MAKALAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PDF

Preview

Summary

MAKALAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH “Sejarah Perkembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia” Dosen Pengampu : Nurwanita.S.Ag.M.Ag Disusun Oleh: Kelompok III ESY-IV/Semester VI Muhammad Nur : 15.3.12.0118 Bella Yuniar : 15.3.12.0117 Nur Resma Akmayasari :15.3.12.0119 Institut Agama Islam Negeri ...

Description

MAKALAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH “Sejarah Perkembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia” Dosen Pengampu : Nurwanita.S.Ag.M.Ag

Disusun Oleh: Kelompok III ESY-IV/Semester VI

Muhammad Nur

: 15.3.12.0118

Bella Yuniar

: 15.3.12.0117

Nur Resma Akmayasari :15.3.12.0119

Institut Agama Islam Negeri Palu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah 2018

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan sistem syariah, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan LKMS sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. LKMS tidak hanya befungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial. Untuk itu perlunya kita mengetahui bagaimana eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dari sisi sejarahnya di Indonesia. Pada makalah ini akan dibahas perkembangan LKMS pada masa penjajahan hingga pada zaman kemerdekaan baik pada zaman orde lama sampai orde baru. Kemudian akan dibahas juga bagaimana sruktur lembaga keuangan mikro di Indonesia B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah perkembangan keuangan mikro di zaman penjajahan ? 2. Bagaimana sejarah perkembangan keuangan mikro di zaman kemerdekaan? 3. Bagaimana struktur lembaga keuangan mikro di Indonesia?

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Keuangan Mikro di Zaman Penjajahan Perkembangan LKM di Indonesia timbul dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu, diawali dengan pendirian Hulp en Spaar Bank Der Inlandsche Bestuurs Amtenaren (Bank Priyayi Purwokerto) oleh Raden Aria Wirjaarmadja pada bulan Desember 1895. Bank tersebut didirikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintahan daerah di Purwokerto, Jawa Tengah. Modal Awal dikumpulkan dari orang-orang pribumi dan Eropa di Purwokerto oleh pejabat pemerintah Belanda. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk membebaskan pegawai pemerintah daerah (pribumi Indonesia) dari cengkraman para rentenir (terutama dari para kaum pelepas uang keturunan Cina dan Arab) dan untuk memilihara “semangat persaudaraan dan solidaritas” diantara penduduk perkotaan. Bank tersebut memberikan pinjaman pada anggota-anggotanya dan memobilisasi dana melalui simpanan dan iuran anggota. Pada tahun 1897 pejabat pemerintah belanda Sienurgh diganti oleh De Wolffvan Westerrode, yang merupakan pendukung setia kredit pertanian. Dia mengembangkan dan mengorganisasi kembali bank tersebut terutama dari sektor pertanian, dengan nama yang baru yaitu Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredietbank . Bank baru tersebut terinpirasi oleh dan berdasarkan prinsipprinsip koperasi pionir Jerman Raiffeisen, antara lain bahwa para peminjam harus menjadi anggota koperasi , peminjam diwajibkan memberikan dua orang penjamin, dan tingkat bunga pinjaman yang jauh dibawah bunga yang ditetapkan oleh para rentenir. Bank tersebut memberikan kredit konsumtif bukan hanya untuk pegawai pemerintah (pribumi Indonesia maupun Belanda) tetapi juga untuk orang-orang biasa di purwokerto . Pendirian kedua Bank ini pada akhir abad ke 19 melahirkan ribuan bank desa kecil lainnya beserta jutaan peminjam mikro di Jawa , Madura, Sumatra , Bali, Lombok dan Manado hingga awal dekade abad 20. Pada tahun 1929 Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi mengakui keberadaan bank-bank tersebut melalui

3

Staatsblad No.357 UndangUndang Lembaga Perkreditan Desa yang sekarang dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD). Perkembangan lembaga tersebut mencapai puncak dengan didirikannya Algemene Volkscredietbank (Bank AVB) pada tahun 1934 yang didasarkan atas Keputusan Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 19 Februari 1934 No.20 (Staatsbland No.82) yang kemudian menjadi BRI.1 B. Sejarah Perkembangan Keuangan Mikro di Zaman Kemerdekaan Perkembangan LKM di masa penjajahan telah memberi inspirasi dan mendorong pendirian dan perkembangan LKM di Zaman kemerdekaan . 1. Masa Orde Lama Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966), terutama dari tahun 1957-1965, sistem kuangan formal sangat dikekang dan hampir mengalami kehancuran sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Soekarno. Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam system perbankan dan nasionalisasi bank-bank yang dulu menjadi milik belanda. Hal tersebut diikuti dengan konsolidasi bank-bank hasil nasionalisasi menjadi sebuah lembaga yang menggabungkan fungsi bank sentral dan komersial. Pada tahun 1966 , krisis ekonomi yang diperparah oleh krisis politik yang menyedihkan , yang mendorong terjadinya transisi yang keras, membawa Jenderal Soeharto memperoleh kekuasaannya. 2. Masa Orde Baru sampai sekarang Salah satu keberhasilan Presiden Soeharto adalah dalam pendirian sistem keuangan formal, terutama LKM, elemen yang membuat pelayanan tabungan dan kredit dapat diakses secara berkelanjutan oleh sekelompok besar pupulasi pedesaan. Fase intervensi awal pemerintahan Soeharto dimulai tahun 1997 dengan menekankan pemulihan ekonomi Indonesia melalui perbaikan sektor moneter dan

1Ahmad

Subagyo, Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Jakarta:Mitra Wacana

Media, 2015),1.

4

keuangan , terutama dengan memerangi inflasi. Tujuan keduanya untuk memfasilitasi tumbuhnya layanan keuangan terutama sektor perbankan khususnya melalui pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD). Didirikan akhir tahun 1960 oleh pemerintahan Soeharto, BPD beroperasi sebagai bank komersial yang dikelola pemerintah provinsi (yang menyediakan dana untuk modal awal) dan membantu membiayai kebijakan-kebijakan ekonomi daerah. Dengan kebijakan keuangan orde baru, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LKDP) didirikan selama periode 1940 (awal periode pemulihan ekonomi) sampai tahun 1988, ketika paket reformasi keuangan mencabut larangan bank baru. LKDP (kebangkitan gerakan bank pedesaan paska penjajahan) merupakan istilah generic untuk beberapa jenis lembaga kredit dan simpanan kecil yang ada, sesuai dengan daerah masing-masing. Lembaga-lembaga ini diperlakukan sebagai lembaga keuangan non bank. Pada tahun 1972 pemerintahan provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat mendirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang mereka sebut Lembaga Prekreditan Kecamatan (LPK) berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat No.171 Tahun 1972 dan Lumbung Pitih Ngarsi (LPN) organisasi kredit desa berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat No.085 Tahun 1972. Pada era Soeharto pemerintahan RI meluncurkan program untuk mencapai kemandirian dalam produksi beras pada tahun 1969. Pemerintah menggunakan BRI untuk menjalankan kebijakan kreditnya yang oleh pemerintah disebut Program Kredit Bimbingan Masyarakat (BIMAS). BRI dibagi menjadi dua jaringan utama yaitu Sistem Unit Desa BRI dan KUD. Pada tahun 1984 BRI mulai menjalankan program baru seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) . Pada tahun 1985 diluncurkan sebuah paket instrument simpanan SIMPEDES dan SIMASKOT. Oktober 1988 pemerintah RI meluncurkan Keputusan Pemerintah tentang Reformasi Perbankan dan Sektor Keuangan yang disebut PAKTO 88. Salah satu efek penting reformasi pakto 88 adalah munculnya salah satu jenis LKM, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).2 Indonesia telah mengembangkan keungan mikro Islam (IMF) yang melayani masyarakat, baik simpanan maupun pembiayaan di Indonesia Baitul Mal wat 2Ibid,

hlm 3

5

Tamwil (BMT) istilah lain seperti Baitul Qiradh di Aceh. Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam badan hokum Koperasi pertama kali didirikan di Indonesia adalah BMT “Ridho Gusti” pada tahu 1990 di Bandung3. Bayt al mal wa al tamwil (BMT) yang lebih di kenal di indonesia dengan istilah Baitul Mal wa tamwil adalah lembaga ekonomi tingkat mkro dan kecil, yang bukan termasuk koprasi bukan pula bank, tetapi berada di tengah-tengah antara kedua lembaga tersebut, yang melayani tabungan maupun pembiayaan, dengan sistem syariah.4 Namun saat ini telah di akomodir oleh Pemerintah melalui Departemen Koperasi, yang mana secara kelembagaan dapat terdaftar sebagai koprasi jasa keuangan syariah (KJKS). BMT secara konseptual memiliki dua fungsi yaitu sebagai bayt al tamwil dan bayt al mal. Model inilah yang berkembang luas di indonesia. Beberapa lembaga keuangan mikro islam. Pelopor lainnya antar lain BMT Bina Insan Kamil (BIK) yang berdiri di jakarta pada tahun 1992 dan BMT Ibnama yang berdiri di semarang pada tahun yang sama.145.Pada masa itu kegiatan keuangan mikro onvesional juga telah banyak berdiri yang di selenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bawah naungan PHBK (Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat) Bank Indonesia. Perkembangan LKMS di indonesia tidak bisa terlepas dari peran dua lembagasosial ekonomi yang sampai saat ini masih eksis dan kredibel di masyarakat yaitu Dompet Dhuafa (DD). Dan pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK). Kedua lembaga ini yang melahirkan banyak Bayt al-mal wa tamwil(BMT) di Indonesia5 BMT terdaftar secara resmi sebagai koperasi keuangan syariah di Departemen Koperasi Republik Indonesia . Jumlah BMT di Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 300 dan pada akhir 1997 telah bertambah menjadi 1.501, lalu tahun 1998 menjadi 2.470 BMT. Tahun 2005 yang terdaftar dalam anggota PINBUK 3Seibel,

Islamic Microfinance in Indonesia (GTZ.2005),18. Aziz, Kegigihan Sang Perintis (Jakarta:Embun Publishing,2007),55. 5Ahmad Subagyo, Keuangan Mikro Syariah Suatu Pengantar (Jakarta:Mitra Wacana Media,2015),45. 4M.Amin

6

sebanyak 3.037 BMT. Jumlah asset sekitar Rp.1 Triliun dengan jumlah pekerja sebanyak 30.000 orang dan 40% diantaranya adalah wanita. BMT telah melayani 2 juta penyimpan dan didistribusikan ke pengusaha mikro dan kecil lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro. Prinsip keuangan syariah yang digunakan dalam produk BMT ada dua yang paling utama , yaitu jual beli (murabaha, istisna, bai-salam), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dibandingkan produk lainnya.6 Evolusi keuangan mikro Islam di Indonesia , dibagi dalam beberapa tahap yaitu :7 1. Tahap Pertama, Perkenalan: Pendirian Koperasi Syariah pada tahun 1990. 2. Tahap Kedua, Pertumbuhan yang sangat cepat : Berdirinya PINBUK tahun 1995 yang mensponsori dan mensosialisasikan koperasi syariah di Indonesia tahun 1997 s/d 1998 3. Tahap Ketiga, pertumbuhan melambat :pasca krisis moneter , tahun 2000. 4. Tahap Keempat, Stagnan, dan menurun, tahun 2003. Tabel Evolusi Keuangan Islam di Indonesia No Fase 1. Initial Growth 2. Rapid Growth

3. 4.

