Kepmen ESDM 1806 K 30 MEM PDF

Preview

Summary

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1806 K/30/MEM/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI, PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA, SERTA LAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RE...

Description

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1806 K/30/MEM/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI, PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA, SERTA LAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan,

evaluasi,

persetujuan

rencana

kerja

dan

anggaran biaya serta laporan, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja, dan Anggaran

Biaya

serta

Laporan

pada

Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan

Usaha

-2Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

2009

tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 2.

Undang-Undang Perlindungan

Nomor

dan

32

Tahun

Pengelolaan

2009

tentang

Lingkungan

Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3.

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor

Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

28,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 6186); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

85,

Tambahan

Indonesia Nomor 5142);

Lembaran

Negara

Republik

-36.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 7.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

8.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik

Indonesia

Tahun

2018

Nomor

295)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada

Kegiatan

Usaha

Pertambangan

Mineral

dan

Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN

MENTERI

MINERAL

TENTANG

ENERGI

DAN

PEDOMAN

SUMBER

DAYA

PELAKSANAAN

PENYUSUNAN, EVALUASI, PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA LAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

-4KESATU

: Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Biaya

serta

Laporan (RKAB) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas: a.

format penyusunan RKAB;

b.

tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB;

c.

format penyusunan laporan berkala, laporan akhir dan laporan khusus;

d.

tata cara evaluasi laporan berkala, laporan akhir, dan laporan khusus;

KEDUA

e.

format persetujuan RKAB; dan

f.

format persetujuan laporan akhir.

: Format penyusunan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas: a.

Format Penyusunan RKAB untuk IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi, tercantum dalam Lampiran I;

b.

Format Penyusunan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, tercantum dalam Lampiran II;

c.

Format Penyusunan RKAB untuk IUP Operasi Produksi khusus

untuk

pengolahan

dan/atau

pemurnian,

tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KETIGA

: Tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas: a.

Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi, tercantum dalam Lampiran IV;

b.

Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, tercantum dalam Lampiran V;

c.

Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan RKAB untuk IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, tercantum dalam Lampiran VI,

-5yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEEMPAT

: Format penyusunan laporan berkala dan tata cara evaluasi laporan

berkala

sebagaimana

dimaksud

dalam

Diktum

KESATU huruf c dan huruf d terdiri atas: a.

Format Laporan Berkala untuk IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi, tercantum dalam Lampiran VII;

b.

Format Laporan Berkala untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, tercantum dalam Lampiran VIII;

c.

Format Laporan Berkala untuk IUP Operasi Produksi khusus

untuk

pengolahan

dan/atau

pemurnian,

tercantum dalam Lampiran IX; d.

Format Laporan Berkala untuk IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, tercantum dalam Lampiran X; dan

e.

Tata Cara Evaluasi Laporan Berkala untuk pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, tercantum dalam Lampiran XI,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KELIMA

: Format penyusunan laporan akhir dan tata cara evaluasi laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan huruf d terdiri atas: a.

Format Laporan Akhir Eksplorasi, tercantum dalam Lampiran XII;

b.

Format Laporan Akhir Studi Kelayakan, tercantum dalam Lampiran XIII;

c.

Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi, tercantum dalam Lampiran XIV; dan

d.

Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan, tercantum dalam Lampiran XV,

-6yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEENAM

: Format penyusunan laporan khusus dan tata cara evaluasi laporan

khusus

sebagaimana

dimaksud

dalam

Diktum

Kesatu huruf c dan huruf d terdiri atas: a.

Format Laporan Khusus, tercantum dalam Lampiran XVI; dan

b.

Tata Cara Evaluasi Laporan Khusus, tercantum dalam Lampiran XVII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KETUJUH

: Format persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf e terdiri atas: a.

Format

Persetujuan

Eksplorasi

atau

RKAB

IUPK

Tahunan

Eksplorasi

untuk

tercantum

IUP dalam

Lampiran XVIII; b.

