KONSEP MANAJEMEN LAHAN FIX (1).pdf PDF

Preview

Summary

Hello! Gema Patria Fara Zalsabilla Ahmad Zuhdi Mahaputra Faisal Vidi Wijaya 2 3 “segala upaya yang dilakukan terhadap lahan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan” 4 Jenis PENGADAAN Menyediakan lahan untuk kegiatan Manajemen LAHAN tertentu pada waktu ya...

Description

Hello!

Gema Patria Mahaputra

Fara Zalsabilla

Ahmad Zuhdi

Faisal Vidi Wijaya 2

3

“segala upaya yang dilakukan terhadap lahan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan”

4

Jenis Manajemen Lahan

PENGADAAN LAHAN

PEMANFAAT AN LAHAN

PENGENDALI AN LAHAN

Menyediakan lahan untuk kegiatan tertentu pada waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau di lokasi yang diinginkan (Pemerintah dan Swasta) Memperoleh penggunaan lahan terbaik dan nilai tertinggi bagi masyarakat banyak  Mengarahkan kegiatan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan 5

PENJELASAN JENIS MANAJEMEN LAHAN 6

ISU PENGADAAN LAHAN PENAWARAN DAN PERMINTAAN LAHAN

•Kesulitan memperoleh lahan •Harga lahan yang tinggi •Spekulasi

KELEMBAGAAN

•Ijin lokasi yang berlebihan •Prosedur pegadaan dan pembebasan yang tidak pasti

HAK ATAS LAHAN

•Ketidakpastian/ ketidakamanan kepemilikan •Sengketa lahan •Status lahan hak ulayat / hak adat

7

PENGADAAN LAHAN YANG TERMASUK PADA KEPENTINGAN UMUM Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat

• Pasal 5 Perpres RI No. 65 tahun 2006 menyebutkan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerahmeliputi :

• • • • • •

Jalan umum dan jalan tol, rek kereta api Waduk, bendungan Pelauhan, bandar udara TPS Cagar alam dan budaya Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

 

PENGADAAN LAHAN YANG TERMASUK PADA KEPENTINGAN UMUM

       

Fas. Keselamatan Umum spt tanggul banjir & lahar , serta lain2 bencana Pemakaman Umum Pem. / Pemda Fasos, Fasum, & RTH Publik Cagar Alam dan Cagar Budaya Kantor Pem, Pemda, & Desa Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan, Konsolidasi Tanah. Prasarana Pendidikan Pem. / Pemda Prasarana OR Pem. / Pemda Pasar umum, & Lap. Parkir umum RS Pem. / Pemda.

 

  

 

Jl. Umum (termasuk Jl. Tol), Rel KA & sarananya Sal. Air Minum, Sal. Pembuangan Air, & Sanitasi, Waduk, Bendungan, Irigasi, & Bangunan Pengairan lainnya. Pelabuhan , Bandar Udara, & Terminal. Infrastrukture minyak, gas, & panas bumi Pembangkit listrik dan prasarana distrubusinya Jar. Telekomunikasi dan Informatika Pem. Tempat Pembuangan & Pengolahan Sampah

9

PERENCANAAN

Dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah

PERSIAPAN

Dilaksanakan oleh tim persiapan pengadaan tanah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota

TAHAPAN PENGADAAN LAHAN

PELAKSANAAN

Dilaksanakan oleh karwil BPN/Kantor Pertahanan Kab/Kota

PENYERAHAN HASIL

Dilaksanakan oleh Kanwil BPN/Kantor Pertahanan Kab/Kota 10

LINGKUP

ISU

Penataan lahan Pengendalian lahan

PERSOALAN Pembangunan

yang tidak terkendali Perubahan pemanfaatan lahan Tidak

kelembagaan

ada/ belum lengkapnya pengaturan lahan Konflik kepentingan / kewenangan lembaga

11

Penataan Lahan • Lahan terlantar • Stagnansi fungsi (pusat kota/kota lama) • Ketidakteraturan pemanfaatan lahan • Pengembangan kegiatan di lokasi yang tidak tepat

