Perbandingan UU lingkungan DOCX

Title	Perbandingan UU lingkungan
Author	I. Sumarno
Pages	3
File Size	16 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	64
Total Views	882

Summary

Description

Perbandingan UU.No.23 Tahun 1997 Dan UU.No.32 Tahun 2009 PERBEDAAN UU NO. 23 TAHUN 1997 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2009 Adapun isi Undang-undang No. 32 tahun 2009 terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan apabila kita cermat terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setap proses perumusan dan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partsipasi, akuntabilitas, serta keadilan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan. Adapun perbandingan yang dapat kita lihat dari kedua Undang-Undang ini,adalah Bahan Perbandingan UU No. 23 tahun 1997 UU No. 32 tahun 2009 1. Kewenangan Pusat dan daerah Tidak terlalu detail dijelaskan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah Pembagian tugas dan kewenangan jelas dalam pasal 63-64 2. Upaya pengendalian lingkungan hidup Belum diatur secara jelas dan terpisah Diatur dalam BAB V tentang pengendalian 3. Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 14) Meliput KLHS, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dll 4. Unsur-unsur Pengelolaan lingkungan hidup Unsur pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 ayat 1-25 Penambahan unsur antara lain RPPLH, KLHS, UKL-UPL, Perubahan iklim, dll 5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan pentng terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal dokumen amdal akan dinilai oleh komisi penilai yang dibentuk oleh menteri, gubernur/walikota...