Format Persetujuan RKAB Tahunan untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tercantum dalam Lampiran XIX; dan

c.

Format Persetujuan RKAB Tahunan untuk IUP Operasi Produksi

khusus

untuk

pengolahan

dan/atau

pemurnian tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDELAPAN : format persetujuan laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf f terdiri atas: a.

Format

Persetujuan

Laporan

Akhir

Eksplorasi,

tercantum dalam Lampiran XXI; b.

Format Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan, tercantum dalam Lampiran XXII;

c.

Format Persetujuan Laporan Akhir Pemasangan Tanda Batas, tercantum dalam Lampiran XXIII;

d.

Format Persetujuan Laporan Akhir Produksi, tercantum dalam Lampiran XXIV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

-7KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2018 13 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. IGNASIUS JONAN

Tembusan: 1.

Menteri Dalam Negeri

2.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

3.

Gubernur seluruh Indonesia

4.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

6.

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-8LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR

: 1806 K/30/MEM/2018

TANGGAL

: 30 April 2018

FORMAT PENYUSUNAN RKAB TAHUNAN UNTUK IUP EKSPLORASI ATAU IUPK EKSPLORASI IA.

FORMAT PENYUSUNAN RKAB TAHUNAN UNTUK IUP EKSPLORASI ATAU IUPK EKSPLORASI KOMODITAS MINERAL LOGAM FORMAT

KETERANGAN

RINGKASAN (Executive Summary) KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

berisi

gambaran

umum

profil

perusahaan, peta kesampaian daerah, bagan struktur organisasi (head office dan

site)

mulai

dari

pengurus

perusahaan (management) hingga tingkat pelaksana 1.2.

Legalitas

format 1.2. disusun sesuai dengan matrik 1

BAB II

PERSETUJUAN

DAN berisi kegiatan eksplorasi dan realisasi

REALISASI RKAB TAHUN N-1 pada SERTA RKAB TAHUN N 2.1.

tahun

sebelumnya

N-1

Rencana Tahun N

Kegiatan Eksplorasi 2.1.1.

Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi sampai N-1

Tahun

format 2.1.1. disusun sesuai dengan matrik 2a

dan

-92.1.2.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Eksplorasi Tahun N-1 dan

format 2.1.2. disusun sesuai dengan matrik 2b termasuk pembiayaannya

Rencana Tahun N 2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Biaya

format 2.1.3. disusun sesuai dengan

Eksplorasi

matrik 2c

Daftar Peralatan

format 2.1.4. disusun sesuai dengan

Eksplorasi

matrik 3

Hasil Estimasi Sumber Daya

format 2.1.4. disusun sesuai dengan

dan Cadangan

matrik 4

*) 2.1.6.

Pernyataan Competent Person

2.2.

format 2.1.6. disusun sesuai dengan matrik 5

Perlindungan Lingkungan 2.2.1.

Kegiatan

format 2.2.1. disusun sesuai dengan

Pengelolaan dan

matrik 6a dan 6b

Pemantauan Lingkungan 2.2.2.

2.2.3.

Pemantauan

format 2.2.2. disusun sesuai dengan

Lingkungan

matrik 7 dan 8

Biaya

format 2.2.3. disusun sesuai dengan

Pengelolaan dan

matrik 9

Pemantauan Lingkungan 2.3.

Keselamatan Pertambangan 2.3.1.

Rencana

format 2.3.1. disusun sesuai dengan

Pengujian

matrik 10a

Kelayakan Penggunaan Peralatan

- 10 dan/atau Instalasi Tahun N 2.3.2.

Rencana

dan format 2.3.2. disusun sesuai dengan

Realisasi

matrik 10b

Program

dan

Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun N-1 dan Rencana Tahun N 2.4.

Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan 2.4.1.

Standardisasi

format 2.4.1. disusun sesuai dengan matrik 11a

2.4.2.

Usaha

Jasa format 2.4.2. disusun sesuai dengan

Pertambangan 2.5.

