KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM; PELUANG DAN TANTANGAN PASCA UU NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 PDF

Preview

Summary

Pelatihan dan Penerapan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Uum STAIN Jurai Siwo Metro 2013, Hotel De Green Bandarlampung 6 – 8 Desember 2013 KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM; PELUANG DAN TANTANGAN PASCA UU NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 Prof. Dr. I G...

Description

Accelerat ing t he world's research.

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM; PELUANG DAN TANTANGAN PASCA UU NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN PER... Agus Hamdani

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Bab II Pengadaan HAT Pak Mul Ret no Isakar Mekanisme Pengadaan Tanah Unt uk Kepent ingan Umum Edi Rohaedi PENGADAAN TANAH Eko Parias Tsp

Pelatihan dan Penerapan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Uum STAIN Jurai Siwo Metro 2013, Hotel De Green Bandarlampung 6 – 8 Desember 2013

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM; PELUANG DAN TANTANGAN PASCA UU NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Nilai Politik, Hukum, Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya,

Tanah: sedumuk bathuk senyari bumi, tohing pecahing dodho, wutahing ludiro, tumekaning pati

Isu-isu Seputar Tanah Ketidak jelasan Kepemilikan Ketidak jelasan Alas Hak Tumpang tindih Aturan Hukum Manajemen dan Kewenangan Kelembagaan Orientasi Ekonomi dan Wawasan Global

Masalah dlm Pengadaan Tanah Kurangnya pendekatan

Dominasi aparat

Penentuan harga yang tak berimbang

Kurangnya dana

Pengalihan hak kepada pihak ketiga Kurangnya pemahaman proses pengalihan tanah

Potret Buram Wajah Pertanahan kita…

Hak menguasai negara memberi wewenang untuk (Psl 33 Ayat 3 UUD dan Psl 2 UU 5/1960): Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 18 UUPA ”Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”

Politik Hukum: Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang Nomo 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Perpres Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Dinamika pembangungan nasional, seringkali menuntut Negara untuk melakukan penataan kembali atas tata ruang termasuk pemanfaatan tanah sedemikian rupa yang meminta masyarakat untuk menyerahkan tanahnya kepada Negara untuk dipergunakan bgai kepentingan umum.

Makna pengadaan tanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 “Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Pertimbangan UU Nomor 2 Tahun 2012 bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil; bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan;

Kepentingan Umum: kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat.

Asas Pengadaan Tanah a. kemanusiaan; b. keadilan;

c. kemanfaatan; d. kepastian;

e. keterbukaan; f. kesepakatan;

g.keikutsertaan; h. Kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. keselarasan.

Tujuan Pengadaan Tanah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

Pemerintah & Pemda menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.

menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum.

Kewajiban para Pihak Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Batasan Kepentingan Umum pertahanan dan keamanan nasional;

jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;

tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum;

tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;

fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

cagar alam dan cagar budaya;

…

Lanjutan

kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;

penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.

Tahapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

perencanaan

persiapan

pelaksanaan

penyerahan hasil

Proses Perencanaan

Dasar:

Disusun dalam dokumen perencanaan

◦Rencana Tata Ruang Wilayah ◦Prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, ◦Rencana Strategis, ◦Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

Isi dokumen perencanaan:  maksud dan tujuan rencana pembangunan;

 kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;

 letak tanah;

 luas tanah yang dibutuhkan

 gambaran umum status tanah;

 perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

 perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;  perkiraan nilai tanah; dan  rencana penganggaran

Diserahkan kepada Pemprov…

Proses Persiapan

Tim pengkaji bila ada keberatan:  sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;

 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;

 instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;  bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan  akademisi sebagai anggota.

Tugas Tim

menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;

melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan

membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

Proses Pengadaan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

musyawarah penetapan Ganti Kerugian

penilaian Ganti Kerugian

pelepasan tanah Instansi.

pemberian Ganti Kerugian

Ganti rugi meliputi:

tanaman; bangunan;

tanah;

ruang atas tanah dan bawah tanah;

benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

kerugian lain yang dapat dinilai.

Bentuk ganti rugi bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

uang;

kepemilikan saham; atau

tanah pengganti;

permukiman kembali;

Ganti rugi dititipkan di PN Menolak kesepakatan dan/sesudah pengajuan keberatan hingga putusan MA Domisili pemilik tidk diketahui keberadaannya

Tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan; Tanah masih dipersengketakan kepemilikannya;

Tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau Tanah menjadi jaminan di bank.

Penyerahan Hasil Setelah dilakukannya ganti kerugian dan pelepasan hak objek pengadaan tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai dengan data pengadaan tanah paling lama 7 hari kerja sejak dilakukan pelepasan hak objek pengadaan tanah.

Setalah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah, maka instansi yang memerlukan dapat langsung menggunakan untuk melaksanakan pembangunan dan wajib mendaftarakan tanah yang diperolehnya tersebut.

Pihak yang Berhak harus menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan yang merupakan satusatunya bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, masyarakat dapat berperan serta, antara lain: memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai Pengadaan Tanah; dan

memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

Pemilik dan Pemegang Hak Atas Tanah a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan;

c. nadzir untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat;

f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Potensi Konflik Tidak taat asas thd tata peraturan perundangan Alat bukti kepemilikan tanah dan hak-hak tertentu yang ada di atas tanah Asal-usul kepemilikan tanah Tingkat partisipatif pemilik tanah Fungsi, nilai, dan makna tanah Netralitas peran aparat Sosialisasi dan keterbukaan dalam proses pengadaan tanah Konsep bank tanah

Perencanaan RUTW, RPJM dan RPJP, serta Renstra Penentuan nilai jual tanah dan ganti rugi Peranan pihak ketiga

Solusi dan antisipasi:

Pendekatan sosbud

Optimalisasi peran tokoh masyarakat, adat, dan agama

Pelibatan masyarakat dalam sosialisasi perencanaan

Perwujudan berbagai bentuk Community Development

Skala prioritas kegiatan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum

Implementasi Peran?? Pada semua tataran proses sejak perencanaan hingga penyerahan penggunaan tanah untuk kepentingan umum, dalam bentuk: • Sosialisasi • Penghubung antar sistem • Mediasi • Pendampingan...