Definisi, Tujuan dan Model Kebijakan Luar Negeri PDF

Title Definisi, Tujuan dan Model Kebijakan Luar Negeri
Author Labib Syarief
Pages 23
File Size 163.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 11
Total Views 79

Summary

KEBIJAKAN LUAR NEGERI Makalah ini Ditujukan Untuk Memenuhi Mata Kuliah: Politik Internasional Dosen Pengampu: Andar Nubowo, DEA Oleh : Auditya Rachmaniyah 111 211 3000 008 Khairi Fuady 111 111 3000 043 Labib Syarief 111 211 3000 033 Muhammad Sulthon 111 111 3000 031 Nurvika Vidyana Kesuma 111 211 30...


Description

KEBIJAKAN LUAR NEGERI Makalah ini Ditujukan Untuk Memenuhi Mata Kuliah: Politik Internasional

Dosen Pengampu: Andar Nubowo, DEA

Oleh : Auditya Rachmaniyah 111 211 3000 008 Khairi Fuady 111 111 3000 043 Labib Syarief 111 211 3000 033 Muhammad Sulthon 111 111 3000 031 Nurvika Vidyana Kesuma 111 211 3000 026

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah Swt yang telah menganugerahkan segala nikmat, di antaranya nikmat Islam, Iman dan sehat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah “Kebijakan Luar Negeri” dengan baik. Shalawat serta salam, dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw, Nabi akhir zaman, yang membawa umatnya dari zaman yang penuh kegelapan, tanpa adanya ilmu, ke zaman yang terang benderang, dengan banyaknya ilmu.

Makalah ini membahas pentingnya instrumen kebijakan luar negeri sebagai alat analisis dinamika politik internasional. Kami selaku penulis berterimakasih kepada semua pihak yang mendukung untuk penyelesaian makalah ini. Terima kasih kepada Bpk. Andar Nubowo selaku dosen yang membimbing, mengarahkan dan mengajarkan Politik Internasional yang sangat bermanfaat. Penulis memohon maaf, apabila makalah ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini. Penulis berharap makalah ini

bisa bermanfaat, khususnya untuk kalangan akademik, baik itu

mahasiswa dan dosen.

Jakarta, 5 April 2014, Penulis,

Kelompok V

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................... i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN Latar Belakang ............................................................................... 1

A. B. C. D. E. F.

BAB II

PEMBAHASAN A. B. C. D.

BAB III

Rumusan Masalah ................................................................................. 1 Tujuan dan Manfaat .............................................................................. 1 Tinjauan Pustaka ................................................................................... 2 Kerangka Teori ..................................................................................... 2 Metode Penelitian Makalah ................................................................... 2

Pengertian Kebijakan Luar Negeri .................................................... 3 Kapabilitas Negara dan Kebijakan Luar Negeri ..................................... 4 Proses Perumusan Kebijakan Luar Negeri ............................................. 8 Model Kebijakan Luar Negeri ............................................................... 8 a. Faktor Psikologi dalam Kebijakan Luar Negeri .................................. 9 b. Rational Decision Actor Making Model ........................................... 11 1. Rational Actor Model .......................................................... 11 2. Organizational Process Models ........................................... 13 3. Bureaucratic Political Models.............................................. 13 c. Faktor Domestik ............................................................................. 14 a) James N. Rosenau ..................................................................... 14 b) Alex Mintz ................................................................................ 15 d. Faktor Sistem Internasional dalam Kebijakan Luar Negeri ............... 16

PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................19 B. Saran .................................................................................................. 19

