanyyaan. Ini lebih terarah sehingga diikuti indonesia.  Kekuatan pembuktian kesaksian BEBAS. Maksudnya diserahkan pada kebijakan hakim  Untuk pendengaran saksi - Harus ditanyakan segala sebab pengetahuan saksi - Hal hal yang harus diperhatikan hakim dalam menilai saksi : 1) Kesesuaian / kecocokan antara keterangan para saksi 2) Kesesuaian dengan apa yang diketahui dari seg lain tentang perkara yang bersangkutan 3) Pertimbangan yang ada pada diri saksi : - Cara hidup - Adat istiadat - Martabat

-

Segala sesuatu yang sekiranya dapat mempengaruhi dapat/tidaknya dipercaya seorang saksi  Penilaian terhadap saksi saksi yang berdiri sendiri diserahkan pada penilaian hakim  Asasnya setiap orang yang bukan salah pihak dapat didengar sebagai saksi. Kecuali : I. Tidak mampu sebagai saksi : 1) Yang sifatnya mutlak dan hakim dilarang mendengar a) Kel sedarah dan kel semenda menurut garis kete lurus dari salah satu pihak dengan alasan : - Dianggap tidak cukup obyektif - Menjaga hub kekeluargaan yang baik - Mencegah timbulnya tekanan batin TETAPI dalam kasus tertentu boleh didengar yaitu dalam perkara :  Penentuan status keperdataan seseorang  Yang menyangkut perjanjian kerja  Yang menyangkut tuntutan nafkah  Yang menyangkut pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian b) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun telah bercerai (sifatnya mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi) 2) Yang sifatnya relatif, mereka boleh didengar tetapi tidak sebagai saksi, hanya sebagai keterangan. Keterangannya hanya dianggap sebagai penjelasan belaka : a) Anak yang belum berumur 15 tahun (ps 145 ayat 1 sub 3 jo ayat 4 HIR) b) Orang gila, meskipun sering terang atau sehat (ps 145 ayat 1 sub 4 HIR) Yang diletakkan dibawah pengamouan karna boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi II.

Atas permintaan sendiri dapat mohon dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian. Mereka boleh mengundurkan diri (ps 146 HIR) mempunyai hak ingkar, yaitu : a) Saudara laki laki dan perempuan serta ipar laki laki dan perempuan dari salah satu pihak b) Kel sedarah menurut keturunan lurus dan saudara laki laki dan perempuan dari suami atau istri dari salah satu pihak c) Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hub kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia yang diberitahukan kepadanya karena martabat . Mereka dapat mengundurkan diri. Seperti : Jaksa, Notaris, Advokat dan polisi  Kewajiban saksi (saksi yang dipanggil bukan yang diikutsertakan) 1) Untuk menghadap, jika tidak hadir : a) Dapat dihukum membayar biaya yang telah sia sia dikeluarkan dan akan dipanggil sekali lagi.(ps 140 HIR) b) Untuk kedua kalinya tidak hadir dapat dihukum untuk : - Membayar biaya yang telah sia sia dikeluarkan - Mengganti kerugian yang diderita para pihak karena ketidak hadiran saksi + dapat ditambah - Hakim memerintahkan agar saksi dibawa serta oleh polisi kepengadilan (141 HIR) 2) Untuk bersumpah atau janji (ps 147 HIR)

3) Untuk memberi keterangan Jika telah bersumpah tidak bersedia memberi keterangan dapat disandra, atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan 12. PERSANGKAAN=vermoedens =praesumptiones  Hasil pembuktian secara yuridis merupakan persangkaan yang meyakinkan, sedangkan persangkaan itu sendiri merupakan pembuktian sementara  Setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan  Pada hakekatnya persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung  Contoh bukan persangkaan - Surat yang ada hub.nya dengan perjanjian yang disengketakan tetapi tidak ditangani - Ket saksi yang melihat samar samar (dari jauh) adanya perbuatan melawan hukum  Macam macam persangkaan 1) Persangkaan berdasarkan fakta/ kenyataan (feitelijke = rechterlijke vermoedens = praesumptiones facti) - Dilakukan oleh hakim - Kekuatan pembuktiannya bebas 2) Persangkaan berdasarkan hukum (wetelijke = rechtsvermoedens =praesumptiones juris) - Berdasarkan UU - Dibedakan menjadi 2 : a) Praesumptiones juris tantum (terkait ps 1916 butir 1,2,3 BW) Kekuatan pembuktian sempurna b) Praesumptiones juris et de jure (terkait ps 1916 butir 4 BW) Kekuatan pembuktian menentukan 13. PENGAKUAN  Unsur unsur pengakuan : 1) Keterangan sepihak 2) Tertulis/ lisan yang tegas 3) Dinyatakan oleh salah satu pihak dipersidangan 4) Isinya membenarkan sebagian/ seluruhnya dari peristiwa atau hub hukum yang diajukan lawan 5) Jika untuk seluruhnya maka pemeriksaan menjadi selesai  Catatan : - Pengakuan harus tegas, sebab dimaksudkan memberikan kepastian hakim tentang kebenaran peristiwa - Termasuk praesumption yuris et...