Slowing Down Stagnas dan Penurunan

Periode 1990-1995 1996 1997 1998 2000 2001 2003

Jumlah 300 700 1501 2470 2938 3037 2856

Tahun 2000-an , batas antara keuangan mikro tradisional “sistem keuangan informal” dengan keuangan mikro modern “system keuangan mikro formal” menjadi terbuka tanpa sekat pemisah yang jelas di antara keduannya. Keuangan mikro sudah menjadi salah satu produk dalam system keuangan modern (formal). Awal tahun 2000-an , di Indonesia berdiri unit-unit (devisi) kredit mikro di beberapa Bank Nasional di Indonesia. Bank Mandiri membuka divisi

6

Artikel The Accountability of Islamic Microfinance Secgtor Development Volume 2 , 531. Hans Dieter Seibel, Islamic Microfinance The Challenge of Institutional Diversity, (ICMIF Takaful,2007),4. 7

7

kredit mikro , Bank Danamon mendirikan Danamon Simpan Pinjam, Bank BTPN membuka unit usaha Mikro, dan sebagainya.8 C. Struktur Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, kedudukan koperasi sebagai model badan usaha paling dianggap sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, yang dalam pelaksaannya telah diatur dan dikembangkan dalam berbagai peraturan. Sesuai dengan pasal 33 UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian fungsi Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian, nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil,dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selaras dengan undang-undang tersebut, dan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat lapisan bawah untuk mengembangkan usaha produktifnya atau terjadi peningkatan kemandirian, peranan lembaga Koperasi, serta merujuk pada Keputusan Manteri Negara

Koperasi

dan

Usaha

Kecil

dan

Menengah

Republik

Indonesia

Nomor;91/Kep/Men/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit jasa Keuangan Syariah. A. Orgsanisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit jasa Keuangan Syariah ( selanjutnya disingkat KJK/UJK Syariah ). I.

Kelembagaan /Organisasi Koperasi Kelembagaan/Organisasi koperasi pada dasarnya disusun secara integrated sebagai sebuah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai komitmen atau kesepakatan berkoperasi. Pengertian Keterpaduan atau integrated ini adanya sifat antara keterpaduan yang satu bagian dengan bagian yang lain saling berhubungan dengan pembagian kerja dan fungsi yang jelas, sehingga mampu mencerminkan satu kehidupan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama dengan azas kekeluargaan. Kelembagaan disuatu koperasi dimaksud kita kenal dengan.

8Ibid,

hal 48

8

a.

Rapat Anggota sebagai lembaga pengambilan keputussn atau kekuasaan tertinggi pada koperasi berdasarkan prinsip demokrasi dengan karakteristik “ one man one vote “.

b.

Pengurus, selaku Manajemen/Pengelola kegiatan koperasi yang senantiasa harus mengingat dan menginplementasikan prinsip dasar asaz dan fungsi serta peran koperasi.

c.

Badan Pengawas, selaku lembaga kontrol koperasi yang mengamankan koperasi dan kemungkinan penyimpanan yang ada, sehingga koperasi tetap dapat berjalan lancer sesuai dengan koridornya.

d. Dewan Syariah KJK/UJK Syariah sebagai lembaga yang memberikan advis, arahan dan kebijakan organisasi dan operasiaonal KJKS/UJKS agar tetap berada pada prinsip dan kaidah syariah II. Struktur Organisasi KJK/UJK Syariah. Dikelola oleh pegawai yang direkrut berdasarkan standar objektif rekrutmen yang pada awal pembentukannya, idealnya terdiri dari unsur : -

Seorang Manajemen

-

Seorang Staf Pembiayaan

-

Seorang Staf Administrasi/Pembukuan

-

Seorang Staf Teller

Dengan format struktur organisasi sebagai berikut (secara sederhana pada tahap awal pembangunan kelembagaan) Format Struktur Organisasi Sederhana Rapat Anggota Penggurus

Badan Pengawas Dewan Syariah

Manajemen

Staf Pembiayaan

Staf Administrasi Akuntansi 9

Staf Teller

a. Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam pada dasarnya dilakukan oleh pengurus, namun Pengurus dapat mengangkat pengelola lain dan untuk itu harus berdasarkan kontrak kerja dengan pengurus. b. Pengelola KJKS/UJKS dapat diberhentikan sebelum masa kontraknya berakhir yaitu apabila terdapat indikasi melakukam penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian terhadap KJKS/UJKS Koperasi baik secara keuangan maupun social. c. Pengelola KJKS/UJKS koperasi diberikan honor yang besarnya sesuai dengan kemampuan anggaran KJKS/UJKS Koperasi. d. Tugas dan Tanggung Jawab secara teknis Pengelola KJKS/UJKS diuraikan pada Bab produk dan Layanan terkait, pada uraian ( peraturan dan prosedur ) tersebut akan terlihat secara kronologis tugas masingmasing personal pada unit/bagian, namun secara garis besar tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut. 1. Manajer - Memimpin organisasi dan mengelola keuangan KJKS/UJKS Koperasi. - Melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan pembiayaan melalui mekanisme/forum komite pembiayaan. - Melakukan

