K3 TAMBANG.pdf PDF

Preview

Summary

No Kode: DAR2/Profesional/001/2018 PENDALAMAN MATERI PENAMBANGAN MODUL 3 KEAMANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TAMBANG Dr. H. Agus Solehudin, ST., MT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2018 i COVER i DAFTAR ISI ii A. PENDAHULUAN 1 B. CA...

Description

No Kode: DAR2/Profesional/001/2018

PENDALAMAN MATERI PENAMBANGAN

MODUL 3 KEAMANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TAMBANG

Dr. H. Agus Solehudin, ST., MT

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2018 i

COVER

i

DAFTAR ISI

ii

A.

PENDAHULUAN

1

B.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

2

C.

URAIAN MATERI

3

1. Dasar Hukum K-3 Pertambangan

5

2. Elemen Pemerintah dalam pengelolaan K3 pertambangan

7

3. Elemen Perusahaan dalam pengelolaan K3 pertambangan

7

4. Elemen Pengawasan Pertambangan

8

5. Implementasi K3 pertambangan

9

6. Sistem Manajemen K3 di pertambangan

20

D.

RANGKUMAN

22

G.

DAFTAR PUSTAKA

23

ii

A. PENDAHULUAN Kegiatan atau aktivitas dalam industri pertambangan tidak bisa pungkiri adanya risiko terjadinya kecelakaan kerja, karena didalam aktivitasnya pertambangan menggunakan padat modal dan padat teknologi. Dengan kesadaran akan terjadinya kecelakaan kerja tersebut industri pertambangan harus menyiapkan tenaga ahli K3 yang bertanggung jawab atas keselamatan para pekerjanya. Pada prinsipnya kecelakaan kerja dapat terjadi dikarenakan oleh kondisi yang tidak aman serta kegiatan atau aktivitas yang tidak aman. Tabel 3.1: Contoh-contoh risiko yang timbul akibat tambang terhadap pekerja tambang dan masyarakat RISIKO BAHAYA TAMBANG

PEKERJA TAMBANG  Kebakaran tambang Jatuhnya permukaan tanah—tambang terbuka atau bawah tanah Ledakan/kebakaran/kehilangan ban  Kehilangan kendali kendaraan  Kehilangan kendali peledak Ledakan bawah tanah Pekerjaan manual, tersandung, terpeleset atau terjatuh Arus masuk yang tiba-tiba Luapan yang tiba-tiba  Kehilangan kendali pada bendungan tailing (tailing dam) Isu kesehatan  • Debu pada atmosfer • Emisi gas buang mesin diesel  • Zat berbahaya—gas, asap, zat padat atau cair  • Kebisingan • Lingkungan termal • Radiasi ionisasi & non-ionisasi

MASYARAKAT                

Pertambangan merupakan industri yang berisiko tinggi dengan sejumlah risiko operasional yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Pihak yang paling rentan terhadap risiko tersebut adalah para pekerja tambang, namun demikian beberapa risiko pertambangan juga dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan penduduk yang tinggal di sekitar kawasan tambang. Daftar sejumlah bahaya tambang ditunjukkan pada Tabel 3.1 dan lebih dari setengahnya dapat mempengaruhi orang-orang yang 1

tinggal di daerah sekitar tambang. Sebagai contoh, kebakaran tambang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan para pekerja serta orang-orang yang tinggal di dekat tambang tersebut. Sebaliknya, peristiwa aliran bawah tanah yang menyebabkan masuknya aliran air ke dalam kawasan pekerjaan tambang secara tiba-tiba secara umum hanya akan membahayakan keselamatan para pekerja tambang. Undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pertambangan mewajibkan dilakukannya identifikasi atas seluruh risiko bahaya yang dapat diprediksi tersebut dan mengontrolnya hingga ke tingkat yang dapat diterima.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 1. Mampu memahami aspek keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan pada industri pertambangan 2. Mampu menerapkan keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dalam pekerjaannya pada industri pertambangan

1.

Sub Capaian Pembelajaran

a. Sub Capaian Pembelajaran mampu memahami aspek keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan pada industri pertambangan -

Mampu memahami Dasar Hukum K-3 Pertambangan

-

Mampu memahami Elemen Pemerintah dalam pengelolaan K3 pertambangan

-

Mampu memahami Elemen Perusahaan dalam pengelolaan K3 pertambangan

-

Mampu memahami Elemen Pengawasan Pertambangan

b. Sub Capaian Pembelajaran mampu menerapkan keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dalam pekerjaannya pada industri pertambangan -

Mampun mengimplementasikan Keamanan Kerja dalam pekerjaannya pada industri pertambangan

-

Mampun mengimplementasikan Keselamatan Kerja dalam pekerjaannya pada industri pertambangan

-

Mampun mengimplementasikan Kesehatan Kerja dalam pekerjaannya pada industri pertambangan 2

-

Mampun

memahami Lingkungan Kerja dalam pekerjaannya pada industri

pertambangan -

Mampun menerapkan sistem manajemen K3 dalam pekerjaannya pada industri pertambangan

-

Mampun memhami Kelayakan Sarana, Prasarana dan Instalasi Peralatan Pertambangan dalam pekerjaannya pada industri pertambangan.

C. URAIAN MATERI Indonesia memiliki berbagai sektor industri yang salah satunya yaitu pertambangan. Pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Pertambangan memberikan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional, baik dalam sektor fiscal, moneter, maupun sektor riil. Peran pertambangan terlihat jelas dimana pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan negara; berkontribusi dalam pembangaunan daerah, baik dalam bentuk dana bagi hasil maupun program community development atau coorporate social responsibility; memberikan nilai surplus dalam neraca perdagangan; meningkatkan investasi; memberikan efek berantai yang positif terhadap ketenagakerjaan; menjadi salah satu faktor dominan dalam menentukan Indeks Harga Saham Gabungan; dan menjadi salah satu sumber energy dan bahan baku domestik.

Salah satu karakteristik industri pertambangan adalah padat modal, padat teknologi dan memiliki risiko yang besar. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kelancaran operasi, menghindari terjadinya kecelakaan kerja, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja maka diperlukan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada kegiatan pertambangan.

Terjadinya kecelakaan kerja tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan suatu usaha. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan kerugian yang sangat besar karena manusia adalah satusatunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun.

3

Upaya pencegahan dan pengendalian bahaya kerja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja. Secara keilmuan K3, didefinisikan sebagai ilmu dan penerapan teknologi tentang pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dari aspek hukum K3 merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Melalui peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas, perlindungan K3 dapat ditegakkan, untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang K3. Bahkan ditingkat internasionalpun telah disepakati adanya konvensi-konvensi yang mengatur tentang K3 secara universal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang dikeluarkan oleh organisasi dunia seperti ILO, WHO, maupun tingkat regional.

Ditinjau dari aspek ekonomis, dengan menerapkan K3, maka tingkat kecelakaan akan menurun, sehingga kompensasi terhadap kecelakaan juga menurun, dan biaya tenaga kerja dapat berkurang. Sejalan dengan itu, K3 yang efektif akan dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Hal ini pada gilirannya kemudian dapat mendorong semua tempat kerja/industri maupun tempat-tempat umum merasakan perlunya dan memiliki budaya K3 untuk diterapkan disetiap tempat dan waktu, sehingga K3 menjadi salah satu budaya industrial.

Dengan melaksanakan K3 akan terwujud perlindungan terhadap tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi pada waktu melakukan pekerjaan di tempat kerja. Dengan dilaksanakannya perlindungan K3, diharapkan akan tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan tenaga kerja yang produktif, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan. Dengan demikian K3 sangat besar peranannya dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan, terutama dapat mencegah korban manusia. Oleh karena itu, kami membahas tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di salah satu industri yaitu industri pertambangan batubara yang merupakan industri besar diwilayah Indonesia.

