Implementasi Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah PDF

Preview

Summary

IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Makalah disusun guna memenuhi Tugas Mata Kuliah : Fiqih Mu‟amalah Dosen Pengampu : Imam Mustofa, S.H.I., M.S.I Disusun oleh : Dela MulyaSari 1502100169 Kelas A PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAM...

Description

IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Makalah disusun guna memenuhi Tugas Mata Kuliah : Fiqih Mu‟amalah Dosen Pengampu : Imam Mustofa, S.H.I., M.S.I

Disusun oleh :

Dela MulyaSari 1502100169 Kelas A PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO METRO 2016

A. PENDAHULUAN

Makalah ini membahas tentang implementasi syirkah dalam lembaga keuangan syariah. Yang dibahas oleh makalah ini yaitu suatu bentuk kerja sama yang menerapkan bercampurnya suatu modal dengan modal lainnya. Dengan adanya kerja sama antara pemilik modal dengan modal lainnya maka akan memudahkan kita untuk membuka usaha dan mendapatkan hasil yang lebih

menguntungkan.

Hal

ini

merupakan

salah

menolong,atau sama saja dengan berinvestasi.

satu

bentuk

saling

Dengan bekerja sama

bercampurnya suatu modal dengan modal lainnya maka usaha yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar.

2

A. DEFINISI Syirkah secara etimologi didefinisikan sebagai berikut : ‫أ تصر ف‬

‫ عرف بأ ن ا اجتما ع ف استح ا‬،‫ه اا جتما ع‬

‫الذ‬

‫ا لشر ك مشت من اا ثترا‬

“Syirkah merupakan kata yang berasal dari kata „isytirak‟ yang berarti perkongsian, diartikan demikian, karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal.1 Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finanssial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyyudin,1996).2 Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin, maksudnya percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.3 Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para Fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut. 1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah : ‫ع د ب ن المتشار ك ن ف ر أس المال الربح‬ “ Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

2. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah : ‫الش ع‬

‫ج‬

‫الح اثن ن فأكثر ع‬

‫ثب‬

“ Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.

I a Mustofa sebagai a a dikutip oleh Ib u Jib i ,”Fi ih Mua alah”, Jaka ta:Raja G afi do Persada,2016),ha 127 2 De y Setia a ,”Ke ja sa a atau syi kah dala eko o i isla ,”dala ju al eko o i Vol.2,No.3,September 2013,(1-8)h.2 3 He di Suhe di sebagai a a dikutip oleh S i Edi S aso o,”Fi h Mua alah”, Jaka ta:Raja ali Pers,2011),ha 125 1

3

3. Menurut Syihab al-Din al-Qayubi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah: ‫الح اثن ن فأكثر‬

‫ثب‬

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”.

4. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan syirkah ialah: ‫ج الش ع‬

‫الح ف الش ئ ال احدلشخص ن فصاعداع‬

‫عبارة عن ثب‬

“Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengann cara yang telah diketahui”.

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah: ‫اقتسا ارباحه‬

‫ع دب ن شخص ن فأكثرعل التعا ن ف عمل اكتساب‬

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta‟wun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

6. Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yaitu dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan meenyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.4

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 didefinisikan sebagai berikut:5

“Adanya kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat”. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak ata lebih dalam menjalankan sebuah

4 5

Hendi Suhendi sebagaimana dikutip oleh Idris Ahtllad,Ibid.,hlm.127 I a Mustofa,”Fi ih Mua alah”, Jaka ta:Raja G afi do Pe sada, 016),hlm.128

4

usaha, baik dalam bidang perdagangan ata jasa di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proposional dan sesuai dengan kesepakatan.6 Hukum dalam melakukan perkongsian atau berniaga boleh dengan tidak adanya pengkhianatan dari salah satu pihak. Hal ini bahwa di dalamnya terdapat unsur tolong menolong, karena Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya. 

Hendaknya orang yang akan berkongsi dalam perniagaan memilih hartanya yang halal untuk diinvestasikan dan menjauhkan hartanya yang



haram atau yang bercampur dengan harta yang haram. Seorang muslim boleh bekerja sama dengan orang kafir, dengan syarat orang kafir tersebut tidak mengambil kebijakan dan bertindak sendiri, akan tetapi selalu di bawah pengawasan orang muslim tersebut. Hal ini agar orang kafir tersebut tidak berinteraksi dengan harta riba atau hal-hal lain yang diharamkan.7

B. Implementasi Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah Implementasi Syirkah dalam lembaga keuangan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah. 2. Pihak-pihak

yang

turut

dalam

kerja

sama

memasukkan

dana

musyarakah, dengan ketentuan: a. Dapat berupa uang tunai atau aset likuid. b. Dana yang tertimbun bukan milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.8

I a Mustofa,”Fi ih Mua alah”...,h. 8 Saleh Al-Fauza ,”Fi ih Seha i-ha i”, Jaka ta:Ge a I sa i P ess, ,h. 8 I a Mustofa sebagai a a dikutip oleh Veithzal Ri ai da A d ia Pe ata Veithzal,”Fi ih Mua alah”...,h.

6 7

5

Musyarakah atau syirkah dalam konteks perbankan merupakan akad kerja sama pembiayaan antara bank syariah (Islamic Banking) atau beberapa keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercaya kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikanlaporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dan itu melakukan intervensi kebijakan usaha. Pembiayaan syirkah dalam dunia perbankan syariah antara lain adalah sebagai berikut: 1. Pembiayaan dalam modal kerja; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi, industri, perdagangan, dan jasa. 2. Pembiayaan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam industri. 3. Pembiayaan secara indikasi; baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.9

 Pembiayaan Syirkah a. Pada setiap permohonan pembiayaan musyarakah baru, bank per ketentuan

internal

diwajibkan

untuk

menerangkan

esensi

dari

pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah c. Dalam memproses permohonan pembiayaan musyarakah, bank wajib melakukan analisis: 1) Kelengkapan adminitrasi yang disyaratkan 2) Aspek hukum 3) Aspek personal dan aspek usaha. d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.

Imam Mustofa sebagai a a dikutip oleh Veithzal Ri ai da A d ia Pe Mua alah”...,h.

9

6

ata Veithzal,”Fi ih

e. Pada waktu pendatanganan akad antara para nasabah dan bank pada kontrak akad wajib diinformasikan tanggal dan tempat melakukan akad,dll. f.

Bank dan para pihak wajib menyetor dana sebesar nominal tertulis.

g. Dengan asumsi bank adalah sebagai sleeping partner, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.10 SKEMA SYIRKAH BANK MUAMALAT

DANA 50%

(1)

DANA 50%

(2)

NASABAH INVESTOR

(4) intervensi

BISNIS

kebijakan usaha

(3) PROPERTI

nasabah yang mengelola

POKOK+ BAGI HASIL

Keterangan skema: 1. Bank (sebagai pemilik dana) dan Nasabah bekerja sama sebuah bisnis properti; 2. Masing-masing menyertakan modal 50% : 50% 3. Nasabah dipercayakan untuk mengelola bisnis tersebut; 4. Bank dapat melakukan intervensi kebijakan bisnis tersebut 5. Resiko proyek bisnis ditanggung bersama; 6. Keuntungan dari proyek tersebut dibagi bersama dengan porsi 50% : 50%. Contoh kasus akad musyarakah (syirkah) Tuan Doni mengajak Bank Muamalat untuk membiayai proyek usaha pertokoan dengan data-data sebagai berikut: Nilai proyek

Rp. 100.000.000,-

Porsi bank

Rp. 400.000.000,-

10

Ascarya,Akad&Produk Bank Syariah(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011),h.234-236

7

Porsi tuan Doni

Rp. 600.000.000,-

Nisbah bagi hasil

Tuan X 60% Bank 40%

Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah

Rp. 500.000,-

Periode

1 Tahun

Pelunasan

Angsuran / bulan

Jurnal yang di gunakan untuk mencatat transakasi diatas adalah adalah: a. Pada saat bank menyetor dana pada Tuan X sebesar Rp400.000.000,D: Pembiayaan musyarakah

Rp. 400.000.000

K: Rekening nasabah

Rp. 400.000.000

b. Biaya administrasi Rp. 500.000,- ditanggung oleh nasabah D: Rekening nasabah

Rp. 500.000

K: Pendapatan pembiayaan musyarakah

Rp. 500.000

c. Pengumuman pendapatan sebesar Rp. 10.000.000,Hak yang diperoleh oleh bank 40% x Rp. 100.000.000 = Rp.40.000.000 D: Pendapatan bagi hasil yang masih akan diterima Rp. 40.000.000 K: Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah Rp. 40.000.000 d. Pembayaran angsuran pada bulan ke 12 ( Rp. 400.000.000 : 12 ) D: Rekening nasabah

Rp. 33.333.333

K: Pembiayaan musyarakah

Rp. 33.333.333

e. Usaha mengalami kerugian akibat salah satu usahanya terbakar sebesar Rp.25.000.000 Hak bank 40% x Rp. 25.000.000 = Rp. 10.000.000

f.

