Title | laporan praktek lapangan |
---|---|
Author | Arman Nurminto |
Pages | 1 |
File Size | 1.7 MB |
File Type | DOCX |
Total Downloads | 446 |
Total Views | 498 |
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Institut pemerintahan dalam negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan dan lembaga pendidikan kedinasan di lingkungan kementerian dalam negeri mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpercaya mengemban tugas pengemban...
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Institut pemerintahan dalam negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan dan lembaga pendidikan kedinasan di lingkungan kementerian dalam negeri mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpercaya mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan dan penyedia kader pemerintahan yang terampil. Untuk mewujudkan visi tersebut, IPDN mempunyai misi mensinergikan kekuatan civita akademika Institut pemerintahan dalam negeri, mengembangkan kurikulum berbasis pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (jarlatsuh), membangun jaringan kerja sama dengan berbagai kalangan yang mampu mendukung pengembangan kurikulum dan implementasinya, melaksanakan Tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat), meningkatkan kualitas sumber daya manusia institut pemerintahan dalam negeri an memberdayakan praja sebagai subyek pendidikan dan aset nasional. Praktek lapangan (PL) II bagi madya praja merupakan salah satu kegiatan IPDN agar para lulusan IPDN memiliki kompetensi ssebagaimana disebut dalam visi IPDN. PL II menjadi perlu untuk dilaksanakan mengingat bahwa: 1. Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan efektivitas pemerintahan. 2. Upaya peningkatan kompetensi lulusan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemetrintahan daerah. 3. Kemajuan IPTEK dan cepatnya perubahan sosial di masyarakat. Praktek lapangan II kali ini IPDN kampus Sumatera Barat bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan dengan mengerahkan 2 kekuatan sekaligus yaitu satuan Nindya Praja dan Madya Praja namun berbeda lokus dan fokus, satuan Nindya Praja ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan satuan madya praja ditempatkan di Kecamatan untuk mempelajari manajemen dan administrasi pemerintahan kecamatan khususnya mengenai pengelolaan keungan baik di tingkat kecamatan maupun pengelolaan keuangan di tingkat nagari. 1...