Ekonomi dan Nilai Lahan • Sebaran kegiatan pelayanan yang tidak merata • Investasi yang tidak optimum • Timbulnya eksternalitas negati 12

13

Land Consolidation ➝Konsolidasi Lahan adalah bentuk kegiatan mengenai pengelolaan tata guna lahan dengan cara pengaturan kembali penggunaan lahan dan penguasaan bidangbidang tanah. ➝Model dari konsolidasi lahan ini terdapat 3 jenis, yaitu: ⇾Model pengumpulan bidang-bidang tanah yang berserakan ⇾Model konsolidasi tanah subdivision atau pengkavlingan tanah ⇾Model penataan kembali bidang tanah (land readjustment) 14

Land Acquition

➝Land Acquition adalah hak atas tanah yang diambil alih dengan cara yang seolah memaksakan. ➝Tiga cara dalam land acquition: ⇾Tawar menawar ⇾Sewa ⇾Barter

15

Land Sharing ➝Land Sharing adalah pengadaan tanah untuk kepentingan usaha. Pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada investor untuk dibangun tanpa menyerahkan haknya.

16

Land Pooling ➝Land Pooling adalah mengumpulkan bidang-bidang tanah yang sempit dalam 1 area menjadi 1 bidang ➝Kepemilikan tanah berdasarkan land pooling adalah dengan bukti hak sertifikat strata title 17

Land Banking ➝Land Banking adalah penyediaan lahan siap bangun ➝Tujuan dari land banking adalah mengalihkan keuntungan kenaikan harga tanah dari swasta menjadi keuntungan publik. ➝Penyelenggara: Pemerintah 18

Transfer of Development Rights ➝ Pemilik tanah pada kawasan yang dibatasi pembangunannya (kawasan konservasi, rawan bencana, jalur penerbangan) hak membangunnya

ditransfer ke pihak lain. ➝ Contoh: pemilik bangunan bersejarah, hak membangunnya dijual ke tetangga dimana diberi kelonggaran ketentuan. Misalnya maksimal 2 lantai

menjadi dibolehkan 3 lantai. ➝ Bila hak membangun tidak bisa ditransfer seperti itu (misalnya karena berada pada jalur penerbangan) maka hak membangunnya harus ada

kompensasi (insentif dari pembangunan atau pihak yang berkepentingan) 19

20

21

Budels of Right

Police Power

5 Landasan

Spending Power

Taxation

Eminent Domient

22

Budels of Right

Police Power

Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan, dan perubahan hukum mengenai lahan

Kewenangan untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan, dan menghuni lahan

23

Eminent Domient

Taxacion Kewenangan melakukan beban atau pungutan yang dilandasi kewenangan hukum terhadap perorangan atau pemilik lahan untuk mengutip atau mengumpulkan uang demi tujuan masyaraka

24

Budels of Right

Police Power

Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan, dan perubahan hukum mengenai lahan

Kewenangan untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan, dan menghuni lahan

Spending Power Kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum 25

Sasaran Kebijakan Lahan  Memberikan arahan, koherensi,  Mengendalikan keberlanjutan untuk pembangunan(control) dan melaksanakan tindakan yang Pengembangan menjadi tanggungjawab lembaga kawasan(promote) Tujuan Kebijakan Lahan

pengambil keputusan

26

KEBIJAKAN DAN PERANGKAT OPERASIONAL Hak Atas Lahan:

Penataan Ruang:

Ekonomi Lahan:

• Hak milik • Hak Guna Usaha • Hak Guna Bangunan • Hak Pakai • Hak Sewa • Hak Pengelolaan • Hak Tanggungan • Hak-hak lain (membuka tanah, memungut hasil hutan, dll)

