HUKUM INTERNASIONAL MENURUT PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA DAN J.G. STARKE PDF

Title HUKUM INTERNASIONAL MENURUT PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA DAN J.G. STARKE
Author Rohadatul Aisy
Pages 2
File Size 288.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 58
Total Views 122

Summary

Pengertian Hukum Internasional menurut Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja dan J.G. Starke Andi Sitti Rohadatul Aisy – 04020150787 Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia Pengertian hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja, “hukum internasional adalah keseluruha...


Description

Pengertian Hukum Internasional menurut Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja dan J.G. Starke Andi Sitti Rohadatul Aisy – 04020150787 Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Pengertian hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja, “hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”. Lebih lanjut ditegaskan, “hukum internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan azas-azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batasbatas negara-negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain”1. Dari

definisi

hukum

internasional

yang

dikemukakan,

oleh

Mochtar

ia

mengemukakan bagaimana eksistensi hukum internasinal di era kontemporer saat ini. Di era globalisasi seperti saat ini eksistensi hukum internasional tidak dapat terbantahkan kembali keberadaannya, bahkan hukum internasional bukan hanya mengatur tentang hubungan antarbangsa, saat ini hukum internasional telah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara-negara saja sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan, vatican, billigerency, sekarang telah diakui sebagai bagian dari subjek hukum internasional. Selanjutnya, sebagai bahan perbandingan, menurut J. G. Starke, “Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubunganhubungan mereka satu sama lain”2. Rumusan mengenai hukum internasional dari Starke juga dijabarkan dalam referensi lain, yakni hukum internasional mencakup dua hal3: a) aturan hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan lembaga atau organisasi internasional itu satu dengan lainnya; dan b) 1

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Binacipta, 1997), hlm. 3-4. 2 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 3. 3 J.G. Starke, Introduction to International Law, edisi kesembilan, diterjemahkan oleh Sumitro L.S. Dauredjo, “Pengantar Hukum Intrnasional, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1984), hlm. 1. 1

hubungan lembaga atau organisasi internasional itu dengan negara dan orang perorangan, dan aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan orang-perorangan dan badan-badan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban orang-perorangan itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. Singkatnya, hukum internasional yang didefinisikan oleh Starke ini bukan hanya mencakup hubungan antara negara dengan negara, melainkan juga mengatur bagaimana hak dan kewajiban lembaga pemerintah dan non pemerintah, organisasi internasional, serta individu dalam jangkauan internasional. Sebagaiamana halnya dengan batasan atau jangkauan dan cakupan hukum internasional yang telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas, dalam batasan yang dikemukakan oleh J.G. Starke inipun tampak dua hal, yaitu, subyek-subyek hukum internasional; negara dan subyek hukum bukan negara. Maka demikian, dari kedua definisi hukum internasional di atas, dapat kita lihat bahwa, hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dengan subyek hukum lain bukan negara, dan subyek hukum bukan negara satu dengan lainnya.

2...


Similar Free PDFs