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. iii

ii

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pasca Westphalia muncul state sebagai entitas baru yang memiliki kedaulatan dan terdiri dari pemerintahan, rakyat, teritorial, dan diakui oleh negara lain. Waktu terus berjalan, manusia terus memperbaiki peradabannya dengan menemukan teknologi yang berdampak pada kecanggihan alat militer. Hingga terjadi perang dunia satu dan dunia kedua dengan intensitas korban yang banyak akibat canggihnya alat militer. Oleh karena itu, politik internasional mengkaji bagaimana pola interaksi dunia antar negara terjadi, baik itu berupa perang, diplomasi, dan lainnya. Salah satu instrumen penting dalam menganalisa tindakan negara dalam sistem internasional adalah melalui kebijakan luar negerinya. Bila kita mengetahui kebijakan luar negeri mengetahui kita akan membaca arah politik internasional saat ini. Maka dari itu, makalah ini akan membahas pengertian kebijakan luar negeri dari berbagai tokoh yang ahli dalam bidangnya, tujuan dan proses dibuatnya, mengkaji tindakan tiap negara dalam sistem internasional, serta model-model kebijakan internasional

B. Rumusan Masalah Berdasarkan paparan yang dijelaskan di atas, agar pembahasan tidak melebar, rumusan masalah akan dikerucutkan kedalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut: 1.

Apa pengertian kebijakan luar negeri?

2.

Apa tujuan dilakukakannya kebijakan luar negeri?

3.

Bagaimana kapabilitas negara mempengerahi kebijakan luar negerinya?

4.

Apa saja model kebijakan luar negeri?

C. Tujuan dan Manfaat Tujuan dari penyusunan makalah ini, untuk membahas dan menganalisa kebijakan luar negeri sebagai instrumen setiap tindakan negara dalam politik internasional. Dilihat berdasarkan kapabilitas yang dimiliki serta model-model kebijakan luar negeri. Sedangkan manfaat makalah ini, untuk menambah wawasan bagi akademisi, baik itu mahasiswa dan

2

dosen, tentang dinamika pergerakan negara dalam politik internasional berdasarkan kacamata kebijakan luar negerinya.

D. Tinjauan Pustaka Dalam menjelaskan tiap bagian dalam makalah, penulis mengambil dari informasi primer berupa buku, dari beberapa tokoh, di antaranya, K. J. Holsti, James N. Rosenau, Graham T. Allison, Alex Mintz, serta lainnya. Untuk memperjelas tinjauan teoritis dengan kasus, maka penulis mengambil dari beberapa media massa, sehingga penyusunan makalah ini terarah dang kongkrit.

E. Kerangka Teori Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa kasus-kasus yang berfokus pada kebijakan luar negeri, sehingga perlu dijelaskan secara terperinci tentang pengertian kebijakan luar negeri, serta melihat model-model kebijakannya yang menyebabkan mengapa negara melakukan tindakan tersebut. Kerangka teori diambil dari tokoh-tokoh termuka di antaranya, K. J. Holsti, James N. Rosenau, Graham T. Allison, Alex Mintz, serta lainnya. Sehingga memudahkan penulis menganlisis setiap kejadian KLN dalam politik internasional

F. Metode Penelitian Makalah 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebab pemaparan dalam penelitian ini berbentuk penggambaran secara rinci dan mendalam, serta menganalisisnya dalam bentuk kalimat. Interpretasi penelitian berdasarkan fakta dan literatur yang telah dikumpulkan. 2. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur. Literatur di antaranya buku, jurnal, dan lain-lain. Sebagai sumber penelitian yang menjadi patokan dalam pembahasan data. Di samping itu, internet sebagai tambahan yang tidak ada dalam literatur, dan pendukung data yang sudah disumbangkan sumber primer.

3

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Luar Negeri Menurut Joshua Goldstein mengatakan bahwa pengertian Kebijakan Luar Negeri adalah kebijakan luar negeri adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional. 1 Sedangkan menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan. 2 Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempengaruhi terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta benefit untuk negaranya. Mereka bertindak berdasarkan sumber daya yang ada. Menurut Rosenau tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. 3 KJ. Holsti membagi tujuannya menjadi tiga kriteria utama, sebagai berikut: 1. Nilai, yang diletakkan pada tujuan negara, sebagai faktor utama mendorong pembuat kebijakan, hal itu dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. 2. Unsur Waktu, jangka waktu untuk mencapai tujuan. 3. Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan akan dibebankan dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri. 4 Menurut KJ. Holsti, dua tujuan yang lebih dominan dalam negara adalah, tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu, indikator ini dinilai berdasarkan industri, teknologi, bantuan dana