• Rencana Tata Ruang Kota/Kawasan • Zoning dan Variannya • Peraturan dan Standar • Peraturan Bangunan (building codes) • Peraturan Kesehatan (health codes) • Peraturan Keselamatan (safety codes)

• Peremajaan Kota • Pengembangan Laha: kasiba-lisiba • Perubahan Fungsi • Penetapan Peruntukan

Perpajakan: • Pajak Bumi dan Bangunan • Retribusi Perijinan • Development Charge/denda • Pembebasan pajak untuk kurun waktu tertentu • Pengurangan pajak

27

Pengadaan lahan:

Penataan Lahan:

Pengendalian pemanfaatan ruang:

Kelembagaan Lahan:

Perangkat pendukung

• Jual Beli • Pencabutan Hak • Ruislag(tuka rguling) • Sewa lahan • Pengalihan hak (hibah, waqaf) • Bank Lahan • Land sharing • Preemption right

• Konsolidasi lahan • Guided land developme nt • Peremajaan • Pembangun an kembali • Advice Planning

• Perijinan, pengawasan, penertiban • Zoning danvariannya(fle xible, performance, floating, upzoning, down zoning, incentive, rezoning) • Non-conforming use • Temporary use • Site control • Transfer of development right

• Administasi • Perijinan • Penanaman modal • Penertiban • Pengadilan

• Land Information System • Cadasteral

29

Intrumen Kebijakan Manajemen Lahan 1.Penertiban tanah terlantar 2.Pembatasan luas maksimum dan minimum pemilikan tanah pertanian 3.Pembatasan luas maksimum pemilikan tanah perumahan 4.Pengenaan pajak terhadap pengalihan hak atas tanah 5.Pengenaan pajak terhadap perolehan hak atas tanah 6.Penyederhanaan dan standarisasi prosedur pelayanaan administrasi pelayanan 7.Penertiban hak atas tanah sesuai rencana tata ruang 8.Pembatasan konversi penggunaan tanah sawah beririgasi untuk non pertanian 9.Titik berat pelayanan pertanahan di tingat kabupaten/kota 10.Pembangunan SIMTANAS (Sistem Informasi Pertanahan Nasional) 11.Penguatan Kelembagaan pertanahan: Organisasi, SDM, Sarana. 30

Pemerintah memperluas rencana pungutan pajak progresif terhadap lahan yang menganggur ke arah bangunan menganggur. Dalam kajian awal pengenaan tarif pajak progresif/ Sebagai informasi, pemerintah tengah memetakan kebijakan ekonomi berkeadilan, di mana salah satunya mengatur indikator kepemilikan lahan yang adil. Adapun indikator tersebut dipetakan pemerintah dengan kebijakan pajak progresif lahan, termasuk lahan dengan bangunan menganggur. Terkait hal ini, Kementerian ATR memberikan tiga usulan awal terkait pengenaan pajak lahan tersebut. Pertama, pajak progresif kepemilikan tanah untuk lahan kedua dan kepada setiap pertambahannya. Kedua, pajak progresif atas lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, termasuk apartemen yang tidak disewakan atau tidak ditempati, dan apartemen yang tidak laku terjual. Ketiga, pajak penjualan properti dikenai atas selisih harga jual beli properti (capital gain tax). (gen)

Saat ini banyak terdapat tanah yang hak pengelolaannya telah diserahkan ke pihak swasta namun pengelolaannya tak maksimal. Banyak lahan-lahan yang nganggur tak produktif. Pemerintah saat ini telah melakukan program redistribusi aset. Pada program ini, tanah negara yang tidak dimanfaatkan diberikan kepada kelompok masyarakat untuk dikelola pada sektor produktif. Indonesia pun juga dapat meniru program pemanfaatan lahan dari Malaysia. Pasalnya program ini telah dijalankan sebelumnya oleh Federal Land Development Authority (FELDA) di Malaysia

34

Thanks! Ada yang ingin bertanya? 35...