PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PDF

Preview

Summary

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum administrasi negara Dosen pengampu : Dr. Rahayu Subekti S.H., M.Hum. disusun oleh : Kelompok 12 1. Amadan Agil Fasya (E3120015) 2. Doenok Fadhilah Akmal ...

Description

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum administrasi negara Dosen pengampu : Dr. Rahayu Subekti S.H., M.Hum.

disusun oleh : Kelompok 12 1. Amadan Agil Fasya 2. Doenok Fadhilah Akmal

(E3120015) (E3120176)

PROGRAM STUDI D4 DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2021

i

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar penyusunan makalah ini. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah kami yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ” ini demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca sebagai inspirasi dan referensi. Untuk ke depannya, kelak kami dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa kami ucapkan, Terima kasih.

Surakarta, 6 Mei 2021

Penulis

ii

DAFTAR ISI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH ............................ i KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1.

Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2.

Rumusan Masalah .............................................................................................. 3

1.3.

Tujuan Masalah.................................................................................................. 3

BAB II .............................................................................................................................. 4 PEMBAHASAN .............................................................................................................. 4 2.1.

Pengertian Pengadaan Tanah ............................................................................. 4

2.2.

Pengertian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 6

2.3.

Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk

kepentingan umum ........................................................................................................ 8 BAB III PENUTUP ...................................................................................................... 14 3.1

Simpulan .......................................................................................................... 14

3.2

Saran ................................................................................................................ 14

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 15

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak rakyat Indonesia, yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat ke arah penyelesaian negara yang demokratis berdasarkan Pancasila. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan sumber daya agraria untuk keperluan pembangunan agar tercapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya rencana umum tersebut, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesarbesarnya bagi negara dan rakyat. Tanah merupakan salah satu jenis benda tetap yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat. Terlebih lagi ketika era modernisasi, segenap lintasan mulai dipacu, peranan tanah semakin mengedepan. Pada gilirannya nilai tanah menjadi semakin tajam dialami oleh masyarakat kota yang tingkat pertumbuhannya semakin pesat, sehingga kebutuhan terhadap tanah menjadi bertambah rumit dan langka (Akh. Munif, 2009: iv-v) Tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu tanah juga mempunyai fungsi sosial, dalam arti tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konsekuensinya penggunaan tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan dari pemegang hak, tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan (Hermayulis, 2000: 49). Sebagai social asset dan capital asset maka keduanya merupakan satu kesatuan, dimana di atasnya terdapat manusia sebagai penghuninya dan kandungan sumber kekayaan alam di dalamnya (Elita Rahmi, 2010: 356) 1. Elita Rahmi, “EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH (HPL) DAN REALITAS PEMBANGUNAN INDONESIA,” Jurnal Dinamika Hukum (2010). 1

1

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Ketentuan di dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tanah hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 yaitu: ”untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang”. Pembangunan oleh pemerintah, khususnya pembangunan fisik mutlak memerlukan tanah. Tanah yang diperlukan tersebut dapat berupa tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara atau tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum. Terkait dengan tanah yang diperlukan untuk pembangunan itu berupa tanah negara, pengadaan tanahnya tidaklah sulit, yaitu pemerintah dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan, tetapi dikarenakan keterbatasan tanah yang dimiliki oleh pemerintah, maka dibutuhkan tanah-tanah yang berasal dari masyarakat untuk memperlancar jalannya pembangunan untuk kepentingan umum. Adanya kebutuhan tanah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan tidak boleh merugikan hak-hak dari pemilik tanah. Oleh karena itu, untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Bagi masyarakat yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan, pelepasan hak atas tanah miliknya kepada pemerintah membawa konsekuensi, baik secara ekonomi maupun sosial, terlebih jika tanah tersebut merupakan bidang tanah satusatunya sebagai tempat tinggal sekaligus sumber mata pencahariannya. Oleh karenanya pengambilalihan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan (Sulasi Rongiyati, 2012: 8) 2

Sulasi Rongiyati, “Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” Negara Hukum (2012). 2