4

1. Dasar Hukum K-3 Pertambangan Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai K3, UndangUndang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

b. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ketempat kerja baru. sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat dan aman tanpa membahayakan diri sendri dan masyarakat sekelilingnya hingga memperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegah penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

c. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, cuti sampai dengan keselamatan dan kesahatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran , Penyimpanan, dan Pengguna Pestisida 5

3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 4. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja Undang - Undang Dasar 1945 mengisyaratkan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan baru dapat disebut memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila keselamatan tenaga kerja sebagai pelaksananya terjamin. Cidera, cacat, penyakit, kematian dan lain-lain sebagai akibat kecelakaan dalam melakukan pekerjaan bertentangan dengan dasar kemanusiaan. Maka dari itu, atas dasar landasan UUD 1945 lahir Undang - Undang dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dalam Keselamatan Kerja.

Pengelolaan K3 pertambangan dilakukan secara menyeluruh baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Pengelolaan tersebut didasarkan pada peraturan sebagai berikut: 1. UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 3. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas bumi 4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 5. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 6. PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi 7. PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota 8. PP No.19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3 di Bidang Pertambangan 9. Permen No.06.P Tahun 1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Migas dan Panas Bumi 10. Permen No.02 P. Tahun 1990 tentang Keselamatan Kerja Panas Bumi 11. Kepmen No.555.K Tahun 1995 tentang K3 Pertambangan Umum 12. Kepmen.No.2555.K Tahun 1993 tentang PIT Pertambangan Umum.

2. Elemen Pemerintah dalam pengelolaan K3 pertambangan 6

Elemen pemerintah dalam pengelolaan K3 pertambangan terdiri atas: 1. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang. Adalah Kepala dari Pelaksana Inpeksi Tambang / Inspektur Tambang dalam hal ini dijabat oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kepala Dinas ESDM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) / Inspektur Tambang (IT) PIT. Adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan K3 di lingkungan pertambangan umum (Pasal 1, Kepmen No. 555.K Tahun 1995) baik di Pusat maupun Daerah. IT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang (Pasal 1, Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Kepala BKN No. 1247 K/70/MEM/2002 dan No. 17 Tahun 2002) baik di Pusat maupun Daerah. 3. Buku Tambang. Adalah buku catatan yang memuat larangan, perintah dan petunjuk PIT yang wajib dilaksanakan Kepala Teknik Tambang (KTT) (Pasal 1, Kepmen No.555. K Tahun 1995).

3. Elemen Perusahaan dalam pengelolaan K3 pertambangan Sedangkan elemen perusahaan dalam pengelolaan K3 pertambangan terdiri atas: a. Kepala Teknik Tambang (KTT) Adalah seseorang yang jabatannya tertinggi di Job Site untuk memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 1, Kepmen No. 555.K Tahun 1995). b. Organisasi dan Personil K3 c. Program K3 d. Anggaran dan Biaya e. Dokumen dan laporan K3

4. Elemen Pengawasan Pertambangan Berdasarkan Pasal 140 Ayat 1, UU No. 4 Tahun 2009, pengawasan pertambangan mineral dan batubara menjadi tanggung jawab menteri dimana menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh 7

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tersebut meliputi administarasi/tata laksana; operasional; kompetensi aparatur; dan pelaksanaan program pengelolaan usaha pertambangan. Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Pasal 140 Ayat 2). Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK (Pasal 140 Ayat 3). Berdasarkan Pasal 141 Ayat 1, hal yang menjadi aspek pengawasan adalah: a. teknis pertambangan, b. pemasaran, c. keuangan, d. pengelolaan data mineral dan batubara, e. konservasi sumber daya mineral dan batubara, f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, g. keselamatan operasi pertambangan, h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan, m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, n. pengelolaan IUP atau IUPK, dan o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Pengawasan terhadap huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 141 Ayat 2). 8

5. Implementasi K3 pertambangan 1.

Pengawasan K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan Pengawasan K3 Pertambangan.

Dilaksanakan dengan tujuan menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ruang lingkup K3 pertambangan meliputi: 1. Keselamatan kerja, Yang dimaksud keselamatan kerja antara lain berupa: a. Manajemen risiko, b. Program keselamatan kerja, c. Pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja, d. Administrasi keselamatan kerja, e. Manajemen keadaan darurat, f. Inspeksi dan Audit keselamatan kerja, g. Pencegahan dan penyelidikan kecelakaan.