pengendalian/pembinaan

terhadap

pengembalian

pembiayaan. -

Menandatangani berbagai berkas/dokumen transaksi keuangan KJKS/UJKS koperasi.

-

Menyiapkan laporan keuangan koperasi secara berkala ( bulanan, triwulan, dan tahunan ).

2. Staf Pembiayaan. -

Melakukan analisis permohonan pembiayaan.

-

Melakukan pembinaan terhadap anggota.

10

-

Melakukan penagihan terhadap tunggakan pembiayaan, dan membuat surat peringatan kepada penunggak pembiayaan.

3. Staf Administrasi/Akuntansi -

Melakukan pencatatan transaksi keuangan KJKS/UJKS koperasi kedalam format-format pembukuan yang telah ditetapkan F.

-

Memberikan pelayanan kepada komunitas dalam hubungannya dengan kegiatan KSP/USDP Koperasi.

-

Membuat perhitungan kebutuhan/likuiditas kas harian, dan perhitungan lainnya seperti antara lain : perhitungan bagi hasil simpanan Tabungan/Berjangka, Perhitungan Gaji dan Biaya Operasioanal memelihara

KJKS/UJKS; bukti-bukti

Mencatat,

kas

yang ada

Menyimpan

dan

untuk keperluan

dokumentasi, mengerjakan laporan-laporan lain yang diperlukan oleh KJKS/UJKS. 4. Teller -

Menerima dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah

-

Mengelola uang kas KJKS/UJKS

B. Sasaran Pelayanan KJK/UJK Syariah Kegiatan usaha KJKS/UJKS dilaksanakan dari dan untuk anggota calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi Lain dan atau anggotanya. Kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan meliputi pada pelayanan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan a.1. sebagai berikut : 1. Menghimpun dana simpanan koperasi berupa simpanan tabungan dan berjangka dari anggota, dan calon anggotanya, serta dari koperasi lain dan atau anggotanya. 2. Memberikan pembiayaan kepada anggota, dan calon anggotanya serta dan Koperasi Lain dan atau anggotanya. Dalam memberikan pe;layanan kegiatan usahanya KJKS/UJKS Koperasi harus mengutamakan anggotanya dan selanjutnya setelah anggotanya terlayani, baru layanan diberikan kepada calon anggota, dan kemudian kepada koperasi lain dan anggotanya.

11

Jika organisasi KJKS/UJKS semakin tumbuh dan membesar maka pertumbuhan tersebut akan bergerak kebawah yang menempatkan level di bawah Manajer menjadi setingkat kepala Bagian (Supervisi) dengan menempatkan fungsi staf di bawahnya. Perubahan organisasi ini juga diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhsn personal/staf atas pelaksaan system komputerisasi dengan format struktur organiasi sebagaimana gambar dibawah. LKM yang belum dapat mengoptimalkan fungsi organisasi sesuai kebutuhan pengembangan system komputerisasi (software integrade) diharapkan dapat melakukan perangkapan fungsi tersebut ke dalam fungsionaris yang tidak melemahkan system pengendalian intern LKM (tidak menimbulkan konflik interest terhadap kewenangan dan tanggung-jawab yang diemban). Struktur Organisasi LKMS Rapat Anggota Penggurus

Badan Pengawas Dewan Syariah

Manajer

Kepala Bagian

Kepala Bagian

Staf Pembiayaan

Layanan Anggota

Staf Pembiayaan

Kasir

Administrasi

Hukum/Taksasi & LAP-DOK

Administrasi Pembiayaaan

L...