Hirarki Peraturan Perundangan Di Indonesia DOC

Title	Hirarki Peraturan Perundangan Di Indonesia
Author	Arief Sumarno
Pages	3
File Size	35.5 KB
File Type	DOC
Total Downloads	118
Total Views	160

Summary

Description

1. Hirarki Peraturan Perundangan Di Indonesia Hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangn yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarkinya. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasar pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hukum (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sedangkan perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yaitu hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, dan keuangan negara. 3. Peraturan Pemerintah (PP). Merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. 4. Peraturan Presiden (Perpres). Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP). 5. Peraturan Daerah (Perda). Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang dibuat oleh DPRD Kabupaten / Kota bersama Bupati / Walikota, dan Peraturan Desa / peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa atau nama lainnya....