1

Joshua Goldstein, International Relations, (New York: Longman, 1999), 147. K.J. Holsti, International Politics : A Framework for Analysis. (New Jersey: Prentice-Hall, 1983) 107. 3 James N. Rosenau. International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory, (New York: The Free Press, 1969), 167. 4 K. J. Holsti. Op. Cit., 145. 2

4

dan, militer. 5 Sedangkan Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideology terakhir dalam sistem internasional, ideologi tersebut merupakan aturan yang mengatur tindakan negara dalam sistem internasional. 6 Bagi Rosenau tujuan jangka panjang adalah untuk perdamiaan, kekuasaan dan keamanan. 7

B. Kapabilitas Negara dan Kebijakan Luar Negeri Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kebijakan luar negeri adalah segala tindakan suatu pemerintah terhadap negara lain dalam politik internasional, dengan didasarkan pada serangkaian asumsi dan tujuan tertentu,serta dimaksudkan untuk menjamin keamanan nasional. Kebijakan luar negeri mempunyai beberapa komponen didalamnya antara lain pandangan, sikap dunia luar dan keputusan. Namun ada komponen lain yang digunakan untuk menjalankan kebijakan luar negeri tersebut. Komponen itu bernama tindakan. Tindakan merupakan pencerminan kapabilitas atau power sebuah negara. Tindakan dapat dilakukan dengan adannya power. 8 Dalam politik luar negeri, kebijakan luar negeri adalah tindakan dalam bentuk komunikasi atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilaku negara 9. Tujuannya adalah untuk menghasilkan orientasi dalam mempertahankan tujuan tertentu. a. Proses Tindakan Kebijakan Luar Negeri 10 Proses politik internasional mulai ketika contohnya, negara A berusaha melalui berbagai tindakan atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilaku (perilaku : tindakan, kebijakan, citra) negara B dengan menggunakan kapabilitasnya (power). Proses tindakan kebijakan luar negeri terjadi juga ketika negara A menetapkan tujuan yang mungkin dicapai apabila negara B melakukan tindakan x. Negara A membujuk negara B untuk tidak melakukan tindakan x supaya tujuan negara A dapat tercapai. Kemampuan negara A dalam mengendalikan perilaku dengan kebijkaan luar negeri ini menggunakan power. Power untuk mengendalikan perilaku ini dapat dilihat dengan beberapa cara, antara lain :

5

Ibid., 146 Ibid., 147. 7 James N. Rosenau. Op. Cit., 167. 8 K. J. Holsti, Op. Cit., 159-160. 9 Robert Jervis, The Logic of Images in International Relations, (New Jersey: Princeton University Press. 1970). 34. 10 K. J. Holsti, Op. Cit., 158. 6

5

1. Pengaruh. Pengaruh pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh digunakan oleh pemerintah atau negarawan untuk mencapai atau mempertahankan tujuan lain yang mencakup gengsi, wilayah, jiwa, bahan mentah, keamanan, atau persekutuan. 2. Mobilisasi Sumber Daya Tertentu Sumber Daya disini berarti objek fisik atau mental yang tersedia sebagai alat bujukan atau untuk membujuk, member imbalan, atau menghukum negara yang menjadi tujuan politik. 3. Tindakan mempengaruhi dan menyangkut hubungan kedua negara Tindakan yang mempengaruhi B jelas menyangkut hubungannya dengan A walaupun tidak ada komunikasi diantara kedua negara. Hal ini jika berlangsung dalam waktu yang lama dapat dikatakan sebagai proses. 4. Pengaruh dan kekuasaan. Jika negara A dapat mempengaruhi negara B tetapi tidak sebaliknya, dapat dikatakan bahwa negara A lebih kuat daripada negara B b. Aspek Kekuasaan dalam Kebijakan Luar Negeri Pada intinya, kekuasaan dapat dilihat dari beberapa aspek. Kekuasaan (power) merupakan suatu alat, didasarkan pada sumbernya, ia adalah hubungan dan suatu proses, serta dapat diukur. Aspek kekuasaan ini terdiri dari 3 hal yaitu: 1. Tindakan Aspek kekuasaan tercermin dalam kebijakan internasional ketika mempunyai pengaruh. Pengaruh dilihat ketika negara A berhasil membuat negara B meneruskan suatu kebijakan di negara B sesuai kepentingan negara A. Pengaruh ini bersifat multilateral, maksudnya tidak hanya negara B yang terkena pengaruh negara A melainkan negara lain juga dan mewujudkan tujuan negara A. Negara A mendapatkan reaksi yang diharapkan dari kekuasaannya. 2. Sumber daya Sumber daya adalah media yang digunakan sebuah negara untuk memobilisasi, mendukung tindakan, dan mempengaruhi negara B. dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, tingkat pertumbuhan penduduk, militer. Hal ini bertujuan untuk menunjang kebijakan luar negeri tertentu.

6

3. Tanggapan Tanggapan adalah reaksi dari negara yang menerima pengaruh dari tindakan dan sumber daya. Contohnya dari tindakan sebuah negar ke negara lain dan mobilisasi dengan sumber daya, negara lain ini merespon. Responnya tergantung sekuat apa negara tadi memengaruhinya.

c.

Variabel yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengaruh Kebijakan Luar Negeri

11

1. Relevansi sumber daya terhadap situasi diplomatik Suatu negara yang mempunyai sumber daya, contohnya sumber daya militer atau senjata nuklir. Sumber daya ini besar, namun tiada artinya apabila sumber daya ini tidak dapat digunakan untuk memobilisasi negara lain untuk melakukan keinginan negara tersebut. 2. Ketergantungan diantara dua negara dalam suatu hubungan pengaruh Variabel ini menentukan sukses atau gagalnya hubungan diantara kedua negara. Umunya, negara yang membutuhkan sesuatu rentan terhadap pengaruh negara lain. Inilah alasan kenapa negara yang lemah mendapatkan konsensi dari negara yang kuat. Contohnya ketergantungan Amerika dengan Arab Saudi. Walaupun amerika lebih berpengaruh, tetapi Arab mempunyai minyak dan Amerika tergantung kepadannya. Pengaruh Arab Saudi kuat terhadap Amerika. 3. Tingkat keahlian teknis suatu negara Jumlah isu meningkat dalam kebijakan luar negeri sekarang ini sangat bersifat teknis, sepeti hukum laut, siaran satelit, isu moneter dimana isu teknis jauh lebih penting dibandingkan tipe sumber daya lainnya. Pemerintah yang memiliki data statistic yang lengkap, teknologi yang maju, sepenuhnya menguasai sifat masalah dan dapat menyelesaikannya dengan ilmu pengetahuan jauh lebih berpengaruh dibandingkan negara yang lainnya. d. Cara Menjalankan Pengaruh dalam Kebijakan Luar Negeri 12 1. Persuasi Persuasi adalah pengaruh yang dijalankan oleh sebuah negara yang isinya mencakup protes dan penolakan yang tidak melibatkan ancaman nyata.

11 12

Ibid., 165. Ibid., 170.

7

2. Tawaran imbalan Untuk meningkatkan dukungan diplomatik pada sebuah kasus, sebuah negara mungkin memberikan penawaran untuk meningkatkan pembayaran bantuan luar negeri, membantu fasilitas komunikasi dan teknologi, atau berjanji untuk menghapuskan hukuman sebelumnya. 3. Pemberian imbalan Pemberian imbalan adalah bukti mematuhi sebuah persetujuan yang telah dibuatnya. Seperti contohnya pada kasus gencatan senjata, tidak ada negara yang ingin mendemiliterisasi terlebih dahulu kecuali ada imbalan yang benar-benar nyata. 4. Ancaman hukuman Hampir sama seperti tawaran imbalan, ancaman hukuman digunakan untuk menjalankan pengaruh kebijakan luar negeri. Ancaman hukuman terbagi menjadi dua yaitu 1) ancaman positif. Yaitu ancaman penaikan tariff atau melakukan ancaman kekerasan. 2) ancaman pencabutan, seperti mencabut bantuan luar negeri, atau menahan keuntungan untuk negara yang sedang diancam. 5. Tindakan hubungan tanpa kekerasan Merupakan sebuah ancaman yang dilakukan untuk mengubah sikap sebuah negara yang tidak bisa diubah dengan cara lain. 6. Kekerasan Kekerasan adalah salah satu proses yang dilakukan dalam perundingan. Kekerasan adalah taktik yang efisien apabila kekuasaan negara ini lebih tinggi daripada negara yang dilakukan kekerasan didalamnya. Tetapi pada masa sekarang sudah banyak cara pembujuk lain yang menggantikan cara ini.

e.

Pola pengaruh dalam sistem internasional 13

1. Hubungan konsensus Hubungan antar negara yang memiliki sedikit ketidaksepakatan kebijakan luar negeri. Mereka memiliki tingkat ketangkapan, interaksi dan juga keterlibatan yang rendah atas urusan negara satu sama lain.

13

Ibid., 172.

8

2. Hubungan manipulasi terbuka Dalam hubungan ini terdapat ketidaksepakatan atau konflik mengenai tujuan kebijakan luar negeri yang tidak disetujui oleh salah satu negara. Dalam hubungan ini ada perseprsi bahwa sebenarnya dari kedua negara berada dalam hubungan saling ketergantungan. 3. Hubungan paksaan Dalam hubungan paksaan ada ketidaksepakatan yang fundamental diantara kedua negara terhadap tujuan politik luar negeri. 4. Hubungan kekerasan Dalam hubungan kekerasan terjadi ketidaksepakatan total mengenai tujuan kebijakan luar negeri dan bidang consensus terbatas pada tingkat tinggi.

C. Proses Perumusan Kebijakan Luar Negeri Keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, lalu dipilah oleh pembuat keputusan berdasarkan kepentingan yang siginfikan bagi dalam negaranya. Hal ini digambarkan oleh para akdemisi tentang skema proses perumusan kebijakan luar negeri sebagai berikut14:

Decision-Making Policy-Output Information Assessment

Internal Environment Policy Implementation External Environment

D. Model Kebijakan Luar Negeri Dalam melihat model kebijakan luar negeri suatu negara, maka dapat dilihat berdasarkan level analisis yang akan membantu dari arah mana kebijakan tersebut dikeluarkan. Level analisis berjumlah tiga, di antaranya. Pertama, KLN yang dianalis dari level individu (pemimpin). Kedua, KLN yang dianalis dari level domestic negara. Ketiga, KLN yang dianalisis dari level sistem.

14

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 60.

9

a. Faktor Psikologi dalam Kebijakan Luar Negeri (Alex Mintz) Faktor seperti kepribadian dan kepercayaan dari pemimpin, gaya kepemimpinan, emosi, images, cognitive consistency, dan penggunaan analogi pengaruh dan ketajaman pembuatan kebijakan luar negeri. Hal ini adalah tekanan dalam pembuat pilihan untuk sedikitnya menjauh dari ide rasional dan melihat lebih kearah teori dasar model pembentuk keputusan. Dalam hal ini Alex Mintz menjelaskan faktor kerbagi menjadi tujuh bentuk 15. Antara lain; 1. Leader’s Personality Kepribadian dari pemimpin dapat membuat kita mengerti kenapa beberapa pemimpin membuat beberapa keputusan, dimana pemimpin yang mengalami situasi yang sama namun membuat keputusan yang sangat berbeda. Kepribadian pemimpin membuat efek dalam pi...


Similar Free PDFs