D: Kerugian pembiayaan musyarakah

Rp. 10.000.000

K: Pembiayaan musyarakah

Rp. 10.000.0000

Pengakukan keuntungan dan kerugian pembiayaan musyarakah D: kas

Rp. 430.000.000

D: Rugi pembiayaan musyarakah

Rp. 10.000.000

K: Laba pembiayaan musyarakah

Rp. 40.000.000

K: pembiayaan musyarakah

Rp. 400.000.000

g. Pembayaran bagi hasil pembiayaan musyarakah D: Rekening nasabah

Rp. 40.000.000

K: Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah Rp. 40.000.000

8

h. Berakhirnya akad musyarakah D: Kas

Rp. 400.000.000

K: Pembiayaan musyarakah

Rp. 400.000.00011

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai tentang pembiayaan Musyarakah 1. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan halhal berikut. a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 2. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum dan memperhatikan halhal berikut. a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b. Setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. e. Seorang mitra tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian); a. Modal

Pa ti i,”I ple e tasi Pe biayaa Musya akah Te hadap Akuta si Pe ba ka Sya iah Pada PT. Ba k Mua alat”,Skripsi(Surakarta,Juli 2009),h.67-68

11

9

1) Modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak. 2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. 3) Pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. b. Kerja 1) Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 2) Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.12 c. Keuntungan 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau perhentian musyarakah. 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara propossional atas dasar keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas presentase itu diberikan kepadanya. 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. d. Kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.13 C. Implementasi Syirkah Pada Koperasi Syirkah Inpoktan (Induk Kelompok Tani) yang akan dibangun lebih dekat dengan syirkah mudhorobah. Syirkah ini mensyaratkan pihak yang bersyirkah 12 13

Mardani,Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,(Jakarta:Prenada Media Group,2012),h.239-231 Ibid.,h.231

10

terdiri dari pihak pemodal dan pengelola yang berakad untuk berusaha bersama guna memperoleh keuntungan. Pemodal adalah pihak yang hanya berkontribusi finansial terhadap usaha sedangkan pengelola adalah pihak yang berkontribusi tenaga/kerja (manajemen dan keahlian) juga dapat berkontribusi finansial. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemodal. Namun demikian, pengelola turut menanggung rugi jika kerugian itu karena kesengajaan atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Selanjutnya setelah dibentuk, syirkah ini dapat didaftarkan badan hukum sebagai koperasi syariah. Untuk kelengkapan organisasi, informasi mengenai syirkah dapat dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga AD/ART menjelaskan tentang organisasi/syirkah, anggota-anggotanya, bentuknya dan lain-lain.14 AD/ART menjadi syarat yang mengikat dalam akad selama syarat-syarat tersebut tidak melanggar hukum syari‟. AD/ART Koperasi biasanya sudah ditetapkan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Maka poin yang tidak bertentangan syariat diambil selebihnya tidak digunakan. a. Memastikan Hak dan Kewajiban Hak dan kewajiban pengelola secara umum telah jelas, guna memberikan pedoman diantara kedua belah pihak maka dibuatlah rincian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu dituangkan dalam dokumen akad syirkah inpoktan yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini menjadi penting untuk membedah akad syirkah sebelum disepakati. b. Menentukan Para Pemodal Para pemodal dalam syirkah inpoktan adalah para anggota inpoktan. c. Memilih Pengelola Koperasi Pengelola memiliki tanggung jawab untuk mengelola modal dalam suatu usaha produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, pengelola haruslah seorang yang memiliki beberapa criteria dasar antara lain amanah dan mampu. Amanah artinya seseorang tersebut

S i De i A ggadi i,”I ple e tasi Syi kah Pada Kope asi”,dala Vol.6,No.1,April 2014(95-109)h.106-108 14

11

ju al Riset Akuta si

dapat dipercaya/tidak khianat sedangkan mampu artinya dapat melaksanakan tugas/kerja sebagai pengelola. Ada pula kriteria afdholiyah lainnya misalnya berpengalaman sukses dalam mengelola usaha syirkah, memiliki jaringan yang luas dan sebagainya. Pengelola minimal 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara (syarat bagi badan hukum koperasi). Secara praktis kandidat pertama adalah para pengurus inti inpoktan. Para perwakilan dalam forum pendirian koperasi dapat memberikan penilaian terhadap para pengurus inti. Bila diantara mereka ada yang tidak sanggup maka dapat digantikan dengan yang lainnya.15 Setelah perencanaan usaha itu telah ada maka selanjutnya adalah pengumpulan sumberdaya dan saatnya untuk mengikatkan diri pada akad syirkah berupa syirkah mudhorobah. Agar semakin mantap syirkah yang dibangun didaftarkan sebagai lembaga ekonomi rakyat berbadan hukum koperasi. Membuat akta notaris pendirian koperasi kepada pejabat notaris kemudian dilanjutkan dengan pengajuan badan hukum kepada dinas koperasi dan UMKM.

D. Mengakhiri Syirkah Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut. 1. Salah satu pihak yang membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. 2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya. 3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. 15

Ibid,.ha.106-108

12

4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.16 5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.17 6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para

pemilikannya

sendiri.

Apabila

harta

lenyap

setelah

terjadi

percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.18 7. Salah Satu pihak murtad (keluar dari agama...