implementasi kebijakan .pdf PDF

Preview

Summary

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang) Dr. Drs. Suparno, M.Si IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK Penulis : Dr. Drs. Suparno, M.Si Layout : Hafit. S vi + 168 Hlmn © 2017, Dwiputra Pustaka Jaya Diterbitkan dan dicetak oleh: Dwi...

Description

Accelerat ing t he world's research.

implementasi kebijakan .pdf Dr. Drs. suparno MSi

Related papers RENST RA kement rian pert anian 2015 2019 Teazzo Mara

RENST RA 2015Aprida susant i RENST RA_ 2015-2019.pdf Yehezkiel Tahapary

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang)

Dr. Drs. Suparno, M.Si

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK Penulis : Dr. Drs. Suparno, M.Si Layout : Hafit. S vi + 168 Hlmn © 2017, Dwiputra Pustaka Jaya

Diterbitkan dan dicetak oleh: Dwiputra Pustaka Jaya Star Safira-Nizar Mansion E4 No.14 Sidoarjo - 61265 Telp: 085-58414756 e-mail: [email protected] Hak cipta dilindungi Undang-undang

Sanksi Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, karena dengan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan buku yang kami beri judul Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang). Buku ini merupakan ringkasan dari disertasi kami, dengan judul asli Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan (Studi Implementasi Kebijakan Ketersediaan Beras Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang) yang kami susun pada tahun 2013. Buku ini berisi perkembangan teori-teori mengenai kebijakan public berikut dengan implementasinya baik dari pengertian sampai dengan model implementasi kebijakan publik. Selanjutnya buku ini juga memuat (1) Deskripsi dan analisa implementasi kebijakan ketersediaan beras dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Rembang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. (2) Deskripsi dan analisis model implementasi kebijakan ketersediaan beras yang cukup aman, bermutu dan terjangkau masyarakatdi Kabupaten Rembang. (3) Kajian faktor penghambat dan pendukung keberhasilan kebijakan publik terkait dengan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Rembang. Berikutnya kami kemukakan inovasi model implementasi kebijakan publik, kemudian analisis inovasi kebijakan public serta rumusan model implementasi

iii

kebijakan publik. Pada pembahasan terakhir kami gambarkan Eksisting Model Implementasi Kebijakan Ketersediaan Beras Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan berdasarkan PP 68 Tahun 2002 dan selanjutnya kami tutup dengan rekomendasi Pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada segenap civitas academica Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritikan dan masukan demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya kami berharap sumbangan pemikiran kami melalui buku ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Semarang, November 2017 Penulis,

Suparno

iv

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI

iii v

BAB I

1

BAB II

BAB III

BAB IV

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK ……………………………

A Perkembangan Teori Administrasi Publik … 1 B Teori Kebijakan Publik …………………………….. 7 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ……………… 15 A Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.. B Model Implementasi Kebijakan Publik ……… C Kebijakan Ketahanan Pangan Sebuah Kajian Empiris ………………………………………….. ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ……………..……………..……………..…………… A Analisis Implementasi Kebijakan Ketersediaan Beras Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan ……………… B Analisis Model Implementasi Kebijakan Ketersediaan Beras Yang Cukup Aman, Bermutu dan Terjangkau Masyarakat ……… C Kajian Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Kebijakan Publik ………………… INOVASI MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ………………………………………………………… A Inovasi Kebijakan Publik ……………………………

v

15 22 35 59

59

78 87 135 135

B C BAB V

Analisis Inovasi Kebijakan Publik ……………… 135 Rumusan Model Implementasi Kebijakan Publik …………………………….………………………… 135 P E N U T U P ………………………………………………… 147 A Implementasi Kebijakan Ketersediaan Beras Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Pangan berdasarkan PP 68 Tahun 2002 (Eksisting Model) ………………… B Rekomendasi ……………………………………………

vi

147 154

Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek

BAB I

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

A. Perkembangan Teori Administrasi Publik Perkembangan ilmu adminsistrasi negara pada sekitar tahun 1926, sebagaimana ditulis Leonard D White, berkembang kecurigaan bahwa, pengamat pada lembaga politik America tidak pernah memproduksi analisis yang sistematis dari sistem adminitrasi kecuali dari ahli hukum. Leonard D White menulis : “Until the last few years, even the text books have obstinately closed their eyes to the enormous terrain, studded with governmental problems of first magnitude and fascinating interest. But certainly no one pretends that administration can still be put aside as a practical detail which clerks could arrange after doctor agreed upon principles. The fact is the last two decades have produced a voluminous literature dealing with the business side of government.” Dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa White merasa administrasi negara dengan politik sesuatu yang harus berjalan seiring. Administrasi negara hanya bisa berjalan apabila dikawinkan dengan ilmu pemerintahan/ ilmu politik.ilmu administrasi negara adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu politik. Bidang kajian ilmu administrasi negara ternyata sekarang sudah mencakup hal-hal penting dalam kehidupan masyarakat ini.Ilmu administrasi negara secara sensitive harus 1

Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek

mampu menanggapi issue-issue pokok dalam masayarakat dan maupun memformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijaksanaan, serta cakap melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam realisasi kerja sehari-hari.Ilmu administrasi negara tidak lagi seperti jamannya Woodrow Wilson dan Leonald D. White yang ramai mempersoalkan antara politik dan administrasi, yang pada akhirnya meletakkan administrasi berada di luar kajian politik. Kata-kata Woodrow Wilson yang terkenal menyatakan : “Administration lies outside the proper sphere of politic. Administration questions are not political question, although politic sets the tasks for administration, it should not be suffered to manipulate its offices” Beberapa pemikir administrasi negara pada awal perkembangannya, senantiasa memperdebatkan antara politik dan administrasi ini. Pemikir lain setelah Woodrow Wilson antara lain Leonal D White dengan bukunya yang terkenal Introduction to Study of Public Administration dapat dikatakan sebagai pembuka ke arah pengkajian disiplin baru dikalangan ilmu-ilmu sosial, yang kemudian dikenal dengan ilmu administrasi negara dan selanjutnya ilmu ini seringkali disebut pula dengan sebutan birokrasi pemerintah. Buku tersebut cocok untuk zamannya, sekarang buku itu dianggap sebagai tonggak monumental dari awal perkembangan ilmu ini. Sama halnya dengan Woodrow Wilson dalam buku tersebut White mencoba mengawinkan ilmu pemerintahan (politik) dengan ilmu administrasi. George Frederickson (1980)mengatakan tentang buku White itu sebagai berikut: “White’s book was for his time, an advanced and sophisticated attempt to mary the science of government and science administration” 2

Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek

Kalau Wilson berpendapat bahwa administrasi merupakan suatu bidang usaha (a field of business) dan harus dipisahkan dari politik, maka White kemudian menjawabnya dengan berargumen bahwa ilmu administrasi negara hanya dapat dijalankan secara efektif jika dikawinkan dengan teori pemerintahan atau politik. Gejolak untuk mengembangkan dan mengkritisi perkembangan ilmu administrasi nampaknya sudah mulai dirasakan pada dasa warsa 80 an. Akhir tahun 1960 an dan awal tahun 1970an Dwight Waldo (1971) menggegerkan masyarakat sarjana administrasi negara dengan isyaratnya yang terkenal bahwa administrasi negara hidup di jaman yang penuh kekacauan. Gejolak itu sebenarnya sudah dirasakan di kala diadakan suatu konferensi oleh masyarakat administrasi Negara dengan disponsori oleh American Academy of Political and Social Science tahun1967. Tulisan di atas mencerminkan bahwa para pemikir sangat leluasa untuk mengembangkan disiplin ilmu, terutama ilmu administrasi negara ini. Miftah Thoha mengatakan perkembanganilmu administrasi negaraberjalan cukup pesat. Paradigma old publicadministration sudah berkembang cukup pesat. Jaman Leonard D White yang masih memperdebatkan antara ilmu administrasi negaradengan ilmu politik, sekarang telah dikenalkan model pengembangan baru yang disebut oleh Miftah Thoha (2008) sebagai administrasi negara kontemporer. Oreintase terakhir pada New Public Service telah dikembangkan secara customize. Praktek administrasi negara tidak bisa digeneralisasikan, namun praktek administrasi negaramemiliki ciri khas pada masing-masing negara. Konsep new public service selalu mengedepankan warga negara sebagai the main customers. 3

Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek

Concept new public service menuntut pemerintah untuk melayani warga negaranya secara akuntabel dan adil. Sementara itu Leonard D White pada waktu itu masih mempermasalahkan tentang penyelenggaraan Negara dilihat dari aspek administrative. Pelayanan atau intervensi negara baru pada hal-hal yang menyangkut pengelolaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat maupun negara secara efektif dan efisien. Suatu jarak yang cukup jauh dalam hal perkembangan ilmu administrasi negaraantara tahun 1926 dan tahun 2010 ini.Pengenalan ilmu administrasi negarasaat ini lebih pada menanggapi keluhan-keluhan warga negara yang merasa tidak pusa terhadap pelayanan yang diberikan oleh negara. Pada chapter I Leonard D White menyatakan bahwa “Public administration is then, the execution of public business, the goal of administrative activity the most expedition, economical and complete achievement of public program.This obviously is not the sole objective of yhe state as an organized unit; protection of private lirights, etc….”Pendapat ini membuktikan bahwa administrasi negara juga bergerak pada ranah yang bersifat public economic. Oleh karena itu selain aspek politik, publik administration juga mencakup aspek ekonomi. Berdasarkan locus dan focus suatu disiplin ilmu, Henry membagi paradigma administrasi negara menjadi lima, yaitu : - Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926) - Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937) - Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (19501970) - Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) - Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970an) 4

Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek

Pada tahun 1970an, George Frederickson memunculkan model Administrasi Negara Baru (New Public Administration). Paradigma ini merupakan kritik terhadap paradigma administrasi negara lama yang cenderung mengutamakan pentingnya nilai ekonomi seperti efisiensi dan efektifitas sebagai tolok ukur kinerja administrasi negara. Menurut paradigma Administrasi Negara Baru, administrasi negara selain bertujuan meraih efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan juga mempunyai komitmen untuk mewujudkan manajemen publik yang responsif dan berkeadilan (social equity). Di era tahun 1980 – 1990an muncul paradigma baru dengan berbagai macam sebutan seperti ’managerialism’, ’new public management’, ’reinventing government’, dan sebagainya. Paradigma administrasi negara yang lahir pada era tahun 1990an pada hakekatnya berisi kritikan terhadap administrasi model lama yang sentralistis dan birokratis. Ide dasar dari paradigma semacam NPM dan Reinventing Government adalah bagaimana mengadopsi model manajemen di dunia bisnis untuk mereformasi birokrasi agar siap menghadapi tantangan global. Sedangkan tahun 2003, muncul paradigma New Public Service (NPS) yang dikemukakan oleh Dernhart dan Derhart. Paradigma ini mengkritisi pokok-pokok pemikiran paradigma administrasi negara pro-pasar. Ide pokok paradigma NPS adalah mewujudkan administrasi negara yang menghargai citizenship, demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan paradigma dalam teori administrasi negara, buku ini membatasi pada empat paradigma yaitu Paradigma Administrasi Negara Tradisional atau disebut juga sebagai paradigma Administrasi Negara Lama (Old Public Administration), Paradigma New Public 5

Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek

Administration, Paradigma New Public Management, dan Paradigma Governance /New Public Service. (Henry, dalam Sri Yuliany, 2012) Dukungan teori administrasi publik bagi wacana publik berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan gejala dan fenomena publik. Di beberapa kejadian wacana publik menjadi arena perdebatan di antara berbagai aliran pemikiran, khususnya di antara penganut administrasi publik murni. Fungsi administrasi publik yang terbentuk dari fakta menyebabkan praktik administrasi harus berdasarkan pada teori sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme. Beberapa fungsi administrasi publik antara lain : 1) Pedoman untuk bertindak; (2) Pedoman untuk mengumpulkan fakta; (3) Pedoman untuk memperoleh pengetahun baru; (4) Pedoman untuk menjelaskan sifat-sifat administrasi (Zauhar & Indradi, 1993). Di samping berfungsi sebagai pedoman bagi tindakan yang harus dilakukan pada birokrat yang mewakili pemerintah bagi perannya untuk mengadvokasi masyarakat sebagai salah satu pilar publik. Mufitz (1984) dalam Rahayu (2010:52) mengatakan bahwa administrasi publik menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena : 1. Teori administasi publik menyatakan sesuatu makna yang dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata. 2. Teori administasi publik dapat menyajikan suatu persfektif yang baru pada situasi tertentu. 3. Teori administasi publik merangsang lahirnya cara-cara baru dalam hal-hal yang berbeda. 4. Teori administasi publik telah ada dan merupakan dasar dalam mengembang teori administrasi lainnya. 5. Teori administrasi publik membantu penggunaanya untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapinya. 6

Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek

Kelima aspek pentingya administrasi publik merupakan poin utama, sehingga ranah administrasi publik dijadikan sebagai rujukan utama dalam mengkaji fenomena-fenomena publik. Konsep new public management dan new public service sebagai tahapan perkembangan terakhir dari ilmu administrasi negaramemberikan dasar bagi penyelenggaraan negara. Management publik yang baik selalu mengedepankan kepentingan dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Manajemen penyelengaraan negara diatur sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan (accountable), transparan (transperence) dan mengakomadasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (repsonsive). New Public service sebagai perkembangan terakhir dari ilmu administrasi negarabelum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana konsep seharusnya. Fenomena yang berlangsung di Indonesia berkaitan dengan pelayanan publik belum termasuk kategori new public service. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas terus diupayakan. B. Teori Kebijakan Publik 1. Pengertian Kebijakan Publik Ahli kebijakan Anderson (1979) dalam Islamy (1998), merumuskan bahwa kebijakan itu adalah : A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Islamy mengutip pendapat Frederick (1963) dalam Abdul Wahab (1997) yang mendefinisikan "Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang 7

Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek

diusulkan seseorang, kelompok atau peme-rintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu." Menurut Edi Suharto (2005) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak.Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitasaktivitas tertentu atau suatu rencana. Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Derbyshire dalam Wibawa (1994) memberikan batasan bahwa kebijakan publik sebagai sekumpulan rencana kegiatan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi.Sedangkan 8

Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek

Hofferbert dalam Wibawa, (1994) membatasi kebijakan publik sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan publik. Mengacu pada Dunn (1981), menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai; (ii) proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih; (iii) kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah; (iv) program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan (v) keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu; (vi) teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y; (vii) proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relative panjang. Menurut Chandler dan Plano (1988:107) dalam Kamus Administrasi Publik, kebijakan publik (public policy) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Shafriz dan Russel (1997:47) mendifinisikan kebijakan publik sangat praktis, yaitu whateever a government dicides to do or not to do atau apa-apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Paterson (2003 :1030) berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarah...