KEDUDUKAN KOTA PALU DALAM RTRW NASIONAL, RTRW PULAU SULAWESI DAN RTRW PROPINSI SULAWESI TENGAH DOC

Title	KEDUDUKAN KOTA PALU DALAM RTRW NASIONAL, RTRW PULAU SULAWESI DAN RTRW PROPINSI SULAWESI TENGAH
Author	Difa Pong
Pages	27
File Size	4.4 MB
File Type	DOC
Total Downloads	684
Total Views	954

Summary

meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan BAB 2 melestarikan warisan budaya nasional. TINJAUAN KEBIJAKAN 2.2 TINJAUAN KEBIJAKAN DAERAH TATA RUANG KOTA PALU 2.2.1 Kedudukan Kota Palu Dalam RTRW Kota Palu (Tinjauan Kebijakan Terhadap Kota dan Kawasan Teluk Dalam...

Description

L a p o r a n P e n d a h u l u a n R e n c a n a D e t a i T a t a R u a n g K a w a s a n T e l u k P a l u II - 1 2.1 KEDUDUKAN KOTA PALU DALAM RTRW NASIONAL, RTRW PULAU SULAWESI DAN RTRW PROPINSI SULAWESI TENGAH Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Palu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan sektor unggulan seperti; pertambangan, perikanan, industry, pertanian, perkebunan maupun pariwisata. Sementara dalam RTRW Pulau Sulawesi, Palu sebagai salah satu ibukota provinsi ditetapkan sebagai PKN yang dikembangkan sebagai Pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18 huruf c; pusat industri pengolahan hasil perkebunan dan industri jasa hasil perkebunan kakao, sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf d; pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf g meliputi: pusat pariwisata bahari. Penjabaran dari peraturan tersebut diatas termaktub dalam Peraturan Presiden RI No. 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, yang juga menecantumkan dan menetapkan Kota Palu (PKN) yang berfungsi sebagai pusat wisata bahari (pasal 18 ayat (1) huruf g). Sementara status yang sama juga berlaku terhadap Kota Palu sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fungsi pelayanan jasa pemerintahan maupun jasa publik dan kemasyarakatan. Sebagai bagian dari program pengembangan kawasan strategis nasional, maka kebijakan terkait yang diberlakukan terhadap kawasan yang dimaksud antara lain meliputi; pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional. 2.2 TINJAUAN KEBIJAKAN DAERAH 2.2.1Kedudukan Kota Palu Dalam RTRW Kota Palu (Tinjauan Kebijakan Terhadap Kota dan Kawasan Teluk Dalam RTRW Kota Palu ). a. Kebijakan Penataan RuangKota Palu 2010-2030 1) Tujuan Penataan Ruang Kota Palu Penataan ruang wilayah kota Palu bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Palu sebagai kota teluk berwawasan lingkungan yang berbasis pada jasa, perdagangan dan, industri yang didasari kearifan dan keunggulan lokal bagi pembangunan berkelanjutan. 2) Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kota Palu a. Pembentukan pusat pelayanan kota yang berhirarki mengikuti bentuk dasar Kota Palu sebagai kota teluk dengan konsep arsitektur souraja yaitu : 1) Penataan kawasan pesisir pantai sebagai beranda depan kota dengan konsep gandaria ; 2) Penataan kawasan perdagangan, pemerintahan, pendidikan, budaya dan permukiman sebagai bagian tengah kota dengan konsep tatangana; dan 3) Penataan kawasan pertanian, industri, dan pertambangan sebagai bagian belakang kota dengan konsep poavua. b. Pembangunan sistem jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu guna mendukung wujud kota Palu sebagai kota teluk; BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN TATA RUANG KOTA PALU...