Keterangan Saksi Yang Tidak Hadir Dalam Persidangan: Pengamatan di Pengadilan Negeri Bogor DOCX

Title	Keterangan Saksi Yang Tidak Hadir Dalam Persidangan: Pengamatan di Pengadilan Negeri Bogor
Author	Ferin Chairysa
Pages	11
File Size	31.5 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	88
Total Views	363

Summary

Description

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam proses peradilan, pembuktian adalah tahapan yang sangat penting untuk dilakukan. Seorang hakim tidak mungkin dapat untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa tanpa adanya proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tanpa adanya dua alat bukti yang sah.1 Berikut adalah alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:2 a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Alat Bukti Surat; dan d. Alat Bukti Petunjuk. Keterangan saksi sebagai fokus dari analisis laporan ini adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengertahuannya itu.3 Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.4 Saksi terbagi atas saksi yang memberatkan terdakwa (a charge) dan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge).5 Pemeriksaan keterangan saksi yang menjadi fokus dalam analisis laporan ini adalah saksi a charge. Di dalam persidangan dalam tahap pembuktian yang ideal, saksi a charge hadir dengan sebelumnya telah dipanggil oleh penuntut umum setelah mendapat izin dari majelis hakim. Setelah itu, saksi akan dibawa masuk oleh petugas untuk dihadirkan di persidangan. Di dalam laporan pengamatan ini, penulis akan menganalisis mengenai pengamatan yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Bogor pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015. Pengadilan pada hari itu adalah tahap Pembuktian sidang dengan nomor perkara 73/PID.Sus/2015/PN.Bgr. Laporan pengamatan dari persidangan perkara ini 1 Indonesia (a), Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258, Ps. 183. 2 Ibid., Ps. 184. 3 Ibid., Pasal 1 angka 27. 4 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 239. 5 Al. Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana : Proses Persidangan Perkara Pidana, (Bekasi: PT. Galaxi Puspa Mega, 2002), hlm. 19. 1...