2

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan segala peraturan terkait lainnya telah mengalami proses perkembangan dari masa ke masa. Beberapa peraturan pengadaan tanah yang ada dianggap belum mampu mengakomodir kepentingan pemegang hak atas tanah, sehingga sangat dibutuhkan adanya perangkat hukum yang setingkat undangundang untuk menjadi payung hukum yang kuat. Untuk menjawab keluhan yang terjadi tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pemerintah berharap dengan diterbitkannya undang-undang tersebut akan menjadi payung hukum yang kuat guna memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas, tetapi hal ini masih perlu ditelaah lebih lanjut guna menjawab permasalahan yang terkait dengan kebijakan pengadaaan tanah tersebut, yang sekaligus melindungi masyarakat pemilik tanah. 1.2.Rumusan Masalah Penulis sudah menyusun sebagian target permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini. Permasalahan yang hendak dibahas oleh penulis, antara lain : 1. Apa yang dimaksud dengan pengadaan tanah? 2. Apa yang dimaksud dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? 3. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum? 1.3.Tujuan Masalah Bersumber pada rumusan permasalahan yang disusun oleh penulis di atas, sehingga tujuan-tujuan penulis dalam menyusun makalah ini antara lain sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengadaan tanah. 2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Pengadaan Tanah Kata pengadaan tanah merupakan istilah asli sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan hukum. Istilah pengadaan tanah pertama kali digunakan setelah terbitnya Keputusan Presiden selanjutnya disebut Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mana termuat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut.3 Kemudian dalam Peraturan Presiden selanjutnya disebut Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai pengganti Keppres diatas, dalam Pasal 1 angka 3 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.4 Pengadaan tanah menurut Perpres tersebut menuai kritik publik yang mana telah mencampuradukkan konsep pengadaan tanah dengan pencabutan hak. Kemudian pengertian pengadaan tanah ini diubah dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum istilah pengadaan tanah diubah kembali, yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk

3

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, KEPPRES No. 55 Tahun 1993, Pasal 1 angka 1. 4 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PERPRES No 36 Tahun 2005 pasal 1 angka 3.

4

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.5 Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mempunyai landasan hukum yang kuat karena diatur dalam sebuah undang-undang, adapun istilah pengadaan tanah termuat dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut menyatakan bahwa Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.6 Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Dan objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Berdasarkan definisi di atas, dengan demikian pengadaan tanah mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu :7 1. Kegiatan untuk mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan lahan pembangunan untuk kepentingan umum; 2. Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan pengadaan tanah; 3. Pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, yaitu pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah dan pengadaan tanah untuk keperluan swasta. Pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah dibagi atas pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan bukan kepentingan umum (misalnya kepentingan komersial). Selanjutnya pengadaan tanah bagi kepentingan swasta bisa pula digolongkan atas kepentingan komersial dan bukan komersial, yakni yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam pembangunan sarana umum dan fasilitasfasilitas sosial.8

5

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PERPRES No. 65 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (3). 6 Indonesia, Op.Cit., UU Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2. 7 Mudakir Iskandar Syah, Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Jakarta : Jala Permata Aksara, cetakan I, 2007), hlm. 2 8 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Yogyakarta :

5

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah/pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan /penyerahan hak atas tanah, sedangkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta, dilakukan langsung dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usaha swasta. Yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas Kemanusiaan, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian, Keterbukaan, Kesepakatan, Keikutsertaan, Kesejahteraan, Keberlanjutan dan Keselarasan. 2.2. Pengertian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan pertanahan tidak terlepas dari pemahaman tentang kepentingan umum, berdasarkan Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dan operasionalnya berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. 9 Kepentingan Umum diartikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 menyebutkan bahwa Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. 10 Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kepentingan umum menurut UUPA dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 adalah dalam arti peruntukannya yaitu untuk kepentingan Bangsa dan Negara, kepentingan bersama rakyat dan kepentingan pembangunan. Namun dalam pengertian diatas belum menegaskan esensi kriteria kepentingan umum secara konseptual. Yang menjadi masalah ialah kepentingan umum “siapa”, bila suatu kegiatan sudah terwujud dan ternyata kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Maria S.W Sumardjono kepentingan umum selain harus memenuhi peruntukannya, juga harus Mitra Kebijakan Tanah, 2004), hlm. 5 9 Maria S.W. Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015),hlm, 3 10 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak -Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, UU No. 20 Tahun 1961, LN NO 288, Tahun 1961, TLN No 2324. Pasal 1.

6

dapat dirasakan kemanfaatannya (socially profitable atau for public use atau actual used by the public). 11 Yang artinya dengan kata lain kepentingan umum adalah kepentingan yang harus memenuhi peruntukannya dan harus dirasakan kemanfaatannya, maksudnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan/atau secara langsung. Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara, atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan. Pengertian kepentingan umum merupakan salah satu isu sentral dalam pengadaan tanah. Pemahaman objektif-rasional dari perspektif hukum tentang kepentingan umum diperlukan karena hukum tersebut merupakan sarana utama untuk menjamin kepentingan umum, sekaligus kepentingan individu, dengan tujuan agar keadilan dapat terlaksana. Artinya hukum harus memberikan batasan yang tegas agar tidak ditafsirkan oleh pemerintah untuk kepentingan lain. Pada masa orde lama maupun orde baru, istilah kepentingan umum sering dijadikan sebagai pelindung bagi pengusaha dengan menggunakan kekuasaan pemerintah agar kepentingannya dalam perolehan tanah bebas dari hambatan. Namun hal ini diterobos oleh Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberikan batasan yang tegas terhadap kepentingan umum dimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 12 Sementara itu pengertian kepentingan umum dalam Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 36 Tahun 2005, sebagai pengganti Keppres nomor 55 Tahun 1993, menyebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berikut dengan peraturan pelaksanaannya...