Tenaga

Kerja

matrik 11b

dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.5.1

Rencana

dan format 2.5.1. disusun sesuai dengan

Realisasi

matrik 12

Penggunaan Tenaga

Kerja

IUP/IUPK 2.5.2

Rencana

dan format 2.5.2. disusun sesuai dengan

Realisasi

matrik 13a

Pelatihan Tenaga Kerja 2.5.3

Rencana

format 2.5.3. disusun sesuai dengan

Penggunaan

matrik 13b

Tenaga

Kerja

Asing 2.6.

Angka

Pengenal format 2.6. disusun sesuai dengan

Importir Produsen (API-P)

matrik 14

- 11 2.7.

Keuangan

dan

Penerimaan Negara 2.7.1.

Keuangan

format 2.7.1. disusun sesuai dengan matrik 15, 16, 17, 19, 20

2.7.2.

BAB III

Penerimaan

format 2.7.2 disusun sesuai dengan

Negara

matrik 18

RENCANA STRATEGIS LIMA format BAB III disusun sesuai dengan TAHUN

matrik 21

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peta-peta yang dibuat harus representatif

1.

SK Tahapan Kegiatan;

dan informatif menggambarkan keadaan

2.

Peta Geologi dan Sebaran Bahan Galian (modeling ore body);

3.

Peta lokasi sumur/parit uji dan pengeboran;

4.

Penampang geologi, sumur uji, parit uji dan penampang bor;

5.

Daftar hasil analisa conto;

6.

Peta Realisasi Bukaan Lahan Tahun N-1;

7.

Peta Rencana Bukaan Lahan Tahun N;

8.

Peta Realisasi Reklamasi Tahun N1;

9.

Peta

Rencana

Reklamasi

Lahan

Tahun N; dan

10. Peta

Rencana

Pemantauan

Lingkungan Tahun N dan Realisasi

Tahun N-1.

keterangan: *)

Disesuaikan dengan tahap kegiatan

yang sebenarnya.

- 12 Matrik 1. Legalitas No.

URAIAN

KETERANGAN

1

2

1.

Nama Perusahaan

2.

NPWP Perusahaan

3.

Nomor SK IUP/IUPK

4.

Kode WIUP/WIUPK

5.

Komoditas Mineral Logam

6.

Jangka Waktu IUP/IUPK

7.

Kepala Teknik Tambang

8.

Luas Wilayah IUP/IUPK

Mulai ... s.d ... (tanggal/bulan/tahun)

Kawasan Hutan (ha)

Bukan Kawasan

HK *)

9.

HL **)

HP ***)

Hutan (ha)

Total Luas Wilayah IUP/IUPK

ha

10.

Luas Project Area ****)

ha

11.

Ijin

Pinjam

Pakai

Hutan (IPPKH) *****)

12.

Pemegang Saham

Kawasan No.

…

Tanggal

…

Luas

...

Jangka

mulai ... s.d ...

Waktu

(Tanggal/Bulan/Tahun)

ha

1. … : … % 2. … : … %

13.

Susunan Pengurus dan NPWP Direksi: Pengurus

1. … 2. … Komisaris: 1. … 2. …

Keterangan: *)

Hutan Konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Alam, dan lain lain) yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan

**)

Hutan Lindung

***)

Hutan Produksi (Terbatas, Tetap, Konversi)

- 13 ****)

Luas area di luar Wilayah IUP/IUPK yang digunakan atas seizin Pemerintah

Daerah

(Provinsi/Kabupaten),

jika

berada

dalam

WIUP/WIUPK lain wajib membuat perjanjian permanfaatan lahan *****)

Jika IPPKH masih dalam proses pengurusan agar mencantumkan nomor surat korespondensi dengan instansi terkait

- 14 -

Matrik 2a. Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi sampai Tahun N-1 Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi PT … *) Jenis/Metode Kegiatan Eksplorasi Blok/Prospek

Studi Indraja

Nama

Status Eksplorasi

Luas (Ha)

Jenis

...