Kelompok 7 Subsistem Pemberdayaan Masyarakat PDF

Preview

Summary

SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKATMAKALAHUNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAHSistem Informasi Kesehatan Yang diampu oleh Ibu Lucky Radita Alma, S.K., M.P.Disusun oleh : Dwi Rahayuning Surastia (190612642817) / Off CRischa Dwitasari (190612642916) / Off CRohmah Fauzia Oktaviani (190612642922) / Off CYupit...

Description

SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH Sistem Informasi Kesehatan Yang diampu oleh Ibu Lucky Radita Alma, S.K.M., M.P.H.

Disusun oleh : Dwi Rahayuning Surastia

(190612642817) / Off C

Rischa Dwitasari

(190612642916) / Off C

Rohmah Fauzia Oktaviani

(190612642922) / Off C

Yupita Gravito Adhea Putri

(190612642937) / Off C

ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG MEI 2021

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kesehatan

merupakan

hak

asasi

manusia

sekaligus

investasidalam

pembangunan bangsa. Penyelenggaraan pembangunan kesehatandilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan tujuanguna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehatbagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya. Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidupmasyarakat, maka dari itu semua negara berupaya menyelenggarakanpelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan berarti setiap upaya yang sendiri atau bersama – sama dalam suatu organisasi

untuk

danmengobati

memelihara

penyakit,

dan

serta

meningkatkan memulihkan

kesehatan, kesehatan

mencegah perorangan,

kelompokataupun masyarakat. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan k emampuanhidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi – tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis sesuai tahapannya. Sistem kesehatan di Indonesia telah mulai dikembangkan sejak tahun 1982 yaitu ketika Departemen Kesehatan RI menyusun dokumen sistem kesehatan di Indonesia yang disebut Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Penyusunan dokumen tersebut didasarkan pada tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah

Indonesia

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terdiri dari enam subsistem, yaitu, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, manajemen kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Subsistem pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkaan kemampuan masyarakat dalam berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Masyarakat yang berdaya akan mendukung tercapainya tujuan melalui keterlibatannya dalam subsistem – subsistem yang lain. Dalam hal ini masyarakat tidak selalu menjadi target sasaran, tetapi juga bisa menjadi penggerak, sebagai motivator maupun sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan subsistem pemberdayaan masyarakat? 2. Apa tujuan dari subsistem pemberdayaan masyarakat? 3. Apa saja unsur – unsur yang terkandung dalam susbsistem pemberdayaan masyarakat? 4. Apa saja prinsip dalam susbsistem pemberdayaan masyarakat? 5. Bagaimana penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat? 6. Bagaimana keterkaitan subsistem pemberdayaan masyarakat dengan subsistem yang lain?

1.3 Tujuan Tujuan dari laporan ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengertian dari subsistem pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk mengetahui tujuan dari subsitem pemberdayaan masyarakat.

3

3. Untuk mengetahui unsur – unsur yang terkandung dalam susbsistem pemberdayaan masyarakat. 4. Untuk mengetahui prinsip dalam susbsistem pemberdayaan masyarakat 5. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat. 6. Untuk mengetahui keterkaitan subsistem pemberdayaan masyarakat dengan subsistem yang lain.

4

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Subsistem pemberdayaan masyarakat adalah pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Pemberdayaan masyarakat mencakup pengembangan komunitas, pengembangan partisipasi dan pembentukan kapasitas pemberdayaan untuk mewujudkan status kesehatan yang optimal yang bertujuan untuk pengelolaan kontrol dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam interaksi partisipasi individu dan komunitas. Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan agar masyarakat berperan dalam masalah kesehatan. SKN akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau penyelenggara

dan

pelaku

pembangunan

kesehatan.

Oleh

karenanya

pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting, agar masyarakat dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Dalam pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat meliputi pula upaya peningkatan lingkungan sehat oleh masyarakat sendiri dan upaya peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan sekitar. Upaya pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat akan berhasil apabila kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan pada hakekatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan. 2.2 Tujuan Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Tujuan subsistem pemberdayaan masyarakat adalah terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.