2. Kesehatan kerja, Yang dimaksud kesehatan kerja antara lain berupa: a. Program kesehatan kerja b. Pemeriksaan kesehatan pekerja, c. Pencegahan penyakit akibat kerja, d. Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja e. Hiegiene dan sanitasi, f. Pengelolaan makanan, minuman dan gizi kerja, g. Ergonomis.

3. Lingkungan Kerja, Yang dimaksud kesehatan kerja antara lain berupa: a. Pengendalian debu, 9

b. Pengendalian kebisingan, c. Pengendalian getaran, d. Pencahayaan, e. Kualitas udara kerja (kuantitas dan kualitas) f. Pengendalian radiasi g. House keeping.

4. Sistem Manajemen K3. Sedangkan pengawasan Keselamatan Operasi Pertambangan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kegiatan operasi pertambangan yang aman dan selamat. Ruang lingkup Keselamatan Operasi Pertambangan meliputi: a. Evaluasi laporan hasil kajian, b. Pemenuhan standardisasi instalasi, c. Pengamanan instalasi, d. Kelayakan sarana, prasarana dan instalasi peralatan pertambangan e. Kompetensi tenaga teknik.

Pelaksanaan pengawasan K3 dan keselamatan operasi pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: a. Pengawasan Administratif Pengawasan administratif meliputi: 1. Bahan peledak (Format IVi / Rekomendasi) 2. Laporan kecelakaan (Format IIIi; Vi; Vii; VIIi; VIIIi; IXi) 3. Peralatan (dokumen untuk perijinan) 4. Persetujuan (dokumen kajian, tinggi jenjang, ventilasi, penyanggaan, dan lain-lain) 5. Laporan pelaksanaan program K3 (Triwulan) 6. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL)

b. Pengawasan Operasional / Lapangan Pengawasan operasional / lapangan meliputi: 1. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Inspeksi dilaksanakan oleh PIT/IT dengan berkoordinasi dengan pengawas pusat dan daerah berdasarkan prosedur tetap dan KTT 10

diposisikan sebagai mitra. Contoh objek yang diinspeksi antara lain area penambangan, haul road, perbengkelan, pabrik, pengolahan, pelabuhan, fasilitas dan instalasi lainnya. 2. Pemeriksaan / Penyelidikan Kecelakaan 3. Pemeriksaan / Penyelidikan Kejadian Berbahaya 4. Pengujian Kelayakan Sarana dan Peralatan 5. Pengujian Kondisi Lingkungan Kerja Pelaksanaan pengawasan K3 dan keselamatan operasi pertambangan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Dekonsentrasi) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Desentralisasi).

2.

Pengujian Perlatan K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan

a. Pengujian kelayakan peralatan, sarana dan instalasi Pengujian peralatan sarana dan instalasi meliputi: 1. Sistem Ventilasi, 2. Sistem Penyanggaan, 3. Kestabilan Lereng, 4. Gudang Bahan Peledak 5. Penimbunan Bahan Bakar Cair 6. Kapal Keruk 7. Kapal Isap 8. Alat Angkut Orang, Barang, dan Material 9. Alat Angkat 10. Bejana Bertekanan 11. Instalasi Pipa 12. Pressure Safety Valve 13. Peralatan Listrik

b. Pengujian/penilaian kompetensi Pengujian/penilaian kompetensi meliputi; 1. Penilaian kompetensi calon Kepala Teknik Tambang 2. Pengujian kompetensi Juru Ledak 11

3. Pengujian Kompetensi Juru Ukur 4. Pengujian Kompetensi Pengawas Operasional (POP; POM; POU) 5. Pengujian Kompetensi Juru Las (bekerja sama dengan pihak ke-3) 6. Pengujian Kompetensi Operator alat angkat (bekerja sama dengan pihak ke-3)

3.

Perangkat Perlatan K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan

1. Peralatan pelindung Kepa...