Ini Pasal 'Ambigu' dalam UU Narkotika DOCX

Title	Ini Pasal 'Ambigu' dalam UU Narkotika
Author	Azis Rijal Muklis
Pages	3
File Size	16.4 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	227
Total Views	392

Summary

Ini Pasal ‘Ambigu’ dalam UU Narkotika Pemerintah dan DPR mesti memberi penegasan dalam membedakan antara pengedar atau bandar dengan penyalah guna. Selain itu, penegak hukum diminta lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika ketimbang penjatuhan pidana. M. Januar Rizki Para pe...

Description

Ini Pasal 'Ambigu' dalam UU Narkotika Pemerintah dan DPR mesti memberi penegasan dalam membedakan antara pengedar atau bandar dengan penyalah guna. Selain itu, penegak hukum diminta lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika ketimbang penjatuhan pidana. M. Januar Rizki Para pembicara dalam acara penyampaian Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Nomor PDM-268/JKT.SL/04/2018 atas nama Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo bin Setiono di Jakarta, Selasa (17/7). Foto: MJR BERITA TERKAIT Catatan Penting dalam Pemberantasan Narkoba Ini Poin Terpenting Revisi UU Narkotika DPR Minta Pemerintah Segera Sodorkan Draf Revisi UU Narkotika Semakin tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi alasan berbagai pihak mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan Revisi Undang Undang (RUU) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Revisi tersebut diperlukan karena payung hukum yang berlaku saat ini belum mampu menekan peredaran barang "haram" tersebut. Kepala Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Miko Ginting mengatakan salah satu poin yang perlu direvisi yakni Pasal 112 UU Narkotika. Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu menjelaskan lebih rinci dalam pasal tersebut. Sebab, pasal tersebut tidak membedakan antara penyalah guna dengan pengedar atau bandar narkotika. Faktanya, penegak hukum seringkali menggunakan pasal tersebut untuk menjerat penyalah guna narkotika. Padahal, menurut Miko, seharusnya pasal tersebut hanya berlaku bagi pengedar atau bandar narkotika. Sebab, Pasal 112 UU Narkotika memuat frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" narkotika. Karenanya, penyalah guna narkotika lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 UU Narkotika. "Keberadaan unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai' penyalah guna akan mudah dijerat pidana penjara. Sebab, secara otomatis penyalah guna pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Meski unsur delik itu tidak memuat unsur mens area yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan narkotika tersebut," kata Miko saat dijumpai dalam acara jumpa pers penyampaian Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo di Jakarta, Selasa (17/7/2018). Selengkapnya, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam...