Kebijakan Luar Negeri Indonesia & APEC DOCX

Title Kebijakan Luar Negeri Indonesia & APEC
Author Arzita Shafira
Pages 12
File Size 28.7 KB
File Type DOCX
Total Downloads 150
Total Views 298

Summary

Nama : Arzita Shafira NIM : 2010-22-056 Tugas Akhir Metode Penelitian Sosial KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) PENDAHULUAN Kebijakan luar negeri adalah suatu tindakan pemerintah suatu Negara terhadap Negara lain dalam politik internasional, dengan dida...


Description

Nama : Arzita Shafira NIM : 2010-22-056 Tugas Akhir Metode Penelitian Sosial KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) PENDAHULUAN Kebijakan luar negeri adalah suatu tindakan pemerintah suatu Negara terhadap Negara lain dalam politik internasional, dengan didasarkan oleh serangkaian asumsi dan tujuan tertentu, serta dimaksudnkan untuk menjamin keamanan nasional. Kebijakan luar negeri dapat dijalankan melalu berbagai cara, namun yang paling umum adalah dengan cara perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri (foreign policy makers) dapat dikatakan sama di semua pemerintahan. Yang berbeda adalah kepala pemerintahan yang memegang peranan penting dalam urusan luar negeri. Dia langsung dibantu oleh badan-badan penasihat atau administratif misalnya yang disebut dengan: Kabinet di Inggris, Dewan Revolusi untuk pemerintahan militer, Presidium untuk Rusia atau Kantor Eksekutif Kabinet yang kurang melembaga, seperti di Amerika Serikat. Dari para pakar urusan luar negeri ini yang penting dalam pemerintahan adalah Menteri Luar Negeri-nya, yang secara administratif mengepalai departemen dan mengurusi kebijakan luar negeri, serta menjadi penasihat resmi utama dari kepala pemerintahan. Di semua negara, sebenarnya setiap departemen ini ikut secara langsung dalam proses pengolahan keputusan kebijakan luar negeri. Para pakar keuangan dan militer biasanya juga ikut disertakan, demikian pula para menteri ekonomi yang juga penting peranannya. Sedangkan badan-badan Legislatif memegang peranan sebagaimana yangditentukan konstitusinya. Tetapi kebijakan luar negeri pada hakikatnya merupakan hak prerogatif, yang mana hanya kadang- kadang saja legislatif ikut campur....


Similar Free PDFs