INDONESIA MEMERLUKAN UU PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BARU: ANALISIS KRITIS UU NOMOR 24 TAHUN 2000 DOC

Title	INDONESIA MEMERLUKAN UU PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BARU: ANALISIS KRITIS UU NOMOR 24 TAHUN 2000
Pages	14
File Size	79 KB
File Type	DOC
Total Downloads	90
Total Views	141

Summary

Description

INDONESIA MEMERLUKAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BARU: ANALISIS KRITIS TERHADAP UU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL Oleh: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M. PENDAHULUAN UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah 16 tahun menjadi ius constitutum di Indonesia semenjak diberlakukan pada tahun 2000. Duta Besar Harry Haryono yang pada saat itu adalah Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri melakukan diseminasi rancangan undang- undang ini di berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk mendapatkan masukan-masukan dari para akademisi. Pada saat itu Indonesia memang belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang perjanjian internasional sehingga dasar hukum dalam pembuatan perjanjian internasional masih berpedoman pada Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960. UU Nomor 24 Tahun 2000 sebenarnya diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pemahaman Pemerintah Indonesia terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi sehingga dapat menjadi pedoman bagi para penyusun rancangan undang-undang yang memiliki dimensi internasional. Namun sayangnya UU ini tidak mengatur hal-hal yang sangat substantif mengenai perjanjian internasional di Indonesia tetapi hanya mengatur hal-hal yang bersifat prosedural sehingga terkesan tumpang tindih dengan substansi yang ada di dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Penulis mengamati ada beberapa kelemahan dalam UU ini sehingga Indonesia memerlukan undang-undang perjanjian baru yang mengatur hal-hal yang mendasar mengenai perjanjian internasional di Indonesia. Kelemahan utama dari UU ini adalah dari sisi penggunaan istilah dan kurang memahaminya penyusun rancangan undang-undang mengenai bagaimana perjanjian...