5

Selain itu, tujuan dari subsistem pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga mampu meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan; mendorong ketepatan dalam perilaku pencarian pelayanan kesehatan dan meningkatkan resilien bagi pasien secara berkelanjutan. 2.3 Unsur – Unsur Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Unsur – unsur subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari penggerak pemberdayaan, sasaran pemberdayaan, kegiatan hidup sehat, dan sumber daya. Subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga unsur utama, yakni pemberdayaan perorangan, penberdayan kelompok dan pemberdayaan masyarakat umum. a. Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan perorangan adalah upaya meningkatkan peran, fungsi, dan kemampuan perorangan dalam membuat keputusan untuk memelihara kesehatan. Target minimal yang diharapakan adalah untuk diri sendiri yakni mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang diteladani oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Sedangkan target maksimal adalah berperan aktif sebagai kader kesehatan. Dalam menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Pemberdayaan perorangan dilakukan atas prakarsa peorangan atau kelompok yang ada di masyarakat termasuk swasta dan pemerintah. Pemberdayaan perorangan juga ditujukan kepada tokoh masyarakat, adat, agama, politik, swasta dan popular, yang mana dilakukan melalui pembentukan pribadi – pribadi dengan PHBS serta pembentukan kaderkader kesehatan. b. Pemberdayaan kelompok Pemberdayaan kelompok adalah upaya meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan kelompok – kelompok di masyarakat, termasuk swasta sehingga di satu pihak dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi

6

kelompok dan dipihak lain dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa program pengabdian

(to serve), memperjuangkan

kepentingan masyarakat di bidang kesehatan (to advocate) atau melakukan pengawasan social terhadap pembangunan kesehatan (to watch). Pemberdayaan kelompok dilakukan atas prakarsa perorangan atau kelompok yang ada di masyarakat. Pemberdayaan kelompok utamanya ditujukan kepada kelompok atau kelembagaan yang ada di masyarakat seperti RT/RW, kelurahan, banjar, nagari, dan lainnya. Pemberdayaan kelompok dilakukan melalui pembentukan kelompok peduli kesehatan dan atau peningkatan kepedulian kelompok atau lembaga masyarakat terhadap kesehatan. c.

Pemberdayaan kelompok Pemberdayaan masyarakat umum adalah upaya meningkatkan peran, fungsi, dan kemampuan masyarakat, termasuk swasta sedemikian rupa sehingga disatu pihak dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan di pihak lain dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa program pengabdian, memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang kesehatan atau melakukan pengawasan social terhadap pembangunan kesehatan.

2.4 Prinsip dalam Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Sebagaimana yang tercantum dalam Perpres RI nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, didalamnya juga memuat komponen mengenai pengelolaan kesehatan yang dikelompokkan dalam berbagai subsistem. Salah satu subsistemnya adalah pemberdayaan masyarakat. Berikut prinsip-prinsip subsistem pemberdayaan masyarakat: a. Berbasis masyarakat: Pemberdayaan masyarakat berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan keadaan sosial budaya, kebutuhan, permasalahan, serta potensi masyarakat setempat

7

b. Edukatif dan kemandirian: Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta berperan aktif dalam berbagai upaya kesehatan. c. Kesempatan Mengemukakan Pendapat dan Memilih Pelayanan Kesehatan: Masyarakat mempunyai kesempatan untuk menerima pembaharuan, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan bertanggung jawab, serta kemudahan akses informasi, mengemukakan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. d. Kemitraan dan Gotong Royong: Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip kemitraan dengan rasa peduli, tenggang rasa, solidaritas, kebersamaan dan gotong royong untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. 2.5 Penyelenggaraan Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Dalam penyelenggaraannya subsistem pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi lima bagian, yang terdiri dari: a. Penggerakan masyarakat: Pada hakekatnya pembangunan kesehatan diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan kesehatan dengan melakukan penelaahan situasi masalah kesehatan, penyusunan rencana (penentuan prioritas kesehatan), pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi upaya kesehatan sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesinambungan dalam pembangunan kesehatan. b. Pengorganisasian dalam pemberdayaan: Dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan masyarakat luas sesuai dengan kepentingannya dan berdaya guna. Dalam hal pengorganisasian, penyelenggaranya dilakukan melalui pemerintah maupun masyarakat atau dengan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), seperti: Poskestren, Musholla Sehat, Desa Siaga, Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasipena), dan kemandirian dalam upaya kesehatan. c. Advokasi: Masyarakat melakukan advokasi kepada pemerintah dan lembaga pemerintahan lainnya, seperti legislatif untuk memperoleh

8

dukungan kebijakan dan sumber daya bagi terwujudnya pembangunan kesehatan. Pelaksanaan advokasi dilakukan dengan dukungan informasi yang memadai serta metode yang berhasil guna dan berdaya guna. d. Kemitraan: Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kemitraan dengan berbagai pihak, seperti seluruh sektor terkait, lembaga legislatif, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat agar terwujud dukungan sumber daya dan kebijakan dalam pembangunan kesehatan. e. Peningkatan Sumber Daya: Dalam pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang kuat, pembiayaan yang memadai, dan dukungan berbagai sarana lain yang berkaitan.

