makalah A. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kontek Negara kesatuan DOCX

Title	makalah A. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kontek Negara kesatuan
Pages	6
File Size	131.3 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	97
Total Views	324

Summary

Description

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAEERAH A.Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kontek Negara kesatuan 1. Pengertian desentralisasi Secara normatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dipahami sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun urusan-urusan pemerintahan yang di desentralisasikan ke daerah sebagai berikut, pertama urusan wajib yang meliputi pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan, penanaman modal, UKM, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informasi (kominfo), pertanahan, kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat desa, sosial. Sedangkan urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan laut, pertanian, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, perikanan darat, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan kebudayaan, industri, perdagangan. 2. Pengertian otonomi daerah Menurut Sarundajang (1998), otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan namous berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self sufficientcy of social body and is actual independence. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka terdapat dua pandangan yang menjiwai makna otonomi, yaitu: pertama, legal self sufficiency dan yang kedua, adalah actual independence. Berdasarkan pada pemahaman otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya otonomi daerah bagi pembangunan regional adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah, yang dalam penyelenggaraannya lebih memberikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi,...