Seperti didampingi

oleh

fasilitator,

komunikator,

dan

dinamisator dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut guna mencapai masyarakat yang berperilaku hidup sehat dan mandiri, termasuk ketersediaan tenaga penggerak/promosi kesehatan, seperti di Puskesmas dan rumah sakit yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi. 2.6 Keterkaitan Subsistem Pemberdayaan Masyarakat dengan Subsistem yang Lain Pelaksanaan SKN (Sistem Kesehatan Nasional) tentunya memerlukan adanya keterkaitan antar subsistem sebagai sebuah tata hubung yang efektif. Keterkaitan tersebut berupa : a. Subsistem upaya kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam penyelenggaraan subsistem tersebut dibutuhkan upayaupaya dari seluruh komponen bangsa melalui berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut juga memerlukan berbagai

dukungan

seperti

penelitian

dan

pengembangan

kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, tersedianya kebutuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen, informasi, regulasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. b. Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan data dan informasi kesehatan

9

berdasar dengan adanya bukti. Adanya data dan informasi kesehatan yang didasarkan dari hasil penelitian, pengembangan kesehatan, penapisan teknologi maupun produk teknologi keehatan akan dijadikan dasar perumusan dalam strategi, kebijakan dan program dalam upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, tersedianya kebutuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan,

manajemen,

informasi,

regulasi

kesehatan

serta

pemberdayaan masyarakat. c. Subsistem pembiayaan kesehatan ditujukan agar tersedianya pembiayaan di bidang kesehatan yang mencukupi, alokasi dana yang adil, dan dapat dimanfaatkan secara terpat guna dan berdaya untuk pelaksanaan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya pembiayaan yang memadai dalam bidang

kesehatan juga dapat menunjang

terlaksananya subsistem lain termasuk subsistem pemberdayaan masyarakat. d. Subsistem sumber daya manusia kesehatan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan dengan jumlah dan jenis yang mencukupi serta bermutu. Selain itu juga agar terdistribusi dengan adil dan termanfaatkan secara tepat dan berdaya guna untuk dikembangakan

supaya

terselenggara

sesuai

kebutuhan

masyarakat. tersedianya susbsitem ini juga menunjang subsistem lain seperti pemberdayaan masyarakat. e. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan ditujukan untuk menjamin kemanana, khasiat manfaat, dan mutu semua produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, dan penggunaan obat yang rasional, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan saling terkait dengan subsistem upaya kesehatan,

10

subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, serta subsistem pemberdayaan

masyarakat,

sehingga pengelolaan

kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna. f. Subsistem

manajemen,

informasi,

dan

regulasi

kesehatan

diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Dengan manajemen kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dapat diselenggarakan subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sediaan farmasi,

alat

kesehatan,

dan

makanan,

serta

subsistem

pemberdayaan masyarakat, sebagai suatu kesatuan yang terpadu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. g. Subsistem

pemberdayaan

masyarakat

diselenggarakan

guna

menghasilkan individu, kelompok, dan masyarakat umum yang mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Masyarakat

yang

berdaya

akan

berperan

aktif

dalam

penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Setiap susbsistem tersebut diharuskan untuk mengadakan pencatatan dan pelaporan supaya terselenggara secara sinergi, sehingga antar subsitem dapat saling

mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya(Perpres, 2012).

11

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan agar masyarakat berperan dalam masalah kesehatan. Tujuan subsistem ini adalah meningkatkaan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Masyarakat yang berdaya akan mendukung tercapainya tujuan melalui keterlibatannya dalam subsistem-subsistem yang lain. Dalam hal ini masyarakat tidak selalu menjadi target sasaran, tetapi ia juga bisa menjadi penggerak, sebagai motivator maupun sebagai fasilitator dalam upaya meninagkatkan derajat kesehatan. Kegiatan atau upaya yang berbasis masyarakat akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mandiri dalam bidang kesehatan. Masyarakat yang mandiri dalam bidang kesehatan menunjang subsistem upaya kesehatan dengan keterlibatan yang aktif dalam upaya tersebut, dalam hal pembiayaan masyarakat yang mampu dapat secara mandiri menjaminkan kesehatannya melalui asuransi sosial/komersial, sedang masyarakat tidak mampu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga bisa aktif memberikan informasi kesehatan kepada petugas kesehatan sehingga peran aktif masyarakat sangat penting artinya bagi peningkatan derajat kesehatan, dan ini semua berkaitan dengan subsistem yang lain dalam SKN.

12

DAFTAR PUSTAKA

(IKHBAR, 2009)IKHBAR. (2009). Faktor-Faktor Mempengaruhikinerjapegawaidipuskesmassamatigakecamatan Samatigakabupatenaceh Bar...